Sunday, December 31, 2017

2 Januari 2018 Bukan Cuti Bersama, Anies-Sandi Akan Lakukan Ini..

2 Januari 2018 Bukan Cuti Bersama, Anies-Sandi Akan Lakukan Ini..


Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, telah memiliki jadwal khusus pada hari pertama masuk kerja pada 2018 mendatang. Info Terkini

2 Januari 2018 Bukan Cuti Bersama, Anies-Sandi Akan Lakukan Ini..

Mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan pemerintahan Joko Widodo ini akan, menyatakan dirinya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim).

Ia pun meminta para PNS di lingkup Pemprov DKI Jakarta agar patuh mengikuti aturan, 2 Januari bukan hari cuti bersama. Berita Terkini

"Semua aturan (PNS tak cuti 2 Januari) akan kita tegakkan. Saya malah rapim tanggal 2. Rapim kita tanggal 2 pagi," ujar Anies (28/12/2017) lalu.

Sedangkan, wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno berjanji akan melakukan pengecekan terhadap PNS.

Ia pun mengimbau PNS wajib masuk pada tanggal 2 Januari itu.

"Tegas kita. Mereka (PNS) harus ada di sini (kantor) tanggal 2 (nanti). Saya akan datang, saya cek, saya dateng nanti ke tempat mereka (sidak)," ucap Sandi di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Monas, Jumat (29/12/2017). Kumpulan Berita

Sandi beralasan PNS harus masuk di hari itu, mengingat sepanjang 2017 Pegawai Negeri Sipil telah diberikan cuti.

"Kita (Pegawai Negeri Sipil) sudah kebanyakan cuti (2017)," ucap Sandi. Berita Terbaru

Ia mengaku belum mengetahui sanksi seperti apa yang tepat diberikan jika PNS lingkup Pemprov DKI, namun ia tegaskan sanksi bagi PNS bolos akan sesuai ketentuan.

Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya

Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya


Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya

Kasus korupsi e-KTP paling menyedot perhatian publik sepanjang tahun 2017. Proyek dijadikan bancakan. Uang rakyat dirampok tanpa ampun. Negara ditenggarai merugi sampai Rp 2,3 triliun.

Sederet nama pejabat di negeri ini terseret. Salah satunya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Setnov kini menjadi pesakitan. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Info Terkini

Deisti Astriani Tagor, istri Setnov ikut diperiksa KPK. Begitu juga dua anak Setnov, Reza Herwindo dan Dwina Michaella. Ketiganya diperiksa untuk tersangka Dirut PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

Perjalanan kasus ini bak drama. Beberapa kali politikus Golkar itu menolak dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada saja alasannya. Dia juga sempat terbaring di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Kurang lebih dua minggu. Sakitnya komplikasi.

Saat dijadikan tersangka Setnov mengajukan gugatan praperadilan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan permohonan Setnov. Tepat 29 September, status tersangkanya gugur.

Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya

KPK yakin bekas bendahara umum Golkar ini bersalah. Pada 31 Oktober, Lembaga Anti-Rasuah menerbitkan surat perintah penyidikan. Setnov pun kembali menjadi tersangka.

Bolak-balik dipanggil Setnov selalu menghindar. Puncaknya, penyidik mencari Setnov ke rumahnya di Jalan Wijaya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 15 November. Lagi-lagi batang hidungnya tak terlihat. Kuasa hukum dan keluarga kompak. Mengaku tidak tahu. Berita Terkini

Setnov masuk daftar pencarian orang (DPO). Sehari kemudian kabar mengejutkan muncul. Setnov kecelakaan di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Toyota Fortuner B 1732 ZLO ditumpanginya menabrak tiang lampu penerang jalan. Mobil dikemudikan jurnalis Metro TV Hilman Mattauch.

Rumah Sakit Medika Permata Hijau, jadi tempat persinggahan Setnov. Pengacara Setnov, Frederich Yunadi mengatakan luka dialami kliennya cukup parah. Kepalanya benjol besar. Katanya, "segede bakpao."

Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya

Selang sehari perawatan Setnov dipindah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pihak Medika mengaku alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) rusak. Setnov hanya dua hari di RSCM.

Keluar rumah sakit Setnov langsung diperiksa hingga Senin (20/11) dinihari. Setelah itu dibawa ke rumah tahanan negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK. Setnov akhirnya resmi ditahan.

Dari dalam tahanan Setnov masih melakukan perlawanan. Dia mengajukan Praperadilan untuk kedua kalinya. Kali ini hasilnya berbeda. Praperadilan Setnov gugur karena pokok perkara (kasus e-KTP) mulai disidangkan pada 13 Desember.

Drama lagi-lagi muncul. Sekarang di sidang perdana. Setnov terlihat lesu. Jalannya pun harus digandeng. Hakim harus berkali-kali bertanya. Baru Setnov bisa menjawab. Kesehatan kembali menjadi alasan.

Sidang sempat diskors. Hakim memerintahkan agar kesehatan Setnov diperiksa ulang. Jaksa bersikukuh Setnov sehat. Tiga dokter dari KPK, RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dihadirkan. Dakwaan akhirnya dibacakan. Kumpulan Berita

Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya

Jaksa mendakwa Setnov memperkaya diri sendiri sebesar USD 7.300.000 dan orang lain. Setnov juga disebut menerima hadiah lain. Jam tangan mewah diberikan Andi Narogong yang patungan dengan Johannes Marliem. Setelah kasus e-KTP mencuat Setnov mengembalikan jam seharga Rp 1,3 miliar itu.

