Sunday, March 18, 2018

Cek perangkap kepiting, Junaedi hilang di rawa habitat buaya

Cek perangkap kepiting, Junaedi hilang di rawa habitat buaya


Cek perangkap kepiting, Junaedi hilang di rawa habitat buaya

Junaedi (28), nelayan warga Kelurahan Pantai Lango, kecamatan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (18/3) pagi dilaporkan hilang di perairan Sungai Tempadung, Balikpapan, yang masuk habitat buaya. Tim SAR gabungan terus mencari keberadaannya dengan ekstra hati-hati.

Sebelumnya, minggu pagi sekitar pukul 06.00 WITA, Junaedi pamit pergi mengecek rakang, atau dalam bahasa warga setempat adalah perangkap kepiting, yang sebelumnya dipasang Junaedi. Info Terkini

"Jadi rakang itu, dipasang oleh korban sejak Sabtu (17/3) kemarin," kata Kasi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kaltim-Kaltara Octavianto, Minggu (18/3).

Belakangan, perahu motor milik korban dengan kondisi mesin menyala, terlihat tanpa korban dan menabrak pantai, di sekitar perusahaan yang bergerak di bidang minyak sawit. "Saksi pekerja perusahaan setempat menyebutkan, perahu itu tanpa pengemudinya," ujar Octavianto. Berita Terkini

Saksi pekerja perusahaan lantas bergegas memberitahukan warga sekitar, di kelurahan Pantai Lango, mengabarkan adanya perahu motor tanpa pengemudi menabrak pantai dalam kondisi mesin menyala.

"Sejak kabar itu diterima warga Lango sekitar jam 8.30 pagi tadi, warga beramai-ramai mencari menggunakan kapal dan speedboat," ujar Octavianto. Kumpulan Berita

Dugaan sementara, korban Junaedi terjatuh dari kapalnya. Kendati demikian, menurut Octavianto, tim SAR mesti berhati-hati melakukan pencarian korban. Mengingat, kawasan Sungai Tempadung, diduga masuk kawasan habitat buaya buas.

"Kami harus ekstra hati-hati. Terkadang terlihat Pak. (terlihat buaya di lokasi pencarian sekarang ini). Tapi, untuk catatan resmi ada tidaknya korban diserang buaya, kami belum punya datanya," demikian Octavianto. Berita Terbaru

Salah satu kapal khusus Basarnas berupa RIB (Rigit Inflatable Boat) 12 meter diterjunkan mencari korban, bersama dengan unsur SAR lain baik dari TNI AL, Polres PPU, BPBD PPU. Termasuk, relawan kebencanaan dan juga masyarakat.

Pengurus NU di Kendal dibacok saat hendak ke luar rumah

Pengurus NU di Kendal dibacok saat hendak ke luar rumah


Pengurus NU di Kendal dibacok saat hendak ke luar rumah

Dua orang terluka akibat pembacokan yang terjadi di Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kendal. Korban bernama H. Zaenuri, Ketua Ranting NU Truko, dan menantunya, Sakban. Info Terkini

Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Aris Munandar mengungkapkan, pembacokan tersebut terjadi di rumah korban, Sabtu (17/3). "Kejadian bermula saat Sakban akan mengeluarkan mobil untuk pergi keluar rumah. Tiba-tiba pelaku langsung menyerang Sakban dengan parang dan mengakibatkan korban terluka," kata Aris. Berita Terkini

Mengetahui ada ribut-ribut di luar rumah, H. Zaenuri langsung keluar. Dia yang bermaksud melerai malah ikut menjadi sasaran amukan pelaku. Zaenuri pun menderita luka-luka. Warga yang mengetahui kejadian tersebut, langsung mengamankan pelaku sebelum ditahan polisi.

"Korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sehingga belum bisa dimintai keterangan menyeluruh," ujarnya. Kumpulan Berita

Sementara untuk pelaku, menurut Aris terindikasi stres. "Namun akan kami periksa di rumah sakit jiwa. Jika memang mengalami gangguan kejiwaan, akan mendapat pengobatan. Namun jika dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka langkah hukum akan diteruskan," tegasnya.

Aris meminta masyarakat menahan diri dan tidak mengaitkan kejadian ini dengan SARA. "Jangan sampai menjadi hoax dengan menyebar kabar yang tidak benar. Biarkan kepolisian bekerja dalam penanganan kasus ini," ujarnya. Berita Terbaru

Menurutnya, pelaku pertama kali membacok Sakban. "Hubungan antara Sakban dengan pelaku juga belum kami ketahui. Kebetulan pak Zaenuri berniat melerai malah jadi korban juga," kata Aris.

Jadi pengedar, Achmad Dani diamankan Polres Jakarta Pusat

Jadi pengedar, Achmad Dani diamankan Polres Jakarta Pusat


Jadi pengedar, Achmad Dani diamankan Polres Jakarta Pusat

Achmad Dani ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dalam operasi kali ini pihak kepolisian berhasil mengamankan sabu seberat 2,47 gram dari tangan pria berusia 44 tahun itu. Info Terkini

Achmad ditangkap di rumahnya di kawasan Jalan Mangga Ubi, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 15 Maret 2018 lalu. Dia bahkan diduga sebagai pengedar barang haram tersebut.

Meski begitu, Achmad Dani yang dimaksud bukanlah seorang musisi terkenal di Indonesia. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Suyatno mengatakan, Achmad Dani yang ditangkap merupakan pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh. Berita Terkini

"Polisi mengamankan 11 paket narkoba (sabu) kecil siap edar dengan total berat bruto 2,47 gram. Satu timbangan elektrik juga dijadikan barang bukti dari hasil penangkapan," ujar Suyatno dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (17/3).

Penangkapan ini bermula dari informasi warga Tanah Abang, Jakarta Pusat yang resah terhadap peredaran narkoba di wilayahnya. Polisi lantas mengumpulkan informasi dan menangkap Achmad.

Akibat perbuatannya, pria tersebut kini harus meringkuk dibalik jeruji besi karena kedapatan memiliki sabu. Achmad dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Subsider 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah terus memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebelumnya Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis sabu di Jalan Lodan Raya, Pintu Air Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 15 Maret 2018 malam. Hasilnya, narkotika jenis sabu seberat 51 kilogram disita petugas. Kumpulan Berita

"Berat kurang lebih 51 kilogram," tutur Deputi Bidang Pemberantasan BNN Arman Depari di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Menurut dia, sabu tersebut dibagi dalam 50 bungkus dengan berat masing-masing 1 kilogram. Puluhan barang haram itu kemudian dimasukkan ke dalam dua koper besar.

"Masing-masing koper berisi 25 bungkus," ucap Arman.

Dua tersangka atas nama Huang Jhong Wei dan Sadikin pun dibekuk. Termasuk sopir taksi online bernama Akbar Rifai pun ikut diamankan BNN. Berita Terbaru

"Pada saat melakukan pengembangan, tersangka Huang Jhong Wei melakukan perlawanan dan berusaha kabur. Maka petugas melakukan tindakan tegas melumpuhkan dengan tembakan dan yang bersangkutan meninggal dunia," Arman menandaskan.

Saturday, March 17, 2018

Sandiaga sebut the power emak-emak bisa buat rumah jamur

Sandiaga sebut the power emak-emak bisa buat rumah jamur


Sandiaga sebut the power emak-emak bisa buat rumah jamur

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memantau hasil budidaya jamur yang digerakkan ibu-ibu warga Pulo Kambing, Cakung, Jakarta Timur. Dia mengatakan, untuk membangun rumah budidaya jamur itu, dirinya menghimpun dana yang dikumpulkan dalam acara Jakarta Marathon tahun lalu.

"Saat Jakarta Marathon 2017 itu kan kita mengumpulkan dana untuk buat Rumah Jamur yang bermitra dengan warga," katanya, Sabtu (17/3). Info Terkini

Politisi Gerindra ini mengaku senang lantaran dari Rumah Jamur itu, warga dapat mengambil hasilnya, khususnya ibu-ibu. Tak hanya itu, Rumah Jamur menurutnya juga dapat menjadi peluang usaha bagi warga di sekitar. Berita Terkini

"Tadi saat singgah sempet juga saya panen. Yang terwujud sekarang ini yang di Pulo Kambing. Nah kita harapkan ini the power of emak emak, dan terbukti sekarang," ujar Sandiaga Uno.

Dalam acara lari pagi itu, Sandi dan ratusan warga berlari sejauh 5 kilometer mengelilingi area Pulo Kambing. Sambil berlari, dia menyambangi beberapa lokasi warga hasil binaan pemprov DKI.

"Hari ini jogging bersama Bank Sampah mitra binaan warga Pulo Kambing, juga ada Pak Wali (Wakil Walikota Jakarta Timur) dan Dirut (Direktur Utama) JIEP juga," ujar Sandiaga Uno. Kumpulan Berita

Sambil berlari, Sandiaga melakukan aksi bersih-bersih dengan memungut sejumlah sampah, namun dia mengaku senang sampah yang yang ada di jalan tidak terlalu banyak. Berita Terbaru

"Tadinya sambil lari mau sekalian ambil sampah, eh tahunya sudah bersih semua," canda Sandiaga.

Mahfud MD di antara Jokowi dan Prabowo

Mahfud MD di antara Jokowi dan Prabowo


Fenomena tak biasa terjadi di Pilpres 2019. Dalam pertarungan ini justru terjadi perebutan di kursi wakil presiden. Bukan tanpa alasan, sebab sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa calon kuat di Pilpres tahun depan hanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Info Terkini

Mahfud MD di antara Jokowi dan Prabowo

Sederet nama cawapres muncul. Di antaranya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mewakili partai.

Tak kalah menarik, dari unsur di luar partai ada nama Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Sri Mulyani, terakhir muncul sosok mantan Ketua MK Mahfud MD. Seluruh nama ini didorong menjadi wakil Jokowi atau Prabowo.

Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu LSM antikorupsi yang mendorong nama Mahfud MD untuk mendampingi Jokowi. Mahfud dinilai cakap, berpengalaman dan bersih untuk menjadi calon wakil presiden dari incumbent.

ICW menilai, Mahfud sosok bersih dan negarawan. Serta memiliki visi menegakan hukum dan berani membasmi mafia hukum. Berita Terkini

Mantan Menhan era Gus Dur ini merasa senang namanya dinilai layak maju sebagai cawapres. Tapi dia menekankan, tak ingin bermanuver agar namanya muncul di tengah kontestasi jelang Pilpres 2019 itu.

