Monday, January 29, 2018

Jelang kedatangan Jokowi, rentetan ledakan terjadi di Kabul

Jelang kedatangan Jokowi, rentetan ledakan terjadi di Kabul


Presiden Joko Widodo tetap melakukan kunjungan ke Afghanistan meski negara tersebut tengah dilanda teror bom. Bahkan, jelang kunjungannya ke negara tersebut, serangkaian ledakan terjadi tepatnya di daerah dekat akademi militer Marskal Fahim, Kabul. Info Terkini

Jelang kedatangan Jokowi, rentetan ledakan terjadi di Kabul

Saksi mata mengatakan ledakan mulai terdengar subuh tadi dan ledakan susulan masih terus terdengar setelahnya.

"Ledakan dimulai sekitar pukul 5 pagi dan berlangsung setidaknya satu jam. Ledakan yang lebih kecil dengan frekuensi yang tidak terlalu sering masih terdengar setelahnya," kata Mohammad Ehsan, dikutip dari laman Reuters, Senin (291/).

Juru bicara polisi Kabul mengonfirmasi bahwa memang ada insiden di dalam fasilitas militer dekat akademi tersebut. Namun belum jelas apakah serangan ini dilakukan kelompok teror atau akibat masalah militer internal. Berita Terkini

Ledakan di akademi militer tersebut terjadi beberapa hari setelah bom ambulans di pusat kota meledak dan menewaskan lebih dari 100 orang. Kelompok teroris Taliban, yang secara intens melakukan serangan teror di negara tersebut, mengklaim telah melakukan serangan tersebut.

Kedatangan Jokowi ke Afghanistan telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui akun media sosial Twitternya. Dia menyatakan Jokowi akan bertolak ke Kabul setelah mengunjungi para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan memberikan bantuan kemanusiaan atas nama pemerintah Indonesia.

"Presiden Jokowi sudah di dalam pesawat dari Dhaka menuju Kabul, Afghanistan. Ini merupakan kunjungan setelah Presiden Soekarno pada 1961, kunjungan sebagai kawan," tulisnya.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan Ibu Negara Iriana lepas landas pada pukul 09.20 waktu setempat (WS) atau 10.20 WIB dari Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh. Kumpulan Berita

Kunjungan ke Afghanistan sempat diwarnai kekhawatiran karena terjadinya pengeboman. Namun hal itu tidak mengurungkan niat Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Afghanistan.

Setibanya di Kabul, Afghanistan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Presiden Arg.

Di istana ini, Presiden Jokowi akan disambut Presiden Ashraf Ghani untuk selanjutnya akan mengikuti serangkaian kegiatan kenegaraan, yaitu pembicaraan empat mata, pertemuan bilateral, dan memberikan pernyataan pers bersama.

Presiden juga akan bertemu dengan High Peace Council (HPC) Afghanistan di Istana Haram Sarai (Wisma Negara). Setelah itu Presiden akan mengikuti jamuan santap siang bersama di Istana Presiden Arg.

Sore harinya, Presiden akan mengunjungi Istana Darul Aman yang juga menjadi agenda penutup kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana ke Afghanistan.

Dari Bandara Internasional Hamid Karzai, Afghanistan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan akan kembali ke Tanah Air. Berita Terbaru

Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam penerbangan menuju Afghanistan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/KPN Andri Hadi, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Sunday, January 28, 2018

Senangnya tukang becak bisa kembali cari nafkah di Jakarta

Senangnya tukang becak bisa kembali cari nafkah di Jakarta


Sejak awal tahun 2000 kendaraan tradisional becak sudah bersih dari Jakarta. Alat transportasi tradisional itu sedikit demi sedikit menghilang. Sebab, Pasal 18 Perda No 11/1998 melarang orang atau badan membuat, menjual, dan mengoperasikan becak di wilayah Ibu Kota. Info Terkini

Senangnya tukang becak bisa kembali cari nafkah di Jakarta

Namun, era Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno, becak kini diperbolehkan kembali melintasi di ibu kota. Berita Terkini

Hal ini menuai pro kontra. Bahkan tak sedikit kebijakan Anies-Sandi ini dinilai mengalami kemunduran. Tapi banyak juga yang setuju, khususnya para pencari nafkah dengan menggoes becak.

Laksono, tukang becak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan salah satunya. Dia bahkan rela merogoh kocek dari kampung halaman di Jawa Tengah untuk kembali ke Jakarta narik becak.

"Jadi saya ada kerjaan lagi," ujar dia di atas becaknya sambil menunggu penumpang, Minggu (28/1).

Warga kelahiran Grobokan, Purwadadi, Jawa Tengah ini mengaku kesulitan mencari nafkah istri dan anaknya. Sebab, ia harus bersaing dengan transportasi yang kini lebih modern. Kumpulan Berita

"Ya sekarang kan sudah banyak yang online-online, cuma pencet di HP sampai. Terus cepat, kita kan pakai tenaga, capek," ujarnya.

Walaupun lelah, ia tak pantang menyerah. Ia tetaplah bertawakal kepada Allah SWT. Hingga akhirnya ada keputusan baru dikeluarkan Anies-Sandi. Dia pun kembali narik becak sudah dua minggu belakangan ini.

"Ya rejeki kan ada yang atur. Saya di sini nggak nentu, kadang-kadang sehari dapatnya Rp 30 hingga Rp 50 ribu," katanya. Berita Terbaru

Laksono mengaku, selama becak dilarang dirinya kembali ke kampung halaman. Di kampung jadi buruh serabutan, tak ada pekerjaan tetap. Becak yang sudah dikayuhnya tahun 90an dulu dititip di Jakarta.

"Ya balik kampung, jadi kuli, jadi apa saja yang penting dapat duit. Ya becak saya tinggal di Jakarta," jelasnya.

Prabowo diprediksi pilih di belakang layar dalam Pilpres 2019

Prabowo diprediksi pilih di belakang layar dalam Pilpres 2019


Prabowo diprediksi pilih di belakang layar dalam Pilpres 2019

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk tidak maju dalam Pilpres 2019 masih cukup besar. Sebab, selama ini persentase suara Prabowo dalam survei selalu di bawah 25 persen. Info Terkini

"Hasil survei Pak Prabowo tidak pernah lewat 25 persen kisarannya diangka 24 persen jadi belum pernah 25 persen potensi Prabowo maju 60 persen," kata Ray di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1). Berita Terkini

Menurut Ray, masih ada kemungkinan 40 persen bagi Prabowo untuk tidak maju Pilpres. Serta tambah dia, Prabowo juga legowo menyerahkan posisi calon Presiden pada orang lain jika posisinya tidak memungkinkan untuk menang diperebutan kursi RI 1.

"Saya kira, Prabowo legowo kalau posisinya diambil yang lain kalau posisinya enggak terlalu bagus," tandasnya. Kumpulan Berita

Untuk diketahui, dalam penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbarunya terkait calon Presiden 2019. Dalam survei itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) unggul dengan 38,4 persen sedangkan Prabowo 24,6 persen. Berita Terbaru

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebesar 1.200 responden sejak 20 hingga 31 Desember 2017. Teknik survei melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner dengan tingkat kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,8 persen.

Merasa disindir sebagai partai biang kerok, ini jawaban PDIP

Merasa disindir sebagai partai biang kerok, ini jawaban PDIP


Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menyebut ada satu partai yang menurutnya menjadi biang kerok dari persoalan bangsa dan negara saat ini. Slamet enggan membeberkan partai yang dimaksud. Dia hanya memberikan clue bahwa partai tersebut berkuasa dan berwarna merah. Info Terkini

Merasa disindir sebagai partai biang kerok, ini jawaban PDIP

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, rakyatlah yang berhak menilai. Dia juga meminta wajah politik sejatinya untuk membangun peradaban bukan wajah politik bermusuhan.

"Tugas setiap warga negara yakni menghargai suara rakyat dan biarkan rakyat yang menjadi hakim terbaik dan memilih atas dasar kinerja dan track record untuk bangsa dan negara, karena bangsa dibangun susah payah dimana 28 oktober 1928 kita sudah membangun komitmen sebagai satu bangsa, sehingga komitmen itulah yang harusnya dijaga," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1). Berita Terkini

Dia menambahkan, rakyat akan memahami siapa yang benar-benar berdedikasi untuk rakyat dan negara. Serta siapa yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Rakyat pun sudah memahami hal-hal yang baik maupun buruk.

Hasto juga tak khawatir bila Slamet Maarif punya strategi ihwal Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah pada bulan Juni mendatang. Lagi-lagi Hasto mengembalikan semua kepada rakyat untuk menilai.

"Yang menentukan pemilu itu rakyat, bukan tokoh, sehingga hal-hal yang menganjurkan dengan cara-cara yang kurang pas. Rakyat akan menilai jadi kita serahkan pada rakyat apakah rakyat benar-benar memilih atas kinerja atau atas pertimbangan yang lain, kami menyerahkan sepenuhnya pada penilaian rakyat," pungkas Hasto. Kumpulan Berita

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan ada satu partai yang menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia. Partai itu, kata Slamet, merupakan salah satu partai penguasa di negeri ini.

"Ada satu partai yang menurut kami menjadi target utama kami untuk tinggalkan karena bagi kami partai tersebut biang kerok dari persoalan di bangsa dan negara ini," kata Slamet dalam konferensi pers hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke I Ulama, Tokoh dan Aktivis 212 di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1). Berita Terbaru

"(Partai mana?) Ya pura-pura enggak tahu. Partai yang berkuasa saat ini, bajunya sama dengan TvOne tapi hatinya berbeda," ucapnya ketika ditanya wartawan.

Saturday, January 27, 2018

Ubah Nama, Alumni 212 Singgung Komunisme dan Nawacita Jokowi

Ubah Nama, Alumni 212 Singgung Komunisme dan Nawacita Jokowi


Presidium Alumni 212 mengubah nama menjadi Persaudaraan Alumni 212. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah nasional tokoh dan aktivis 212 ke I di Cisarua, Bogor, Sabtu (27/1).

"Pertimbangan agar lebih egaliter, terbuka, dan demokratis," kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif. Info Terkini

Ubah Nama, Alumni 212 Singgung Komunisme dan Nawacita Jokowi

Slamet mengatakan pengubahan nama tidak terkait polemik pernyataan politis Sekjen Forum Umat Islam Al Khaththath beberapa waktu lalu tentang gagalnya Lanyala Mataliti menjadi calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra. "Enggak ada kaitannya," ujar Slamet.