Sudah ada tiga terdakwa yang divonis. Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto divonis 5 tahun serta denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Berita Terbaru

Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong menyusul. Dia dihukum pidana penjara selama 8 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Ketentuannya, apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 6 bulan.

Korupsi e-KTP Setya Novanto dan sederet dramanya

Majelis hakim juga menjatuhkan vonis tambahan pidana uang pengganti sebesar USD 2.500.000 dan Rp 1.186.000.000 miliar. Diperhitungkan pengembalian uang USD 350.000. Andi diwajibkan membayar uang pengganti selambat lambatnya 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Menarik dinanti hukuman akan dijatuhkan ke Setnov. Apakah lebih ringan, atau lebih berat dari terdakwa sebelumnya?

Saturday, December 30, 2017

Konsep Penataan PKL Dikritik, Sandiaga Tantang Balik

Konsep Penataan PKL Dikritik, Sandiaga Tantang Balik


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang untuk menjadi lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL). Alhasil kendaraan yang melintas melalui jalan tersebut harus memutar, sepanjang pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Info Terkini

Konsep Penataan PKL Dikritik, Sandiaga Tantang Balik

Sontak kebijakan tersebut membuat sejumlah pihak geram. Mulai dari warga, DPRD DKI Jakarta hingga kepolisian menolak cara penataan ala Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Mereka meminta agar Jalan Jatibaru dikembalikan kepada fungsinya, dan trotoar kembali menjadi hak pejalan kaki.

Penolakan datang dari Koalisi Pejalan Kaki. Mereka meminta Anies-Sandi untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki, bukan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pasalnya mereka kecewa karena trotoar dipenuhi PKL dan menghalangi pejalan kaki.

"Hari ini kita pengin tahu apakah trotoar sudah ditata. Ternyata yang kita jumpai di lapangan mengecewakan. Ternyata yang kelihatan kosmetiknya di stasiun. Di seberang, trotoarnya kok amburadul," kata pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Antoni, Jumat (29/12). Berita Terkini

Selain itu, ada juga petisi melalui situs change.org yang digalang oleh akun Iwan M dari Jakarta Timur. Dan sampai saat ini tandatangan yang sudah terkumpul mencapai 37.009 orang. Mereka meminta agar fungsi jalan dan trotar dikembalikan seperti peruntukannya.

Konsep Penataan PKL Dikritik, Sandiaga Tantang Balik

Namun, kritikan tersebut ditanggapi dengan santai oleh Sandiaga. Selain memaparkan keberhasilan model penataan tersebut, Sandiaga juga menantang mereka yang menolak kosep penutupan Jalan Jatibaru untuk memberikan solusi.

Sandiaga mengatakan, konsep yang mereka terapkan telah berhasil membuka 3.200 lapangan pekerjaan. Untuk itu, dia meminta mereka memberikan solusi konkret tidak hanya membuat petisi di situs change.org. Kumpulan Berita

"33 ribu ini saya kasih tugas khusus mereka dari pada tidak setuju tapi kasih solusi apa gitu dan saya akan pastikan mudah-mudahan solusi ini bisa dipertimbangkan sebagai solusi sementara sebelum dirubuhkan," katanya di Cempaka Putih, Jumat (29/12).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, pihaknya akan menampung usulan terbaik yang bisa diterapkan untuk meramaikan Blok G. Harapannya ini menjadi kolaborasi yang baik untuk menarik pembeli dan penjual ke Blok G.

"10 usulan terbaik di antara mereka untuk bagaimana meramaikan Blok G sehingga ada beberapa temen PKL yang belum tertampung nanti bisa diarahkan ke Blok G. 33 ribu ini punya partisipasi gitu apa saja usulannya dan kalau misalnya meramaikan Blok G memasukan kembali apa yang bisa digunakan untuk crowd fuller di sana," jelas Sandiaga.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang Gubernur DKIAnies Baswedan terbilang terburu-buru dan tidak matang. Anies sudah menghilangkan fungsi jalan yang seharusnya untuk lalu lalang kendaraan kini untuk PKL berjualan. Berita Terbaru

Gembong mengungkapkan konsep Anies di Tanah Abang tersebut akan menimbulkan rasa iri dari PKL di tempat-tempat lain. Menurutnya, PKL di tempat lain bakal meminta agar diperbolehkan berjualan di badan jalan.

"Itu akan menjadi bom waktu yang akan berimbas ke daerah lain menuntut hal yang sama seperti yang di Tanah Abang. Kalau itu terjadi kayak apa PKL di Jakarta? Itu kembali ke zaman dulu ketika pedagang, PKL semeraut ada di mana-mana," katanya.

Friday, December 29, 2017

Pembunuh satu keluarga di Medan dituntut mati

Pembunuh satu keluarga di Medan dituntut mati


Pembunuh satu keluarga di Medan dituntut mati

Andi Lala alias Andi Matalata (34) dituntut dengan hukuman mati. Tuntutan terhadap terdakwa utama pembunuhan sadis di Medan dan Deli Serdang ini disampaikan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (29/12) siang. Info Terkini

"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Andi Lala melakukan pembunuhan yang dilakukan secara berrencana. Meminta agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana mati," ujar JPU Kadlan Sinaga di hadapan majelis hakim yang diketuai Dominggus Silaban.

Satu tuntutan pidana mati itu disampaikan jaksa terhadap Andi Lala untuk dua perkara pembunuhan berencana. Pertama, pembunuhan selingkuhan istrinya, Suherwan alias Iwan Kakek, di Lubuk Pakam Deli Serdang. Kedua, pembunuhan sekeluarga di kawasan Mabar, Medan.