"Soal saya karena saya katakan tidak ingin, tidak inginnya itu tidak aktif tetapi saya juga bukan tidak mau. Karena kalau tak mau itu diartikan sombong," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Mahfud mengakui bukan perkara mudah dipilih menjadi seorang calon wakil presiden. Sebab, hal itu harus mendapatkan persetujuan dari si calon presiden, partai koalisi serta relawan pemenangan pemilu. Tak ingin bermanuver agar dipilih, Mahfud pilih menyerahkan sepenuhnya kepada partai koalisi.

"Pada akhirnya nanti bersama calon yang bersangkutan, taruh lah koalisi yang sudah ada bersama Pak Jokowi yang tentu menentukan bersama koalisinya," tegas mantan ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 lalu itu.

Masuk bursa cawapres Prabowo

Rupanya nama Mahfud MD juga dilirik oleh Gerindra. Bahkan, Mahfud MD menjadi salah satu di antara 15 nama cawapres yang tengah dipertimbangkan oleh Gerindra untuk mendampingi Prabowo di pilpres nanti.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, dalam daftar 15 nama Cawapres itu ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Juga ada nama Mahfud MD, Rizal Ramli, AHY dan Muhaimin Iskandar.

Prabowo hingga kini belum menentukan sikap apakah bakal maju atau tidak. Sementara DPD Gerindra tingkat provinsi telah mendesak agar mantan Danjen Kopassus itu maju. Rencananya, April 2018 nanti Prabowo baru akan memberikan jawaban atas desakan kader itu. Kumpulan Berita

"Besok yang di awal April itu, itu adalah pernyataan sikap, jawaban Pak Prabowo terhadap ya jawaban itu. Jadi ini baru internal Gerindra, setelah itu baru kemudian kita bicara komunikasi dengan partai-partai yang lain," kata Ferry.

Terkait namanya yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo, Mahfud lagi-lagi hanya berani menjawab diplomatis. Menurut dia, hal itu urusan partai koalisi. Meskipun, dia tak akan menolak jika diajak bicara tentang rencana tersebut.

"Kalau misalnya nanti panggilan sudah arahnya dasar yang menentukan partai-partai terkait Capres mengarah ke situ, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut," kata Mahfud ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (16/3).

Kemudian dia juga menghormati dengan adanya hal itu. Dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan partai politik untuk memilih. Berita Terbaru

"Kita menghargai dan memberi pintu yang terbuka yang lebar kepada parpol dan presiden untuk mencari pasangan cawapresnya, siapapun mereka putuskan ya kita harus terima," kata Mahfud.

Friday, March 16, 2018

Upaya kader Gerindra yakinkan Prabowo nyapres lawan Jokowi

Upaya kader Gerindra yakinkan Prabowo nyapres lawan Jokowi


Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bakal dilakukan 4 Agustus hingga 10 Agustus 2018 mendatang. Namun hingga kini baru Joko Widodo yang sudah memastikan bakal maju.

Upaya kader Gerindra yakinkan Prabowo nyapres lawan Jokowi

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga kini belum juga memberi jawaban akan maju atau tidak memperebutkan kursi RI 1. Desakan pun muncul dari para kader Partai Gerindra agar sang ketua umum mencalonkan diri melawan Jokowi. Info Terkini

Senin (12/3) lalu, 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra berkumpul di Hotel Doubletree, Cikini, Jakarta Pusat. Mereka mendesak DPP Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Muhammad Taufik menegaskan, seluruh DPD Partai Gerindra sepakat mendukung Prabowo menjadi calon Presiden periode 2019-2024 mendatang. Pihaknya ingin DPP Gerindra cepat mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

"Kami sepakat untuk mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden," kata Taufik.

Deklarasi mengusung Prabowo menjadi capres juga dilakukan DPD Partai Gerindra Jawa Barat, di Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (14/3). Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan ratusan perwakilan DPD di 27 kabupaten berikrar untuk mengulang kesuksesan raihan suara Prabowo di Jawa Barat yang mengungguli Jokowi di Pilpres 2014. Berita Terkini

Komitmen itu ditandai dengan pernyataan tertulis dari pengurus DPD Gerindra Jabar untuk diteruskan ke DPP Gerindra. Muzani mengatakan dukungan Prabowo untuk kembali berlaga di Pilpres 2019 ini datang dari seluruh kader Gerindra termasuk masyarakat umum. Untuk itu, mereka meminta Prabowo segera menentukan sikap untuk maju kembali di Pilpres 2019.

"Ini (dukungan) sesuatu yang tumbuh dari masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Mereka meminta Prabowo maju jadi capres," kata Muzani dalam pidatonya.

Dia meyakini Prabowo akan menangkap aspirasi dan dukungan kepadanya dan akan mempersiapkan diri untuk maju sebagai capres.

"Jadi pak Prabowo akan mengambil sikap memberi isyarat segera mengambil sikap. Ini bukan sekadar kapan pak Prabowo akan mendeklarasikan diri, itu soal kecil," terangnya.

Sehari kemudian, Muzani mengklaim telah mendapatkan dukungan dari salah satu partai politik untuk mengusung Prabowo menjadi capres. Dukungan dari satu partai itu, kata Muzani, telah memenuhi syarat minimal 112 kursi untuk mencalonkan presiden. Kumpulan Berita

Namun sayang, Muzani enggan menyebutkan nama satu partai yang dimaksud. Dia hanya menyatakan sejauh ini partai yang telah menyatakan siap kembali berkoalisi dengan Gerindra adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dan sampai hari ini kami sudah mendapatkan kepastian dari partai politik yang bisa memenuhi target minimal 112 kursi. Sehingga kami merasa yakin haqqul yakin bahwa Pak Prabowo bisa menjadi calon presiden di tahun 2019," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3).

Menurutnya, Partai Gerindra tengah mencari momentum yang tepat untuk mendeklarasikan Prabowo. Muzani menyebut kemungkinan deklarasi Prabowo sebagai calon presiden akan dilakukan pertengahan April 2018.

"Mudah-mudahan kalau tiap hari kami menyebut akhir Maret tapi ternyata di Maret itu ada Jumat Paskah jadi akan diundur April awal atau pertengahan kira-kira seperti itu," katanya.

Pihaknya mengaku tengah mengkaji sejumlah nama potensial yang dianggap layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Dia mengklaim mengantongi 15 nama sosok yang dipertimbangkan menjadi cawapres Prabowo.

15 Nama cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Muzani memberikan sedikit bocoran bahwa ke-15 nama tersebut berasal dari partai politik, militer, pengusaha, tokoh Islam, tokoh muda hingga perempuan.

"Sudah ada nama-nama cawapres barangkali 12 sampai 15 orang dari partai dan non parpol dari parpol sekitar 7. Dari militer ada. Tokoh Islam ada. Ada perempuan, satu atau dua lupa saya," kata Muzani. Berita Terbaru

Muzani menyebut nama-nama tersebut bukan hasil diskusi dari partai-partai mitra koalisi Gerindra. Gerindra mengambil nama-nama calon wakil presiden yang bermunculan dan menjadi perbincangan publik.

"Nama-nama yang banyak muncul kemudian kita inventarisir kemungkinan-kemungkinannya," katanya.

Meski mengkaji nama cawapres di internal, Gerindra siap mendengarkan masukan dari partai-partai mitra koalisi. Sejauh ini, terus melakukan penjajakan dengan partai yang belum menentukan sikap di Pemilu 2019. Sebut saja, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Kelakuan ajaib Fredrich Yunadi di persidangan kasus merintangi penyidik KPK

Kelakuan ajaib Fredrich Yunadi di persidangan kasus merintangi penyidik KPK


Fredrich Yunadi, eks kuasa hukum Setya Novanto terbelit kasus merintangi penyidik. Ia dinilai menghalangi-halangi kerja penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat mencokok Setya Novanto, kliennya dalam kasus megakorupsi e-KTP. Info Terkini

Kelakuan ajaib Fredrich Yunadi di persidangan kasus merintangi penyidik KPK

Setelah dirasa cukup mengantongi bukti, KPK langsung menetapkan Fredrich sebagai tersangka. Ia pun dijemput paksa.

Entah karena sifat tempramentalnya atau memang ada faktor lain, Fredrich meradang. Ia tidak terima dituding menghalangi penyidik.

Satu yang ia yakini, sebagai seorang kuasa hukum, mempunyai hak untuk membela kliennya.

"Apa yang kalian saksikan ini sudah terjadi kriminalisasi terhadap profesi advokat. Mereka sudah melecehkan putusan Mahkamah konstitusi dan undang-undang advokat," umpatnya kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1).

Kekesalan Fredrich kepada KPK dibawaa hingga persidangan. Sejumlah tingkah Fredrich yang terbilang ajaib terlihat. Berita Terkini

Beberapa kali ia naik pitam bersikeras tidak bersalah dan tak ada praktik menghalangi penyidik.

Terlebih saat eksepsi atau nota keberatannya ditolak hakim. Saking emosinya, begitu ditolak, Fredrich langsung menyatakan banding tanpa berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya.

"Kami akan ajukan banding yang mulia," ujar Fredrich sesaat setelah putusan sela dibacakan Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri, Senin (5/3).

Dia beradu argumen terkait hukum acara pidana saat proses gugatan praperadilan berlangsung. Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri menskors sidang selama 5 menit untuk berdiskusi dengan anggota majelis hakim lainnya atas empat poin permintaan Fredrich.

Keempat point tersebut adalah meminta materi berkas perkara praperadilan diperiksa pada sidang pokok perkara, meminta Majelis Hakim memanggil Deputi Penindakan yang saat itu dijabat oleh Heru Winarko, Direktur Penyidikan Aris Budiman, dan Ketua KPK Agus Rahardjo, atas dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang, memeriksa LK TPK yang dianggapnya palsu, dan memeriksa adanya Sprindik menggunakan nama palsu.

Fredrich pun mengancam akan memboikot persidangan jika permintaannya tak dituruti.

"Kalau begini kami tidak akan menghadiri sidang lagi. Kami punya hak pak, ini HAM. Kalau bapak memaksa kehendak bapak, kami nyatakan dalam sidang selanjutnya tidak akan hadir," ujarnya meledak-ledak.