Selain mengubah nama, Slamet menyatakan munas juga membahas tentang persoalan yang dihadapi umat Islam. Menurutnya persoalan umat Islam dapat dibagi menjadi dua: internal dan eksternal. Faktor internal terkait friksi dan perpecahan di kalangan umat. Menurutnya umat Islam perlu menguatkan rasa persaudaraan melalui masjid. "Menjadikan seluruh masjid sebagai pusat-pusat ukhuwah Islamiyah dan arena pembangunan jiwa tauhid," katanya. Berita Terkini

Dalam konteks itu umat Islam diminta memperhatikan tiga poin penting di tahun politik ini.  Pertama, tidak menjual dan menggandaikan agama untuk hal duniawi. Kedua, umat Islam Indonesia mesti sadar dengan ancaman kelompok Islamophobia. Ketiga, umat Islam Indonesia harus menghentikan pertikaian di berbagai bidang.

Sedangkah faktor eksternal Slamet menyatakan kelompok Islamophobia semakin berani menunjukkan diri karena mendapatkan dukungan pihak asing. Selain itu munas juga menilai rezim penguasa saat ini terlalu memberi ruang bagi kebangkitan komunisme dan PKI. Menurutnya rakyat diberi propaganda menyesatkan seolah-olah komunisme sudah tidak ada lagi. "Padahal tiga negara Asia yaitu Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Korea Utara dikendalikan sepenuhkan oleh Partai Komunis," katanya. Kumpulan Berita

Munas meminta agar rezim penguasa memberi perhatian serius atas persoalan komunisme dan tidak mempelopori sekularisme. "Dengan mengenyahkan nilai-nilai agama dari politik dan pemerintahan," ujarnya.

Tak cuma itu,  jargon Trisakti dan dan janji politik Nawacita saat Jokowi ingin mencalonkan diri sebagai presiden juga disinggung. Munas menilai peerintah Jokowi gagal mewujudkan janji nawacita dan trisakti. Mereka meminta agar rezim penguasa tidak mengeluarkan janji mulu di sisa akhir pemerintahan. Berita Terbaru

Slamet mengatakan munas meminta pemerintah berhenti melakukan pinjaman hutang luar negeri. Munas menyerukan agar umat Islam merintis pembangunan ekonomi umat. Seperti membuat toko ritel, gerai, warung. Di sisi lain umat Islam juga diminta berbelanja di toko-toko milik Muslim.

Friday, January 26, 2018

Setelah Perppu Ormas, Jokowi ditantang keluarkan Perppu LGBT

Setelah Perppu Ormas, Jokowi ditantang keluarkan Perppu LGBT


Kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan. Salah satu indikatornya adalah penggerebekan pesta seks yang diduga dilakukan oleh para gay beberapa tempat dalam beberapa waktu terakhir salah satunya di Cianjur, Jawa Barat.

Setelah Perppu Ormas, Jokowi ditantang keluarkan Perppu LGBT

Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Joko Widodo didorong untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas HAMKA, Meneger Nasution dalam diskusi Daksa Forum di Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (26/1). Info Terkini

"Sesungguhnya saya sangat berharap kalau cara pandang kita sama dengan Presiden. Sebetulnya kalau Presiden membaca hasil survei dan beberapa penelitian dan pemaparan perilaku ini luar biasa dahsyatnya, Presiden bisa mengambil inisiatif dengan menerbitkan Perppu," jelasnya dalam diskusi bertema 'Polemik LGBT : Dilarang, Dibatasi, atau Dibebaskan?' itu.

Maneger mengatakan, jika Presiden begitu cepat mengeluarkan Perppu terkait kelompok yang dinilai mengancam eksistensi Pancasila, hal itu juga harus dilakukan menyikapi maraknya LGBT ini. Karena menurutnya, persoalan LGBT ini menyangkut masa depan peradaban bangsa. Berita Terkini

"Itu kalau Presidennya berani. Kalau tidak maka harapan terakhir hanya ada di DPR," ujarnya. Karena itulah ia juga berharap revisi UU KUHP segera rampung dilakukan DPR yang nantinya dapat memperluas pasal-pasal untuk penanganan kasus LGBT ini.

Maraknya persoalan LGBT ini juga diharapkan mendorong DPR segera merampungan revisi UU KUHP ini. Jika belum ada pasal-pasal yang mengakomodasi kepentingan publik seperti LGBT maka harus diciptakan dan jika sudah ada, pasalnya harus diperluas. Ia juga berharap, DPR bisa konsisten terkait masalah LGBT ini.

Menyikapi persoalan LGBT ini, publik diingatkan agar tidak main hakim sendiri. Para LGBT yang ada di sekitar kita tetap harus dihargai dan diberi penghormatan dan haknya sebagai warga negara tak boleh diabaikan. Kumpulan Berita

"Negara pun harus menghormati itu dengan hak-hak dasarnya dipenuhi. Kalau mereka sakit tetap harus diobati, tidak boleh dilarang sekolah. Tetapi kalau ada yang minta legalisasi ini tidak boleh karena bertentangan dengan nilai-nilai nasional kita di Pancasila, bertentangan dengan UUD, bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan, bertentangan dengan moralitas bangsa kita dan bahkan sebetulnya itu melampaui keadaban kita sebagai manusia," pungkasnya.

Terkait usulan Perppu ini, Sekjen PAN Eddy Soerpano menyampaikan, Indonesia tak hanya darurat narkoba tapi juga darurat LGBT. Karenanya perlu produk hukum seperti Perppu.

"Apakah diperlukan Perppu atau tidak, kita serahkan kembali kepada pemerintah," ujarnya.

LGBT, kata Eddy, tidak menyangkut masalah hanya satu atau dua orang tetapi menyangkut SDM bangsa Indonesia ke depan. Ia melihat saat ini kampanye dan propaganda yang dilakukan pegiat LGBT relatif masif. Berita Terbaru

"Di Cianjur saja dimana waktu itu terjadi penggerebekan pesta LGBT, satu hari bisa merekrut lima sampai enam orang melalui propaganda. Karena itu menurut saya gerakan ini sudah masif. Perlu ada upaya khusus untuk menghentikan itu salah satunya melalui Perppu," jelasnya.

Thursday, January 25, 2018

Duel Jokowi vs Prabowo diprediksi kembali terulang di 2019

Duel Jokowi vs Prabowo diprediksi kembali terulang di 2019


Duel Jokowi vs Prabowo diprediksi kembali terulang di 2019

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi masih menjadi lawan terdekat Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan elektabilitas Jokowi di angka 38,4 persen. Sementara, Prabowo di angka 24,6 persen. Kendati berselisih jarak 13,8 persen disebut terdapat beberapa indikator penting yang mampu mengalahkan sang petahana tersebut. Info Terkini

Director Survei & Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, mengatakan, meski saat ini Jokowi masih unggul dalam hasil survei, namun pergantian kepemimpinan bukanlah hal yang mustahil terjadi. Bahkan, tak menutup kemungkinan duel antara Jokowi versus Prabowo akan kembali terulang. Berita Terkini

Ia mengaku telah melakukan survei yang belum dipublikasikan. Hasilnya, elektabilitas Jokowi berada di angka 38,5 persen. Sementara Prabowo Subianto sebesar 27,1 persen. Terpaut 11,4 persen.

"Artinya, duel El Clasico antara Jokowi dan Prabowo tetap terbuka lebar," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1). Kumpulan Berita

Menurut dia, elektabilitas dan citra Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan terus meningkat jika publik melihat kinerja Anies Baswedan dan Sandiaga Uno baik dan menepati janji-janji kampanyenya di DKI Jakarta.

"Sudah ada semacam indikasi re-evaluasi pemilih yang menggelinding pelan. Pemilu 2019 bisa lebih panas dari sebelumnya, kecuali jika kedua tokoh ini bersatu," ujarnya. Berita Terbaru

Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun tetap di ranking atas, elektabilitas Presiden Jokowi sebagai peta.

100 Hari Anies-Sandi: Hapus Kebijakan Jokowi, Ahok, dan Djarot

100 Hari Anies-Sandi: Hapus Kebijakan Jokowi, Ahok, dan Djarot


Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sudah 100 hari lebih memimpin DKI Jakarta.

Banyak peraturan sudah dibuat dan mendapat respons dari masyarakat. Salah satunya kebijakan yang diambil kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mulai dari Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

100 Hari Anies-Sandi: Hapus Kebijakan Jokowi, Ahok, dan Djarot

Kebijakan yang diambil Anies-Sandi mendapat reaksi keras dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono bahkan sempat mengancam bakal mendorong penggunaan hak interpelasi DPRD kepada Anies-Sandi.

“Kami akan roadshow ke fraksi-fraksi lain untuk menggalang kekuatan mewujudkan interpelasi,” kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Wacana interpelasi ini ditanggapi berbeda oleh Anies dan Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, hari ini (25/1/2016). Anies terkesan terusik dengan pernyataan Gembong, sementara Sandi biasa saja.

“Mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung (kami)," kata Anies.

“Wajar lah. Kita jadikan masukan saja," kata Sandiaga.

Apa saja kebijakan yang dikeluarkan Anies-Sandi dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya?

Menghilangkan Modal Lima BUMD

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 di Badan Angggaran DPRD pada November 2017, Anies-Sandi menginstruksikan Sekrertaris Daerah Saefullah untuk menghapus penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD.

Masing-masing BUMD yang modalnya dihapus dalam APBD 2018 adalah PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp3,3 triliun, PD Dharma Jaya sebesar Rp39 miliar, PT Food Station Tjipinang sebesar Rp125 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp394 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp4,4 miliar

Dari lima BUMD itu, hanya PD Dharma Jaya dinilai bertentangan dengan program penyediaan stok daging murah untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 500 ton hingga 600 ton pada 2018, sebab PD Dharma Jaya menjual daging sapi dengan harga Rp35 ribu setiap bulan. Harga ini jauh di bawah harga normal pasar yang mencapai Rp85 ribu, sehingga ada subsidi Rp 50 ribu.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengatakan bahwa pihaknya sedang mengajukan proposal penyaluran dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp35 miliar kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Pemprov DKI Jakarta.

“Tapi kami baru mengajukan dan belum tahu sejauh mana progresnya. Apakah diterima atau tidak," ungkapnya.

Uang itu akan dipakai PD Dharma Jaya untuk penyediaan stok daging bersubsidi untuk penerima KJP dan masyarakat Jakarta pada umumnya.