Selain Andi Lala, JPU Kadlan Sinaga juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Mabar. Keduanya yakni Andi Syahputra yang dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan Roni Anggara yang dituntut penjara seumur hidup.

Dalam perkara pembunuhan ini, ketiga terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berita Terkini

Setelah mendengar nota tuntutan JPU, majelis hakim menunda persidangan. Sidang dijadwalkan kembali dilanjutkan pada 10 Januari 2018 dengan agenda pembelaan para terdakwa.

Seusai persidangan, Kadlan Sinaga mengatakan, tuntutan terhadap ketiga terdakwa sesuai dengan peran masing-masing. "Andi Lala kan otak pelakunya. Yang dua lagi mengikuti Andi Lala," sebutnya Kadlan.

Sebelumnya dalam dakwaan dinyatakan bahwa Andi Lala telah melakukan pembunuhan terhadap Suherwan alias Iwan Kakek yang merupakan selingkuhan istrinya. Pembunuhan berlatar dendam dan sakit hati ini terjadi di rumahnya di Jalan Pembangunan II Desa Sekip, Lubuk Pakam, Deli Serdang, pada 12 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 WIB. Saat melakukan pembunuhan itu, dia dibantu istrinya, Reni Safitri (berkas terpisah) dan temannya Irfan alias Efan (berkas terpisah).

Andi Lala menghabisi Suherwan dengan alu yang sudah dia siapkan. Jasad Suherman dan sepeda motornya kemudian dibuang ke simpang Jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam, Deli Serdang.

Sementara pembunuhan satu keluarga di Jalan Mangaan, Mabar, Medan, terjadi pada Minggu 9 April 2017. Pada peristiwa itu, 5 orang tewas dan balita 4 tahun terluka parah. Kumpulan Berita

Korban tewas yaitu pasangan suami istri, Rianto (40) dan Sri Ariyani (40), kedua anak mereka, Syifa Fadilah Naya (13) dan Gilang Laksono (8), serta ibu dari Sri Ariani, Sumarni (60). Putri bungsu pasangan Rianto dan Sri Ariani, K (4), ditemukan dalam keadaan kritis.

Dalam dakwaan disebutkan Andi Lala dendam karena Rianto tidak kunjung memberikan sabu-sabu, meskipun dia sudah memberikan uang Rp 5 juta untuk membeli narkotika itu pada Maret 2017.

Sabtu 8 April 2017, Andi Lala bersama keponakannya Roni Anggara dan temannya Andi Syahputra mendatangi kediaman Rianto di Jalan Mangaan, Mabar, Medan. Dia kemudian mengajak Rianto bergantian mengisap sabu-sabu. Berita Terbaru

Saat giliran Rianto mengisap sabu-sabu, Andi Lala menghantamkan besi, sepanjang 60 Cm dengan berat 11 Kg, ke kepala korban dengan sekuat tenaga. Mendengar suara ribut-ribut, Andi Syahputra dan Roni Anggara, yang awalnya berada di luar, masuk ke dalam rumah.

Andi Syahputra kemudian diperintahkan melihat situasi di luar rumah. Sementara Roni ikut menghabisi korban lainnya.

Thursday, December 28, 2017

Djarot Temui Ahok, Ini Saran Ahok Untuk Djarot Tentang Cagub Sumut

Djarot Temui Ahok, Ini Saran Ahok Untuk Djarot Tentang Cagub Sumut


Djarot Saiful Hidayat digadang akan dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Info Terkini

Djarot Temui Ahok, Ini Saran Ahok Untuk Djarot Tentang Cagub Sumut

Saat ini ia berkunjung ke  Kota Pematangsiantar dalam rangka rekreasi, silaturahmi dan konsolidasi bersama kader PDI-Perjuangan, Selasa (26/12/2017).

Menegendarai Alphard Hitam, Djarot menggelar pertemuan kader di Siantar Hotel. Ratusan kader pun menyambut antusias sembari meneriakkan Djarot Gubernur Sumut. Berita Terkini

Kepada kader, Djarot menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya.

"Ke Pak Japorman (Ketua DPD Sumut PDI-Perjuangan), saya bilang datang ke Sumatera Utara dalam rangka mau liburan, silaturahim, dan karena saya pengurus partai pasti harus ada konsolidasi," katanya.

"Sebelum saya ke sini, saya ketemu dengan Ibu Mega, dan Ibu Mega menyampaikan salam kepada seluruh kader dan selamat Natal bagi yang merayakan," ujarnya.

Kemudian ia menceritakan soal keberangkatannya ke Sumut. Selain bertemu Megawati, Djarot mengaku telah berjumpa dengan Ahok, yang kemudian berdialog soal kans Djarot yang disebut masuk radar Cagub di dua provinsi.

"Hari Sabtu, saya mengunjungi saya punya sahabat Pak Ahok di Mako. Rupanya, Pak Ahok memahami kalau saya masuk dalam radar untuk Sumut (Cagub Sumut), dan beliau juga tahu saya termasuk juga radar untuk Kalimantan Timur," katanya. Kumpulan Berita

"Pak Ahok sampaikan, Mas kalau memang harus memilih berjuang betul untuk menerapkan apa yang sudah dibangun dan diletakkan Pak Jokowi ketika membangun Jakarta, yang diteruskan Ahok dan ditutup oleh saya, untuk menerapkan pola memerintah provinsi yang transparan, bersih, melayani yang benar-benar melibatkan warga, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, beliau sarankan sangat strategis dan baik apabila membangun Sumatera Utara," jelasnya yang disambut riuh tepuk tangan kader

"Terkait itu, Saya sudah juga berbicaara dengan Ibu Mega, tapi saya belum memberi jawaban. Karena keputusan itu melalui rapat Pleno. Makanya saya kemari (Sumut) rangka rekreasi untuk melihat sinyalnya kuat apa tidak." Berita Terbaru

"Kalau radar yang posisinya berada di atas ada, jadi kita harus pastikan signal yang berada di bawah kuat apa tidak, betul kuat. Kalau sinyalnya kuat berarti radarnya benar, ini tidak bohong," tegasnya.

