Wednesday, February 28, 2018

Membaca gerak politik Partai Demokrat dekati PDIP melalui AHY

Membaca gerak politik Partai Demokrat dekati PDIP melalui AHY


Langkah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin mantap di dunia politik nasional. Dia ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019. Strategi politik Demokrat untuk memenangkan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ada di tangan Agus Yudhoyono. Info Terkini

Membaca gerak politik Partai Demokrat dekati PDIP melalui AHY

Putra mahkota Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini langsung melakukan manuver politik membawa panji partai berlambang mercy. Tidak tanggung-tanggung, dia membidik partai penguasa untuk diajak bicara.

Melalui Agus Yudhoyono, Demokrat mengajak PDIP berdialog. Agus Yudhoyono menyampaikan keinginan langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keduanya bertemu saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (18/2). Berita Terkini

Gayung bersambut. PDIP pun membuka diri untuk melakukan komunikasi politik dengan Agus Yudhoyono. PDIP mengutus putra Megawati, Prananda Prabowo. Dua putra mahkota akan bertemu dan didampingi masing-masing sekjen partai. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan akan mendampingi dan hadir dalam pertemuan itu.

"Pertemuan nanti sepenuhnya inisiatif AHY," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik kepada merdeka.com, semalam.

Rencana pertemuan itu muncul ke permukaan bersamaan dengan teka-teki bursa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo. Dari hasil survei beberapa lembaga, nama Agus Yudhoyono sejauh ini tak terkalahkan dan berada di puncak calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi. Skema-skema politik pun muncul dengan menjodohkan Jokowi dan Agus Yudhoyono untuk maju bertarung di Pilpres 2019.

Partai Demokrat tidak segan 'menjual' sosok Agus Yudhoyono yang dinilai pas dengan kriteria cawapres yang diinginkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kriteria itu adalah memiliki chemistry hingga penggambaran NKRI.

Baik Agus Yudhoyono maupun Ketua Umum Demokrat SBY masih belum menentukan calon presiden atau calon wakil presiden yang akan didukung partai bernomor urut 14 itu. Sebab perkembangan politik sangatlah dinamis. Pengukuhan Agus Yudhoyono sebagai komandan pemenangan pemilu juga tidak otomatis dikaitkan dengan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Demokrat. Kumpulan Berita

PDIP mengakui melirik kandidat calon wakil presiden dari Partai Demokrat untuk mendampingi Jokowi di 2019. Nama yang gencar didorong adalah Agus Yudhoyono. Nama Agus Yudhoyono memang belum begitu teruji di percaturan politik nasional. Namun, dia cukup menarik perhatian ketika maju sebagai calon gubernur DKI. Karena itu PDIP masih memperhitungkan kans kemenangan apakah dapat mendongkrak suara apabila Agus Yudhoyono diduetkan dengan Jokowi.

Rachlan belum bisa memastikan materi pertemuan Agus Yudhoyono-Prananda terkait dengan cawapres yang akan mendampingi Jokowi. Namun dia menyiratkan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan lanjutan antara kedua putra mahkota.

"Saya belum diberitahu persisnya. Tapi saya kira publik perlu menata ekspektasi. Apapun yang akan dibicarakan dalam pertemuan nanti, jangan dilupakan itu baru pertemuan pertama," ungkap Rachlan.

Selama ini hubungan politik Megawati dan SBY berjarak sejak Pemilu 2004. Saat itu SBY memutuskan mundur dari menteri polhukam era Megawati. Tak berselang lama, SBY maju jadi capres melawan Megawati dan sukses mengambil simpati rakyat. Sejak itu, keduanya tak pernah tampak bertemu di hadapan media, baru bertemu kembali saat peringatan hari kemerdekaan RI ke-72 di Istana tahun 2017 lalu.

Rachlan memastikan, sesungguhnya SBY terbuka dengan segala kemungkinan politik. Termasuk dengan PDIP yang dikomandoi Megawati. Berita Terbaru

"Pak SBY, dari dulu beliau sangat terbuka pada kemungkinan komunikasi dengan Ibu Mega."

Demokrat tidak terang-terangan menjelaskan detail strategi politiknya termasuk mendekati PDIP. Strategi politik Demokrat kini ada di tangan Agus Yudhoyono.

"Tentu AHY paham dengan baik tujuan dan garis politik Partai Demokrat. Ia tak akan mengecewakan," tegasnya.

Mahfud MD Jelaskan Mengapa JK Tak Bisa Jadi Wapres Lagi

Mahfud MD Jelaskan Mengapa JK Tak Bisa Jadi Wapres Lagi


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. menawarkan pendekatan historis dalam melihat polemik pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Ia menegaskan, jika melihat risalah amandemen milik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka semua lebih jelas: bahwa JK memang tidak bisa lagi maju jadi cawapres. Info Terkini

Mahfud MD Jelaskan Mengapa JK Tak Bisa Jadi Wapres Lagi

Dalam risalah itu ditetapkan, masa jabatan presiden dan wakil presiden tak boleh lebih dari dua kali. Hal ini juga berlaku untuk JK karena yang bersangkutan sudah dua kali menjadi wapres, yakni pada 2004-2009 dan 2014-2019. 

"Tidak peduli [masa jabatan itu] beraturan atau tidak," kata Mahfud dalam acara "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia" di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018).

Mahfud mengatakan polemik pencalonan JK itu muncul karena argumen yang dibangun menggunakan pendekatan semantik atau semata-mata menafsirkan secara tekstual Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Berita Terkini

Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Sebelum diubah, Pasal tersebut berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Pasal hasil amandemen itu bisa jadi pembenaran bahwa presiden atau wakil presiden "dapat dipilih kembali" asalkan masa jabatannya tak berturut-turut. 

Salah satu pejabat negara yang menafsirkan pasal itu adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Bahkan, Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan Pasal 7 UUD 1945 memang multitafsir karena tidak menjelaskan larangan dua kali menjabat berlaku berturut-turut atau tidak. "Saya kira ini perlu duduk bersama, ini multitafsir," kata Tjahjo pada Senin (26/2).

Namun, Mahfud menegaskan, selama pasal itu dilihat melalui pendekatan semantik, maka masalah pencalonan itu akan terus menjadi perdebatan. "Selama menafsir secara semantik terus bisa diperdebatkan," kata Mahfud yang pernah menjadi anggota Komisi II DPR tahun 2004-2008 ini.

Apabila ditarik ke ranah filosofis, kata Mahfud, maka pasal tersebut dibuat untuk membatasi kekuasaan. Semangat dari amandemen pasal itu adalah koreksi total atas Orde Baru yang memungkinkan seseorang menjabat sebagai presiden selama tiga dekade lebih.

"Substansi semua konstitusi di semua negara itu hanya dua: perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan. Pasal yang berkaitan dengan masa jabatan presiden-wakil presiden adalah bagian dari pembatasan kekuasaan itu," kata Mahfud.

Tanggapan Jusuf Kalla Soal Pencalonannya

Berbicara kepada pewarta di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Senin kemarin, Wapres Jusuf Kalla enggan menanggapi rumor mengenai kemungkinan dirinya kembali menjadi cawapres di Pemilu 2019. Menurut JK, kemungkinan itu tertutup karena dilarang konstitusi. Kumpulan Berita

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

"Ada yang mengusulkan saya ikut lagi [pemilu]. Saya berterima kasih, tapi mengkaji UUD tentu kita tak ingin lagi terjadi masa lalu waktu orba kala itu Pak Harto [berkuasa] tanpa batas ... Karena pengabdian tidak terbatas di pemerintahan," ujarnya.

Meski mengaku tak mau ikut pemilu lagi, JK memastikan dukungannya untuk Jokowi di 2019. Ia juga berpendapat, cawapres pilihan Jokowi harus bisa signifikan menyumbang suara bukan hanya bergantung pada elektabilitas sang presiden.

"Harus dikenal, baik, harus ada pemilihnya, ada kelompoknya," kata JK.

Mantan Ketua Umum Golkar itu pernah mengatakan hendak beraktivitas di kegiatan sosial atau kemanusiaan setelah masa jabatannya sebagai Wapres berakhir. Pengakuan itu disampaikan saat ia membuka acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Institut Lembang Sembilan. Berita Terbaru

JK sempat menjadi Wapres di masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Periode 2004-2009. Setelah itu, ia menjadi capres berpasangan dengan Wiranto di Pemilu 2009 dan mengalami kekalahan. JK kembali menjadi cawapres di Pemilu 2014 berpasangan dengan Jokowi, dan berhasil menjadi wapres untuk kedua kalinya.

Monday, February 26, 2018

Sindir Jokowi 'mengemis' kereta cepat, komikus Jepang minta maaf

Sindir Jokowi 'mengemis' kereta cepat, komikus Jepang minta maaf


Sindir Jokowi 'mengemis' kereta cepat, komikus Jepang minta maaf

Nama komikus Jepang Onan Hiroshi viral di Indonesia. Lewat komik, Hiroshi menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'mengemis' kereta cepat pada negeri Sakura tersebut. Info Terkini

Tentu saja komik tersebut membuat masyarakat Indonesia bereaksi keras. Akhirnya, Hiroshi menyampaikan permintaan maaf dan menarik komik sindiran itu.