Namun, Majelis Hakim tak bergeming dan tetap menolak eksepsi Fredrich.

Ancaman Fredrich hanya gertakan

Akan tetapi, ancaman Fredrich memboikot persidangan nyatanya tidak dilakoni. Ia beralasan, jika memboikot dan tidak hadir, maka sama saja membenarkan tuduhan penyidik KPK.

"Setelah dipikir-pikir, kalau saya tidak datang berarti membenarkan perbuatan yang tidak ada," ucap Fredrich di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).

Sikap Fredrich pun tampak lebih kalem.

Namun, di balik sikap tenangnya, Fredrich tetap saja 'nyinyir'. Ia meletakkan jari telunjuk dengan posisi miring ke bagian dahinya. Kumpulan Berita

Umumnya, aksi itu merupakan isyarat buat seseorang mengejek lawan bicaranya sebagai pengganti kata 'gila'.

Jaksa KPK pun merasa dilecehkan.

"Kami selaku JPU sangat keberatan dengan perilaku terdakwa, tadi yang kita lihat, tadi terdakwa menggunakan anggota tubuhnya seperti ini ketika JPU akan bertanya saya harap jika ada perbuatan terdakwa yang tidak patut, kami mengingatkan agar ketua majelis mengingatkan terdakwa bila perlu dikeluarkan terdakwa dari ruangan persidangan ini," ujar Jaksa Roy Riadi.

Tidak hanya satu kali, Jaksa Roy mengatakan beberapa gerakan tubuh yang dianggap merendahkan dilakoni fredrich selama tanya jawab antara Jaksa dengan seorang saksi yakni Pelaksana tugas Manager Pelayanan Medik Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Kejadian Fredrich diawali saat jaksa menanyakan alasan Setya Novanto ditangani salah satu dokter bedah umum di rumah sakit tersebut. Dijelaskan oleh Alia, keluhan yang dialami Setya Novanto sejatinya memang ditangani oleh dokter bedah umum.

Saat itu pula, Fredrich memiringkan jari telunjuk di depan dahinya.

Kuasa hukum Fredrich pun meminta maaf atas tindakan kliennya tersebut, sekaligus membela dengan alasan tim Jaksa Penuntut Umum juga melakukan hal yang sama. Berita Terbaru

"Mohon maaf tadi ada gerakan tangan terdakwa. Tapi tadi penuntut umum juga ketawa-ketawa jadi sama saja," ujarnya.

Gatot Nurmantyo dan Anies Masuk Bursa Cawapres Internal Gerindra

Gatot Nurmantyo dan Anies Masuk Bursa Cawapres Internal Gerindra


Gatot Nurmantyo dan Anies Masuk Bursa Cawapres Internal Gerindra

Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono menyatakan partainya tengah mengkaji 15 nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Info Terkini

"Kalau kami kan ada dari beberapa nama yang sekarang hasil surveinya relatif tinggi itu kan nama Pak Gatot Nurmantyo, Pak Anies Baswedan, terus. Ya itu lah dan beberapa nama yang lain," kata Ferry saat dihubungi, Kamis (15/3/2018).

Selain dua nama tersebut, menurut Ferry, terdapat juga nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Rizal Ramli, dan Mahfud MD. Berita Terkini

Dalam simulasi yang dilakukan Populi Centre pada Februari lalu, pasangan Prabowo-Anies selalu menjadi yang terkuat untuk menghadapi Joko Widodo.

Misalnya, dalam simulasi antara Jokowi-Moeldoko melawan Prabowo-Anies. Hasilnya elektabilitas Jokowi-Moeldoko sebesar 49,1 persen. Sedangkan Prabowo-Anies sebesar 28,8. Sisanya 22,2 tidak tahu dan menjawab. Kumpulan Berita

Ferry menyatakan Gerindra saat ini juga tengah menjalin komunikasi dengan PKB, PAN dan Demokrat untuk meminta ketiganya bergabung dalam koalisi partai pengusung Prabowo.

Meskipun saat ini Gerindra telah mendapatkan cukup suara untuk memenuhi ambang batas presiden sebesar 20 persen dengan dukungan dari PKS.

"PKS sudah confirm," kata Ferry. Berita Terbaru

Rencananya, menurut Ferry, Gerindra akan mendeklarasikan capres bulan depan dengan mekanisme mendengarkan aspirasi dari kader di daerah yang akan langsung dijawab oleh Prabowo.

"Tempatnya menyusul," kata Ferry.

Gerindra Klaim Dapat Dukungan Parpol untuk Usung Prabowo di Pilpres

Gerindra Klaim Dapat Dukungan Parpol untuk Usung Prabowo di Pilpres


Gerindra Klaim Dapat Dukungan Parpol untuk Usung Prabowo di Pilpres

Partai Gerindra mengklaim telah mendapatkan cukup dukungan dari partai politik untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019. Info Terkini

"Kami sudah mendapatkan kepastian dari partai politik yang bisa memenuhi target minimal 112 kursi, sehingga merasa haqqul yakin bahwa Pak Prabowo bisa menjadi calon presiden di tahun 2019," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Gerindra sekarang memiliki 73 kursi di DPR, sehingga butuh 39 kursi lagi untuk memenuhi ambang batas presiden sebesar 20 persen atau setara 112 kursi parlemen. Berita Terkini

Parpol lain yang belum menentukan dukungan dan mampu memenuhi kebutuhan kursi Gerindra adalah PKS dengan 40 kursi. Namun, saat disinggung mengenai itu, Muzani enggan mengiyakan.

Saat ini, kata Muzani, Gerindra sedang mencari waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi Prabowo sebagai capres. Karena, menurutnya, jadwal deklarasi yang semula telah diagendakan mesti berbenturan dengan hari besar keagamaan.

"Kalau tiap hari kami menyebut akhir Maret, tapi ternyata di Maret itu ada Jumat Paskah jadi akan diundur April awal atau pertengahan kira-kira seperti itu," kata Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menyatakan terdapat rencana mendeklarasikan Prabowo sekaligus dengan cawapres pendampingnya. Namun jika belum memungkinkan menurutnya deklarasi cawapres akan dilakukan setelah terjadi kesepakatan dengan partai koalisi. Kumpulan Berita

Perihal soso cawapres pendamping Prabowo, Muzani menyatakan Gerindra sedang melakukan kajian terhadap 15 nama dari unsur parpol dan non parpol yang masih dirahasiakan.

"Dari militer ada. Tokoh islam ada. Ada perempuan, satu atau dua lupa saya. Ekonom ada. Pengusaha ada," kata Muzani.

Prabowo dalam sejumlah hasil survei elektabilitas lembaga survei politik menjadi sosok yang memiliki angka elektabilitas terbesar kedua sebagai capres setelah Jokowi. Berita Terbaru

Survei Populi Centre pada Februari lalu menyatakan Prabowo mendapatkan angka elektabilitas sebesar 15,4 persen, sementara Jokowi sebesar 52,8 persen.

Sandi soal rencana hidupkan becak di DKI: Masih dibahas

Sandi soal rencana hidupkan becak di DKI: Masih dibahas


Sandi soal rencana hidupkan becak di DKI: Masih dibahas

Pemerintah Provinsi DKI berencana menghidupkan kembali angkutan tradisional becak di kampung-kampung Jakarta. Namun rencana itu masih terbentur aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi. Info Terkini

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengakui masih ada beberapa kendala untuk merevisi Perda tersebut, salah satunya pembahasan di tingkat DPRD.

"Jadi sampai kita siap, baru bicara sama teman-teman (DPRD) karena kan teman-teman juga sibuk agenda Perdanya banyak yang sangat urgen, sangat penting, dan kita ingin dorong, kita lihat dari tingkat urgensinya dan bagaimana inovasi daripada regulasinya supaya kita enggak nabrak regulasi," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3). Berita Terkini

Dia mengklaim pembahasan yang dilakukan sudah melibatkan banyak pihak bukan hanya DPRD melainkan stakeholders yang lainya.

"Masih dibahas. Belum kita proses karena banyak masukan dari beberapa pihak dan kita ingin ada kesamaan perspektif terhadap isu ini. Karena ini kan bukan hanya aspek ketertiban umum aja tapi aspek ekonomi, sosial, teknologi," kata dia. Kumpulan Berita

Politisi Gerindra ini mengatakan, untuk angkutan ramah lingkungan ada beberapa pilihan yang bisa diuji coba di DKI Jakarta. Seperti sepeda tapi punya daya angkut penumpang.

"Jadi kita nggak bisa lihat hanya keadaan yang sekarang tapi kita harus buat sebuah kebijakan berbasis data yang masuk dari berbagai pihak, berbagai stakeholders," kata Sandi. Berita Terbaru

Sebelumnya, Gubernur Anies bersikukuh tak ada yang salah dengan rencana menghidupkan kembali becak di Jakarta. Alasannya, di provinsi lainnya di Indonesia juga tetap mengizinkan angkutan roda tiga itu beroperasi.

Wednesday, March 14, 2018

Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandi hanya untuk pasangan suami istri

Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandi hanya untuk pasangan suami istri


Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandi hanya untuk pasangan suami istri

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan masyarakat yang bisa menikmati program Rumah DP 0 Rupiah adalah yang telah berkeluarga. Sedangkan, dia menambahkan, mereka yang masih sendiri dipastikan tidak bisa mengikuti program tersebut. Info Terkini

"Jadi warga Negara Indonesia yang berKTP DKI. Itu yang pertama. Kedua, telah menikah. Jadi jomblo mohon maaf. Belum bisa karena ini dikhususkan kepada yang telah menikah. Ini salah satu harapan kita bagi teman-teman yang sudah menikah, jadi bukan telat menikah. Telah menikah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).

Kemudian yang bisa mendapatkan program rumah ini yakni hanya diperuntukan bagi mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta. Ini bisa merupakan hasil penggabungan pendapatan pasangan suami istri. Berita Terkini

"Penghasilan total rumah tangga sampai 7 juta Rupiah per bulan. Makanya, ini yang merupakan sebuah klasifikasi dari target market yang ingin sasar adalah mereka yang combine penghasilannya itu maksimal sekitar 7 juta Rupiah dan minimal memiliki gaji UMP," jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, Rumah DP 0 Rupiah ini didasarkan pada peraturan Bank Indonesia nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29 Oktober 2016 tentang loan to value atas KPR dan DP kendaraan bermotor. "Nah skemanya bekerja sama dengan kementerian PUPR, bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas FLPP," ujarnya. Kumpulan Berita

Kemudian, Sandiaga menjelaskan, Jakarta kekurangan 302.019 unit hunian. Rumah DP 0 Rupiah merupakan solusi yang dihadirkan Pemprov DKI untuk menyediakan rumah yang terjangkau.