Anggota DPRD Paling Tak Patuh Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Anggota DPRD Paling Tak Patuh Laporkan Harta Kekayaan ke KPK


Anggota DPRD Paling Tak Patuh Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Kepatuhan anggota legislatif dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) masih rendah, hal itu diungkapkan dari Catatan Akhir Tahun KPK sepanjang 2017. Info Terkini

"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu
sekitar 28%," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Legislatif hanya sekitar 14.144 yang melakukan wajib lapor LHKPN. Apabila diteliti lebih jauh, kebanyakan legislatif yang tidak melapor adalah anggota DPRD. Tercatat ada 9.732 dari total 13.457 atau sekitar 72,32 persen belum melaporkan harta mereka. Berita Terkini

Di peringkat kedua adalah DPD yakni 13 dari 131 atau 9,92 persen. Terakhir adalah DPR, yakni 20 orang dari 552 anggota DPR sebesar 3,62 persen.

Dalam catatan KPK, yudikatif berada di peringkat pertama yang telah patuh melaporkan harta kekayaannya. Sekitar 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor telah melaporkan harta kekayaan mereka selama 2017. Di peringkat kedua diikuti BUMN/BUMD sekitar 82,49 persen dari 29.250 wajib lapor. Ketiga adalah eksekutif yakni 78,69 persen dari total 252.446 wajib lapor. Kumpulan Berita

KPK terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-LHKPN). Pembuatan LHKPN secara daring dilakukan agar para penyelenggara negara bisa mengisi harta kekayaan dari rumah. Mereka pun tidak perlu melapor ke kantor KPK karena bisa diisi secara online.

Basaria menerangkan, aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/. Aplikasi pun dilakukan efektif mulai tahun depan.

"Efektif mulai 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya," kata Basaria. Berita Terbaru

Selain itu, 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Hal itu cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-LHKPN.

Wednesday, December 27, 2017

Anies: TGUPP Itu Diperlukan dan Sah Adanya

Anies: TGUPP Itu Diperlukan dan Sah Adanya


Anies: TGUPP Itu Diperlukan dan Sah Adanya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP). Lagipula, Anies menyebut TGUPP adalah institusi yang sah. Info Terkini

"Prinsipnya adalah bahwa TGUPP itu diperlukan, itu sah adanya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017).

Anies mengatakan, TGUPP disahkan melalui keputusan gubernur. Dia menyampaikan, semua yang disahkan melalui keputusan gubernur harus didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Berita Terkini

"Apa pun yang dibentuk dengan surat keputusan gubernur itu bagian dari hal yang harus dianggarkan oleh APBD," kata dia.

Anies mengapresiasi keputusan Kemendagri yang akhirnya tidak mengevaluasi jumlah anggota dan besaran anggaran TGUPP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam APBD DKI 2018. Kemendagri hanya mengevaluasi agar pos anggaran TGUPP dipindahkan dari Biro Administrasi DKI Jakarta ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi pada Kementerian Dalam Negeri yang memahami dan menerima argumen dari Pemprov DKI bahwa TGUPP adalah sebuah institusi yang didanai dengan APBD," ucap Anies. Kumpulan Berita

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, TGUPP merupakan hak Anies. Kemendagri tidak bisa memotong jumlah anggotanya.

"Mau angkat TGUPP, mau (jumlah anggotanya) 1, 100, 1.000, silakan. Bahwa Kemendagri tidak punya kewenangan memotong jumlah, hanya prosedur penganggarannya ditemukan," ujar Tjahjo.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, anggaran TGUPP dalam APBD DKI 2018 tetap Rp 28 miliar dengan 73 anggota. Melalui evaluasi Kemendagri, jumlah anggaran dan anggotanya tidak berubah. Berita Terbaru

"Jadi terkait TGUPP yang secara nominal disetujui anggarannya dan jumlahnya. Tetapi, pos anggarannya dipindahkan dari Biro Administrasi ke Bappeda," kata Saefullah membacakan hasil evaluasi kemendagri dalam rapat banggar DPRD DKI Jakarta.

Tuesday, December 26, 2017

Ahok Sosok Yang Tetap Penting Bagi Sandi

Ahok Sosok Yang Tetap Penting Bagi Sandi


Ahok Sosok Yang Tetap Penting Bagi Sandi

Ada yang unik dan janggal dengan pernyataan Sandi kali ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan ucapan selamat Hari Natal secara khusus untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mendoakan, semoga damai natal membawa keberkahan dan rezeki untuk Ahok dan keluarga. Info Terkini

"Selamat Natal buat Pak Basuki, semoga damai Natal ini membawa tentunya keberkahan dan limpahan rezeki," ucap Sandi, di Kawasan Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/12/2017).