Hiroshi mengunggah foto dirinya mengenakan pakaian hitam sedang dogeza (bersujud), wujud permintaan maaf dengan sangat dalam budaya Jepang di akun Twitternya. Berita Terkini

Sindir Jokowi 'mengemis' kereta cepat, komikus Jepang minta maaf

"Saya minta maaf. Kata 'pengemis' sangat berlebihan. Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia serta pemerintah Indonesia. Saya meminta maaf dengan sangat. Saya memalukan. Saya tarik kembali gambar tersebut. Saya mohon maaf," tulis Hiroshi dalam akun Twitternya. Kumpulan Berita

Seperti diketahui, dua strip komik hasil karya Onan Hiroshi viral di Indonesia. Komik itu menyindir sikap Indonesia, dalam hal ini digambarkan sebagai Presiden Jokowi soal pembangunan kereta cepat.

Awalnya Indonesia digambarkan setuju untuk bekerja sama dengan Jepang untuk pembangunan kereta cepat. Jepang bahkan sudah membuat rancang bangun dan analisa data soal proyek tersebut.

Namun setelah data didapat, Indonesia malah menandatangani kontrak dengan China. Alasannya harga yang ditawarkan lebih murah 50 persen.

Hari berganti, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu tak kunjung rampung. Padahal sudah menjelang Pemilu 2019. Berita Terbaru

Indonesia pun kembali mendatangi Jepang. Digambarkan sosok 'Presiden Jokowi' mengemis sampai berlutut pada pemerintah Jepang meminta bantuan soal kereta cepat. Hiroshi juga menggambarkan masyarakat Jepang yang marah sampai melempari batu Indonesia yang mengemis.

Alasan Ahok tarik banding usai vonis, agar tak ada benturan pendukung & pembenci

Alasan Ahok tarik banding usai vonis, agar tak ada benturan pendukung & pembenci


Alasan Ahok tarik banding usai vonis, agar tak ada benturan pendukung & pembenci

Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Fifi Lety Indra menjelaskan alasan Ahok tak melanjutkan banding disebabkan tak ingin ada gesekan antar sesama bangsa. Ahok sendiri masih mendekam di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Info Terkini

"Kenapa pak Ahok menarik banding? Pak Ahok ini seorang negarawan, dia enggak tega kalau pendukung dan pembenci dia saling berbenturan," ujar Fifi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gajah Mada, Jakarta Pusat Senin, (26/2).

Terkait kasusnya, Ahok sempat mengajukan banding yang akhirnya dia cabut setelah hakim memvonis dirinya 2 tahun karena kasus penodaan agama. Fifi yang juga adik kandung Ahok ini memandang, bila Ahok tetap ngotot banding, ketentraman Indonesia bisa terganggu. Berita Terkini

"Padahal kita mau merajut Bhinneka Tunggal Ika dan berbangsa. Kita satu anak bangsa walaupun kita berbeda beda kita satu, kita Indonesia. Kalau saat itu pak Ahok melakukan banding, saya rasa kita tak akan seperti ini," ucap dia.

Kini, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan Peninjauan Kembali (PK). Pun Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini Senin (26/2) membuka sidang PK Ahok dengan agenda menyerahkan bukti formil dari pihak pemohon dan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Kumpulan Berita

Ketua Majelis Hakim Mulyadi selaku pimpinan sidang Peninjauan Kembali (PK) mengatakan akan segera menyerahkan berkas PK ke Mahkamah Agung (MA). Dia mengharapkan pekan depan berita acara sudah diberikan ke MA jika berkas sudah siap. Berita Terbaru

"Ini saya kaji, kalau tidak ada yang kurang dan bukti formil memenuhi syarat, rencana saya ini selesai kurang dari satu minggu dan berkas akan dikirim ke MA," kata Mulyadi di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gajah Mada, Jakarta Pusat Senin, (26/2).

Wapres JK optimis polisi bisa tangkap pelaku penyiram Novel Baswedan

Wapres JK optimis polisi bisa tangkap pelaku penyiram Novel Baswedan


Wapres JK optimis polisi bisa tangkap pelaku penyiram Novel Baswedan

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap pihak aparat yang dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian mampu mengusut tuntas kasus yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Diketahui, Novel kini sudah pulang ke Tanah Air untuk menghadapi operasi tahap ke dua akibat kejadian penyiraman air keras yang kini belum ditemukan pelakunya. Info Terkini

"Saya kira polisi bekerja keras untuk itu, kita harapkan polisi dapat menyelesaikan," katanya usai memberikan sambutan dalam kegiatan Rapimnas Institut Lembang Sembilan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Kemudian, ketika ditanya oleh awak media kapan pihak pemerintah akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus Novel, JK menyebut polisi bagian dari pemerintah. Untuk itu dia optimis kasus ini bakal diselesaikan. Berita Terkini

"Polisi kan pemerintah juga," singkat politisi senior Golkar ini.

Diketahui sebelumnya, banyak pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk tetap membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Salah satu yang mendesak adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto.

"Memang kasus Pak Novel Baswedan ini kan sampe hari ini belum selesai. Dari awal kan juga saya sampaikan yang terbaik adalah Pak Jokowi Presiden harus membuat TPF Tim pencari fakta," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Kumpulan Berita

Menurutnya kasus ini sudah terlalu lama tak kunjung terungkap oleh Kepolisian. Ia menduga kasus penyiraman terhadap sepupu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terlalu pelik dan harus diselesaikan secara fokus oleh TGPF. Berita Terbaru

"Tentunya yang paling tepat adalah dibentuk tim pencari Fakta sehingga dibentuk tim Pencari fakta ini pasti nya akan lebih cepat terungkap. Karena sampe saat ini belum juga terungkap," ungkapnya.

Sunday, February 25, 2018

Komikus Jepang sindir Jokowi 'mengemis' soal kereta cepat

Komikus Jepang sindir Jokowi 'mengemis' soal kereta cepat


Komikus Jepang sindir Jokowi 'mengemis' soal kereta cepat

Dua strip komik hasil karya Onan Hiroshi viral di Indonesia. Komik itu menyindir sikap Indonesia, dalam hal ini digambarkan sebagai Presiden Jokowi soal pembangunan kereta cepat. Info Terkini

Awalnya Indonesia digambarkan setuju untuk bekerja sama dengan Jepang untuk pembangunan kereta cepat. Jepang bahkan sudah membuat rancang bangun dan analisa data soal proyek tersebut.

Namun setelah data didapat, Indonesia malah menandatangani kontrak dengan China. Alasannya harga yang ditawarkan lebih murah 50 persen.

Komikus Jepang sindir Jokowi 'mengemis' soal kereta cepat

Hari berganti, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu tak kunjung rampung. Padahal sudah menjelang Pemilu 2019. Berita Terkini

Indonesia pun kembali mendatangi Jepang. Digambarkan sosok 'Presiden Jokowi' mengemis sampai berlutut pada pemerintah Jepang meminta bantuan soal kereta cepat. Hiroshi juga menggambarkan masyarakat Jepang yang marah sampai melempari batu Indonesia yang mengemis.

Komikus Jepang sindir Jokowi 'mengemis' soal kereta cepat

Akun twitter Onan Hiroshi tak bisa diakses lagi Minggu (25/2). Namun gambar tersebut sudah terlanjur menyebar. Kumpulan Berita

Politikus Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menilai komik tersebut tidak etis. Hubungan diplomasi dan bilateral antara Indonesia dan Jepang merupakan hubungan antar dua negara, bukan antara peminta-minta dan pemberi.

"Karya Horashi yang juga mengilustrasikan Presiden Jokowi seperti seorang pengemis, juga tidak tepat. Ilustrasi Horashi berlebihan dan cenderung menekankan sisi dramanya," kata Khatibul.

Menurutnya wajar kartunis mengkritik soal kebijakan presiden atau suatu negara, tapi merendahkan hingga menggambarkan seorang presiden mengemis, itu tidak pantas. Berita Terbaru

"Materi kartun yang mengkritik proyek kereta api cepat di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik itu saya setuju. Namun, bukan berarti harus digambarkan bahwa Presiden Jokowi bertekuk lutut di hadapan PM Jepang. Sebab ini bisa ditafsirkan melecehkan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia," kata Khatibul.

Masuk kandidat Cawapres Jokowi, ini kata Puan Maharani

Masuk kandidat Cawapres Jokowi, ini kata Puan Maharani


Masuk kandidat Cawapres Jokowi, ini kata Puan Maharani

Sederet nama disebut layak untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 sebagai cawapres. Salah satu nama yang santer adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Info Terkini

Saat dimintai tanggapan terkait hal itu, Puan ogah berspekulasi. Menurut dia, belum ada pembicaraan terkait itu.

"No comment kalau soal itu. Belum ada pembicaraan langsung ke situ," kata Puan di sela penutupan Rakernas III, Sanur, Bali, Minggu (25/2). Berita Terkini

Meski demikian, Puan mengakui sudah ada pembicaraan soal sosok cawapres. Hanya saja lagi-lagi, putri Megawati ini untuk bicara nama.

Menurut dia cawapres Jokowi harus mengedepankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan keberagaman. Kemudian toleransi beragama, peduli terhadap rakyat kecil dan bisa mengimplementasikan program-program kerakyatan yang berpihak pada rakyat. Kumpulan Berita

Soal jumlah kandidat cawapres, Puan katakan, hal itu sangat dinamis. Berita Terbaru

"Politik itu dinamikanya sangat dinamis. Jadi bisa sekarang disebutkan 5 nama nanti jadi 10 nama atau kemudian mengkerucut jadi 3 nama. Ya ini dinamikanya kami ikuti terus," tutupnya.