Soal pengajuan dana ini, Sandiaga Uno memastikan bahwa anggaran stok subsidi daging untuk penerima KJP masih aman dan dialihkan ke DKPKP.

Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI telah menganggarkan subsidi Rp885 miliar melalui DKPKP untuk enam produk pangan seperti daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu pada 2018. Beberapa di antaranya, juga disuplai untuk penerima KJP yang saat ini telah berjalan penyalurannya.

Monas untuk Acara Keagamaan

Pangkal kebijakan ini bermula dari pernyataan yang dilontarkan Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta. Pada 24 April 2014, Anies mengatakan bahwa Monas seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan warga, termasuk kegiatan keagamaan, kebudayaan dan kesenian di hadapan umat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Ia lantas berjanji kepada para pemilihnya jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta, kegiatan keagamaan akan dapat terselenggara di kawasan Monas.

“Kami ingin Monas kembali digunakan untuk kegiatan keagamaan,” kata Anies.

Pernyataan serupa dikatakan Sandiaga Uno di kesempatan terpisah. “Kami akan memfungsikan [Monas] untuk kegiatan semua umat beragama. [Tapi] harus menjaga ketertiban dan keamanan dan jangan membuang sampah sembarangan,” kata Sandiaga di Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017).

Selama pemerintahan Jokowi, Ahok, sampai Djarot, Monas tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti tertuang dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Dalam Keppres tersebut, Pemerintah Pusat telah mengatur kawasan Monas adalah zona netral.

Satu bulan setelah dilantik, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional (Monas). Kini, Monas boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Membangun Kembali Kampung yang Digusur

Membangun kembali kampung yang telah digusur rezim Ahok-Djarot merupakan kebijakan bertentangan yang dilakukan Anies-Sandi setelah menjabat Gubernur-Wakil Gubernur DKI. Kebijakan ini direalisasikan dengan program kolaborasi bernama Community Action Plan (CAP) yang berasal dari kontrak politik Anies-Sandi dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) saat kampanye Pilkada DKI Jakarta.

Langkah pertama program ini adalah membangun shelter atau tempat penampungan sementara bagi warga yang kampung digusur rezim Ahok-Djarot. Dalam program ini, Pemprov DKI melibatkan Rujak Center for Urban Studies dan JRMK selaku pendamping. Menurut Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja baru kampung Aquarium yang shelter-nya sudah dibangun.

“Kampung Kunir (Pinangsia) masih belum,” ungkapnya.

Dana untuk membangun shelter tersebut tidak menggunakan APBD melainkan bantuan sosial dari Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) DKI Jakarta.

Kampung Akuarium adalah satu dari 193 kampung yang digusur paksa di era pemerintahan Ahok. Menurut penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sepanjang 2016, ada 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha yang kena dampaknya.

Penggusuran di Kampung Akuarium terjadi pada 11 April 2016 dan melibatkan sekitar 4.000 personel Satpol PP DKI Jakarta atas perintah Ahok. Pada saat itu, Ahok menjelaskan penggusuran tersebut diperuntukkan untuk "kepentingan revitalisasi kawasan."

Lelang Konsolidasi

Lelang konsolidasi merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan dijalankan di pemerintahan Ahok. Sistem itu dinilai Anies-Sandi mempersulit pengusaha kecil dan menengah untuk memenangi lelang proyek pembangunan di Jakarta.

Rencana penghapusan lelang konsolidasi ini masih dikaji, padahal Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan target kajian penghapusan lelang konsolidasi selesai akhir tahun 2017.

Menurut Saefullah, lelang konsolidasi memiliki sisi positif meski akan dihapus, misalnya mencegah perilaku koruptif dan mempercepat proses pembangunan. Dia menilai selama ini banyak perusahaan kecil kerap lamban dan tidak mengerjakan proyek secara profesional.

“Kualitasnya tidak maksimal. Kedua, kelengkapan dari pengusaha itu belum banyak yang terpenuhi, misalnya alamat kantornya ada yang di rumah tinggal,” kata Saefullah.

Ubah Mekanisme LPJ RT/RW

Mekanisme baru laporan pertanggungjawaban (LPJ) RT/RW tertuang dalam revisi Keputusan Gubernur nomor 1197 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan dan Fungsi Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Mekanisme LPJ baru ini hanya memerintahkan RT/RW melaporkan pengeluaran uang operasional kepada warga, sementara pencatatan keuangan akan diawasi pejabat di kelurahan terkait.

Kebijakan ini dikeluarkan Anies untuk menggantikan mekanisme LPJ Era Djarot yang dikeluhkan ketua RT-RW karena terlalu berbelit-belit.

Pada masa Fauzi Bowo, Jokowi, dan Ahok mekanisme ini hanya memakai dua format LPJ, sedangkan Djarot menerapkan enam format untuk mendapatkan dana operasional. Format ini mencakup: A1 untuk laporan pelaksanaan tugas dan fungsi RT; A2 untuk laporan pelaksanaan tugas dan fungsi RW; format B1 untuk rekapitulasi pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT yang diisi lurah; B2 untuk rekapitulasi pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RW yang diisi lurah; format C tanda terima uang penyelenggaraan RT/RW; dan format D laporan penggunaan uang operasional RT/RW.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan bahwa mekanisme LPJ itu sudah mulai dijalankan. “Sekarang LPJ RT/RW tidak perlu dilaporkan lagi. Mereka pakai mekanisme baru. Pertanggungjawaban dilihat oleh Lurah dan mereka (RT/RW) laporkan ke warga,” ujarnya.

Pembatasan Sepeda Motor, ERP, dan Desain Trotoar

Anies Baswedan membolehkan kendaraan roda dua melintasi Jalan Sudirman-Thamrin. Pada zaman Ahok, sepeda motor dilarang melintas lantaran ada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor serta Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang
pengendalian lalu lintas melalui kebijakan electronic road pricing (ERP).

Pembatalan ini membuat rencana pemerintah pusat menerapkan sistem jalan berbayar (ERP) molor lantaran harus mengakomodasi kendaraan roda dua. Selain itu, penataan trotoar di sepanjang Jalan Sudirman turut tertunda lantaran desain trotoar harus diubah dan disesuaikan bagi pengendara motor.

“Karena di dalam rancangan yang ada diasumsikan tak ada kendaraan roda dua yang masuk wilayah Sudirman dan Thamrin,” kata Anies.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faisal mengaku belum bisa memastikan kapan penataan ulang trotoar di ruas jalan itu bisa direalisasikan, padahal rencana semula penataan dapat dimulai pada Desember 2017 dan selesai sebelum Asian Games. Yusmada juga mengatakan Dinas Bina Marga juga masih menunggu tahap lelang fisik dan pematangan rencana penataan.

“Nanti kami umumkan [desainnya]. Dalam waktu dekat, kami bisa sampaikan kepada gubernur setelah didapatkan pemenang lelang," ujarnya saat ditemui di Balai Kota.

Menghentikan Reklamasi

Janji untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta menjadi tugas terberat yang dilakukan Anies-Sandi setelah menerima jabatan Gubernur-Wakil Gubernur di Jakarta lantaran mendapat penolakan dari Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kedua institusi itu menolak mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) pulau reklamasi kepada pengembang PT Kapuk Naga Indah.

Permintaan pencabutan HGB itu sebelumnya disampaikan Anies dalam surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 yang dikeluarkan 9 Januari 2018.

Dalam surat itu Anies menilai keluarnya HGB, khususnya untuk pulau D, tidak sesuai dengan peraturan yang ada lantaran sertifikat diberikan sebelum adanya pengesahan dua Peraturan Daerah (perda) yang menjadi alas hukum pelaksanaan reklamasi Jakarta. Kedua perda itu yakni Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dalam surat balasannya, BPN/Kementerian AGAR menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat dianggap sudah sesuai prosedur dan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. BPN/Kementerian AGAR berdalih, penerbitan surat atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan didasarkan pada surat-surat dari Pemprov DKI yang mendukungnya. “Sehingga berlakulah asas presumptio justice causa,” tulis Kementerian ATR/BPN.

Asas tersebut memungkinkan setiap tindakan administrasi dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan sebelum dinyatakan pengadilan sebagai keputusan yang melawan hukum. Asas ini membuat Pemprov DKI harus menempuh jalur hukum dengan menggugat penerbitan HGB ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkannya.

Hingga saat ini, Anies bersikukuh bakal terus mendorong BPN/Kementerian ATR mengabulkan permohonan tersebut. Anies menyampaikan, “Kami sudah siapkan surat balasan dan kajiannya.”

Meski begitu, ia belum mau memberitahu apa poin-poin surat balasan yang ia kirimkan kepada Kementerian yang dipimpin oleh Sofyan Djalil tersebut.

Selain mengeluarkan beberapa kebijakan yang berlawanan dengan pemerintah sebelumnya, Anies-Sandi juga selama 100 hari merealisasikan janji kampanye lainnya dengan menutup Alexis hingga realisasi awal program pembiayaan DP 0 Rupiah dan lainnya.

Wednesday, January 24, 2018

Lebih Jago Dari Delta Force, Kopassus Dilarang Berlatih di AS

Lebih Jago Dari Delta Force, Kopassus Dilarang Berlatih di AS


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan masih ada larangan kunjungan anggota Kopassus ke Amerika Serikat. Pensiunan jenderal bintang empat ini terus melakukan lobi agar larangan itu dicabut. Info Terkini

Lebih Jago Dari Delta Force, Kopassus Dilarang Berlatih di AS

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi menilai larangan itu tidak perlu dipusingkan. Menurutnya, secara kemampuan anggota Kopassus masih di atas pasukan AS.

"Tidak, kita tidak rugi. Yang rugi justru mereka. Saya kira kalau kemampuan pasukan Para Komando kita di atas mereka. Kita lebih jago," ujar Muradi saat berbincang, Selasa (23/1) malam.

Menurutnya, di tingkat dunia pasukan elite masuk tiga besar. "Banyak sebenarnya yang mau latihan bersama Kopassus, Inggris mau. Saya kira Israel juga pasti mau kalau misal hubungan kita terbuka. Secara skill kita lebih jago dari Delta Force mereka," tuturnya. Berita Terkini

Dengan tidak berlatih bersama, kata Muradi, paling TNI tidak mengetahui alat apa saja yang mereka gunakan saat ini. "Jadi lebih ke pengenalan alat-alat terbaru saja kalau latihan bersama mereka. Kalau SDM boleh diuji. Yang rugi itu mereka, bukan kita," tegasnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis. Ryamizard mengatakan tengah melobi Mattis agar mencabut larangan kunjungan anggota Kopassus ke AS.