"Hanya setengah penduduk DKI yaitu sekitar 51 persen yang tinggal di rumah kontrakan. Di ruangan ini kalau ada seratus, kita sudah bisa pastikan secara statistik hanya setengah yang memiliki rumah dan rata-rata menyewa," jelasnya. Berita Terbaru

"Nah ini yang kita ingin hadirkan bersama Pak Anies adalah keberpihakan pemerintah DKI Jakarta kepada rakyat yang ingin memiliki rumah yang terjangkau khususnya bagi menengah ke bawah yang merupakan mayoritas dari warga Jakarta," pungkasnya.

Menteri Puan Masuk Daftar Kajian Internal Cawapres Jokowi dari PDIP

Menteri Puan Masuk Daftar Kajian Internal Cawapres Jokowi dari PDIP


Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar kajian internal cawapres dari PDIP. Info Terkini

Menteri Puan Masuk Daftar Kajian Internal Cawapres Jokowi dari PDIP

Hal ini disampaikan oleh Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah. Menurutnya, PDIP saat ini tengah melakukan kajian terhadap sejumlah nama tokoh untuk menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

"Ada Puan Maharani dan lain-lain masuk list kami," kata Basarah di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018). Berita Terkini

Namun, saat ditanya apakah nama Budi Gunawan juga masuk dalam daftar tersebut, Basarah hanya tersenyum tanpa berkomentar.

Selain Puan, Basarah menyebut sejumlah nama lain dalam daftar kajian PDIP, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Romahurmuzy.

"Sekarang kami sedang lakukan pengkajian mendalam terhadap semua calon itu," kata Basarah.

Anggota MPR RI dari Fraksi PDIP ini menyatakan partainya saat ini tengah membuka komunikasi dengan seluruh partai pendukung Jokowi guna mencapai kesepakatan mengenai pendamping mantan walikota Solo tersebut. Kumpulan Berita

"Yang kami harapkan dari semua dialog dan kerja sama politik dengan ketum parpol dicapai suatu kesepakatan bahwa bisa terus bersama-sama walaupun tanpa keputusan akhir menjadikan mereka sebagai cawapres," kata Basarah.

Nama Puan Maharani masuk di hasil survei elektabilitas LSI Denny JA pada Januari 2018 mendapatkan angka sebesar 1,3 persen sebagai pendamping Jokowi. Angka ini jauh di bawah Budi Gunawan yang mendapatkan 10 persen.

Sebelumnya, Peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Sirojudin Abbas menilqi dengan memilih orang PDIP akan sulit bagi Jokowi untuk membangun komunikasi politik dengan pihak lain.

Sebaliknya, menurutnya, kemungkinan membangun koalisi yang solid lebih besar ketika Jokowi memilih orang luar PDIP, tentu dengan tetap memperhatikan banyak faktor lain. Berita Terbaru

"Baik Budi Gunawan maupun Puan bisa menjadi beban bagi Jokowi maupun PDIP," kata Sirojudin, Kamis (22/2/2018).

Tuesday, March 13, 2018

Jokowi akan Bentuk Pansel Pemilihan Pengganti Hakim MK Maria Farida

Jokowi akan Bentuk Pansel Pemilihan Pengganti Hakim MK Maria Farida


Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk menjaring calon pengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida. Pembentukan Pansel itu dilakukan karena Hakim Maria Farida akan berakhir masa jabatannya di MK pada Agustus 2018. Info Terkini

Jokowi akan Bentuk Pansel Pemilihan Pengganti Hakim MK Maria Farida

Kepastian mengenai rencana pembentukan Pansel untuk menjaring calon hakim MK tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Siapa pun [Pengganti Hakim MK Maria Farida] yang akan ditunjuk pasti melalui pansel," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (13/3/2018) seperti dikutip Antara.

Pramono menambahkan mekanisme pemilihan Hakim MK dengan pembentukan Pansel sudah biasa dilakukan. Pembentukan Pansel untuk memastikan pemilihan hakim konstitusi berlangsung tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Berita Terkini

Namun, ketika ditanya kapan Pansel tersebut akan dibentuk, Pramono menjelaskan jadwal pastinya. Dia mengatakan pansel tersebut akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan saja.

Ketua MK Arief Hidayat mengaku sudah menyampaikan permintaan agar pemerintah bergegas mengusulkan pengganti Hakim Maria Farida saat menemui Presiden Joko Widodo, pada hari ini.

Menurut dia, masa jabatan Hakim Maria akan habis pada Agustus 2018 atau berdekatan dengan masa akhir Pilkada Serentak 2018. Arief memprediksi, saat itu banyak perkara perselisihan hasil Pilkada akan diajukan ke MK. Kumpulan Berita

“Maka kami harapkan bisa terisi dengan batas waktu yang tepat sehingga tidak ada kekosongan hakim dan tetap genap 9 orang," kata Arief di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Masa jabatan Hakim MK, berdasar Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ialah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya saja. Sedangkan Maria Farida sudah menjadi Hakim Konstitusi untuk dua periode, 2008-2013 dan 2013-2018.

Berdasarkan Pasal 19 UU MK, pencalonan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip transparan dan partisipatif yang diajukan masing-masing lembaga yang berwenang yaitu dari Presiden, DPR dan Mahkamah Agung.

"Sesuai UU, 6 bulan sebelum habis masa jabatan hakim MK, MK secara kelembagaan harus menyampaikan surat kepada lembaga pengusul hakim MK," kata Arief.

Arief berharap pengganti Hakim Maria memahami ideologi Pancasila, konstitusi dan mempunyai kompetensi di bidang ketatanegaraan. Berita Terbaru

"Karena MK bukan hanya peradilan politik, karena perkara yang masuk pengujian UU itu mulai dari A-Z, kehidupan bernegara masuk di MK. Ada perkara politik, ekonomi, peternakan, perikanan sampai pada perkara budaya dan agama juga masuk ke MK," kata Arief.

PKS Tunggu Gerindra Soal Pengusungan Capres-Cawapres 2019

PKS Tunggu Gerindra Soal Pengusungan Capres-Cawapres 2019


PKS Tunggu Gerindra Soal Pengusungan Capres-Cawapres 2019

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan bahwa partainya masih menunggu keputusan Gerindra dalam mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019. Info Terkini

"PKS komit akan berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung pasangan capres-cawapres pada Pemilu serentak tahun 2019,” ungkap Mardani di Jakarta Selasa (13/3/2018).

Menurut dia, Gerindra dan PKS juga masih membuka komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi di Pilpres 2019 nanti.

Terkait dengan kandidat capres-cawapres yang akan diusung, kata dia, masih akan dikomunikasikan antara PKS, Gerindra serta partai lain seperti PAN, PKB dan Demokrat. Berita Terkini

Selain itu, PKS dan Gerindra juga masih mengkomunikasikan soal komposisi pasangan capres-cawapres hingga mengerucut pada satu kesepakatan yang sama.

Saat ditanya soal kemungkinan pembentukan poros ketiga, Mardani berkata: "Kalau memang dapat terbentuk poros ketiga, dan PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra, maka tidak terlalu sulit menentukan posisi capres dan cawapresnya."

Apabila merujuk pada perolehan suara di Pileg 2014 lalu, kata Mardani, maka PKS akan lebih pantas mengusung cawapres dan Gerindra mengusung capres karena partai besutan Prabowo Subianto itu memperoleh suara yang lebih banyak. Kumpulan Berita

Namun, kata Mardani, PKS juga masih menunggu apakah Gerindra akan mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto atau mengusung calon lainnya.

Sementara PKS, ungkap Mardani, telah memilih sembilan nama calon presiden dan akan diproses di internal PKS untuk dikerucutkan secara bertahap.

DPD Gerindra DKI Jakarta sebelumnya telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua DPD Gerindra DKI, Muhammad Taufik.

"Dengan ini kami mencalonkan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden masa bakti 2019-2024," kata Taufik di Lapangan Arcici, Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018).

Taufik meminta kepada DPP Gerindra agar menjadikan deklarasi tersebut sebagai keputusan dan segera menerbitkan Surat Keputusan pencalonan Prabowo sebagai capres. Berita Terbaru

"Ini harus menjadi keputusan partai," kata Taufik.

Acara deklarasi ini dilakukan bersamaan dengan perayaan HUT ke-10 Gerindra. Ribuan kader dan simpatisan Gerindra hadir dalam acara itu.

Monday, March 12, 2018

Jokowi: Saya dan SBY Beda-Beda Tipis

Jokowi: Saya dan SBY Beda-Beda Tipis


Jokowi: Saya dan SBY Beda-Beda Tipis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sikap dirinya dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurang lebih sama, yakni sama-sama berjiwa demokratis.

"Saya mungkin memenuhi lah kriteria-kriteria itu. Artinya saya dan Pak SBY ini beda-beda tipis banget. Kalau saya seorang demokrat, kalau Pak SBY tambah satu Ketua Partai Demokrat. Jadi bedanya tipis sekali," kata Jokowi, Sabtu (10/3/2018). Info Terkini

Dalam sambutannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jokowi sempat menyinggung kabar yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin otoriter. Isu itu sempat berkembang di media sosial pada Agustus 2017 lalu. Berita Terkini

"Yang lalu saya baca disampaikan bahwa saya adalah pemimpin yang otoriter. Saya heran saja kenapa dibilang otoriter. Menurut saya, saya ini tidak ada potongan sama sekali pemimpin yang otoriter," kata Jokowi.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, dirinya murah senyum dan tidak berpenampilan seperti ciri-ciri pemimpin otoriter. Ia justru mengklaim sebagai orang yang demokratis.

Dalam kesempatan yang sama, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan partainya akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. SBY pun tidak menutup kemungkinan akan mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Kumpulan Berita

"Dengan dukungan Tuhan Yang Maha Kuasa sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak [Jokowi]," kata SBY.