Usai Kalahkah Sandiaga, Susi Traktir Makan Para Nelayan

Usai Kalahkah Sandiaga, Susi Traktir Makan Para Nelayan


Usai Kalahkah Sandiaga, Susi Traktir Makan Para Nelayan

Usai memenangkan adu cepat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti makan siang bersama nelayan Jakarta Utara. Para nelayan dikumpulkan pada acara itu dan dipersilakan makan satu tenda dengan Susi dan Sandiaga. Info Terkini

Kepada nelayan, Susi mengaku sengaja meminta penyelenggara acara mengundang mereka.
"Hari ini Bapak ini saya undang makan karena saya mau paddling (mendayung). Jadi istilahnya kompensasi dari Ibu main paddle di Danau Sunter adalah makan siang buat para nelayan," ujar Susi di Danau Sunter, Minggu (25/2/2018). Berita Terkini

Susi mengatakan itu merupakan 'bayaran' untuknya yang telah bersedia bertanding paddle dalam Festival Danau Sunter.

Dalam perlombaan dengan Sandiaga, Susi berdayung sementara Sandiaga berenang.
"Bayarannyalah, harus traktir para nelayan baru mau (main paddle). Jadi kita makan-makan," ujar Susi. Kumpulan Berita

Nelayan yang diundang makan langsung bertepuk tangan. Menu makanan pada siang itu penuh dengan makanan laut, dari ikan bakar hingga cumi-cumi. Susi meminta para nelayan tidak segan tambah makanan jika masih lapar. Berita Terbaru

"Ayo Bapak-bapak nelayan tambah lagi. Masih banyak makanannya," kata Susi.

Saturday, February 24, 2018

Survei Alvara: Jokowi-Gatot kalahkan Prabowo-Anies

Survei Alvara: Jokowi-Gatot kalahkan Prabowo-Anies


Survei Alvara: Jokowi-Gatot kalahkan Prabowo-Anies

Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan calon wakil presiden yang dinilai publik paling tepat mendampingi Prabowo Subianto jika maju dalam Pemilihan Presiden 2019. Dalam survei Alvara Research Center, 60 persen responden setuju Anies maju bersama Prabowo. Info Terkini

"Mayoritas publik menyatakan setuju jika Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 berpasangan dengan Anies Baswedan," ujar CEO Alvara Hasanuddin Ali di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Hanya terpaut 0,06 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua sebagai bakal cawapres Prabowo. Cak Imin, sapaan akrabnya, didukung publik dengan persentase 59,4 persen. Kemudian diikuti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan 55,2 persen. Berita Terkini

"Kemudian dengan Muhaimin Iskandar (59,4%) dan Gatot Nurmantyo (55,2%)," imbuh Hasanuddin.

Meski begitu, Anies tak mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo. Dalam skema head-to-head, Jokowi unggul atas Prabowo dengan 46.1 persen dibanding 26.5 persen.

Dalam simulasi pertarungan pasangan calon, pasangan Prabowo-Anies juga kalah dalam simulasi melawan Jokowi. Kumpulan Berita

Dalam skema tiga pasangan calon, pasangan Jokowi-Cak Imin melawan Prabowo-Anies dan Gatot-AHY, tetap menang telak Jokowi dengan angka 52.2 persen, diikuti Prabowo-Anies 33.5 persen, lalu pasangan Gatot-AHY 3,3 persen. Berita Terbaru

Dalam skema head to head atau satu lawan satu, kembali pasangan Prabowo-Anies kalah. Jokowi dipasangkan dengan Gatot memperoleh suara 54.8 persen, sedangkan Prabowo hanya 33,7 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei melalui wawancara tatap muka pada dari tanggal 17 Januari hingga 7 Februari. Responden survei ini melibatkan 2.203 orang dengan 50.5 persen merupakan generasi milenial.

Dalam Rakernas III, PDIP putuskan usung Jokowi jadi capres di 2019

Dalam Rakernas III, PDIP putuskan usung Jokowi jadi capres di 2019


Dalam Rakernas III, PDIP putuskan usung Jokowi jadi capres di 2019

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan menetapkan Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Sebagai calon petahana Jokowi diyakini akan kembali menjabat untuk periode kedua. Info Terkini

"Dalam Rakernas III hari ini @PDI_Perjuangan memutuskan pencalonan @jokowi menjadi calon Presiden utk tahun 2019-2024, Bismillah Menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia #Bant3ngPilihJokowi #T3tapJokowi." Berita Terkini

Demikian cuitan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga kader PDI Perjuangan. Penunjukan ini tentu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memang diberikan mandat dalam kongres lalu. Kumpulan Berita

Sebelumnya tiga partai, yaitu Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menyatakan mengusung Jokowi di 2019. Berita Terbaru

Seperti diketahui, Rakernas di Grand Inna Beach Hotel Sanur Bali, 23-25 Februari digelar tertutup. Rakernas membahas tentang persiapan Pilpres, Pilkada dan peta koalisi.

Thursday, February 22, 2018

'Bola panas' UU MD3 kini berada di tangan Jokowi

'Bola panas' UU MD3 kini berada di tangan Jokowi


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (RUU MD3) terus menuai kontroversi setelah disahkan DPR. Kini, 'bola panas' UU MD3 terarah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Info Terkini

'Bola panas' UU MD3 kini berada di tangan Jokowi

Presiden Jokowi mengakui sudah menerima draft UU MD3 tersebut. Namun, Jokowi belum menandatangani draft tersebut karena masih melakukan pengkajian mendalam.

"Belum saya tandatangani karena saya ingin ada kajian," kata Jokowi usai menghadiri acara zikir kebangsaan dan peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Gedung Serbaguna 2, Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2) kemarin.

Jokowi mengaku memahami betul keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat pascapengesahan UU MD3. Salah satunya menyangkut Pasal 122 huruf k yang mengatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Berita Terkini

Karena itu, Jokowi pun menyarankan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya UU MD3 segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi menegaskan, pemerintah juga tidak ingin terjadinya penurunan demokrasi akibat adanya UU tersebut. Jokowi menyatakan, UU MD3 akan tetap sah diundangkan meski tak ditandatanganinya.

"Ya itu risiko yang ada di UU memang saya tandatangan dan tidak sama saja. Ini saya tanda tangan nanti masyarakat sampaikan ini didukung penuh, kalau tidak juga berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (20/2) siang, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly melapor ke Presiden Jokowi soal pengesahan UU MD3. Menurut Yasonna, Jokowi enggan meneken UU MD3 tersebut. Jokowi terkejut dan mempertanyakan pasal-pasal dalam UU tersebut yang memicu perdebatan di publik.

"Presiden mengatakan kok sampai begini, jadi heboh di masyarakat," kata Yasonna di Istana Negara.

Menurut Yasonna, Jokowi menyoroti sejumlah pasal. Di antaranya soal imunitas DPR, dan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan pihak kepolisian. Menurut Yasonna, Jokowi sangat kaget melihat adanya sejumlah pasal baru dalam UU MD3.

Yasonna menjelaskan, sebelumnya pemerintah hanya menyetujui perubahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Yakni masing-masing mendapat penambahan kursi wakil pimpinan sesuai diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 260. Namun dalam perkembangannya, DPR membuat pasal-pasal baru yang dianggap tidak perlu. Kumpulan Berita

"Dalam perkembangannya teman-teman DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali dan boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot itu 2/3 keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui, lebih dari 2/3 keinginan yang diminta DPR. Kalau kita setujui waduh itu lebih super powerful lagi," katanya.

Sikap Jokowi tersebut pun menuai reaksi dari DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai jika Presiden Jokowi menolak menandatangani UU MD3 maka menandakan Kabinet Kerja tidak paham soal falsafah demokrasi.

"Makanya kalau misalnya kalau sampai akhir Pak Jokowi enggak teken berarti seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi, trias politica dan sebagainya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

Fahri mengakui gagasan dan konsep yang terkandung dalam UU MD3 memang sulit dipahami. Fahri pun curiga tidak ada pihak di kabinet yang berani menjelaskan soal substansi dari UU MD3. Menurutnya, gagasan dalam UU MD3 hanya bisa diterjemahkan oleh seorang negarawan.

Fahri menegaskan RUU MD3 yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna akan tetap sah dengan sendirinya dalam kurun waktu 30 hari meski Jokowi tak menandatanganinya. Fahri menduga Jokowi melakukan pencitraan jika tak menekennya karena UU tersebut akan tetap sah.

"Meski demikian kalau UU pasti berlaku ya kan. 30 hari Presiden enggak mau menunjukkan sikap karena mau pencitraan begitu, ya itu akan jadi UU," katanya.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, persoalan di Kabinet Kerja sejak awal adalah komunikasi. Karenanya, bisa saja masalah ini terjadi akibat adanya miss komunikasi antara Menkum HAM dengan Jokowi. Sebab, sejak awal pemerintah lewat Menkum HAM ikut membahas UU tersebut bersama DPR sebelum disahkan.

"Kabinet Kerja ini problemnya satu komunikasi payah sekali antar menteri enggak koordinasi, presiden enggak dilaporkan," kata Hendri Satrio, semalam.

Dia mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi memiliki alasan kenegaraan jika menolak menandatangani UU MD3. Jokowi jangan hanya menolak berdasarkan alasan UU tersebut menjadi kontroversial di masyarakat.

Karenanya, menurutnya, wajar saja jika ada pihak yang menilai Jokowi tengah melakukan pencitraan dengan menolak meneken UU tersebut.

"Jadi sangat wajar kalau ada yang menilai itu pencitraan karena alasannya cuma soal kontroversi. Harusnya ada alasan kenegaraan kenapa menolak," katanya. Berita Terbaru

Dia setuju Jokowi bisa mengeluarkan Perppu atas UU MD3. Namun demikian, menurutnya, Jokowi seharusnya bisa mencegah adanya pasal-pasal kontroversi itu saat pembahasan di DPR.