"Dulu ada sanksi Kopassus enggak boleh ke situ, dia (Mattis) akan usahakan mencabut itu," ujar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (23/1).

Ryamizard mengatakan dengan pencabutan larangan tersebut, TNI bisa kembali menjalin hubungan dengan militer AS. Seperti dengan mengadakan latihan bersama.

"Yang jelas enggak boleh ke Amerika salah satunya, latihan enggak bisa bersama-sama, dia akan buka lagi," ucapnya. Kumpulan Berita

Ryamizard yakin Mattis mampu mengabulkan permohonannya. Sebab dia menilai Mattis sebagai orang yang bijaksana, tak seperti presidennya, bisa melakukan lobi agar sanksi tersebut dicabut.

"Beliau akan berusaha untuk membereskan sanksi itu. Memang Trump keras ya. Tapi, (Mattis) orang yang dipercaya karena dia bijaksana. Di sana dia terkenal orang yang sangat bijaksana. Kita lihat saja nanti," tukasnya.

Sebelumnya sempat ramai ketika Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat. Panglima sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23 hingga 24 Oktober 2017 di Washington DC.

Namun saat akan naik pesawat Emirates dari Jakarta, Panglima TNI dilarang berangkat. Padahal Jenderal Gatot sudah mengantongi visa AS dan undangan resmi dari Panglima Tentara Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.

Isu penolakan petinggi TNI masuk ke AS ini sebenarnya bukan hal baru. Tahun 2014 lalu, menjelang Pemilihan Presiden di Indonesia, isu penolakan AS pada para jenderal ini sempat ramai.

Adalah adik Prabowo, pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang mengungkap selain Prabowo ada beberapa jenderal lain yang pernah dicegah masuk AS. Berita Terbaru

Hal ini dibenarkan oleh mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto. "Memang ada fakta kalau 7, 9, 10 jenderal kita diembargo Amerika Serikat, karena kasus pelanggaran hukum, mengapa harus dibantah. Itu fakta," kata Endriartono tahun 2014 lalu.

Embargo Amerika itu, kata purnawirawan jendral TNI tersebut, terjadi setelah kasus Timor-Timur (sekarang Negara Timur Leste setelah lepas dari Indonesia tahun 1999) dan kasus Tragedi 1998 (Reformasi 98).

"Kita pernah diembargo dua kali. Itu terjadi zamannya Timor Timur dan pembakaran Jakarta tahun 1998, tapi itu haknya Amerika untuk mengembargo jenderal-jenderal kita. Tapi ya nggak usah dihiraukan, yang penting kita bisa menjadi negara mandiri," beber dia.

Ini kata warga Jakarta soal 100 hari kerja Anies-Sandi

Ini kata warga Jakarta soal 100 hari kerja Anies-Sandi


Setelah dilantik pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu di Istana Negara, hari ini Rabu (24/1), genap 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno memimpin Jakarta. Berbagai janji kampanye mulai diwujudkan satu per satu, salah satunya program rumah dengan DP 0 rupiah. Info Terkini

Ini kata warga Jakarta soal 100 hari kerja Anies-Sandi

Selama 100 hari berkantor di Balai Kota, Anies-Sandi setiap hari menerima warga yang datang untuk menyampaikan berbagai aduan. Seperti apa tanggapan Warga Jakarta dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi ini? Berita Terkini

Salah seorang warga Jakarta, Ikhwan Saefullah menilai beberapa program kerja Anies-Sandi telah mulai berjalan. Kendati belum sempurna menurutnya itu wajar saja karena baru berjalan 100 hari.

"100 hari bukan patokan seseorang berhasil atau tidak karena ada kinerja 5 tahun. Jadi kalau lihatnya hanya 100 hari mungkin ini adalah pemanasan, pemanasan yang bagus lah kira-kira. Kalau untuk hasil saya pikir tidak fair mengatakan 100 hari untuk berhasil atau tidak," jelasnya ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (24/1) pagi.

Apakah Anies-Sandi berhasil memimpin Jakarta dapat dilihat setelah lima tahun atau saat menjelang berakhirnya masa jabatan. Menurut Ikhwan program kerja Anies-Sandi dalam 100 hari ini cukup positif dan cepat.

"Sudah tertransformasi, sudah mulai berjalan. Sudah bisa kita lihat program-programnya dan janji-janjinya," ujarnya. Semua janji saat kampanye menurutnya tak akan bisa diwujudkan dalam waktu seratus hari. Kumpulan Berita

Ia berharap pasangan Anies-Sandi akseleratif di dalam menjalankan berbagai program. Mengingat sekarang ini adalah era kecepatan. Jika ada tim yang lambat dalam bekerja menurutnya harus dievaluasi oleh Anies-Sandi.

Warga lainnya, Abrori Abdul Jabbar menilai melalui program-program, Anies-Sandi fokus pada pembangunan manusia. Selain itu, ingin mendahulukan berbagai program untuk mempercepat peningkatan perekonomian warga Jakarta sehingga tak muncul gejolak sosial.

"Dan saya menyambut positif model ini seperti ini," ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai Anies-Sandi telah mulai merealisasikan janji-janjinya saat kampanye Pilkada tahun lalu. "Untuk ini kita apresiasi. Tentu hal-hal yang belum dikerjakan karena ini baru 100 hari perlu dilanjutkan lagi, diteliti betul-betul sampai ke bawah sehingga dari kebijakan Pak Anies sampai, masyarakat benar-benar bisa merasakan," jelasnya. Berita Terbaru

Abrori mengatakan Anies-Sandi telah memiliki konsep pembangunan yang jelas dan tinggal dijalankan. Agar bisa berhasil, Anies-Sandi juga harus mendengar masukan masyarakat.

"Karena begini, itu rencananya bagus, diperintahkan bagus. Di bawahnya ternyata tidak seperti yang diterapkan. Di sini perlu kontrol karena itu masyarakat di bawah harus tetap memberikan masukan secara positif dan kita harus dukung secara positif juga sehingga Jakarta ke depan lima tahun di bawah Pak Anies benar-benar bisa menjadi Ibukota yang kita harapkan," ujarnya.

Monday, January 22, 2018

Soal Jatah ke Anggota DPR, Novanto: Sudah Saya Tulis Siapa Orangnya

Soal Jatah ke Anggota DPR, Novanto: Sudah Saya Tulis Siapa Orangnya


Soal Jatah ke Anggota DPR, Novanto: Sudah Saya Tulis Siapa Orangnya

Setya Novanto mengaku telah mencatat nama-nama anggota DPR yang menerima jatah dari proyek e-KTP. Pada saatnya, menurut Novanto, nama-nama itu akan diungkapnya. Info Terkini

"Masalah pemberian pada anggota DPR, itu ada dilaporkan pada saatnya saya sampaikan apa yang dilaporkan Andi kepada saya," ujar Novanto ketika memberikan tanggapan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Novanto mengaku nama-nama itu telah dicatatnya. Hanya, Novanto tidak menyebut nama-nama yang dimaksudnya itu. Berita Terkini

"Dan siapa orangnya saya tulis dan nanti akan saya sampaikan pada JPU (jaksa penuntut umum)," tutur Novanto.

Selama persidangan yang dijalaninya, Novanto memang memperhatikan keterangan para saksi. Bahkan dia pernah terlihat menenteng buku bersampul hitam yang berisi coretan-coretan tangannya.

Beberapa kali, Novanto tampak menuliskan sesuatu di buku itu. Namun hingga saat ini, Novanto belum mengungkap apa isi buku itu. Kumpulan Berita

Pengacara Novanto, Maqdir Ismail, pernah menyebutkan isi buku itu tentang keterangan saksi dalam kasus Novanto. Menurut Maqdir, saksi-saksi yang dianggap Novanto penting pasti dicatat di dalam buku itu. Berita Terbaru

"Itu catatan beliau tentang keterangan saksi. Semua keterangan saksi yang dia anggap penting," ucap Maqdir.

Soal becak, Anies jangan hanya pikirkan kontrak politik

Soal becak, Anies jangan hanya pikirkan kontrak politik


Soal becak, Anies jangan hanya pikirkan kontrak politik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana 'menghidupkan' kembali becak di perkampungan ibu kota. Rencana itu diakui Anies merupakan bagian dari kontrak politik saat kampanye dulu yang kini harus dipenuhi. Info Terkini

Politisi NasDem Ahmad Sahroni menilai Anies seharusnya tak sekedar terikat kontrak politik saja. Namun, perlu juga melakukan kajian panjang sebelum berpikir melegalkan becak di ibu kota.

Sahroni berpendapat, sebaiknya Anies memikirkan bagaimana mengatasi kemacetan dan banjir dibanding mengeluarkan kebijakan yang hanya membela sekelompok orang akibat kontrak politiknya. Berita Terkini

"Jangan hanya karena adanya kontrak politik karena kebijakan harusnya bisa diberlakukan secara umum, bukan hanya di sekitar Jakarta Utara, tetapi wilayah lain pun akan bisa melakukan hal serupa," tuturnya, Senin (22/1).

Ia mengutarakan, becak dinilai bisa memperparah kemacetan ibu kota. Terlebih jika banyak becak yang mangkal. Kumpulan Berita

Perdebatan lain yang mungkin muncul adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menurut Anies sebagai wilayah trayek diizinkan untuk becak. Bila memang tidak diperbolehkan di jalanan raya, menurut Sahroni perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan diperbolehkan dilewati becak seperti apa.

Selain itu, dia khawatir munculnya becak dapat menimbulkan persoalan baru. Dia mencontohkan perselisihan antara ojek pangkalan dan online beberapa waktu silam. Berita Terbaru

"Jangan sampai nanti malah berselisihnya dengan tukang becak," tuturnya.

Anies-Sandi Terancam 18 Bulan Penjara

Anies-Sandi Terancam 18 Bulan Penjara


Akibat dari pencitraan supaya dibilang mereka adalah pemimpin yang merakyat dan pro rakyat kecil dengan menutup jalan raya Jatibaru Raya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah melanggar Undang-Undang dan dapat dipidana selama 18 bulan penjara. Info Terkini

Anies-Sandi Terancam 18 Bulan Penjara

Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Jalan disebutkan bahwa barang siapa yang telah melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1,5 miliar atau dipenjara selama 18 bulan lamanya.