Apa yang dicari oleh Sandi dengan mengucapkan Natal dan mempublikasikannya ke publik? Apa tujuan Sandi mempublikasikannya ? Kalau memang niat baik hendak mengucapkan Natal, rasanya nggak perlu harus diumbar ke publik biar terbaca oleh orang banyak. Berita Terkini

Mengucapkan selamat Natal buat Pak Basuki ke depan publik sepertinya hanya untuk menarik simpati Ahok dan pendukungnya kepada Sandi. Langkah ini kurang populer, hal ini dikarenakan banyak orang semakin memojokkan sikap Sandi.

Saat ditanya apakah ia berniat untuk mengunjungi Ahok, Sandi mengaku masih menunggu izin dari keluarga Ahok. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga Ahok untuk menyampaikan niatnya tersebut.

Sandi selalu menyatakan bahwa dirinya tengah menunggu izin dari keluarga Ahok untuk menjenguk Ahok di Mako Brimob dan memberikan ucapan selamat Natal kepada Ahok. Benarkah Sandi berniat mengunjungi Ahok di Mako Brimob hingga harus menggunakan media untuk menyampaikannya ?

Sebelumnya, adik Ahok, Basuri Tjahaja Purnama alias Yuyu, mempersilakan Sandi menjenguk kakaknya. "Saya belum tahu cerita (Sandiaga) mau jenguk. Kalau mau jenguk, menurut saya, kalau mau jenguk ya asal sesuai dengan aturan (prosedur) nggak ada masalah," kata Yuyu.

Pernyataan Yuyu alias Basuri Tjahaja Purnama yang belum mengetahui perihal Sandi yang akan menjenguk Ahok di Mako Brimob seakan menegaskan bahwa sebenarnya Sandi diduga belum meminta izin kepada keluarga Ahok perihal hendak menjenguk Ahok di penjara.

Sebenarnya secara umum saja tanpa harus meminta izin kepada keluarga Ahok, Sandi dengan segala yang melekat pada dirinya (Wagub DKI Jakarta) bisa secara langsung menemui Ahok di penjara Mako Brimob.

Sandi mengaku akan segera menjenguk Ahok. Apalagi, menurutnya, saat ini masih dalam suasana Natal. Kumpulan Berita

"Segeralah, secepatnya, mumpung masih suasana Natal, suasana tahun baru," ujar Sandi.

Keluarga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno jika ingin menjenguk Ahok di Mako Brimob. Sandi pun mengaku segera mengatur waktu.

"Alhamdulillah kalau gitu (dapat lampu hijau dari keluarga Ahok). Nanti saya (atur) kapan waktunya," ujar Sandi di Glodok, Jakarta Barat, Selasa (26/12/2017).

Sandi bisa saja mengklaim telah mendapatkan izin dari keluarga perihal kunjungannya ke Mako Brimob, permasalahannya adalah apakah Ahok bersedia bertemu dengan Sandi ?

Tanpa harus meminta izin kepada keluarga Ahok, Sandi sebenarnya bisa langsung bertemu dengan Ahok di penjara Mako Brimob. Hal ini dikarenakan Sandi merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ahok merupakan warga kota Jakarta.

Ahok pasti akan menghadap kepada Sandi, ketika Sandi datang ke Mako Brimob. Ahok dipastikan tidak ada dendam apapun terkait kekalahannya di Pilkada DKI Jakarta. Jadi perasaan Move On bukannya kepada Ahok tetapi lebih mengarah kepada lawan-lawan politiknya. Berita Terbaru

Bahkan di Natal tahun ini Ahok masih menyempatkan untuk mengucapkan Natal dari balik jeruji. Selamat Natal 2017 untuk yang merayakannya. Semoga Allah sumber pengharapan, memenuhi kita semua dengan kesehatan yang baik, sukacita, dan selalu ada damai sejahteraNya yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.

"People ought to be selflessly loving because it is who we are. (Setiap orang harus saling mengasihi tanpa pamrih, karena itulah kita).

Humans are made in the image of a selfless God: Loving other is what makes us truly human. (Manusia diciptakan Tuhan tanpa pamrih: Mengasihi orang lain membuat kita menjadi manusia sejati)."

Bila memang hendak bertemu Ahok, seharusnya jauh sebelum Natal pun baik Sandi ataupun Anies bisa melakukan kunjungan ke Mako Brimob. Sebagai seorang negarawan itu yang seharusnya dilakukan.

Lihatlah bagaimana Ahok secara jantan dan negarawan langsung mengakui pasangan Anies – Sandi sebagai pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta. Tiada basa basi. Seorang Ahok langsung mengucapkan selamat kepada pasangan Anies – Sandi. Waroeng Info

Lihatlah…apa yang dilakukan Sandi ? Hendak mengucapkan Natal pada Ahok saja harus mengumbarnya ke media. Terasa beda memang.

Semrawut Kotanya, Ribut Warganya

Semrawut Kotanya, Ribut Warganya


Teman saya punya Toko di Tanah Abang. Satu kios dia beli hampir Rp, 1 miliar rupiah. Apakah itu didapatnya dengan mudah ? Tidak! Info Terkini

Semrawut Kotanya, Ribut Warganya

Awalnya karena dia tidak punya pendidikan tinggi, hanya tamatan SMU, keluarganya juga miskin, dia memulai hidupnya sebagai tukang jahit konveksi. Dia dapat bayaran satu kodi hanya Rp 15.000 atau satu potong di bayar hanya Rp. 500. itu tahun 1990. Profesi itu ditekuninya dengan sabar. Setiap dapat upah bulanan dia *tabung* sebagian dan karena itu dia harus hidup sangat prihatin. Rumah ngontrak hanya satu kamar. Setelah dua tahun, dia dapat membeli mesin jahit dua unit. Dari mesin jahit itu dia memperkerjakan satu orang untuk membantunya. Kalau tadi dia sebagai buruh tapi sekarang dia sebagai penjual jasa. Dia menerima jasa jahitan dari pengusaha konveksi. Sampai lima tahun dia sudah punya mesin jahit 40 unit.