"Saya setuju dengan Perppu tapi sebenarnya bisa dicegah saat pembahasan karena ada wakil pemerintah. Kalau enggak setuju bisa dilakukan saat pembahasan. Jangan enggak setuju lalu minta gugat ke MK aja," katanya.

Dia menilai dorongan Jokowi agar pihak yang tak setuju dengan UU MD3 mengajukan gugatan ke MK adalah bentuk lempar tanggung jawa.

"MK ini kasihan juga jadi tukang 'cuci piring"," katanya.

Melacak keberadaan Habib Rizieq

Melacak keberadaan Habib Rizieq


Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab atau akrab disapa Habib Rizieq Syihab hingga kini masih 'betah' bermukim di Saudi Arabia. Keberadaannya di Tanah Suci umat Islam tersebut tercatat sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus chat berbau pornografi dengan Firza Husein, 29 Mei 2017 silam.

Melacak keberadaan Habib Rizieq

Namun, 21 Februari 2018, Rizieq dikabarkan akan pulang. Panitia penjemputan pria kelahiran Jakarta 24 Agustus 1965 itu dibentuk. Praktis, Kepolisian menyiapkan ribuan personel untuk pengamanan. Mengingat yang akan didatangi simpatisan Rizieq, yakni Bandara Soekarno-Hatta masuk salah satu objek vital. Info Terkini

Sayang, Rizieq batal pulang. Ia beralasan urung pulang usai mendapat wasiat dari gurunya di Madinah. Tak lama berselang, gurunya tersebut meninggal dunia.

"Beliau kembali menegaskan wasiatnya kepada saya, 'jangan kau kembali ke Indonesia sebelum kau mendapat bisyarah dan isyarah (petunjuk dan simbol)'. Innalilahi Wa Innailaihi Rajiun, baru beberapa hari lalu beliau guru saya tercinta wafat meninggal dunia," kata Habib Rizieq via pesan suara di Masjid Baitul Amal, Cengkareng, Tangerang, Rabu (21/2). Berita Terkini

Sebetulnya, dimanakah keberadaan Rizieq kini. Sebab, sempat beredar foto yang memperlihatkan jika Rizieq tengah berada di sejumlah negara.

Ketua Lembaga Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin menegaskan Habib Rizieq masih berada di Mekkah.

"Beliau ada di Mekah," ujar Novel, Rabu (21/2). Kumpulan Berita

Novel membeberkan, Rizieq memiliki banyak agenda selama berada di Tanah Suci. Salah satunya berdakwa dan menerima jemaah asal Indonesia.

"Luar biasa kesibukan beliau selain menerima tamu dari seluruh dunia yang umrah yang kenal Habib Rizieq mereka mampir ke kediaman beliau. Kalau jemaah Indonesia jangan ditanya lagi dah penuh rumah habib," bebernya.

Pada kesempatan itu, Novel juga mengkritisi maraknya penyerangan terhadap ulama. Ia menilai kejadian tersebut bersifat sistemik. Berita Terbaru

"Sangat aneh sudah puluhan orang gila bisa terorganisir rapi dan bisa dibidik ke ulama dan ustaz serta tahu waktu dan tempat," tegasnya.

Tuesday, February 20, 2018

Ini penyebab mengapa TKI sering disiksa di Malaysia

Ini penyebab mengapa TKI sering disiksa di Malaysia


Peristiwa tewasnya Adelina Lisao, 21 tahun, tenaga kerja perempuan asal Indonesia di Malaysia menjadi sorotan besar di Negeri Jiran. Adelina diduga tewas karena disiksa majikannya. Info Terkini

Ini penyebab mengapa TKI sering disiksa di Malaysia

Tenaganita, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan para pekerja buruh migran mencatat sejak Juni hingga Desember 2017 ada 120 kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga di Malaysia. Dari 120 kasus ini 82 di antaranya dialami buruh migran perempuan dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja asisten rumah tangga.

"Tenaganita menangani berbagai keluhan dari para pekerja asing seperti tidak ada hari istirahat, tidak ada kontrak antara majikan dan pekerja, dan banyak lagi," kata Glorene Amala Das, direktur Tenaganita.

Meski LSM seperti Tenaganita sudah berupaya mencegah penganiayaan terhadap buruh migran namun masih banyak hal bisa dilakukan untuk menolong mereka.

"Kami sudah mendesak dibuatnya undang-undang khusus untuk melindungi para pekerja asing rumah tangga (terlepas dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955)," kata dia.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi hak pekerja rumah tangga bahkan para asisten rumah tangga tidak disebut pekerja tapi pembantu.

"Lebih jauh lagi, tempat mereka bekerja, yaitu di rumah majikan, dinilai sebagai wilayah privat yang tidak bisa dijangkau publik untuk memastikan hak-hak dan hak asasi para pekerja rumah tangga dilindungi," ungkap Glorene. Berita Terkini

Ini penyebab mengapa TKI sering disiksa di Malaysia

Laporan Departemen Urusan Perdagangan Manusia Amerika Serikat tahun lalu mencatat para pekerja atau buruh migran di perkebunan sawit, proyek konstruksi, industri elektronik, dan asisten rumah tangga kerap menjadi korban pelanggaran aturan ketenagakerjaan seperti penipuan soal gaji, penahanan paspor, pelanggaran kontrak dilakukan oleh agen yang merekrut mereka. Kumpulan Berita

Menteri Pembangunan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat, Rohani Abdul Karim menyerukan majikan Adelina ditindak tegas dan dia juga meminta pihak berwenang memeriksa perusahaan penyalur tenaga kerja dan para agen supaya penyiksaan terhadap para buruh migran tidak terjadi lagi.

Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia Jerald Joseph mengatakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penyiksaan terhadap para buruh migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga adalah kurangnya aturan hukum yang melindungi hak-hak para pekerja rumah tangga di Malaysia.

"Jelas, kurangnya hak-hak pekerja asing di Malaysia menjadi penyebab semua penyiksaan ini. Dalam banyak kasus para asisten rumah tangga diperlakukan macam budak oleh majikan. Mereka dipaksa bekerja melebihi waktu seharusnya dengan gaji kecil. Di atas semua itu, mereka juga hanya diberi waktu istirahat sebentar dan tidak boleh cuti," kata dia, seperti dilansir laman Malaysian Digest, Senin (19/2).

Jerald juga kemudian menyatakan masalah terbesar dialami para asisten rumah tangga adalah tidak adanya tempat mereka mengadukan kasusnya.

"Para pekerja asing rumah tangga di Malaysia tidak punya lembaga atau serikat pekerja yang bisa menjadi tempat mereka berkeluh kesah," ujar Jerald.

"Menurut saya, perlu dibentuk sebuah badan supaya para pekerja ini bisa memahami hak-hak mereka dan membuat aturan yang menampung kepentingan mereka."

Dia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan langkah pencegahan penyiksaan terhadap para tenaga kerja asing. Berita Terbaru

"Yang kedua, harus ada tindakan hukum terhadap para majikan yang memperlakukan asisten rumah tangganya dengan semena-mena dan akhirnya harus ada pemeriksaan terhadap latar belakang majikan serta pengawasan secara berkala," kata Jerald.

'Nyanyian' Nazaruddin sasar Fahri Hamzah

'Nyanyian' Nazaruddin sasar Fahri Hamzah


Sejak menjadi tersangka KPK hingga menjadi terpidana, Muhammad Nazaruddin kerap bernyanyi atas kasus korupsi di Republik ini. Akibat 'nyanyiannya' itu, sejumlah politikus menjadi 'korban'.

'Nyanyian' Nazaruddin sasar Fahri Hamzah

Sebut saja Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng hingga Setya Novanto. Semuanya harus berurusan dengan KPK dan masuk jeruji besi karena 'nyanyian' Nazaruddin.

Kemarin, usai menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Nazaruddin tiba-tiba menyebut nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlibat korupsi. Info Terkini

Nazar mengklaim memiliki sejumlah bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah. Nazar mengatakan, korupsi itu dilakukan Fahri saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

"Saya akan segera menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah ketika dia Wakil Ketua Komisi III," kata Nazar, Senin (19/2).

Tak cuma itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini mengaku pernah secara langsung memberi sejumlah uang kepada Fahri terkait tindak pidana korupsi. Dia juga sangat yakin dengan bukti-bukti yang dia miliki bisa membuat Fahri tersangka. Berita Terkini

"Insya Allah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka. Saya serahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya dia menerima beberapa kali," katanya.

Namun demikian, Nazaruddin tak mau menjelaskan tindak pidana korupsi apa yang disebutnya dilakukan Fahri. Nazar hanya bungkam saat dikonfirmasi mengenai hal itu.

Pernyataan Nazaruddin itu mendapat tanggapan dari KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan jika Nazaruddin benar menyerahkan bukti yang disebutkannya, KPK pasti akan mempelajarinya. Meski demikian, dia menyatakan KPK tak ada maksud menantang Nazaruddin.

"Saya tidak menantang-nantang untuk menerima itu. Tetapi kalau memang dia (Nazaruddin) bisa memberikan kita kemudian itu nanti akan dipelajari. Kan enggak boleh suuzon terhadap orang, ya kan? Gitu dong," kata Saut di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).

Saut menerangkan, KPK mendalami ribuan laporan pertahun, baik berisi laporan tertutup atau laporan terbuka seperti yang akan dilakukan Nazaruddin. Jika bukti cukup, kata Saut, KPK akan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

"KPK itu jangankan laporan yang terbuka kayak gitu yang tertutup juga banyak, 7 ribu surat pertahun, itu didalami oleh KPK oleh penyidik untuk kemudian kalau itu bukti yang cukup, masuk ke penyelidikan," ujarnya. Kumpulan Berita

"Jadi ada prosesnya. Jadi disebut itu juga tidak serta merta seperti itu. Jangan kan terbuka seperti itu, tertutup juga banyak," sambung Saut.