SBY mengatakan, Partai Demokrat telah belajar dari kekalahan pada Pilpres 2014. Presiden RI ke-6 itu mengaku ada dua hal yang membuat Partai Demokrat kalah. Pertama, karena banyak kader yang korupsi. Masalah kedua adalah Partai Demokrat tidak mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden.

"Insya Allah dalam Pilpres 2019 mendatang Demokrat akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden paling tepat," kata SBY. Berita Terbaru

SBY mengatakan, Partai Demokrat bisa berkoalisi dan mendukung Presiden Jokowi selama memenuhi sejumlah syarat.

PAN dukung Prabowo jadi Capres dengan syarat Zulkifli Hasan Cawapres

PAN dukung Prabowo jadi Capres dengan syarat Zulkifli Hasan Cawapres


PAN dukung Prabowo jadi Capres dengan syarat Zulkifli Hasan Cawapres

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menginginkan partainya mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan syarat Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai pendampingnya. Apalagi, kombinasi PAN-Gerindra telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Info Terkini

"Tetapi kalau PAN Gerindra kan lebih dari cukup 20 persen. Kalau mereka berdua maju bagus juga, Prabowo-Zulkifli Hasan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

Yandri mengatakan usulan menduetkan Prabowo-Zulkifli dikarenakan sulitnya membentuk poros ketiga. Poros ketiga awalnya tengah digodok oleh tiga partai yakni PAN, PKB dan Demokrat. Berita Terkini

Menurutnya, satu partai saja menyebrang mendukung Joko Widodo maka peluang terbentuknya poros ketiga semakin kecil. Imbasnya, Jokowi mendapatkan dukungan 'gemuk' sehingga berpotensi menjadi calon tunggal. Kumpulan Berita

"Poros ketiga berat. Satu saja lari ke Jokowi enggak lagi poros ketiga, cuma ada dua. Kalau ada lagi yang lari tidak mencukupi 20 persen untuk bentuk satu paslon lagi karena hampir sebagian besar 80 persen ke Pak Jokowi ya calon tunggal namanya. Sebaiknya sih tidak calon tunggal," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II ini mempredikasi Pemilu 2019 sangat mungkin muncul dua calon. Namun, kata Yandri kehadiran poros dan calon ketiga membutuhkan keajaiban. Berita Terbaru

"Poros ketiga itu keajaiban kalau memang ada, itu mmg sulit terbentuk. Saya kira dua calon saja sudah Alhamdulillah. Yang kita khawatirkan calon tunggal, kalau 3 calon keajaiban di demokrasi kita," ujar Yandri.

Politisi PDIP ke Demokrat: Kalau mau dukung Jokowi jangan minta syarat dulu

Politisi PDIP ke Demokrat: Kalau mau dukung Jokowi jangan minta syarat dulu


Politisi PDIP ke Demokrat: Kalau mau dukung Jokowi jangan minta syarat dulu

Politisi PDIP Henry Yosodiningrat mengatakan mungkin saja partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Namun, kata dia, PDIP tidak akan genit untuk menawarkan diri bergabung dalam koalisi. Info Terkini

"Belum (berencana bergabung dengan Demokrat). Kita tunggu dulu mereka datang atau bagaimana. PDIP tidak pernah kegenitan untuk tawaran-tawaran itu," kata Henry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/3). Berita Terkini

Terkait Partai Demokrat yang memberikan syarat koalisi Hendry merasa terlalu cepat untuk melihat apakah syarat itu cocok dengan Jokowi atau tidak. Menurutnya jika ingin mendukung seharusnya tidak langsung memberikan syarat seperti itu.

"Kita lihat syaratnya apa gitu. Syarat mewakili nanti dulu lah. Pokoknya presiden milik bangsa dan milik rakyat seluruh Indonesia. Di PDIP, presiden sebagai kader kami. Jadi yang lain-lain kalau pun mau memberikan dukungnya jangan minta syarat dulu. Gitu aja," ungkapnya. Kumpulan Berita

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mengungkapkan beberapa syarat untuk berkoalisi. Syarat itu adalah saling menghormati, saling percaya dan memiliki visi-misi platform yang sama.

"Sebuah koalisi yang insya Allah akan berhasil harus kuat harus saling percaya saling menghormati. Koalisi masalah hati kita, Partai Demokrat siap membangun koalisi seperti itu," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu (10/3). Berita Terbaru

Sunday, March 11, 2018

Kesehatan BJ Habibie dilaporkan membaik

Kesehatan BJ Habibie dilaporkan membaik


Kesehatan BJ Habibie dilaporkan membaik

Kondisi kesehatan Presiden ketiga RI B.J. Habibie dilaporkan membaik. Presiden Joko Widodo menerima laporan terakhir dari tim dokter kepresidenan terkait kondisi kesehatan Habibie pada Sabtu, 10 Maret 2018. Info Terkini

Habibie saat ini masih menjalani perawatan di Munich, Jerman. Habibie dilaporkan mengalami sesak saat kunjungan pribadinya ke Jerman pada 27 Februari lalu. Kemudian ia dibawa ke salah satu rumah sakit di Munich untuk dilakukan pertolongan.

Sejak 4 Maret 2018, perawatan BJ Habibie didampingi langsung oleh dokter kepresidenan. Presiden Jokowi saat itu mengutus Prof. dr. Lukman Hakim Makmun, salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari tim dokter kepresidenan untuk berangkat ke Jerman. Berita Terkini

Setelah dilakukan beberapa tindakan di klinik Starnberg, Munich, Jerman, tim dokter mendiagnosis terdapat kelainan pada katup jantung dengan derajat ringan. Melalui komunikasi dan koordinasi erat dengan tim dokter di Munich, dapat disimpulkan kelainan katup jantung tersebut belum memerlukan tindakan yang invasif.

"Perawatan dengan obat-obatan diberikan secara intensif dan berkelanjutan dengan memantau keluhan sesak yang berangsung-angsur hilang," kata Ketua Dokter Kepresidenan RI Prof. Dr. H. Azis Rani, dalam siaran pers melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Kumpulan Berita

Tim dokter juga melaporkan keadaan umum dan pernapasan saat ini sudah lebih membaik, tidak ada kegawatan, gangguan gizi, dan gangguan lainnya. Habibie direncanakan masih melanjutkan perawatan dalam beberapa hari ke depan.

Presiden Joko Widodo sendiri berharap, Habibie dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Melalui sambungan telepon pada 4 Maret lalu, ia menyempatkan berbincang sejenak sekaligus mendoakan kesembuhan beliau. Berita Terbaru

"Kita semua di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, mendoakan Bapak. Semoga segera sehat kembali, bisa beraktivitas dan kembali ke Indonesia," ucap Jokowi.

Tommy Soeharto: Rakyat makin tahu, zaman siapa yang lebih enak

Tommy Soeharto: Rakyat makin tahu, zaman siapa yang lebih enak


Tommy Soeharto: Rakyat makin tahu, zaman siapa yang lebih enak

Partai Berkarya belum menentukan sikap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai dengan nomor urut 7 itu masih menunggu perkembangan dan peta politik Tanah Air. Info Terkini

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra di sela Rapimnas Partai Berkarya yang digelar di Lorin Solo Hotel, Minggu (11/3). Pria yang akrab disapa Tommy Soeharto itu mengungkapkan jika saat ini partainya masih fokus pada perolehan kursi di parlemen. Berita Terkini

"Kita ini kan partai baru, jadi pada pemilu 2019, Partai Berkarya tidak bisa mencalonkan Presiden. Kita lihat situasi dulu seperti apa nanti, kita fokus ke parlemen dulu," ujar Tommy.

Tommy mengatakan, yang terpenting adalah mendengar langsung suara rakyat. Dia menyinggung perbedaan kondisi masyarakat saat ini dan di era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Rakyat makin tahu, mana yang lebih enak dan enggak enak. Biarlah nanti rakyat yang menentukan, rakyat yang menilai zamannya siapa yang lebih enak," katanya. Kumpulan Berita

Disinggung dukungan politik Partai Berkarya kepada pemerintah yang berkuasa saat ini, Tommy memilih bersikap objektif. Dia mengaku mendukung jika kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat kecil. Namun partainya akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu disikapi.

"Dana desa misalnya, kalau dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk ekonomi kerakyatan ya kita dukung. Jangan hanya untuk infrastruktur saja. Yang tidak baik, ya akan kita kritisi, contohnya utang negara yang semakin membengkak. Jangan hanya gali lubang tutup lubang untuk sahur utang negara," tegasnya. Berita Terbaru

Tommy menilai utang negara bukanlah masalah kecil dan harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah harus jelas menentukan roadmap agar Indonesia menjadi negara maju.

Saling kode SBY dan Jokowi soal koalisi di pembukaan Rapimnas Demokrat

Saling kode SBY dan Jokowi soal koalisi di pembukaan Rapimnas Demokrat


Presiden Jokowi membuka pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu (10/3). Pujian dilontarkan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Jokowi dan menyatakan siap berkoalisi, sebaliknya Jokowi juga menyatakan dirinya seorang demokrat. Info Terkini

Saling kode SBY dan Jokowi soal koalisi di pembukaan Rapimnas Demokrat

Dalam sambutannya SBY meminta doa restu pada Jokowi. Dia juga mengatakan kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus dilanjutkan. "Kepemimpinan Pak Jokowi perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan itulah dua harapan permohonan Partai Demokrat pada pimpinan kita Pak Jokowi," kata SBY di Lokasi, Sabtu (10/3).

Menurutnya sangat mungkin Demokrat berjuang dengan Jokowi. Kata dia, Demokrat akan turut andil dalam pembangunan. "Sangat bisa partai Demokrat berjuang bersama Bapak (Jokowi)," lanjut SBY.

"Tentu bapak sangat memahami sebagaimana pengalaman saya dalam Pilpres 2004 dan 2009 perjuangan bersama apapun namanya apakah koalisi atau aliansi akan berhasil dan menang jika rangka kebersamaannya tepat," lanjutnya. Berita Terkini

Presiden keenam ini juga mengungkapkan bahwa dalam hal pemilihan koalisi yang terpenting adalah masalah hati. Serta harus saling menghormati satu sama lain. "Sebuah koalisi yang insya Allah akan berhasil harus kuat harus saling percaya saling menghormati. Koalisi masalah hati kita, Partai Demokrat siap membangun koalisi seperti itu," ujar SBY.