Kalau tadi dia hanya menjual jasa, maka selanjutnya dia menjadi pengusaha konveksi dengan menjual pakaian kodian ke toko yang ada di tanah Abang. Bahan tekstil dia dapat dari grosir di Tanah Abang dengan cara membayar mundur selama 3 bulan. Untuk sampai dapat *kepercayaan* seperti itu tidak mudah. Butuh waktu lama sampai dia percaya. Dari semua proses itu, obsesinya adalah dia ingin punya kios sendiri di Pasar Tanah Abang.

Setiap laba dia tabung dengan menekan selera. Sampai akhirnya dia bisa membeli kios di Tanah Qbang seharga Rp 1 miliar rupiah. Kini dia punya empat kios di tanah Abang dan juga konveksi dengan memperkerjakan 50 orang. Berita Terkini

Kalau sampai dia punya kios di Tanah Abang dengan standar modern dan aman, serta formal maka itu tidak didapat dengan mudah. Lewat proses kerja keras dan hemat bertahun tahun. Dari itu dia berhak mendapatkan *keadilan* berupa tempat usaha yang formal dari pemerintah.

Begitulah seharusnya keadilan sosial itu ditegakan. Dia yang tadinya miskin tidak pernah terjangkau langsung tangan pemerintah. Tapi sistem memungkinkan dia mampu meraih keadilan itu.

Caranya?

Pemerintah hanya memberikan kanal dimana barang tersedia dan pasar tersedia. Selanjutnya tugas dia mendapatkannya untuk berkembang karena waktu.

Tentu tidak semua orang seperti dia mendapatkan keadilan , tapi itu bukan berarti pemerintah tidak adil bagi yang lain. Itu karena yang lainnya memang *tidak menginginkan keadilan bagi dirinya dengan cara berlelah*.

Mereka menginginkan Too good To be true, dengan *menyerobot tanah negara* untuk dagang kaki lima. Kumpulan Berita

Dengan cara itu, maka justru merekalah yang *menciptakan* ketidak adilan itu. Mengapa ? karena orang lain berlelah dan berkorban dengan waktu lama untuk dapat akses dagang di Tanah Abang, sementara mereka dengan hanya membayar ala kadarnya dapat akses dengan merampas lahan negara. Dan anehnya cara cara ini didukung oleh kekuatan informal seperti preman, dan lambat laun laun dilegitimasi oleh pejabat tingkat kelurahan, dan kini gubernur melegitimasinya. Maka sistem pun runtuh. Negara jadi belantara.

Di China hampir tidak ada pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan apalagi jalan raya untuk berdagang. Walau penduduk China lebih dari 1 miliar orang namun *negara hadir* memastikan keadilan itu tegak. Pemda menyediakan kios dan peluang pasar dengan aturan yang memungkinkan terjadinya kosentrasi orang ke pasar tersebut. Tapi untuk mendapatkannya tidak dengan mudah. Setiap orang di paksa berkompetisi untuk bisa berhak atas fasilitas yang disediakan pemda, Artinya mereka harus kerja keras dan berproses dari kecil menjadi besar. Disinilah peran negara untuk memastikan pertumbuhan itu terjadi by natural atau bahasa romantisinya adalah sunatullah.

Salah satu teman pejabat China berkata kepada saya : “ Kalau sampai orang begitu mudahnya menguasai lahan negara seperti jalan raya untuk berdagang dengan alasan keadilan, maka sebetulnya mereka merampas keadilan bagi orang lain. Jalan itu dibiayai oleh pembayar pajak. Untuk bisa bayar pajak maka harus untung.

Untuk untung maka harus hemat. Bayangkan , bagaimana negara bisa punya muka kepada pembayar pajak bila ada orang tidak pernah bayar pajak, tidak mau kerja keras, lantas berhak atas jalan raya yang justru dibayar dari keringat orang yang bayar pajak. Kami komunis tapi tidak mengakui sama rata sama rasa. Itu masa lalu China. Kini "hina punya prinsip keadilan sosial bukan keadilan populis(!)". Berita Terbaru

Apa yang dilakukan Gubernur DKI atas penataan kawasan Tanah Abang, maka itu menunjukan dia tidak punya konsep negarawan untuk menyelesaikan akar masalah keadilan.

Dia sengaja *meracuni* mental orang jakarta jadi pemalas dan lemah berkompetisi dengan kebijakan populis, yang merugikan rasa keadilan bagi pengguna jalan yang dirampas oleh PKL. Padahal dia pegang anggaran diatas Rp. 70 triliun. Padahal untuk membangun pasar modern bagi PKL itu tidak sebesar anggaran biaya operasional dan staf pribadinya...Tapi memang pemimpin populis tidak butuh negarawan tapi gerombolan, termasuk gerombolan preman...

Monday, December 25, 2017

Sandiaga: Selamat Natal untuk Pak Ahok dan Keluarga

Sandiaga: Selamat Natal untuk Pak Ahok dan Keluarga


Sandiaga: Selamat Natal untuk Pak Ahok dan Keluarga

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno turut mengucapkan selamat hari raya Natal kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Info Terkini

Dirinya berharap, Natal ‎dapat membawa keberkahan bagi Ahok dan seluruh umat kristiani yang merayakan. Berita Terkini

"Selamat Natal untuk Pak Basuki dan keluarga. Semoga damai dalam Natal tentunya membawa keberkahan bagi kita semua," kata Sandiaga Uno di kawasan Tangerang Selatan, Senin (25/12/2017).