Fahri Hamzah pun angkat bicara. Fahri menilai Nazaruddin mulai panik karena persekongkolannya dengan KPK mulai terbuka. Fahri mengaku sudah mendengar keterangan-keterangan Nazaruddin dari rekaman. Menurutnya, kalimat yang paling banyak dikatakan Nazaruddin adalah "kita serahkan kepada KPK".

"Kalimat kedua adalah, 'saya paling banyak bantu KPK selama ini' dan berikutnya dia menyampaikan bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak nama untuk ditindaklanjuti oleh KPK," kata Fahri dalam pesan singkat, Senin (19/2).

"Nah, di situlah bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK sangat mendalam. Oleh sebab itulah maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disampaikan Nazar itu atas kekecewaannya. Ada dua hal yang bikin dia kecewa, pertama asimilasinya yang tertunda karena bocornya dokumen KPK yang menjamin kalau yang bersangkutan tidak mempunyai kasus. Kedua, bocornya kembali dokumen Pansus Angket yang sekarang telah menjadi lampiran laporan angket tentang ratusan kasus Nazar yang disimpan KPK," jelasnya.

Oleh karena itu, Fahri ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazaruddin dengan KPK tersebut telah menjadi problem keamanan nasional. Karena itu, menurutnya, dengan kesimpulan Pansus Angket berakhir, maka Komisi III dan Komisi I DPR harusnya menimbang persoalan ini sebagai persoalan keamanan nasional yang serius.

"Sebab semua peristiwa hukum belakangan ini, terutama penyebutan nama-nama besar termasuk pak SBY dan keluarganya, nampaknya hasil dari satu persekongkolan yang luar biasa yang substansinya hilang," kata Fahri.

Fahri mengatakan hal itulah yang harus dicermati. Fahri menegaskan bakal terus memantau kasus tersebut untuk menuntaskan penanganan kasus persekongkolan yang telah merusak nama baik dan keamanan bangsa.

"Kekacauan yang dilakukan tersebut telah melahirkan keributan yang merusak iklim pembangunan dan demokrasi kita," katanya. Berita Terbaru

Fahri menyatakan pernyataan Nazaruddin tidak ada hubungannya dengan dirinya. Fahri menegaskan tak pernah memiliki bisnis selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan pimpinan DPR.

"Pernyataan Nazar itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya enggak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan pimpinan DPR," kata Fahri.

Fahri menyatakan pernyataan Nazaruddin itu hanyalah pengulangan persekongkolannya dengan KPK yang sudah hampir satu dasawarsa dilakukan.

"Pernyataan Nazar itu hanyalah pengulangan persekongkolan Nazar yang sudah dilakukannya hampir satu dasawarsa ini. Ada ribuan nama yang disebut hanya untuk dibungkam tapi saya tak akan berhenti. Kerusakan akibat Nazar telah nyata. Cukuplah," kata Fahri.

Posisi politik Jokowi dan Anies usai Maruarar mengaku bersalah

Posisi politik Jokowi dan Anies usai Maruarar mengaku bersalah


Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic mencetak gol indah. Tim ibu kota pun menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol di babak pertama atas Bali United. Seisi Stadion Gelora Bung Karno yang dipadati The Jakmania pun bergemuruh. Info Terkini

Posisi politik Jokowi dan Anies usai Maruarar mengaku bersalah

Di sisi lain pemandangan menarik terlihat. Presiden Joko Widodo yang berada di VVIP menyalami Gubernur DKI Anies Baswedan setiap kali pemain Persija mencetak gol. Keduanya begitu menikmati jalannya pertandingan sambil sesekali tertawa.

Namun di akhir pertandingan justru muncul pemandangan yang menjadi pembicaraan. Anies tiba-tiba dilarang Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) turun ke lapangan hijau saat Jokowi menyerahkan Piala Presiden ke Persija yang menang 3-0 di partai final, Sabtu (17/2).

Sejumlah pihak menilai kejadian ini kental nuansa politiknya. Wasekjen DPP PKS Mardani Ali Sera malah menilai kejadian itu menimbulkan kesan Jokowi takut berkompetisi di Pemilu 2019 nanti. Terlebih nama Anies selalu meroket di sejumlah lembaga survei. Berita Terkini

Peneliti politik dan hubungan internasional, Arya Fernandes menilai kejadian itu sudah case closed setelah Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait mengakui kesalahannya. Jika dikaitkan dengan Jokowi juga tidak ditemukan adanya bukti empiris.

"Artinya dari sisi upaya mendorong menjadi bola liar itu terkunci. Sinyalir adanya kontestasi Jokowi dan Anies juga tidak ada bukti. Kalau tak ada permintaan maaf sudah kemana mana (isunya)," kata Arya.

Sekarang ini, Arya menilai, posisi sudah kembali normal. Isu bisa membesar, katanya, jika Ara sapaan Maruarar mencari pembenaran dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Dengan begitu ada pihak yang diuntungkan.

"Kalau Ara belum (minta maaf) tembakan ke istana. Anies diuntungkan, dipersepsikan orang terzalimi," tuturnya.

Dia pun melihat Jokowi tidak perlu secara langsung melakukan klarifikasi. "Enggak perlu. Semua undangan kan dia (Ara) yang atur," tandasnya.

Ara mengaku bersalah lantaran tidak mencatat nama Anies. Dia pun meminta maaf kepada Jokowi dan Anies akibat kelalaiannya. "Saya yang bersalah. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya yang bersalah," kata Ara di Pressroom Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/2).

"Dan saya mohon maaf kepada Presiden Jokowi dan Gubernur atas ketidaknyamanan ini. Kalau ada salah itu tanggung jawab saya 100 persen," tambahnya. Kumpulan Berita

Dia mengakui, Ara sendiri yang mencatat siapa saja yang mendampingi Jokowi saat memberikan hadiah. Dia menulis nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam Wiranto, Menpora Iman Nahrawi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan para sponsor.

Dia juga menegaskan terkait video melarang Anies untuk turun itu bukan kesalahan pihak Paspampres. Dia mengakui seharusnya mencatat nama Anies.

"Mas Anies tidak ke bawah itu salah saya. Harusnya menerima hadiah dan ikut menerima hadiah dari presiden. Dan itu seharusnya saya lakukan. Karena saya turun ke bawah mengontrol semua detail," ungkap Ara.

Anies sendiri tidak ingin ambil pusing soal dirinya diadang oleh Paspampres. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, dirinya masih tetap memberikan selamat untuk para pemain Persija meskipun tak bersama Jokowi, Menpora dan pejabat negara lainnya.

"Gini, dari tadi malam itu yang penting Persija menang, saya di mana enggak penting yang penting Persija menang. Saya merasa bangga," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (18/2).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin buru mengklarifikasi kejadian tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Paspampres merupakan prosedur pengamanan. Karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping presiden yang disiapkan panitia. Berita Terbaru

Bey menceritakan, selama pertandingan, Jokowi dan Anies sangat menikmati jalannya pertandingan. Dia menyebut, keduanya menonton dengan rileks dan sangat akrab. Saat menonton, dia menyebut Jokowi juga menyampaikan selamat dan menyalami Anies saat Persija mencetak gol.

"Tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Anies. Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah," kata Bey melalui keterangan tertulis, Minggu (18/2).

Monday, February 19, 2018

Tak Masuk Daftar Pendamping Jokowi, Anies Dikira Akan Terima Piala Bareng Persija

Tak Masuk Daftar Pendamping Jokowi, Anies Dikira Akan Terima Piala Bareng Persija


Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait (Ara), mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang tidak dimasukkan ke dalam daftar nama pendamping Presiden Joko Widodo saat penyerahan piala dalam final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (17/2/2018) malam. Info Terkini

Tak Masuk Daftar Pendamping Jokowi, Anies Dikira Akan Terima Piala Bareng Persija

Ara mengira Anies akan turun ke lapangan dan menerima piala bersama para pemain Persija Jakarta, seperti Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang juga menerima selamat dari Jokowi karena pendukung Persija. Berita Terkini

"Tentu logika saya menang Persija, itu harusnya Mas Anies menerima hadiah bersama-sama dengan Persija dari Presiden," ujar Ara di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Ara menyusun sendiri daftar nama pendamping Jokowi saat itu. Dia mengaku tidak memerhatikan aturan protokoler dalam kegiatan resmi kenegaraan yang mengharuskan kepala daerah mendampingi Presiden.

"Tentu ketidaktahuan saya, saya kurang mengerti soal protokoler. Jadi, kalau ada kesalahan, itu pasti salah saya. Jangan salahkan orang lain, apalagi Paspampres karena Paspamres dapat nama-nama dari saya," kata Ara. Kumpulan Berita

Nama-nama yang mendampingi Jokowi saat penyerahan piala antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, Menteri Olahraga dan Pemuda Nahrawi Ramli, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPRD Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Oedang.

Belakangan beredar luas video yang menampilkan Gubernur Anies ditahan oleh seorang Paspampres saat hendak menuju podium untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangan Persija dalam laga Piala Presiden.

Mengenai kejadian itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudi mengatakan, tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping presiden yang disiapkan panitia. Berita Terbaru

Mengingat acara tersebut bukan acara kenegaraan, maka panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah.