SBY juga menegaskan, Partai Demokrat akan mengusung capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 nanti. "Dalam Pemilu 2014 Partai Demokrat tidak memiliki pasangan capres dan cawapres. Insya Allah, Insya Allah dalam Pilpres 2019 Demokrat akan mengusung pasangan capres dan cawapres yang paling tepat."

Apa jawaban Jokowi atas pernyataan SBY itu? Seolah ingin mengambil hati SBY dan Partai Demokrat, Jokowi menyatakan dirinya seorang yang demokrat. Bahkan Jokowi membandingkan dirinya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya beda tipis.

"Saya sama Pak SBY ini beda-beda tipis banget, kalau saya seorang demokrat, lalu Pak SBY tambah satu ketua Partai Demokrat. Tipis sekali," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan dan tawa para hadirin. Kumpulan Berita

Menurutnya ciri-ciri seorang demokrat adalah bisa menjadi pendengar yang baik. Serta saling menghargai satu sama lain. "Ciri-ciri seorang demokrat itu bisa menjadi pendengar yang baik, yang menghargai pendapat-pendapat orang lain, ya enggak?," ungkapnya.

"Yang menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan. Kurang lebih saya mungkin memenuhi lah kriteria-kriteria itu," ucap Jokowi yang lagi-lagi disambut tepuk tangan. Berita Terbaru

Yang menarik, saat momen Jokowi diminta pembawa acara memukul gong tanda pembukaan rapimnas dia meminta AHY mendampingi di sebelahnya. Awalnya AHY bersama SBY dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di sebelah kanan gong. Jokowi yang berada di sebelah kiri gong meminta AHY berdiri di sampingnya. AHY lalu berpindah ke sebelah Jokowi. Usai memukul gong, Jokowi lalu cipika-cipiki dengan SBY dan AHY.

Friday, March 9, 2018

Tommy Soeharto akan Jadi Ketum Partai Berkarya & Maju Pilpres 2019

Tommy Soeharto akan Jadi Ketum Partai Berkarya & Maju Pilpres 2019


Tommy Soeharto akan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Berkarya akhir pekan ini. Partai Berkarya juga akan mengusung Tommy sebagai kandidat di Pilpres 2019. Info Terkini

Tommy Soeharto akan Jadi Ketum Partai Berkarya & Maju Pilpres 2019

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) akan ditetapkan menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya dalam waktu dekat. Penetapan itu rencananya dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Berkarya di Solo, Jawa Tengah, pada 10-11 Maret 2018. Berita Terkini

"Pertimbangannya itu aspirasi dari bawah. Teman-teman dari Kabupaten, Kota, Provinsi, menginginkan Pak HMP (Tommy) langsung memimpin partai ini, langsung jadi Ketua Umum biar lebih fokus mengurus partai dan target-target kemenangan di 2019," ujar Sekretaris Jenderal Berkarya Badaruddin Andi Picunang, pada Jumat (9/3/2018).

Tommy saat ini menjabat Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Selain Tommy, tokoh lain yang ada di Berkarya adalah Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno. Mantan Menko Polhukam itu merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Berkarya. Kumpulan Berita

Menurut Badaruddin, Berkarya juga akan mengusung Tommy sebagai kandidat Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2019. Usai Rapimnas, Berkarya akan mulai membuka komunikasi dengan parpol lain membahas koalisi untuk mendukung pencalonan Tommy di Pilpres 2019.

"Ada mekanisme yang kita lalui apakah kita ajukan sekarang atau pemilu berikutnya. Kalau ada peluang sekarang, kenapa tidak?" ujar Badaruddin.

Selain mengukuhkan Tommy sebagai Ketua Umum, Rapimnas Berkarya juga akan merombak susunan kepengurusan parpol itu. Saat ini, Berkarya dipimpin Neneng A Tuty. Berita Terbaru

Berkarya adalah satu dari empat parpol baru yang lolos menjadi peserta pemilu. Partai itu merupakan fusi dari Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Berkarya didirikan pada 15 Juli 2016, dan sah menjadi parpol terdaftar sejak 13 Oktober 2016.

Penjelasan KPK soal ada petahana bakal jadi tersangka korupsi

Penjelasan KPK soal ada petahana bakal jadi tersangka korupsi


Ketua KPK, Agus Raharjo menyampaikan kepala daerah yang juga menjadi calon petahana yang kasusnya sedang ditangani KPK tinggal menunggu diumumkan menjadi tersangka. Info Terkini

Penjelasan KPK soal ada petahana bakal jadi tersangka korupsi

Ditanya kepala daerah mana atau inisialnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah enggan menjawab. Ia mengatakan di KPK tak ada istilah 'calon tersangka'.

Menjadi SOP KPK bahwa tak diperbolehkan menyebut nama orang-orang yang terindikasi korupsi. Bahkan ketika diumumkan sebagai tersangka, KPK menggunakan inisial yang bersangkutan. Berita Terkini

"Yang sudah kita umumkan sebagai tersangka tidak boleh mengatakan bahwa mereka pelaku korupsi. Oleh karena itu kita sering menggunakan kata 'diduga' melakukan korupsi. Ini yang saya kira penting kita pahami bersama-sama agar kemudian proses politik tidak ditarik ke proses hukum dan membuat upaya-upaya juga dari pihak tertentu untuk mengintervensi proses hukum," jelasnya, Kamis (8/3).

"Saya kira sudah jelas pemaparan tadi soal kita tidak mengatakan calon tersangka atau inisial," lanjutnya.

Febri menegaskan KPK tak mengenal calon tersangka. KPK baru memutuskan seseorang menjadi tersangka ketika masuk proses penyidikan. "Karena KPK punya aturan yang bersifat khusus. Jadi ketika ada bukti permulaan yang cukup kita akan sampaikan ketika sudah di penyidikan dan akan kita sampaikan," jelasnya.

Walaupun kemudian seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, proses pembuktian terus dilakukan hingga masuk proses persidangan. Dalam mengungkap dugaan korupsi, KPK juga bekerja sama dengan PPATK.

"Bahwa kami meminta kerjasama dengan PPATK itu benar, tapi terkait dengan dugaan-dugaan korupsi yang sedang diproses. Tidak spesifik dengan misalnya kepala daerah. Tapi untuk kasus yang sering kami tangani," ujarnya. Kumpulan Berita

Febri menegaskan proses hukum yang ditangani KPK dengan Pilkada adalah hal berbeda. KPK kebetulan memproses kepala daerah yang juga menjadi calon petahana.

"Jadi bukan karena dia calon kepala daerah. Tapi karena dia penyelenggara negara. Itu poin pentingnya," tegasnya.

Beberapa OTT yang terjadi belakangan ini menjerat beberapa kepala daerah yang juga calon petahana menjadi pesan bagi para pejabat lainnya agar berhati-hati. "Meskipun kami misalnya sedang berjalan dalam kerja yang tertutup di daerah, kami selalu katakan kepada publik bahwa jangan lagi melakukan kekeliruan yang sama dengan orang-orang yang sudah kita proses," ucapnya. Berita Terbaru

"Ada beberapa kepala daerah yang kita proses melalui tangkap tangan. Jangan lagi hal tersebut terjadi pada pihak-pihak lain baik itu kepala daerah yang menjabat saat ini atau pihak lain. Jadi pesan juga pada publik saya kira untuk lebih memperhatikan dan mencegah terjadinya korupsi," tutupnya.

Thursday, March 8, 2018

'Anggota dapat insentif Rp 10.000/lembar tilang, jangan cari kesalahan pengendara'

'Anggota dapat insentif Rp 10.000/lembar tilang, jangan cari kesalahan pengendara'


'Anggota dapat insentif Rp 10.000/lembar tilang, jangan cari kesalahan pengendara'

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra geram atas kelakuan anak buahnya yang diduga melakukan pemalakan dan penghinaan terhadap pengemudi roda dua bernama Reza. Padahal, menurut Halim, anggota sudah diberikan insentif setiap melakukan penilangan. Info Terkini

"Setiap surat tilang yang dikeluarkan itu anggota mendapatkan insentif Rp 10.000 per lembar tilang," kata Halim ketika dikonfirmasi, Kamis (8/3). Berita Terkini

Kata Halim, per hari jumlah surat tilang yang dikeluarkan di jajaran wilayah Polda Metro Jaya mencapai kurang lebih 2.000 lembar. Maka dari itu, Halim meminta anggotanya tak lagi memungut sejumlah uang kepada pengendara yang ditilang.

"Saya perintahkan agar seluruh anggota tetap menjunjung Promoter (Profesional, Moderen, dan Terpercaya). Jangan mencari-cari kesalahan pengendara. Rezeki telah diatur Tuhan dimanapun kita berada," tegasnya. Kumpulan Berita

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis langsung bertindak tegas terhadap anggota lalu lintas yang diduga melakukan pemalakan terhadap pengemudi bernama Reza (21). Hal ini merupakan sebagai bentuk ketegasannya dalam segala aturan. Berita Terbaru

"Sudah saya tindak anggotanya dan saya mutasi," ujar Idham saat dikonfirmasi, Rabu (7/3) malam.

Demi partai, Fahri Hamzah akan laporkan Presiden PKS atas dugaan fitnah

Demi partai, Fahri Hamzah akan laporkan Presiden PKS atas dugaan fitnah


Demi partai, Fahri Hamzah akan laporkan Presiden PKS atas dugaan fitnah

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berencana akan menyambangi Gedung Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/3). Kedatangan dirinya diduga untuk melaporkan Presiden PKS, Sohibul Iman dengan dugaan memfitnah dirinya sebagai pembohong dan pembangkang. Fahri akan hadir bersama Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A Latief yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Info Terkini

"Bismillah, hari ini saya akan melaporkan saudara saya Sohibul Iman ke kepolisian RI. Sesuatu yang terpaksa saya lakukan dan bahkan yang tak pernah terbayang akan saya lakukan," tulis Fahri Hamzah di akun Twitternya @Fahrihamzah yang diposting, Kamis pagi (8/3) dengan hastag #UntukKebaikanPKS. Berita Terkini

Ketika dikonfirmasi, dirinya mengiyakan akan datang ke Polda Metro sekitar pukul 13.00 WIB. Fahri menilai langkah hukum yang ditempuhnya adalah sebagai upaya untuk memperbaiki PKS.