‎Sandiaga mengaku, dirinya berniat untuk menjenguk Ahok di dalam rutan Mako Brimob apabila diizinkan.

Menurutnya, ia harus meminta izin kepada keluarga Ahok agar dapat menjenguk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kumpulan Berita

"Nanti mesti tanya ke keluarganya (Ahok) diizinkan atau tidak," tuturnya.

Sandiaga menuturkan, dirinya dalam dua hari ke depan memiliki waktu yang cukup luang.

Apabila dirinya mendapat izin dari keluarga Ahok untuk menjenguk, ia akan menggunakan hari luangnya tersebut. Berita Terbaru

"Saya sih tidak ada agenda penting dua hari ke depan. Tapi saya tentu harus tunggu izin dari keluarga Pak Basuki," katanya.

Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong

Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong


Abdul Somad ditolak masuk Hong Kong, Sabtu (23/12) sore. Kabar tersebut dilansir guru agama Islam itu melalui fanpage Facebook-nya, sehari setelah peristiwa. Info Terkini

Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong

Somad bercerita bahwa ia mendarat di Hong Kong pukul 15.00 waktu Indonesia (berdasarkan jam tangan yang waktunya belum disesuaikan dengan waktu setempat). "Keluar dari pintu pesawat, beberapa orang tidak berseragam langsung menghadang kami dan menarik kami secara terpisah," katanya.

Somad bersama dua rekannya lalu diperiksa—kemungkinan pemeriksa adalah pihak imigrasi Hong Kong. Dompet Somad diperiksa, informasi yang ada pada semua kartunya ditanya. Somad mengatakan petugas bertanya mengenai identitas, pekerjaan, pendidikan, hingga afiliasi ormas dan politik. Berita Terkini

Somad lalu menjawab bahwa dirinya "murni pendidik, intelektual muslim lengkap dengan latar belakang pendidikan." Petugas juga bertanya soal kartu nama Rabithah Alawiyah (organisasi ikatan Habaib).

Setelah 30 menit diperiksa, otoritas bandara mengatakan bahwa negara mereka tidak menerima Somad. Ia bersama rombongan langsung diantar ke pesawat yang sama dengan yang ditumpangi untuk pergi ke Hong Kong. "Mereka langsung mengantar saya ke pesawat yang sama untuk keberangkatan pukul 16.00 WIB ke Jakarta," katanya.

Somad tidak mengetahui pasti mengapa otoritas Hong Kong menolak kedatangannya. Namun ia menduga ini terkait dengan terorisme. "Mereka tertelan isu terorisme karena [pada kartu nama Rabithah Alawiyah] ada logo bintang dan tulisan Arab," duga Somad.

Tirto mencari tahu lebih lanjut ke Penasihat Hukum Abdul Somad Kapitra Ampera. "Belum ada," katanya kepada Tirto, ketika ditanya apa alasan resmi pemerintah Hong Kong melarang Somad masuk. Somad sendiri datang ke Hong Kong dalam rangka menghadiri ceramah yang diselenggarakan TKI di sana. Kumpulan Berita

Kapitra mengecam pelarangan ini. Ia mengatakan akan segera meminta pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi kejadian ini.

"Kami segera akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui duduk persoalannya," ujar Kapitra.

Kuasa hukum juga akan melapor ke DPR dan instansi terkait lain agar pemerintah Indonesia serius melindungi warganya yang berkunjung ke luar negeri, termasuk ke polisi.

"Kami minta aparat kepolisian melakukan investigasi apakah ada by order dari orang-orang tertentu yang memberikan laporan fitnah kepada imigrasi Hong Kong," kata Kapitra. Berita Terbaru

Kapitra mengatakan, tim kuasa hukum Somad juga akan memprotes pemerintah China, meski tidak mengatakan bagaimana caranya.

Anies Minta Maaf karena Menyela Misa di Gereja Katedral

Anies Minta Maaf karena Menyela Misa di Gereja Katedral


Anies Minta Maaf karena Menyela Misa di Gereja Katedral

Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masuk ke dalam Gereja Katedral saat Misa masih berlangsung. Anies pun minta maaf kepada jemaat karena menyela Misa di Gereja Katedral. Info Terkini

"Saya sampaikan mohon maaf karena hadir di tengah-tengah acara Misa," kata Anies seusai menyapa jemaat, di pelataran Gereja Katedral, Jl Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2017).

Anies berharap Natal tahun ini mewarnai persaudaraan antar-umat beragama di Indonesia, khususnya di Jakarta. Anies mewakili jajaran Pemprov DKI Jakarta juga mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen di Ibu Kota. Berita Terkini

"Jadi saya dan Pak Wagub (Sandiaga Uno) malam hari ini menyapa dan bersilaturahmi dengan Keuskupan Agung Jakarta. Karena itu izinkan kami atas nama Pemprov DKI Jakarta mengucapkan selamat memperingati Hari Natal. Semoga hari ini mewarnai hari-hari ke depan," papar Anies.