Maruarar soal Anies dicegah Paspampres: Saya tanggung jawab 100 persen

Maruarar soal Anies dicegah Paspampres: Saya tanggung jawab 100 persen


Maruarar soal Anies dicegah Paspampres: Saya tanggung jawab 100 persen

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2018 Maruarar Sirait (Ara) mengaku bersalah lantaran tidak mencatat nama Gubernur Anies Baswedan untuk menerima hadiah atas kemenangan Persija bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Final Piala Presiden 2018. Dia pun meminta maaf kepada Jokowi dan Anies akibat kelalaiannya. Info Terkini

"Saya yang bersalah. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya yang bersalah. Dan saya mohon maaf kepada Presiden Jokowi dan Gubernur atas ketidaknyamanan ini. Kalau ada salah itu tanggung jawab saya 100 persen," kata Maruarar Sirait (Ara) di Pressroom Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/2).

Dia mengakui, Ara sendiri yang mencatat siapa saja yang mendampingi Jokowi memberikan hadiah. Saat itu yang dia mencatat nama yang mendampingi Jokowi yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, Menpora Iman Nahrowi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, dan para sponsor. Berita Terkini

"Jadi kalau soal itu, namanya dari saya begitu tentu asumsi saya ada Wakapolri kan pendukung Persija. Dia ikut menerima ucapan dari Presiden. Dan tentu logika saya Pak Anies menang Persija itu harusnya Mas Anies menerima hadiah dengan persija dari Presiden," kata Ara.

"Tentu, ketidakhadiran saya kurang mengerti dari Protokoler. Jadi kalau ada kesalahan saya, jadi kesalahan saya. Jangan salahkan orang lain, apalagi Paspampres. Karena Paspampres dapat nama-nama dari saya. Begitu yang bisa turun," lanjut Ara. Kumpulan Berita

Dia juga menegaskan terkait video terkait Paspampres yang melarang Anies untuk turun itu bukan kesalahan pihak Paspampres. Dia mengakui seharusnya mencatat nama Anies.

"Mas Anies tidak ke bawah itu salah saya. Harusnya menerima hadiah dan ikut menerima hadiah dari presiden. Dan itu seharusnya saya lakukan. Karena saya turun ke bawah mengontrol semua detail," ungkap Ara.

Dia menilai dalam Final Piala Presiden 2018 sudah sportif serta transparan. Dia juga meminta kepada masyarakat jangan menyalahkan siapapun. Berita Terbaru

"Saya fikir sepakbola Indonesia sudah sampai ke titik ini fairplay dan juga transparan rating tinggi sekali. Tidak ada yang bersalah. Saya yang bersalah. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya yang bersalah," tegas Ara.

Fadli Zon soal Anies dicegah Paspampres: Tanya Pak Jokowi

Fadli Zon soal Anies dicegah Paspampres: Tanya Pak Jokowi


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan kejadian yang menimpa Gubernur DKI Anies Baswedan ketika dicegah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ketika penyerahan Piala Presiden, Sabtu (17/2) malam. Info Terkini

Fadli Zon soal Anies dicegah Paspampres: Tanya Pak Jokowi

Fadli mengatakan harusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggungjawab mengapa Anies tidak ikut mendampingi saat piala diberikan ke sang juara Piala Presiden 2018, Persija Jakarta.

"Harusnya yang ditanya itu Pak Jokowi kenapa enggak diajak. Cukup mengherankan juga dan itu Gubernur Anies kan sebenarnya bagian dari tuan rumah. Saya kira tanya saja kenapa," kata Fadli di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (18/2). Berita Terkini

Wakil Ketua DPR ini menilai harusnya Anies ikut turun bersama Jokowi sebagai tuan rumah. Dia menuturkan hal protokoler seperti itu sudah ada dalam undang-undang.

"Seharusnya dilepaskan dari urusan pribadi, urusan protokoler ada undang-undang protokolernya dan ada aturan mainnya. Jadi seharusnya biasa-biasa saja dikaitkan dengan kewajaran dan jangan karena kemudian itu tidak didukung oleh pak Jokowi ketika itu kemudian fungsi itu diabaikan," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai beda perlakuan dengan Basuki Tjahaja Purnama kala Piala Presiden beberapa waktu lalu, Fadli menegaskan harusnya ditanyakan kembali ke Jokowi mengapa perlakuan tersebut berbeda. Kumpulan Berita

"Ya makanya nanti tanya ke pak Jokowi dong kenapa seperti itu," imbuhnya.

Usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat menjelang penyerahan piala yang memperlihatkan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mencegah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam video yang viral tersebut terlihat Anies tak diperbolehkan turun untuk mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan piala ke sang pemenang Persija Jakarta.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan oleh pembawa acara untuk turut mendampingi Presiden Jokowi. Berita Terbaru

"Tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Anies. Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah," kata Bey melalui keterangan tertulis, Minggu (18/2).

"Karena bukan acara resmi, Presiden juga masih perlu menunggu selama 15 menit di lapangan hingga selesainya pemberian penghargaan lain sebelum menyerahkan Piala Presiden kepada Persija."

Sunday, February 18, 2018

Polisi tegaskan belum ada kepastian kepulangan Rizieq Syihab

Polisi tegaskan belum ada kepastian kepulangan Rizieq Syihab


Polisi tegaskan belum ada kepastian kepulangan Rizieq Syihab

Polda Metro Jaya mengaku belum menyiapkan pengamanan terhadap rencana kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia. Sebab, belum ada kepastian kabar mengenai kepulangan Rizieq. Info Terkini

"Kita belum ada kepastian jadi belum ada kepastian apapun tentang itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (17/2).

Meski tiket pesawat kepulangan Rizieq telah tersebar luas, Argo enggan berspekulasi mengenai situasi atau sambutan yang akan dilakukan saat kedatangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu. "Jangan beranda-andai. Kepastian (pulang) saja belum ada," ujarnya. Berita Terkini

Diketahui Rizieq Syihab saat ini masih berada di Arab Saudi sejak beberapa bulan terakhir. Dia bertolak ke Arab setelah setelah tersandung dua kasus di kepolisian yakni, dugaan pornografi atas percakapannya dengan seorang wanita, dan penghinaan lambang negara.

Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan pihaknya akan mengadakan sambutan kedatangan bagi Rizieq setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

"Bahwa pada tanggal 21 Februari kami seluruh alumni 212 akan mengadakan penyambutan HRS di Bandara Soekarno Hatta," ujar Slamet beberapa waktu lalu. Kumpulan Berita

Namun keterangan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Alumni Presidium 212 Umar Al Hamid. Dia mengatakan gambar tiket pesawat untuk kepulangan Rizieq tidak benar. Menurutnya, belum ada kepastian waktu kepulangan Rizieq. "Itu palsu," ujar Umar. Berita Terbaru

Diketahui, untuk kasus dugaan chat berbau pornografi, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

PDIP-Gerindra-Demokrat berpotensi jadi pemimpin parpol koalisi Pilpres 2019

PDIP-Gerindra-Demokrat berpotensi jadi pemimpin parpol koalisi Pilpres 2019


PDIP-Gerindra-Demokrat berpotensi jadi pemimpin parpol koalisi Pilpres 2019

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro memperkirakan hanya ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan maju pada pemilu 2019. Prediksi ini tak lepas dari persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen pada UU Pemilu.

"Saya memperkirakan akan ada tiga pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019," kata R Siti Zuhro seperti dilansir Antara di Jakarta, Sabtu (17/2). Info Terkini

Setelah KPU menetapkan 14 partai politik peserta Pemilu 2019, Siti Zuhro memperkirakan akan ada tiga poros kekuatan untuk pengusulan pasangan capres-cawapres.

"Ketiga poros kekuatan tersebut, adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, serta Partai Demokrat, yang akan menjadi induk koalisi partai," katanya. Berita Terkini

Siti Zuhro menjelaskan, ketiga partai itu berpotensi menjadi partai yang memimpin koalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Soal figur calon presiden dan calon wakil presiden, Siti Zuhro melihat masih sangat dinamis. Kumpulan Berita

"Meskipun pendaftaran pasangan capres-cawapres akan dilakukan pada Agustus 2018, tapi baru satu nama yang secara jelas akan maju sebagai capres yakni Joko Widodo. Kemudian, satu nama lainnya yang sudah mengumumkan akan maju sebagai cawapres yakni, Muhaimin Iskandar," katanya.

Menurut dia, beberapa nama lainnya, disebut-sebut di media akan maju sebagai calon wakil presiden adalah, Gatot Nurmantyo, Zulkifli Hasan, Mahfud MD, dan Romahurmuziy, tapi belum ada langkah yang jelas. Berita Terbaru

Saturday, February 17, 2018

Tiket kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia dipastikan hoaks

Tiket kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia dipastikan hoaks


Tiket kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia dipastikan hoaks

Beredar tiket kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia. Namun tiket tersebut dipastikan hoaks alias palsu. Demikian disampaikan Ketua Alumni Presidium 212, Umar Al Hamid, Jumat (16/2) petang di Roemah Rakjat, Tebet, Jakarta Selatan. Info Terkini

Umar mengatakan yang beredar itu bukan tiket melainkan boarding pass. "Yang kalian lihat itu kan ada boarding pass, bukan tiket. Kalau orang mengerti bahwa orang yang mau berangkat pesawat baru dikasih boarding pass. Kalau jauh-jauh hari enggak ada boarding pass," kata dia usai Diskusi Kebangsaan yang digelar Presidium Alumni 212. Berita Terkini

"Itu palsu," lanjutnya.

Umar menegaskan pihaknya bisa meyakinkan bahwa apa yang beredar itu palsu. "Enggak mungkin lah," ujarnya.