"Upaya hukum ini adalah untuk perbaikan semua termasuk PKS, partai yang saya ikut mendirikannya. Saya lanjutkan, saya tidak ada maksud yang tidak dapat dibaca, apalagi maksud tidak baik," tegasnya. Kumpulan Berita

Dalam langkah ini, Fahri menilai kalau PKS mengabaikan prinsip Islam dan Keadilan. Meski dirinya tahu ada banyak perbuatan pidana dalam kasus pemecatannya, namun dia tidak mau menghadirkan negara sebagai pemaksa. Berita Terbaru

"Saya mohon maaf kepada #KaderPKS yang belum paham dan merasa terganggu. Percayalah bahwa niat saya baik. Saya ingin buktikan bahwa kader-kader adalah yang membesarkan partai. Karena itu jangan ada kezaliman kepada siapapun," pungkasnya.

Wednesday, March 7, 2018

Jokowi Persilakan Semua Partai Baru Jika Ingin Bertemu Dengannya

Jokowi Persilakan Semua Partai Baru Jika Ingin Bertemu Dengannya


Jokowi Persilakan Semua Partai Baru Jika Ingin Bertemu Dengannya

Presiden Joko Widodo mempersilakan partai-partai politik yang menjadi peserta baru di Pemilu 2019 apabila ingin bertemu dengannnya di Istana Negara. Namun, partai-partai itu harus berkoordinasi dengan Menteri Sektertaris Negara terlebih dahulu. Info Terkini

"Kalau mengajukan pertemuan ke Istana saya terima. Saya terima, hanya waktunya yang mengatur Mensesneg, siapapun. Wong ketemu saja kok enggak boleh," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (7/3/2018), seperti dikutip Antara.

Pernyataan itu diungkapkan Jokowi saat menanggapi pertanyaan terkait pertemuannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa Istana adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, pertemuan itu tetap harus diatur oleh Mensesneg.

Jokowi juga mengatakan adanya partai-partai baru dalam Pemilu 2019, seperti Perindo, PSI, partai Berkarya dan Partai Garuda akan membuat rakyat banyak pilihan. Berita Terkini

"Rakyat semakin banyak pilihan, terserah kepada rakyat siapa yang dipilih," kata Jokowi.

Kritik Gerindra dan PKS Soal Pertemuan Jokowi dengan PSI

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PSI Grace Natalie menuai kritik. Pasalnya, pertemuan itu diduga membahas soal pemenangan Pilpres 2019.

Lawan politik Jokowi menilai aktivitas rapat soal pemenangan Pemilu 2019 di Istana sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.

"Ini aneh. Masih jam kerja. Di Istana Negara pula. Dan bicara pemenangan Pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Kumpulan Berita

Ketua DPP Gerindra Riza Patria juga menyampaikan kritik yang sama. Riza menyatakan Jokowi seharusnya tak melakukan konsolidasi politik di Istana Negara.

"Secara etika tidak dibenarkan. Undang-undang Pemilu kan juga mengatakan tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Riza kepada Tirto.

Menjawab tudingan itu, Staf Khusus Presiden Johan Budi menyatakan pertemuan Jokowi dan PSI adalah hal biasa karena Kepala Negara memang kerap menemui ketua umum Parpol di Istana.

"Saya enggak ikut di pertemuan itu, tapi ketemu dengan ketua umum parpol kan sudah sering dilakukan, kenapa ketemu PSI dipersoalkan?" kata Johan Budi kepada Tirto, Senin (5/3/2018).

"Kenapa ketemu dengan PSI dikritik, sama yang lain enggak? Itu kan yang jadi pertanyaannya, ada apa," kata Johan lagi. Berita Terbaru

Terinspirasi Jepang, Sandiaga ingin Jakarta jadi destinasi wisata halal

Terinspirasi Jepang, Sandiaga ingin Jakarta jadi destinasi wisata halal


Terinspirasi Jepang, Sandiaga ingin Jakarta jadi destinasi wisata halal

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pada 2020 mendatang, ibu kota bisa menjadi destinasi wisata halal yang bisa diperhitungkan. Pada Rabu (7/3), digelar diskusi kelompok terarah (FGD) tentang pariwisata dan destinasi halal yang dihadiri para pelaku usaha pariwisata. Info Terkini

"Kita ingin 2020 Jakarta bisa mencapai target sebagai kota dengan destinasi dan wisata halal yang bisa bersaing. Kita juga targetkan satu juta (wisatawan) global halal tourism bisa datang ke Jakarta untuk lima tahun ke depan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Balai Kota, Rabu (7/3).

Untuk mencapai target tersebut, dia mengatakan, pihaknya mulai berbenah. Ia ingin ada rencana kerja untuk bisa diimplementasikan secara konkret dan destinasi halal bisa tumbuh dari produk-produk unggulan yang ada DKI seperti kuliner, industri busana muslim dan juga objek wisata seperti Kota Tua, Setu Babakan, dan Kepulauan Seribu. Berita Terkini

Sandiaga juga menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah dan forum pelajar dari beberapa universitas untuk menyiapkan SDM atau tenaga kerja yang siap terjun. "Jadi kita tidak harus mengimpor tenaga kerja dari (negara) asing untuk pariwisata halal ini. Tapi kita sudah siapkan SDM-nya," ujarnya.

Pengembangan wisata halal ini telah memiliki Pergub. Namun, politisi Gerindra ini mengatakan, akan melakukan sedikit revisi demi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Pergub mengatur soal objek wisata dan termasuk kesiapan SDM.

Sandiaga mengaku terinspirasi Tokyo untuk penerapan wisata halal ini. "Saya baru pulang dari Tokyo kemarin. Saya kaget juga, halal ramen di sana sangat menjamur. Terus di Tokyo Station, sign untuk musala dan mereka juga punya namanya moslem friendly restaurant. Jadi belum halal, tapi moslem friendly. Di situ menarik juga," katanya. Kumpulan Berita

"Untuk wisatawan muslim itu mereka menawarkan suatu opsi. Ini yang sangat menarik. Terobosan-terobosan seperti ini, inovasi yang kita perlukan untuk Jakarta," sambungnya.

Dia mengatakan walaupun Indonesia negara muslim terbesar tapi jarang ada penanda musala di tempat publik. Musala juga kerap berlokasi di area tak terjangkau seperti basement. "Di Tokyo Station itu tempat musalanya itu sangat baik dan ada sign-nya," ujarnya. Berita Terbaru

"Dan ini yang baru didorong sama Pak Anies di halte-halte Transjakarta yang mencukupi. Kita berikan kesempatan untuk masyarakat yang lagi beraktivitas masih bisa menyempatkan untuk beribadah," tutup Sandiaga.

Kapolda Metro mutasi Polisi yang peras pengendara motor Rp 150 ribu

Kapolda Metro mutasi Polisi yang peras pengendara motor Rp 150 ribu


Kapolda Metro mutasi Polisi yang peras pengendara motor Rp 150 ribu

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis langsung bertindak tegas terhadap anggota lalu lintas yang diduga melakukan pemalakan terhadap pengemudi bernama Reza (21). Hal ini merupakan sebagai bentuk ketegasannya dalam segala aturan. Info Terkini

"Sudah saya tindak anggotanya dan saya mutasi," ujar Idham saat dikonfirmasi, Rabu (7/3) malam.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, dalam hal ini kepolisian telah memintai keterangan Reza oleh Paminal Polda Metro Jaya. Di mana, Reza mengakui kesalahannya dalam berkendara. Tak hanya itu, anggota pun turut diperiksa. Berita Terkini

"Yang bersangkutan paham salah karena surat-surat nggak lengkap, polisinya juga salah, makanya langsung ditindak sama Paminal," ujar Argo. Kumpulan Berita

Dalam video 03.51 detik itu, polisi membawa motor Reza meskipun dirinya mengaku lengkap membawa surat-surat baik itu SIM juga STNK. Argo menambahkan, kalau motor tersebut milik tempatnya bekerja dan masa berlaku STNK sudah habis. Berita Terbaru

"Ya tetap ditilang dong, kan ada surat-suratnya yang nggak lengkap. Kalau nggak salah STNK nya mati," pungkas Argo.

Tuesday, March 6, 2018

Fadli Zon: Gerindra Siap Jika Ada 3 Poros Koalisi di Pilpres 2019

Fadli Zon: Gerindra Siap Jika Ada 3 Poros Koalisi di Pilpres 2019


Fadli Zon: Gerindra Siap Jika Ada 3 Poros Koalisi di Pilpres 2019

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan partainya siap mengikuti Pilpres 2019 jika nantinya ada tiga poros koalisi. Menurutnya, Gerindra tak masalah jika harus bersaing dengan tiga atau dua poros koalisi di pemilu. Info Terkini

"Kita lihat apakah bisa ada poros ketiga atau hanya dua poros. Dengan tiga poros seperti Pilkada DKI tak masalah, dua poros tak masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Saat ini, beberapa parpol sudah menentukan sikap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, PPP, PSI, dan Perindo.

Gerindra telah memastikan akan mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Meski belum ada parpol lain yang memastikan bergabung untuk mengusung Prabowo. Berita Terkini

“Kawan-kawan di partai-partai pasti rasional. Terlalu cair untuk membicarakan formasinya, kecuali capresnya kita lihat Pak Jokowi, Pak Prabowo. Yang lain portofolio lebih banyak cawapres," ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR itu menyatakan bahwa Gerindra akan segera menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat guna membicarakan peluang koalisi di pemilu. Namun, ia tak bisa memastikan kapan pembicaraan resmi dengan Demokrat terlaksana.

Sikap Demokrat dan PKB di Pilpres 2019

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengakui banyak kader partainya yang ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi pemimpin. Namun, partai itu enggan memutuskan sikap di Pilpres 2019 dalam waktu dekat. Kumpulan Berita

"Memang kami melihat banyak kader muda terutama, dan bahkan kalangan muda di seluruh Indonesia, yang menginginkan AHY jadi next leader. Untuk pilpres harus ada ada koalisi yang permanen. Sekarang ini sedang dilakukan koordinasi-koordinasi," kata Agus.

Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkata partainya akan menentukan sikap di Pilpres 2019 setelah mendengar masukan para kiai. Ia berkata, PKB akan tetap menjaga komunikasi dengan semua parpol.

"PKB dalam posisi saling menjaga komunikasi dan saya jawab kepada mereka saling mendukung," ujar Cak Imin.