Bukan hanya itu saja, penutupan Jalan Jatibaru Raya demi kepentingan PKL oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu telah menabrak Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Berita Terkini

Sanksi hukum ini disampaikan dengan jelas oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra. Itulah sebabnya Komisaris Besar Halim Pagarra menyarankan agar jalan Jatibaru Raya itu dibuka kembali.

Ibaratnya, Polisi menyodorkan dua pilihakln kepada mereka, tinggal pilih, masuk penjara atau buka kembali itu jalan Jatibaru Raya sesuai fungsi dan peruntukannya sebagaimana mestinya.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan sok taunya tanpa mempelajari terlebih dahulu dampak hukumnya yang akan menimpa, mereka menutup Jalan Jatibaru Raya sejak Jumat 22 Desember 2017 selama 10 jam setiap harinya sejak pukul 08.00 WIB.

Penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang itu mereka lakukan dengan dalih penataan kawasan Tanah Abang yang semrawut oleh PKL, pejalan kaki, serta kemacetan arus lalu lintas.

Saking ngawurnya, Jalan Jatibaru Raya mereka tutup untuk kedua jalur, baik yang mengarah ke Jalan Kebon Jati maupun sebaliknya. Para pengguna jalan yang bayar pajak dilarang melintasi jalan itu. Hebat, kan? Kumpulan Berita

Inilah akibatnya kalau dengar masukan dari haji Lulung. Ngasal dan sotoy. Akibatnya fatal, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kena uppercut kiri kanan.

Bukan hanya kena lapis dari para pengguna jalan saja, akan tetapi juga dari Polda Metro Jaya, Kementerian Perhubungan, para sopir angkot dan para pedagang di dalam pasar Tanah Abang yang omzet mereka menurun drastis.

Inilah yang namanya keberpihakan yang tidak merata. Bagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang rakyat kecil itu PKL, sedangkan sopir angkot dan pedagang dalam pasar bukan rakyat kecil.

Imbas dari ditutupnya jalan di Tanah Abang, omzet sopir angkot pun menurun drastis hingga 50 Persen. Jadi kalau pendapatan mereka per hari Rp 100 ribu, maka sejak ditutupnya jalan maka pendapatan mereka hanya Rp 50 ribu saja.

Makanya mereka tidak terima dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup ruas jalan demi pedagang kaki lima.

Hari ini berbondong-bondong para sopir angkot yang rutenya melintasi kawasan Tanah Abang melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, minta Pemprov DKI mengembalikan jalur angkot seperti sedia kala. Berita Terbaru

Sudah didemo, dikasih masukan oleh banyak pihak, tidak mau didengerin. Aturan-aturan yang sudah bagus dirubah-rubah semau-maunya mereka. Bikin aturan tanpa pikir panjang. Keberpihakan atau ditunggang kepentingan lain?

Ya inilah kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan 7 triliun umat 212 itu. Ya begitulah kura-kura. Menang dengan cara jahat, akhirnya terjebak sendiri dalam lingkaran setan. Semrawut kotanya, awut-awutan warganya.

Makanya kalau bikin kebijakan lihat dulu dampak sekitarnya bagaimana. Jangan mengambil keputusan sendiri, jangan mentang-mentang punya kekuasaan bisa seenak enaknya.

Saya tidak kaget pasti ada pelanggaran terhadap Undang-Undang. Jelas-jelas diseluruh dunia yang namanya jalur kendaraan, ya khusus buat kendaraan. Bukan untuk buat jualan.

Jalan kok ditutup buat jualan. Apa kata dunia, pasti tertawa terpingkal-pingkal sambil tepok jidat. Jalan dan trotoar itu sudah jelas fungsi dan peruntukannya.

PKL yang ilegal malah dibela, yang resmi dan kepentingan pihak lain yang haknya sudah jelas malah dizalimi. Ternyata yang seiman belum tentu bisa kerja. Jadi Menteri saja dipecat tanda tidak becus bekerja.

Penyalahgunaan wewenang hanya membuka ruang transaksional yang justru merugikan pihak lain. Karena mereka sudah melanggar Undang-Undang dimana sanksi hukumnya jelas, 18 bulan penjara,maka Anies-Sandi harus dipenjarakan.

Idealnya kan begitu.

Sunday, January 21, 2018

Aksi Polisi Tolong Balita yang Kejang-kejang

Aksi Polisi Tolong Balita yang Kejang-kejang


Video seorang anggota polisi yang berusaha menyelamatkan nyawa anak balita yang mengalami kejang-kejang akibat panas tinggi viral di media sosial, Minggu (21/1/2018). Info Terkini

Aksi Polisi Tolong Balita yang Kejang-kejang

Video yang berdurasi 5 menit 37 detik ini memperlihatkan bagaimana seorang polisi dari Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, berusaha membawa anak balita tersebut dari dalam mobil patroli polisi ke Puskesmas terdekat.

Dalam video tersebut terlihat seorang nenek yang panik sambil menggendong anak kecil. Saat tiba di Puskesmas, anggota polisi tersebut segera keluar dari mobil dan langsung menggendong anak balita tersebut. Berita Terkini

Ia kemudian membawa masuk anak balita tersebut ke dalam salah satu ruangan dalam puskesmas yang terlihat lengang.

“Mana dokter, mana ini dokter,” terdengar suara orang berteriak ketika melihat Puskesmas tersebut sangat sepi dan tidak ada aktivitas.

Anak kecil tersebut kemudian dibaringkan di atas tempat tidur dengan kondisi badan yang masih kejang-kejang.

Tak lama kemudian, seorang dokter dan perawat menangani anak kecil tersebut, sementara nenek dari anak kecil tersebut terlihat menangis di luar ruangan dan dihibur anggota polisi tersebut.

Belakang diketahui, anggota polisi tersebut rupanya Kapolsek Wolio, Iptu Sukri Masse, dari kesatuan Polres Baubau, Sulawesi Tenggara.  Kumpulan Berita

Saat itu ia sedang patroli pengamanan Kapolda yang melaksanakan kegiatan Sepeda Sehat dan mengecek anggota polisi dalam persiapan pengamanan Pilkada serentak di Polres Buton.

“Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan seorang nenek dan kakek. Nenek tersebut sedang menggendong anak bayi, kemudian berteriak, ‘Pak polisi, pak polisi, tolong,, tolong,,’ kami langsung masukkan nenek ke dalam mobil patroli dan langsung kami membawanya ke puskesmas,” kata Kapolsek Wolio, Iptu Sukri Masse, Minggu (21/1/2018).

Anak itu kejang hingga mengeluarkan busa dari mulutnya. Si Nenek panik melihat kondisi anak itu. Setelah ditangani dokter Puskesmas, kondisi anak itu kini membaik.

Selanjutnya, karena fasilitas Puskesmas tidak memadai, anak itu dipindah ke RSUD Kota Baubau atas tanggungan Kapolsek Wolio.  Berita Terbaru

Orangtua anak kecil tersebut, Sulastri, tak mampu berkata-kata ketika anaknya berhasil ditolong oleh anggota polisi.

“Terima kasih banyak atas bantuannya kepada bapak polisi. Kami bersyukur sekali karena kami memang tidak ada kendaraan. Motor tidak ada, (kendaraan lain) tidak ada, jadi kami berterima kasih banyak,” ucap Sulastri.

Kejuaraan Dunia Berubah Jadi Perkelahian Massal

Kejuaraan Dunia Berubah Jadi Perkelahian Massal


Kejuaraan Dunia Berubah Jadi Perkelahian Massal

Pertarungan tinju kelas ringan super IBO antara Mohamed Mimoune dari Perancis dan Emiliano Dominguez Rodriguez dari Argentina akhirnya berubah jadi perkelahian massal yang melibatkan pendukung. Info Terkini

Dalam pertarungan  tersebut, Mimoune dinyatakan menang atas Rodriguez. Hasil ini ternyata menimbulkan  ketidakpuasan di kubu petinju Argentina dan berakhir dengan baku hantam antara kedua kubu. Berita Terkini

"Ada laporan telah terjadi perkelahian massal  sekitar pukul 23:55 di Marcel Cerdan  Hall," laporan dari markas kepolisian lokal.

"Perkelahian melibatkan sekitar 200 orang, beberapa menggunakan kursi. Perkelahian berlanjut di luar hall hingga pukul 1:25 dan berhenti setelah polisi turun tangan." Kumpulan Berita

Puluhan polisi diterjunkan untuk memulihkan keamanan. Hanya satu orang yang ditahan dan tidak ada lapotran cedera. Menurut polisi, kerusakan hanya terjadi pada bagian dinding gedung. Berita Terbaru

Saturday, January 20, 2018

Setop pelanggar busway, Bripda Dimas diseret 10 meter pakai mobil

Setop pelanggar busway, Bripda Dimas diseret 10 meter pakai mobil


Setop pelanggar busway, Bripda Dimas diseret 10 meter pakai mobil

Bripda Dimas Prianggoro diseret oleh mobil yang melanggar lalu lintas di Jalan Transjakarta, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Akibatnya Dimas mengalami patah tangan. Info Terkini

Kapolsek Matraman Kompol Suparidi mengatakan kejadian berawal saat Dimas yang sedang bertugas menghentikan mobil warna putih sejenis Opel Blazer karena melintas di jalur Transjakarta. Pengemudi kemudian diminta untuk menunjukkan surat-surat kendaraan. Berita Terkini

"Pelaku sempat mengeluarkan STNK namun tidak diberikan kepada korban melainkan dijatuhkan di dalam mobilnya," kata Suparidi dalam keterangannya, Sabtu (20/1). Kumpulan Berita

Selanjutnya, kata dia, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu menarik tangan Dimas dan menjalankan mobilnya hingga korban terseret 10 meter. "Tangan kiri korban patah sedangkan pengemudi kabur ke arah Jalan Pemuda Pulo Gadung," tuturnya. Berita Terbaru

Dimas selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Ada pun ciri-ciri pelaku usia sekitar 40 tahun, kepala botak dan tangan kanannya bertato.