Kedatangan Rizieq Shihab ke Indonesia menurutnya sangat dirindukan. Namun terkait kepastian kabar kepulangan itu belum dipastikan sendiri oleh pimpinan FPI itu. Kumpulan Berita

"Kepastiannya dari Habib Rizieq sendiri belum memberikan kepastian," sebutnya.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, Rizieq Shihab yang kini berada di Arab Saudi disebut akan pulang pada tanggal 21 Februari nanti. Penjemputan dan penyambutan Rizieq di bandara juga telah diatur dan direncanakan beberapa pihak. Berita Terbaru

Penerawangan Prabowo 'king maker' dibalas prediksi Jokowi tak dicalonkan di 2019

Penerawangan Prabowo 'king maker' dibalas prediksi Jokowi tak dicalonkan di 2019


Belum adanya kepastian Ketua Umum Prabowo Subianto akan mencalonkan di Pilpres 2019 atau tidak membuat banyak pihak berspekulasi. Salah satunya dari Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid. Info Terkini

Penerawangan Prabowo 'king maker' dibalas prediksi Jokowi tak dicalonkan di 2019

Nusron meyakini Prabowo tak akan mencalonkan di Pilpres 2019. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu bahkan yakin Prabowo hanya menjadi 'king maker' dengan menunjuk seseorang buat melawan Jokowi di 2019.

"Entah siapa orangnya nanti. Tapi bukan pak Prabowo. Hidung politik saya sudah merasakan. Tapi intuisi felling saya pak Prabowo enggak akan maju," kata Nusron saat acara diskusi Survei Nasional Indo Barometer 'Dinamika Pilpres 2019: Tiga Skenario Pilpres 2019, Siapa Kuda Hitam?' di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Pernyataan Nusron tersebut menanggapi hasil survei yang dirilis Indo Barometer. Dalam survei tersebut, Jokowi masih jauh unggul di atas Prabowo jika bertanding di Pilpres 2019. Jokowi meraih dukungan publik 48,8% dan Prabowo 22,3%. Berita Terkini

Jika dengan skenario cawapres, Jokowi juga tetap unggul dari Prabowo. Salah satu contohnya jika Jokowi berpasangan dengan Gatot Nurmantyo akan mendapatkan suara 38,4% saat melawan Prabowo Subianto jika menggandeng Anies Baswedan yang akan mendapat 20,7%.

Jika Prabowo akhirnya memutuskan tak maju pilpres, Anies Baswedan bisa menjadi calon lawan berat Jokowi. Sebab, berdasarkan hasil survei kandidat yang berpotensi menjadi lawan terberat Jokowi, elektabilitas Anies berada di posisi pertama dengan 12,1 persen, disusul Gatot Nurmantyo 7,8 persen, dan Agus Harimurti 5,3 persen.

Anies bahkan bisa jadi kuda hitam untuk penantang Jokowi. Sebab, Anies memiliki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Walaupun kalau dibandingkan mereka. Posisi Jokowi masih di atas tiga kandidat tersebut yaitu 56,6 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di lokasi yang sama.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono pun angkat bicara atas penerawangan Nusron soal Prabowo. Ferry justru balik memprediksi Jokowi tak akan diusung oleh PDIP di Pilpres 2019. Salah satu alasannya, pemerintahan Jokowi telah keluar dari nawa cita yang digaungkan saat kampanye Pilpres 2014 silam. Kumpulan Berita

"Menurut saya sebenarnya sekarang melihat gelagatnya baik PDIP tidak dukung lagi Jokowi," kata Ferry, Jumat (16/2) kemarin.

Ferry menilai hasil survei Indo Barometer tersebut tidak menggambarkan fakta di lapangan. Menurutnya, kondisi sesungguhnya masyarakat sekarang justru berat untuk memilih Jokowi kembali menjadi presiden.

Tren ini dikarenakan pemerintahan Jokowi dianggap gagal menyejahterakan rakyatnya, tidak mampu menyediakan lapangan kerja, menurunkan harga bahan pokok, menaikkan angka pertumbuhan ekonomi hingga kebijakan impor sejumlah produk pertanian.

"Jadi rakyat yang mana yang menganggap, bilang pemerintahan pak Jokowi berhasil?" klaim Ferry.

Selain itu, menurutnya, perolehan suara Jokowi sebesar 48,8 persen itu tidak terlalu signifikan bagi seorang presiden. Sehingga wajar jika Prabowo mendapatkan presentase 22,3 persen karena belum melakukan manuver pemenangan. Berita Terbaru

"Pak Jokowi selama ini sudah kampanye terselubung masuk gorong-gorong, bagi-bagi sepeda hasil survei segitu, pak Prabowo belum ngapa-ngapain," katanya.

Friday, February 16, 2018

Prabowo Subianto, mencalonkan atau hanya menjadi 'king maker' Pilpres 2019?

Prabowo Subianto, mencalonkan atau hanya menjadi 'king maker' Pilpres 2019?


Enam bulan lagi pendaftaran capres cawapres yang akan bertanding di Pilpres 2019 dibuka. Namun, hingga kini baru Joko Widodo (Jokowi) yang bisa dipastikan bakal kembali mencalonkan diri sebagai presiden di 2019. Info Terkini

Prabowo Subianto, mencalonkan atau hanya menjadi 'king maker' Pilpres 2019?

Sementara, pesaing Jokowi di Pilpres 2014, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hingga kini belum menyatakan bakal kembali maju atau tidak memperebutkan kursi RI. Dugaan Prabowo tengah mempertimbangkan tak maju di Pilpres 2019 pun muncul.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid, bahkan yakin Prabowo tak akan maju di Pilpres 2019 buat melawan Jokowi.

"Saya menyakini, dan kita sudah persiapan, lawannya Pak Jokowi bukan pak Prabowo," kata Nusron saat acara diskusi Survei Nasional Indo Barometer 'Dinamika Pilpres 2019: Tiga Skenario Pilpres 2019, Siapa Kuda Hitam?' di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, Kamis (15/2). Berita Terkini

Dia meyakini Prabowo tak akan maju dan bakal menunjuk penggantinya yang akan menghadapi Jokowi. Namun, dia enggan berandai-andai siapa orang tersebut.

"Entah siapa orangnya nanti. Tapi bukan pak Prabowo. Hidung politik saya sudah merasakan. Tapi intuisi felling saya pak Prabowo enggak akan maju," kata Nusron.

Hasil survei Indo Barometer terbaru, jika Jokowi dan Prabowo mencalonkan kembali, maka akan terulang kembali seperti Pilpres 2014. Namun siapa yang akan jadi wakil dari masing-masing pasangan tersebut tak dirinci. Jokowi meraih dukungan publik 48,8% dan Prabowo 22,3%.

Kemudian, jika sejumlah skenario cawapres dilakukan, hasilnya Jokowi tetap unggul. Salah satu contohnya jika Jokowi menggandeng Gatot Nurmantyo sebagai cawapres maka akan mendapatkan suara 38,4% saat melawan Prabowo Subianto jika menggandeng Anies Baswedan yang akan mendapat 20,7%. Kumpulan Berita

Namun menariknya, jika Prabowo akhirnya memutuskan tak maju pilpres, Anies Baswedan bisa menjadi calon lawan berat Jokowi. Sebab, berdasarkan hasil survei kandidat yang berpotensi menjadi lawan terberat Jokowi, elektabilitas Anies berada di posisi pertama dengan 12,1 persen, disusul Gatot Nurmantyo 7,8 persen, dan Agus Harimurti 5,3 persen.

"Walaupun kalau dibandingkan mereka. Posisi Jokowi masih di atas tiga kandidat tersebut yaitu 56,6 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di lokasi yang sama.

Menurut Qodari, Anies bisa jadi kuda hitam untuk penantang Jokowi. Sebab, Anies memiliki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi kalau Anies buat kebijakan, kemungkinan besar jadi sorotan. Diskusi soal itu jadi bahasan berhari-hari," katanya. Berita Terbaru

Survei tersebut dilakukan 23-30 Januari 2018 di 34 provinsi dengan jumlah sampel 1.200 responden, margin of error kurang lebih 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling, di mana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara tatap muka responden dengan kuesioner.

Tanggapan Jokowi Soal Indonesia Siap Diserbu Universitas Asing

Tanggapan Jokowi Soal Indonesia Siap Diserbu Universitas Asing


Tanggapan Jokowi Soal Indonesia Siap Diserbu Universitas Asing

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) mewacanakan beri izin masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia sebagai upaya meningkatkan kompetisi (persaingan) di antara perguruan-perguruan tinggi di Tanah Air. Namun, presiden meminta sebelum hal itu dilakukan agar menristekdikti terlebih dahulu berbicara dengan para rektor di Tanah Air. Info Terkini

"Semuanya diajak bicara dulu. Kalau tanpa diberi kompetitor sudah berubah ya tidak usah. Tapi kalau kita tunggu tidak berubah-ubah, ya kita beri," kata Presiden Jokowi dikutip dari laman Setkab saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018, di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Presiden memahami bahwa perguruan tinggi anggota Forum Rektor Indonesia kondisinya sangat beragam, situasinya juga tidak sama. Dia menambahkan bahwa ada yang memang sudah bisa dikatakan berkelas dunia (World Class University), tapi juga ada perguruan tinggi baru yang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dasar, meskipun dua-duanya punya potensi yang sama untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Berita Terkini

"Ada yang fokus kontribusinya pada masyarakat lokal, dan ada yang levelnya sudah nasional maupun internasional," kata presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan, tidak semua universitas perlu menjadi world class, tapi semua universitas perlu menjadi relevan, perlu berkontribusi kepada masyarakat dan sekitarnya.

Dia memberi contoh misalnya, sebuah universitas yang berdiri di daerah pesisir atau kepulauan bisa memberikan nilai lebih atas keberadaan pantai atau laut di daerahnya, melalui inovasi pembudidayaan ikan, pengolahan hasil hasil laut, pelestarian budaya bahari dan lainnya.