Ia juga optimistis bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggaet menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2019. Berita Terbaru

"Saya masih menunggu perkembangan para kiai, ulama yang berkirim surat kepada saya supaya tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Saya masih optimistis Pak Jokowi akan mengajak saya," kata Cak Imin, Selasa (6/3/2018).

Pertemuan AHY dan Jokowi Dinilai Sebagai Sinyal Dukungan Demokrat

Pertemuan AHY dan Jokowi Dinilai Sebagai Sinyal Dukungan Demokrat


Pertemuan AHY dan Jokowi Dinilai Sebagai Sinyal Dukungan Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk menyampaikan undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul pada 10-11 Maret 2018 mendatang. Info Terkini

Menanggapi hal itu, Pengamat politik Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi menyatakan pertemuan kedua tokoh bisa diartikan sebagai sinyal dukungan Demokrat untuk Jokowi di Pilpres 2019.

“Saya melihat bahwa pertemuan ini juga memberi sinyal soal potensi dukungan Demokrat kepada Jokowi pada Pilpres," ungkap Yusa, Selasa (6/3/2018).

Yusa menilai, langkah Demokrat mengutus AHY juga bisa diartikan untuk membangun komunikasi politik dengan Jokowi. Berita Terkini

Kendati demikian, kata dia, sulit bagi Demokrat untuk menawarkan putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai cawapres untuk Jokowi di Pilpres 2019.

Meski dinilai cerdas, kata Yusa, AHY masih perlu menggali banyak pengalaman karena masih tergolong baru di dunia politik, tepatnya saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Untuk itu, Yusa menyatakan posisi tawar Demokrat terhadap Jokowi lebih cocok sebagai partai pendukung ketimbang menawarkan AHY menjadi cawapres di Pilpres 2019. Kumpulan Berita

"Tapi menjadi pendukung Jokowi pun akan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan Demokrat, semisal posisi menteri," jelas Yusa.

AHY sebelumnya menyampaikan undangan Rapimnas Demokrat untuk Presiden Jokowi pada Selasa (6/3/2018).

Agus sebagai Komandan Satuan Bersama (Kogasma) Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 datang sendiri menemui Presiden Jokowi sekitar pukul 11.30 WIB. Berita Terbaru

Ia mengenakan jas biru tua dengan kemeja kotak-kotak biru muda lengkap dengan kacamata hitam.

"Tadi sudah diterima oleh Pak Jokowi. Beliau Insya Allah hadir pada tanggal 10, dan mudah-mudahan membawa kebaikan termasuk beliau sebagai pemimpin memiliki harapan sendiri, hal-hal yang penting untuk disampaikan kader Demokrat," ungkap Agus.

Gerindra buka peluang Anies Baswedan maju dampingi Prabowo di 2019

Gerindra buka peluang Anies Baswedan maju dampingi Prabowo di 2019


Gerindra buka peluang Anies Baswedan maju dampingi Prabowo di 2019

Partai Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2019. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menolak wacana Prabowo sebagai calon wakil presiden Joko Widodo atau pengusung calon lain atau king maker. Info Terkini

Muncul juga wacana Gubernur DKI Anies Baswedan akan menjadi cawapres Prabowo. Namun Fadli mengungkapkan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Anies di Jakarta.

"Pak Anies punya tugas di Jakarta. Dan beliau juga baru menjabat sebagai Gubernur. Masih banyak PR di Jakarta," kata dia ketika ditemuinya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/3). Berita Terkini

"Saya ga katakan gitu (Anies tak akan maju pilpres). Yang jelas saat ini seperti itu," jawab Fadli saat ditanya kemungkinan Anies tidak akan maju di Pilpres.

Secara terpisah, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tengah melakukan penggodokan nama-nama cawapres yang berpeluang mendampingi Prabowo.

Dia menjelaskan banyak nama yang bisa menjadi cawapres Prabowo mulai dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, sampai ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kumpulan Berita

"Pokoknya semua kita inventarisir kita akan dialog ada saatnya kita putuskan yang baik, tidak hanya untuk kepentingan koalisi tapi bangsa dan negara," kata dia. Berita Terbaru

Ketika ditanya kemungkinan Anies akan maju, Riza mengatakan saat ini partai menugasi Anies untuk Jakarta. Namun, dia tak menutup jalan untuk Anies apabila rakyat menghendaki maju di Pilpres.

"Politik ini semua mungkin sekalipun partai ktia minta pak Anies pak Sandi bekerja penuh fokus untuk Jakarta tak pernah mereka berpikir untuk pilpres tak pernah Anies Sandi berpikir sejauh itu tapi ini politik nanti kita liat. Kalo rakyat menghendaki kita ga bisa menghalangi. semua punya peluang sama," jelasnya.

Monday, March 5, 2018

Tak Lagi Jadi Kepala BNN, Budi Waseso Bakal Terjun ke Dunia Politik

Tak Lagi Jadi Kepala BNN, Budi Waseso Bakal Terjun ke Dunia Politik


Tak Lagi Jadi Kepala BNN, Budi Waseso Bakal Terjun ke Dunia Politik

Budi Waseso belum menyatakan secara jelas pekerjaan apa yang akan dilakoninya setelah tidak lagi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ditemui selepas konferensi pers Kenal Pamit Kepala BNN, Senin (5/3/5018), laki-laki yang kerap disapa Buwas itu berkelakar ingin menjadi kepala rumah tangga. Info Terkini

Selain itu, Buwas juga kerap dikaitkan dengan politik elektoral. Ia, misalnya, pernah diisukan maju dalam Pilkada 2018. Dengan kata lain, sebagaimana banyak pensiunan polisi lain, Buwas bisa saja melanjutkan kariernya di dunia politik.

Ketika ditanya apakah ada peluang terjun ke dunia politik, laki-laki lulusan Akademisi Kepolisian angkatan 1985 menjawab kalau itu bukan lah keahliannya. Namun sepanjang menyangkut kepentingan negara, maka peluang itu mungkin saja terwujud. Berita Terkini

"Saya ini kan bukan ahli di bidang itu ya. Jadi nanti lihat saja. Saya kalau dikasih pekerjaan apa pun selama untuk negara dan bangsa ini, mau. Tapi kalau untuk main-main saya tidak mau," kata tokoh kepolisian yang lahir di Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961 ini.

Hal serupa sempat dikatakan Buwas ketika namanya sempat masuk dalam bursa calon gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah. Ketika itu ia mengatakan kalau "masyarakat Jateng butuh saya, saya siap." Ketika itu ia mengaku belum ada komunikasi dengan partai mana pun. Kumpulan Berita

Pilkada telah berlangsung. Kini sedang masuk masa kampanye. Dengan demikian kalau pun hendak terjun ke dunia politik, Buwas tidak bakal ikut kompetisi. Setidaknya ia bisa masuk partai politik, dan turut serta dalam pemilu tahun depan—meski ia mengaku belum ada partai yang menawarinya jadi anggota.

Buwas menjabat Kepala BNN sejak September 2015. Pada Kamis (1/3/2018), Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru. Buwas mengatakan telah menyerahkan pangkat secara keseluruhan dan resmi kepada Heru pada Senin (5/3/2018). Berita Terbaru

Heru merupakan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat melantik Heru, Jokowi memintanya untuk membawa standar KPK ke BNN.

Tidak ingin calon tunggal, PAN kirim sinyal tak dukung Jokowi di Pilpres 2019

Tidak ingin calon tunggal, PAN kirim sinyal tak dukung Jokowi di Pilpres 2019


Tidak ingin calon tunggal, PAN kirim sinyal tak dukung Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengirim sinyal partainya kemungkinan tidak akan merapat dan memberi dukungan pada Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Alasannya, PAN tidak ingin Jokowi menjadi calon tunggal di Pilpres. Info Terkini

"Kecenderungan kuat kita insya Allah di luar pak Jokowi, kecenderungan kuat ya. Karena tadi, kita juga tidak mau calon tunggal. Kalau semua bergabung ke pak Jokowi ya bisa calon tinggal," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

PAN sebenarnya tidak masalah dengan Jokowi, PDIP atau partai pendukung lainnya. Hanya saja, PAN mengakui jika bergabung mendukung Jokowi akan membuatnya menjadi calon tunggal.

Partai berlambang matahari terbit ini menginginkan ada calon alternatif di Pilpres 2019. Namun, keputusan mendukung calon presiden akan diputuskan melalui forum rakernas dan rapimnas.

"Nah sampai hari ini kecenderungan kuat itu di atas 80 persen. Kita ingin hadirkan calon alternatif. Bukan karena benci Pak Jokowi, kalau calon tunggal malah enggak elok," tegas dia. Berita Terkini

Dia menambahkan, sejauh ini PAN masih melakukan penjajakan koalisi dengan Gerindra. PAN dan Gerindra saja sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden 20 persen. Nama yang kemungkinan akan didukung adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"PAN sama Gerindra saja sudah cukup. Lebih malah, 9 kursi lebihnya. Artinya kami mau dengan Gerindra saja bisa juga, yang lain buat poros baru, atau nanti dengan Gerindra siapa yang lain dengan poros baru," ujar dia.

"Nah ini masih dalam penjajakan, komunikasi yang intensif karena memang waktunya terbatas 4 Agustus sudah perlu mendaftar," sambungnya. Kumpulan Berita

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II ini tidak menutup kemungkinan melahirkan poros baru di luar pendukung Jokowi dan Prabowo. PAN masih menimbang akan bergabung dengan Gerindra atau membuat poros baru. Poros baru bisa dibentuk dari komposisi tiga partai yang belum menentukan arah dukungan politik. Yaitu PKB, Demokrat dan PKS.

Dengan demikian, ketiga poros itu diantaranya poros pendukung Prabowo yang diisi oleh Gerindra dan PAN. Kemudian, poros pendukung Jokowi yang diisi PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP. Serta poros PKB, PKS dan Demokrat.

"Nah hari ini belum ada yang terjawab. Tapi kalau PAN Insya Allah bisa membangun poros baru atau PAN dan Gerindra seperti saya biang tadi, sudah cukup," tuturnya.

Yandri menambahkan, ada sejumlah sosok alternatif di luar Jokowi dan Prabowo yang layak dipertimbangkan menjadi capres. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berita Terbaru

"Banyak sih, kan ada Pak Gatot, Anies, Muhaimin, Bang Zul, AHY. Tinggal formatnya gimana nanti," tambah Yandri.