Cerita Jokowi yang Menolak Anaknya Ingin Pakai Motor 'Chopperland'

Cerita Jokowi yang Menolak Anaknya Ingin Pakai Motor 'Chopperland'


Founder bengkel modifikasi sepeda motor Elders Garage, Heret Frasthio menceritakan ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menolak saat salah satu anaknya ingin memakai motor Chopperland tersebut. Info Terkini

Cerita Jokowi yang Menolak Anaknya Ingin Pakai Motor 'Chopperland'

Sambil tersenyum, Heret mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia yang akrab disapa Jokowi itu menolak permintaan salah satu anaknya karena ia menilai motor modifikasi karya bengkel Elders Garage dan Kickass Choller bagus. Berita Terkini

Hal itu diungkapkan Heret usai mengantarkan sendiri motor karyanya dan teman-temannya pecinta modifikasi mengantar sepeda motor berwarna emas itu langsung ke Istana Bogor.

"Masa', saya baru beli motor, anak saya sudah bilang mau pake. Ini motor bagus, saya nggak mau kasih. Saya mau pake," kata Heret menirukan kata-kata Jokowi di bengkel Elders Garage, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/1/2018).

Heret sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut soal siapa dari tiga anaknya yang ingin pinjam motor seharga Rp 140 juta tersebut. Kumpulan Berita

Chopperland merupakan sepeda motor hasil karya kolaborasi antara Kickass Choppers dan Elders Garage.

Konstruksi rangka motor Chopperland dirancang untuk mengusung mesin berkapasitas 250 cc - 500 cc.

Tujuh puluh persen bagian dari motor Chopperland adalah buatan tangan (hand made) yang dirancang khusus sesuai dengan keinginan pengendaranya.

Motor Chopperland juga telah terbukti kekuatan dan keakuratannya setelah melalui perjalanan pulang pergi Jakarta - Yogyakarta. Berita Terbaru

Motor Chopperland produk perdana yang dibeli oleh Presiden Jokowi telah ditampilkan pada ajang 26th Annual Yokohama Hot Rod Custom Show 2017.

Friday, January 19, 2018

Orangutan mati dibantai tembakan 17 peluru dan tebasan senjata tajam

Orangutan mati dibantai tembakan 17 peluru dan tebasan senjata tajam


Orangutan Kalimantan Tengah (Pongo Pygmaeus Rumbii) yang ditemukan mati tanpa kepala, Sungai Kalahien Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Selasa (15/1) lalu, diduga kuat akibat tembakan senapan angin. Selain itu, di badannya juga ditemukan sejumlah luka tebasan senjata tajam.

Orangutan mati dibantai tembakan 17 peluru dan tebasan senjata tajam

Autopsi dilakukan Kamis (18/1) kemarin oleh tim forensik Polda Kalimantan Tengah, dokter dari Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dan dari Centre for Orangutan Protection (COP) juga BKSDA Kalteng. Tujuannya untuk memastikan penyebab kematian Orangutan jantan dewasa itu. Info Terkini

"Proses autopsi kemarin dilakukan sekitar 2 jam. Ditemukan 3 luka di leher akibat benda tajam, sehingga leher putus atau kena tebasan," kata Manajer Perlindungan Habitat COP Ramadhani, dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (19/1).

Sederetan bukti lainnya hasil autopsi juga ditemukan 17 peluru senapan angin, patahnya 7 tulang rusuk, lambung pecah, jantung luka akibat peluru senapan angin hingga lebam di bagian dada kiri.

"Lebam ini akibat benda tumpul hingga tulang rusuk patah. Diperkirakan matinya orangutan ini, sudah 3 hari sebelumnya," ujar Ramadhani. Berita Terkini

Dijelaskan, orangutan itu dipastikan liar lantaran tidak ditemukan mikro chip, sebagaimana yang pernah masuk program rehabilitasi. "Kalau pencernaannya normal. Karena terdapat kulit dan daun-daunan yang belum tercerna sempurna," ungkap Ramadhani.

Di sekitar lokasi penemuan bangkai orangutan itu terdapat perkebunan sawit dan juga kegiatan tambang. Kuat dugaan, orangutan nahas itu terlibat konflik dengan manusia.

"Jadi, hasil autopsi itu membuktikan kejahatan manusia. Selain tembakan senapan angin, kemudian kepalanya ditebas," ucapnya. Kumpulan Berita

Polda Kalimantan Tengah dibantu bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih memburu pelaku pembantai orangutan malang itu.

"Ini momen KLHK dan BKSDA untuk menegakkan hukum. Belajar dari kasus di Kaltim (pembantaian orangutan 2011 di Desa Puan Cepak Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur), warga banyak jadi lebih sadar untuk perlindungan Orangutan. Sosialisasi perlindungan satwa percuma, lebih bagus penindakan dan penegakan hukum itu lebih bagus," ucapnya. Berita Terbaru

Diketahui, sempat dikira jasad manusia, bangkai satwa orangutan, ditemukan mengambang di sungai Kalahien Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kondisinya bangkai orangutan itu mengenaskan, tanpa kepala dan tangan nyaris putus. Tidak menunggu lama, bangkai itu pun dikuburkan bersama warga sekitar, setelah dilaporkan ke BKSDA Kalteng.

Ketua DPRD DKI sebut program rumah Jokowi lebih murah dari DP Rp 0

Ketua DPRD DKI sebut program rumah Jokowi lebih murah dari DP Rp 0


Ketua DPRD DKI sebut program rumah Jokowi lebih murah dari DP Rp 0

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan program rumah DP Rp 0 Anies Baswedan- Sandiaga Uno mirip dengan skema program satu juta rumah Presiden Joko Widodo. Bahkan dia mengomentari jika harga jual rumah murah Presiden Jokowi lebih terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari pada rumah DP Rp 0 Anies-Sandi. Info Terkini

Pras menjelaskan jika rumah DP Rp 0 ini lebih cocok untuk masyarakat Jakarta yang berpenghasilan menengah. Berita Terkini

Dia merincikan jika program satu juta rumah milik Presiden Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi dengan bunga sampai 5,5 persen per tahun dengan jangka waktu sampai 20 tahun. Kemudian, harga jual rumah Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Cicilan yang harus dilunasi oleh MBR hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan.

"Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank masyarakat dengan pendapatan Rp 3 per bulan masih bisa mencicil," jelas Pras saat dihubungi, Jumat (19/1). Kumpulan Berita

Jika rumah DP Rp 0 yang berbentuk rusunami yang ditawarkan Pemprov terlalu besar. Hunian untuk tipe 21 dibanderol Rp 185 juta dan Rp 320 juta untuk tipe 36. Berita Terbaru

"Kalau rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta. Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP Rp 0 itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetapi kelas menengah," katanya.

Thursday, January 18, 2018

Fredrich minta Kapolri diperiksa, Polri bilang 'senyumin aja'

Fredrich minta Kapolri diperiksa, Polri bilang 'senyumin aja'


Fredrich minta Kapolri diperiksa, Polri bilang 'senyumin aja'

Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal hanya bisa tersenyum saat ditanyakan soal pernyataan mantan Kuasa Hukum Setya Novanto yaitu Fredrich Yunadi. Usai diperiksa, Fredrich meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kapolri Jenderal Tito Karnavian, terkait dengan kasus yang menjeratnya. Info Terkini

"Itu statmentnya Fredrich, saya senyum-senyum aja. Begini, Kapolri itu pada kapasitas strategis mengurus organisasi, organisasi ini misinya apa, enggak ada lagi ngurusin teknis, enggak ada, itu Kapolri," kata Iqbal di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Fredrich tak sepatutnya dia sampaikan. Karena menurutnya, kasus kecelakaan yang dialami oleh Setnov sapaan akrabnya, itu hanya masalah teknis dan sekelas Kapolda pun tak akan mengurusi hal tersebut.

"Bagaimana Polri dapat lebih dipercaya, lebih profesional, lebih modern itu pak Kapolri, menentukan strategi organisasi Polri. Kalau misalnya hanya kecelakaan itu teknis, Kapolda aja enggak ngurusin itu. Dia melakukan proses managerial, masa suruh periksa pak Kapolri," ujarnya. Berita Terkini

Kalau pun memang adanya keterlibatan polisi dalam kecelakaan tersebut, semestinya yang harus diperiksa yang menangani kasus kecelakaan tersebut dan bukan Kapolri.

"Kalau pun ada terkait dengan kejadian itu, yang diperiksa yang menangani kecelakaan itu yang dateng ke TKP. Paling atas ada Kepala Unitnya, lucu juga. Statment itu kita ketawa-ketawa aja, lucu aja mendengar statment itu," tandasnya.

Sebelumnya, Advokat Fredrich Yunadi mempertanyakan soal langkah penyidik KPK yang menjerat dirinya sebagai tersangka atas kasus dugaan menghalangi penyidikan Setya Novanto. Dirinya merasa heran, mengapa para penyidik di KPK tak juga memeriksa Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam perkara yang menjeratnya. Kumpulan Berita

Menurutnya pemeriksaan itu sangatlah penting, karena dalam kasus tersebut polisi sudah menyatakan bahwa kecelakaan yang dialami oleh Setya Novanto, murni terjadi dan tidak adanya rekayasa.

"Ya (kecelakaan), itu memang asli, karena di polisi juga menyatakan ini adalah murni kecelakaan. Sekarang KPK menyangsikan. Kenapa KPK tidak memeriksa Kapolri? (Kalau kecelakaan) itu bohong," kata Fredrich, usai diperiksa KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Fredrich selaku penasihat hukum Novanto dan seorang dokter pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo telah ditetapkan sebagai tersangka, karena dianggap menghalangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Mereka diduga memanipulasi data medis Novanto, agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017. Fredrich juga diduga telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Keduanya dijerat dengan Pasal 21 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Berita Terbaru

Kasus kecelakaan Novanto di bilangan Jakarta Selatan, telah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, dan menetapkan satu orang tersangka, yakni seorang mantan jurnalis televisi nasional, Hilman Mattauch, yang saat peristiwa itu terjadi selaku sebagai sopir Setya Novanto.

Sandiaga: DP 0 Rupiah Hits Banget, Luar Biasa Ya

Sandiaga: DP 0 Rupiah Hits Banget, Luar Biasa Ya


Sandiaga: DP 0 Rupiah Hits Banget, Luar Biasa Ya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai, program rumah vertikal dengan down payment (DP) 0 rupiah yang diunggulkan dia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan program populer. Info Terkini

"( DP 0 rupiah) hits banget ya, gila ya, luar biasa ya," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/1/2018) malam.

Sandiaga menyampaikan, Kamis ini merupakan hari yang membahagiakan. Hari ini, program rumah dengan DP 0 rupiah untuk pertama kalinya diresmikan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pada waktu yang sama, program rumah DP 0 rupiah juga mendapat dukungan dari 21 pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta.