Begitu juga dengan universitas yang berada di daerah pertanian, menurut presiden, perlu inovasi pengelolaan lahan yang efektif dan efisien, teknologi peningkatan hasil peternakan dan industri, pengolahan penyediaan air dan energi yang efisien dan inovatif, dan masih banyak lagi. Kumpulan Berita

Adapun bagi perguruan tinggi besar yang sudah masuk dalam arena kompetisi global, Presiden Jokowi meminta agar mampu bersaing memenangkan kompetisi, mengembangkan program studi atau departemen atau fakultas baru yang inovatif yang memanfaatkan peluang lanskap ekonomi global.

"Sekali lagi kuncinya adalah relevansi dan inovasi. Jangan lagi terjebak pada rutinitas. Cara-cara baru harus dikembangkan, keinginan mahasiswa dan dosen untuk berinovasi harus ditumbuhkan, kreasi-kreasi baru harus difasilitasi dan dikembangkan," tutur Presiden Jokowi. Berita Terbaru

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana, Menristekdikti M. Nasir, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ketua Forum Rektor RI Prof Suyatno, dan Rektor Unhas Prof Dwia Ariestina Pulubuhu.

Habib Rizieq pulang ke Indonesia 21 Februari, tiket pesawat sudah dipesan

Habib Rizieq pulang ke Indonesia 21 Februari, tiket pesawat sudah dipesan


Habib Rizieq pulang ke Indonesia 21 Februari, tiket pesawat sudah dipesan

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia bulan Februari ini. Sebuah foto e-ticket atas nama Rizieq pun beredar di media sosial. Info Terkini

Di e-ticket tersebut, Rizieq menggunakan kelas ekonomi maskapai Arabian Airlines. Rizieq akan terbang dari terminal lima Bandara King Abdulaziz, Jeddah menuju terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, menggunakan pesawat Boeing 777-300 dengan nomor penerbangan SV 816.

Rizieq berangkat dari Arab Saudi pukul 19.25 waktu setempat pada 20 Februari 2018 dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pukul 09.00 WIB, 21 Februari 2018. Humas Presidium Alumni 212, Novel Bamukmin membenarkan kabar kepulangan Rizieq.

"Benar (Rizieq akan pulang ke Indonesia)," kata Novel, Jumat (16/2). Berita Terkini

Habib Rizieq pulang ke Indonesia 21 Februari, tiket pesawat sudah dipesan

Panitia Penyambutan Imam Besar Habib Rizieq telah disiapkan untuk menyambut Rizieq. Novel mengatakan para alumni 212 dan anggota FPI akan mendatangi Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (21/2) pukul 09.00 WIB. Kumpulan Berita

Novel menuturkan tak ada prosesi khusus untuk menyambut Rizieq. Rencananya, alumni 212 dan FPI akan melakukan arak-arakan dari Bandara Soekarno Hatta ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Namun, kata Novel, acara tersebut masih menunggu izin dari kepolisian. Menurutnya, Ketua Panitia Penyambutan Habib Rizieq, Eggi Sudjana telah menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta izin untuk mengerahkan massa menyambut Rizieq di Bandara. Berita Terbaru

"Kita juga ada arak-arakan. Tetapi tergantung polisi kasih izin atau tidak ada enggak tahu," jelas Novel.

Wednesday, February 14, 2018

Jokowi: Islam Indonesia Adalah Islam Yang Toleran dan Moderat

Jokowi: Islam Indonesia Adalah Islam Yang Toleran dan Moderat


Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) ke-30 di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Rabu (14/2/2018). Info Terkini

Jokowi: Islam Indonesia Adalah Islam Yang Toleran dan Moderat

Pembukaan kongres HMI itu ditandai dengan pemukulan beduk oleh Presiden didampingi sejumlah menteri kabinet, Gubernur Maluku Said Assagaff, Ketua Umum HMI Mulyadi Tamsir, dan sesepuh HMI Akbar Tandjung.

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan, sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu berbuat banyak dalam mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang damai dan berkeadilan. Berita Terkini

“Islam Indonesia adalah Islam yang toleran dan moderat dan yang terbuka untuk kemajuan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Indonesia juga telah membuktikan bahwa Nusantara hingga kini masih tetap kokoh bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita punya Pancasila sebagai ideologi pemersatu, rumah kita bersama. Kita juga sudah membuktikan bahwa Nusantara kita kokoh bersatu bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika sangat tangguh, bukti bahwa negara kita sangat terbuka untuk berdemokrasi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi ikut memuji HMI yang terus mencetak jutaan generasi bangsa yang terus berjuang untuk menegakkan keadilan. Kumpulan Berita

“Jangan lupa kita juga punya insan-insan yang hebat, insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi insan yang bernapaskan Islam, insan yang memperjuangkan keadilan, jutaan kader HMI yang berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Presiden, tema kongres HMI "Mengukuhkan Kebangsaan dan Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan" sama persis dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui pemerataan pembangunan di segala bidang.

“Namun, jangan lupa upaya untuk mengukuhkan kebangsaan dan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan pasti tidak berada di ruang yang hampa. Kita berada di era globalisasi yang penuh kompetisi, penuh persaingan. Kita tidak bisa membendung inovasi dan teknologi yang terus berkembang. Kita berada di dunia yang bergerak sangat cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir mewakili keluarga besar HMI menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi dalam pembukaan acara tersebut. Berita Terbaru

“Kongres HMI dan Dies Natalis ke-71 yang dihadiri Presiden Joko Widodo saat ini terasa seperti kado istimewa karena ditetapkannya pendiri HMI Lafran Pane sebagai pahlawan nasional,” ujarnya.

Usai membuka Kongres HMI, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melanjutkan kunjungan kerjanya di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu.

Wagub Sandiaga persilakan warga rayakan Valentine Day

Wagub Sandiaga persilakan warga rayakan Valentine Day


Wagub Sandiaga persilakan warga rayakan Valentine Day

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak melarang warganya untuk merayakan hari kasih sayang atau Valentine Day yang kerap dirayakan pada tanggal 14 Februari. Sandiaga berharap di hari kasih sayang warga saling menebar cinta dan dapat meningkatkan perekonomian khususnya penjual bunga mawar. Info Terkini

"Hari cinta, kita harus menebar cinta. (Tidak dilarang) Selama menebar cinta, supaya yang jual bunga mawar juga bisa laku," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Namun, dia menegaskan cinta utama tetap pada sang pencipta serta sesama manusia. "Tapi tentunya ini cinta kepada Allah yang paling penting. Perayaan cinta kepada pencipta, juga sesama manusia," tuturnya. Berita Terkini

Dia juga mengaku telah memberikan bunga kepada istrinya Nur Asia sebagai bentuk perayaan Valentine Day. "Sudah tadi pagi (kasih bunga ke istri)," kata dia.

Sebagai informasi beberapa wilayah seperti di Depok, Jawa Barat, warganya diimbau tidak merayakan hari Valentine. Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna.

Menurut dia, perayaan Valentine identik dengan kegiatan yang sifatnya melanggar norma-norma budaya Indonesia. Sehingga hal itu tidak usah dilakukan oleh siswa, remaja dan warga Kota Depok.

Hal serupa dilakukan Bupati Kabupaten Aceh Besar, Mawardi Ali. Pelarangan merayakan Valentine Day tertuang dalam surat instruksi Bupati Nomor 451/882/2018 tentang Imbauan Larangan Perayaan Hari Valentine Day, ditandatangani Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Kumpulan Berita

Dalam surat itu, Mawardi Ali menyampaikan bahwa Valentine Day bukanlah budaya muslim dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Larangan ini merujuk Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berita Terbaru

Tuesday, February 13, 2018

Anies versus Alexis memanas

Anies versus Alexis memanas


Anies versus Alexis memanas

Lina Novita, Legal Consultant 4Play/Alexis secara tegas mengatakan kliennya tidak pernah mengeluarkan statement tentang pengakuan bersalah atas praktik prostitusi dalam bentuk video maupun lisan. Lina menegaskan, jika ada pengakuan bersalah dalam bentuk lisan atau video, bukan dari pihak manajemen Alexis seperti yang disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan, pekan lalu. Info Terkini

"Mengingat tindakan yang ada dalam video yang beredar tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan kami. Sehingga apabila tindakan di video yang beredar tersebut dilakukan oleh staf/karyawan 4Play, maka sudah pasti pihak kami akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan," tegas Lina di Jakarta, Senin (12/2). Berita Terkini

"Kami tidak pernah membuat pengakuan bersalah terkait adanya praktik prostitusi di tempat kami (4Play), kami menyesalkan adanya video yang beredar dari rekan media tanpa adanya klarifikasi ke pihak kami terlebih dahulu," sambung Lina.

Terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, kata Lina, kliennya tak pernah mendapat undangan apapun dari pihak Pemprov. Jadi, lanjut dia, bagaimana BAP tersebut bisa dianggap legal jika belum pernah didengarkan keterangannya. Kumpulan Berita

"Pihak kami tidak pernah merasa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan apabila ada keterangan dari pihak kami maka hal tersebut bukanlah hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang dimaksudkan untuk bukti hukum," ungkap Lina.

Menanggapi hal itu, Anies hanya menjawab singkat. "Nanti saya kasih BAP aja. Biar gampang," singkat Anies di Bendung Katulampa. Berita Terbaru

Namun, mantan Menteri Pendidikan ini belum memutuskan untuk menutup 4Play/Alexis. Namun, dia hanya menjelaskan semuanya harus sesuai aturan yang ada. "Ya sesuai aturan," ucapnya.