Perwakilan pengembang itu menandatangani pernyataan dukungan terhadap program tersebut langsung di hadapan Sandiaga.

"REI ke sini, 20 tanda tangan, it's good day, really good day, terus kami groundbreaking, terus mereka bisa lihat sendiri visualisasi daripada DP 0 rupiah ini," kata Sandiaga.

Meskipun groundbreaking tower pertama rumah dengan DP 0 rupiah telah diresmikan, Sandiaga menyebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta masih menyusun skema cicilan biaya tersebut. Berita Terkini

Sandiaga meminta semua pihak bersabar hingga ada keputusan resmi soal skema pembiayaannya.

"Kita enggak usah terlalu over spekulasi lah, kita tunggu nanti April, BLUD (badan layanan umum daerah), jadi sabar saja dulu. Yang penting sekarang bisa lihat visualisasi, biar Pak Agustino (Kepala Dinas Perumahan) sama tim selesaikan skemanya, terus nanti kami launching," ucapnya.

Groundbreaking pada hari ini merupakan tahap awal pembangunan rumah DP 0 rupiah dengan 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.

Unit hunian tipe 36 terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur yang menjadi satu dengan ruang keluarga. Harganya dipatok Rp 320 juta per unit. Kumpulan Berita

Sementara itu, unit hunian tipe 21 yang hanya terdiri dari satu kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu dibandrol Rp 185 juta per unit.

PD Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI) berperan sebagai penanggung jawab pembangunan rumah dengan DP 0 rupiah di Pondok Kelapa tersebut.

Adapun, beberapa pengembang yang mendukung rumah dengan DP 0 rupiah yaitu Adhi Persada Properti, Agung Podomoro Land, Alam Sutra Reality, Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, dan Eureka Group. Berita Terbaru

Selain itu, juga ada Gapura Prima Group, HK Realitindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, Metropolitan Land, MSH Group, PD Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT PP Properti, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group, dan Waskita Karya Realty.

Wednesday, January 17, 2018

Nelayan di NTB bentangkan spanduk 'Jokowi-Cak Imin 2019'

Nelayan di NTB bentangkan spanduk 'Jokowi-Cak Imin 2019'


Nelayan di NTB bentangkan spanduk 'Jokowi-Cak Imin 2019'

Ratusan nelayan yang tergabung dalam Barisan Nelayan NTB, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden-calon wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Dukungan tersebut dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Deklarasi Barisan Nelayan NTB untuk Jokowi-Cak Imin 2019'. Info Terkini

Koordinator Barisan Nelayan NTB, Suliyan, mengatakan bahwa deklarasi tersebut digelar lantaran para nelayan mengakui kontribusi dan atensi Cak Imin dalam membela kaum nelayan. Berita Terkini

"Cak Imin dipercaya oleh Presiden untuk mengurus Nelayan. Dan selama ini kami lihat Cak Imin sangat aktif melakukan pembelaan nelayan," ujar Suliyan, Koordinator Barisan Nelayan NTB dalam keterangannya, Rabu (17/1). Kumpulan Berita

Suliyan mengatakan, pembelaan Cak Imin terhadap nelayan, khususnya nelayan Lombok sangat beragam. Namun yang paling fenomenal adalah pembelaan Cak Imin terhadap nelayan lobster. Cak Imin disebut selalu mendukung dan mendampingi nelayan lobster Lombok hingga ke tingkat pusat.

"Itu salah satu bukti kenapa kami memberikan dukungan kepada Cak Imin sebagai cawapres dan pak Jokowi sebagai capres," katanya. Berita Terbaru

Tuesday, January 16, 2018

Fredrich Yunadi Ingin Laporkan Pimpinan dan Jubir KPK ke Polisi

Fredrich Yunadi Ingin Laporkan Pimpinan dan Jubir KPK ke Polisi


Fredrich Yunadi Ingin Laporkan Pimpinan dan Jubir KPK ke Polisi

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, akan melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah ke polisi.

Advokat yang kini mendekam di tahanan itu merasa keduanya telah membuat keterangan palsu mengenai dirinya. Info Terkini

Hal itu dikatakan Fredrich seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa (16/1/2018).

"Karena (Basaria dan Febri) memberikan keterangan palsu, katanya saya memberikan medical record palsu," kata Fredrich sebelum naik ke mobil tahanan. Berita Terkini

Menurut Fredrich, pimpinan dan Juru Bicara KPK telah memberikan keterangan palsu saat menyampaikan jumpa pers mengenai penetapan tersangka dirinya. Hal itu terkait tuduhan bahwa Fredrich merekayasa data medis kliennya, Setya Novanto.

Fredrich Yunadi Ingin Laporkan Pimpinan dan Jubir KPK ke Polisi

Saat pemeriksaan di gedung KPK, Fredrich meminta agar pimpinan dan juru bicara yang menyampaikan jumpa pers diperiksa juga oleh penyidik.

Namun, penyidik KPK mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan karena tuduhan Fredrich termasuk dalam pidana umum. Kumpulan Berita

"Penyidik bilang, itu kan ranahnya pidana umum. Kalau begitu, penyidik suruh saya lapor polisi. Pidana umum ranahnya polisi. Segera saya akan instruksikan bikin laporan polisi," kata Fredrich.

KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Fredrich dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

KPK menduga kedua tersangka bekerja sama memasukan Setya Novanto ke RS untuk dilakukan rawat inap dengan data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa.

Padahal, saat itu Novanto yang merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

Bimanesh merupakan dokter yang pernah merawat Novanto setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau. Sementara Fredrich saat itu sebagai kuasa hukum Novanto.

Keduanya diduga bekerja sama agar Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.  Berita Terbaru

Fredrich dan Bimanesh disangka melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Cara Anies-Sandi menata transportasi Jakarta dalam 100 hari kerja

Cara Anies-Sandi menata transportasi Jakarta dalam 100 hari kerja


Masalah transportasi di Jakarta menjadi salah satu fokus kerja yang digaungkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semasa kampanye di Pilgub DKI Jakarta. Termasuk urusan mengatasi kemacetan.

Cara Anies-Sandi menata transportasi Jakarta dalam 100 hari kerja

Keduanya mengaku sudah memikirkan cara mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta yang kian mengerikan. Salah satunya dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan massal yang layak. Info Terkini

"Harus nyaman, harga relatif murah, serta menjangkau area tempat tinggal dan tempat kerja," ujar Anies.

Kemudian mengintegrasikan seluruh angkutan massal di Jakarta, dalam bentuk satu tarif Rp 5.000. Kebijakan itu diramu dalam program OK Otrip

"Sehingga, warga Jakarta bisa ke mana saja dari mana saja dengan harga Rp 5.000," terang mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Meski mengutamakan angkutan massal, Anies menegaskan tetap pro pada angkutan umum. Salah satunya dengan mempertahankan angkutan kota alias angkot. Justru pengemudi angkot akan ditata.

"Tidak akan ada pemberhentian (angkot). Kami latih mereka, agar tertib berkendara dan berlalu lintas. Nanti ada penilaian dan evaluasinya," jelas Anies kala itu. Berita Terkini

Setelah dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu, Anies-Sandi coba mulai menata transportasi di Jakarta. Apalagi, di tanggal 16 Januari 2018 ini, masa kerja mereka sudah mencapai 100 hari. Namun beberapa cara yang dilakukannya menuai pro dan kontra.

Seperti menutup Jl Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, untuk dialihkan sebagai lapak dagang PKL. Kemudian mencabut larangan sepeda motor lintasi Jl MH Thamrin-Sudirman selepas dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Belakangan menghidupkan kembali angkutan tradisional, becak.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai sejumlah langkah yang diambil Anies-Sandi di awal pemerintahannya mengatasi masalah transportasi dan kemacetan di DKI masih gamang.

"Kelihatannya beliau belum begitu paham di DKI itu ada pola transportasi makro. Padahal dalam pola transportasi makro itu juga pro masyarakat kecil juga," kata Djoko, Senin (15/1).

Dia menilai, di salah satu kebijakan Anies coba membuat program yang pro rakyat kecil seperti memberi lapak dagang untuk PKL. Tapi hal tersebut justru melanggar aturan.

"Bukannya menjadi baik, justru membuat citra DKI dan kepemimpinannya memburuk. Padahal Jakarta itu ibu kota loh. Dilihat dunia," sambung dia. Kumpulan Berita

Sebenarnya, kata dia, upaya pemerintahan sebelumnya menata transportasi di Jakarta sudah cukup baik. "Tinggal dilanjutkan saja di era kepemimpinan selanjutnya karena pasti memang kebijakan itu belum selesai. Karena menata Jakarta itu berkelanjutan tak bisa dalam lima tahun saja," jelasnya.

Dia mengusulkan, alangkah lebih baik jika Anies dan Sandi membuat gebrakan lebih nyata dari pada sekadar membuat kebijakan yang malah bertentangan dengan aturan lainnya.

Seperti bekerja sama dengan PT KAI menata kawasan kumuh di sepanjang rel. Apalagi mengingat kini sudah ada kereta Bandara.

"Coba lihat rumah kumuh sepanjang rel Tanah Abang, Duri, Sudirman, kenapa itu gak ditata, bantu KAI. Itu kan udah parah, bahaya lagi," jelas dia.

Selain itu, dia mengusulkan agar DKI bekerja sama dengan daerah sekitar seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang dalam rangka ikut membantu mengurangi volume kendaraan di Jakarta. Semisal lewat dana hibah memberikan transportasi layanan umum untuk warga penyangga.

"Seperti bus di sejumlah titik atau perumahan yang bisa mengumpan warga ke stasiun, ke BRT atau nanti kalau sudah jadi ke MRT, LRT, jadi dia enggak perlu bawa kendaraan dari rumah," jelasnya.

"Bila perlu, sampai Jakarta saja bus pengumpan itu, jadi kan kendaraan mereka sudah diwakili satu bus," sambungnya. Berita Terbaru

Kemudian, membuat jalur sepeda yang tidak sejajar dengan jalan raya. Sehingga bisa berjalan efektif bagi pekerja yang ingin naik sepeda ke kantor tapi jalurnya diserobot ke pemotor.

"Seperti yang di Bogor, di mana di trotoar sekitar Istana Bogor dibuat jalur sepeda yang posisinya lebih tinggi dari badan jalan tapi tidak mengganggu pedestrian. Sehingga orang nyaman bersepeda," jelas Djoko.

Monday, January 15, 2018

4 Negara yang dikunjungi Habib Rizieq dalam pelarian

4 Negara yang dikunjungi Habib Rizieq dalam pelarian


Polisi telah menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam dua kasus. Di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan chat dengan wanita bernama Firza Husein dan di Polda Jawa Barat dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. Polisi telah memasukkan habib Rizieq ke daftar pencarian orang (DPO). Info Terkini

4 Negara yang dikunjungi Habib Rizieq dalam pelarian

Namun sebelum ditetapkan tersangka, Habib Rizieq berangkat umroh ke Arab Saudi di awal Bulan Mei 2017. Sejak saat itu, dia belum mau kembali ke Indonesia.

Lewat kuasa hukumnya Eggi Sudjana, Habib Rizieq menyatakan siap pulang ke Indonesia dengan syarat polisi tak menahan dirinya.

Habib juga mengaku pergi ke luar negeri bukan karena takut. Dia hanya khawatir pendukungnya akan bertindak karena kecewa atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Kita menjamin kehadiran Habib Rizieq, datang, asal pihak kepolisian juga menjamin kehadiran Habib tidak ditahan," kata Eggi tanggal 1 Juni 2017 lalu. Berita Terkini

Sebelumnya, Habib Rizieq juga sudah membantah soal chat dan kebenaran rekaman percakapan dirinya dengan Firza. Menurutnya, rekaman tersebut merupakan fitnah.

Berikut beberapa negara yang dikunjungi Habib Rizieq:

1. Arab Saudi

Habib Rizieq berada di Arab Saudi sejak bulan Mei 2017. Awalnya dia mengantongi visa umroh untuk 30 hari. Namun menurut Habib Rizieq, visa itu bisa diperpanjang karena dia dekat dengan keluarga kerajaan Saudi.

"Dia pernah bilang juga sama saya, 'saya gampang kok dapat tambahan visa,' karena dia kan aksesnya dekat sama Raja," kata Eggi Sudjana.

Di Arab Saudi, selain beribadah Habib Rizieq juga berkonsultasi dengan para kuasa hukumnya. Sejumlah politikus sempat menengok Habib Rizieq di Arab Saudi.

Di antaranya ada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sesepuh PAN Amien Rais, ketua majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufrie dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Lalu pada bulan Oktober lalu La Nyalla Mattalitti juga sempat bertemu Habib.

2. Malaysia

Habib Rizieq sempat pergi ke Malaysia bulan Mei 2017 lalu. Dia mengaku ingin menyelesaikan kuliah Doktoralnya di sana.

"HRS saat ini kandidat doktor pada Dakwah dan Manajemen Islam Universitas Sains Islam Malaysia. Disertasinya sudah 70 persen," ujar Kepala Program Dakwah dan Manajemen Islam USIM, Associate Proffesor Dr Kamaluddin Nurdin Marjuni di Kuala Lumpur.

Pria asal Indonesia alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tersebut saat ini menjadi promotor pertama Habib Rizieq sedangkan promotor kedua Dr. Ahmed Abdul Malik dari Nigeria.

Kamaluddin mengatakan HRS memulai S3 pada September 2012 di Universiti Sains Islam Malaysia di Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan.

Dia mengatakan HRS saat ini sedang berada di Malaysia beberapa hari secara intensif berjumpa dengan dua orang promotor untuk konsultasi desertasi. Kumpulan Berita

Namun Habib Rizeq tak lama berada di Malaysia. Dia kemudian kembali ke Arab Saudi.

3. Yaman

Habib Rizieq juga pernah pergi ke Yaman. Bahkan dia merayakan Idul Fitri 1438 Hijriah bersama keluarganya di Kota Tarim, Provinsi Hadramaut. Di kota seribu wali itu, Habib Rizieq mengaku ingin menemui guru-gurunya. Menantu Habib Rizieq juga ada yang tinggal di sana.

Kuasa hukum Habib, Kapitra Ampera menyebutkan tidak ada agenda khusus, selain bersilaturahmi selama berada di Yaman. Habib Rizieq hanya beberapa hari di Yaman, sebelum kembali lagi ke Arab Saudi.

"Dia bersilaturahmi. Tapi dia khusus bersilaturahmi ke gurunya, Habib Umar," kata Kapitra.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis mengatakan bahwa saat ini Habib Rizieq Shihab sedang berada di Yaman. Sobri mengungkapkan kondisi Rizieq sehat dan tenang.

"Sangat senang beliau di sana (Yaman), tidak ada permasalahan," kata Sobri di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

4. Turki

Habib Rizieq dan keluarganya diketahui tengah berlibur ke Turki. Kuasa hukum Habib Sugito Atmo Pawiro membenarkan hal itu. Berita Terbaru

"Wisata, melihat peninggalan zaman Utsmani," kata Sugito saat dikonfirmasi, Sabtu (13/1).

Di salah satu foto, Habib Rizieq dan keluarga terlihat berpose di tengah salju. Dalam foto itu, Habib Rizieq bersama istrinya dan tiga wanita diduga adalah anaknya.

"Ya itu kan hak mereka (wisata), masa iya kita larang sih," kata Argo Yuwono saat ditemui merdeka.com.

Argo menegaskan, polisi tak akan melakukan penjemputan paksa terhadap pentolan FPI itu. Polisi lebih memilih menunggu niat baik Rizieq untuk pulang. Waroeng Info

"Nggaklah (jemput paksa), kita tunggu saja dia pulang," ujar Argo.

Sunday, January 14, 2018

Fahri Hamzah kasih sepeda bagi yang bisa hitung kerugian negara dari kasus e-KTP

Fahri Hamzah kasih sepeda bagi yang bisa hitung kerugian negara dari kasus e-KTP


Fahri Hamzah kasih sepeda bagi yang bisa hitung kerugian negara dari kasus e-KTP

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat sayembara. Hadiahnya sepeda, motor dan helm bagi siapa saja yang bisa menghitung kerugian negara dari korupsi e-KTP. Fahri tak percaya dengan tuduhan KPK ada kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun. Oleh sebab itu, dia mengadakan sayembara ini.

Tuduhan awalnya adalah bancakan di DPR oleh anggota komisi 2 periode 2009-2014. Kata dia, ada tuduhan bagi-bagi uang Rp 2,3 T. Tapi sampai sekarang, belum ada 1 pun anggota komisi II yang jadi tersangka korupsi. Ada tersangka, di kasus menghalangi penyidikan yakni Miryam S Haryani dan Markus Nari. Info Terkini

"Sampai sekarang saya masih bikin sayembara akan memberikan sepeda, motor dan helm bagi mereka yang bisa memberikan kepada saya perhitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang khususnya BPK dan BPKP. Silakan masih saya tunggu," kata Fahri dalam akun Twitternya, Sabtu (13/1).

Fahri Hamzah kasih sepeda bagi yang bisa hitung kerugian negara dari kasus e-KTP

Fahri melanjutkan, kasus ini terjadi yang paling besar adalah dugaan bagi-bagi uang sebanyak 2,3 T akhir tahun 2010 saat APBN 2011 disusun. Lalu angka itu dikonversi sebagai total kerugian negara yang sampai sekarang tak ada perhitungannya.

Dan yang hebat, lanjut politisi PKS ini, salah satu orang yang mengaku aktor kunci skandal e-KTP yaitu Nazaruddin tidak didakwa sama sekali bahkan menjadi Justice Collaborator dan bebas sebentar lagi. Jadi ada yang mengaku jadi aktor dan mengaku terima uang malah bebas. Berita Terkini

"Irman dan Sugiharto, kuasa pengguna anggaran yang telah divonis sesungguhnya lebih banyak dalam kasus tender. Ini urusan bisnis persaingan para supplier. Tidak terkait pengadaan. Dan tidak melibatkan kerugian negara," kata Fahri lagi.

Tapi sayangnya, kata dia, isunya sudah bercampur ke sana ke mari. Substansinya tidak ketemu. Setya Novanto sebagai ketua Fraksi Golkar dan bukan anggota Komisi II DPR, menjadi anggota DPR pertama yang menjadi tersangka kasus ini.

"Saya belum tahu bagaimana sebuah korupsi dengan kerugian triliunan hanya ditangani sendiri oleh anggota DPR, padahal keputusan ada di Komisi II dan lobi anggaran memang merupakan tugas anggota DPR hari-hari. Kenapa ia menjadi korupsi?" lanjut Fahri.

Kalau ini hanya soal bagi-bagi uang, dugaan Fahri, berarti uang yang dibagi bukan uang negara. Sebab pembagian dilakukan sebelum APBN cair. Nah kenapa yang sudah mengembalikan tidak diumumkan dan dihukum terlebih dahulu. Kumpulan Berita

"Semoga SN mau membuka nama-nama di belakang Nazaruddin. Orang-orang yang oleh KPK telah diajak berdamai terlebih dahulu. Partai penguasa dan mereka yang punya kendali mayoritas atas jalannya sebuah proyek raksasa," tutur Fahri.

Fahri Hamzah kasih sepeda bagi yang bisa hitung kerugian negara dari kasus e-KTP

Tapi apapun keterangan Setya Novanto, lanjut dia lagi, ini telah menjadi sandiwara pengalihan dari substansi. Skandal e-KTP adalah tipuan yang keluar dari kepentingan membangun negeri. Tidak ada kerugian negara, tapi ribut satu negara. Hanya untuk target antara.

Lambat laun skandal akan terbongkar. Dia mengatakan, sepandai-pandai menutup busuk akan terungkap juga. Pejabat yang tersandera ini akan ketahuan belangnya seperti yang telah pergi membawa cap berbagai-bagai, pembunuh, kesaksian palsu, pemalsu, dan banyak lagi. Berdoalah untuk kesejatian. Berita Terbaru

"Pimpinan KPK sekarang adalah yang paling tersandera dan terlibat negosiasi kasus terbesar sepanjang sejarah kepemimpinan lembaga ini. Akan terkuak kelak. Semoga Allah SWT memberi kita umur untuk membuka dan mengadilinya di depan publik. Kepalsuan akan terbakar sirna," jelas dia.

"Penutupan kasus pimpinan KPK yang terlibat skandal e-KTP adalah salah satu kejahatan yang akan membuka mata publik. Mereka menyelenggarakan hukum bukan untuk menyelenggarakan keadilan dan kepastian tetapi untuk saling sandera karena semua mereka punya kasus," tutup dia.