Mantan Mendikbud melanjutkan hasil pemantauan hari ini situasi dan kondisi ibadah malam Natal di gereja-gereja di Jakarta aman dan tertib. Sebelumnya, Anies diketahui, menyambangi 3 gereja, Gereja Antonius Bidara Cina, Gereja Immanuel dan terakhir Gereja Katedral. Kumpulan Berita

Sunday, December 24, 2017

Disebut langgar UU, Anies klaim penataan Tanah Abang sesuai aturan

Disebut langgar UU, Anies klaim penataan Tanah Abang sesuai aturan


Penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang diberi ruang untuk berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya, disebut melanggar Undang-Undang 38 Pasal 12 tentang Jalan. Hal ini karena fungsi dari jalan dibangun untuk lalu lalang kendaraan, bukan dibangun sebagai tempat berjualan.

Disebut langgar UU, Anies klaim penataan Tanah Abang sesuai aturan

Terkait hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim penataan Tanah Abang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Info Terkini

"Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah mereview semua aturan," katanya di Masjid Nurul Jihad, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12).

Anies mengungkapkan konsep seperti ini semata-mata untuk menghidupkan perekonomian para para pedangan karena Pasar Tanah merupakan pusat niaga terbesar di Asia Tenggara. Sehingga ia ingin para PKL mendapatkan keuntungan.

"Jadi kita akan tata semuanya, kita akan lakukan review dan kita akan pastikan bahwa penataan ini memberikan manfaat bagi semuanya," jelasnya. Berita Terkini

Bukan sekedar memfasilitasi para PKL berjualan, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin mengembalikan fungsi trotoar untuk perjalan kaki bukan untuk berjualan.

"Kita pastikan bahwa trotoarnya dalam keadaan tertib, bersih dari mereka yang menghambat jalannya pejalan kaki, sehingga pejalan kaki daerah itu bisa leluasa berjalan.

Lanjutnya penerapan ini baru berjalan dua hari ini dan ini akan terus dipantau perkembangannya dan ia bersama jajarannya terus melakukan review terkait penerapan konsep ini. Intinya dia ingin membawa mengubah wajah Tanah Abang menjadi lebih baik dan tertata. Kumpulan Berita

"Kita punya staff di sana Tanah Abang banyak sekali yang sekarang sedang kerja, mereview kita ingin semua perubahan yang dilakukan di sana itu dipantau pelaksanaannya dan memastikan bahwa semua komponen yang berkepentingan di kawasan Tanah Abang itu terakomodasi," tuturnya.

Terkait banyaknya penolakan dari warga sekitar yang merasa dirugikan. Dia hanya ingin menata semuanya dengan sebaik mungkin. "Semuanya Insya Allah nanti ditata yang sebaik-baiknya untuk semua," tuturnya. Berita Terbaru

Senyum dan kekecewaan PKL atas penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi

Senyum dan kekecewaan PKL atas penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi


Memasuki hari kedua penerapan penataan PKL di kawasan trotoar dan di depan Stasiun Tanah Abang terus dipenuhi pengunjung. Sejak pagi hingga siang, pembeli semakin ramai memadati lokasi PKL yang berada di badan Jalan Jatibaru itu. Info Terkini

Senyum dan kekecewaan PKL atas penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi

Situasi semakin ramai dengan suara teriakan para PKL yang menawarkan barang dagangannya. Para PKL pun mengaku gembira atas kebijakan Anies tersebut.

Sari, penjual kerudung atau hijab, misalnya. Dia mengaku senang mendapat tempat berjualan yang nyaman, sehingga tidak perlu lagi was-was barang dagangannya diangkut Satpol PP. Berita Terkini

Sari menjual berbagai jenis kerudung masa kini yang dengan harga Rp 25.000. Jika para pengunjung membeli secara lusinan akan dijualnya dengan harga lebih murah.

"Ya Alhamdulillah saja saya mah dapat tempat sekarang, semoga makin ramai saja lah," katanya di lokasi, Sabtu (23/12).

Dia yakin tidak akan ada penurunan omzet jualan meski tidak lagi berdagang di trotoar Tanah Abang. Apalagi, saat ini menjelang musim liburan, dia optimistis dagangannya akan ludes diborong pembeli.

"Di sini juga ramai kok, pasti tetap laris," kata dia.

Sementara itu pedagang lain, Mariati bersyukur dan terima kasih kepada Gubernur Anies karena akhirnya dapat berdagang dengan tenang. Kumpulan Berita

"Makasih banyak pak Anies. Alhamdulillah banget," katanya.

Namun perasaan senang tidak bisa dirasakan oleh semua PKL. Seorang pedagang minimum, Ida, tidak mendapat tenda atau lapak. Padahal dia memiliki KTP DKI Jakarta.

Dia pun merasa Anies tidak adil karena yang berdagang di tenda-tenda itu adalah pedagang yang memiliki kios di dalam blok.

"Kita dagang jadi kucing-kucing gini. Saya hanya cari nafkah kok dari pada saya gemis di luar nanti saya malah dimasukin ke rumah itu (Dinas Sosial) saya enggak mau lah," katanya.

Sebelumnya, Anies Baswedan saat meninjau Tanah Abang kemarin, Jumat (22/12) kemarin mengatakan, dengan penataan seperti ini memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan dengan tenang dan tidak perlu takut-takut untuk ditertibkan. Berita Terbaru

"Sekarang penertibannya lebih jelas, karena di mana area boleh berdagang di mana tidak boleh berdagang, dan tak perlu kucing-kucingan karena mereka mendapatkan tempat berdagang," kata Anies.

Saturday, December 23, 2017

Kucing-kucingan dilarang Ahok, PKL Tanah Abang 'disayang' Anies

Kucing-kucingan dilarang Ahok, PKL Tanah Abang 'disayang' Anies


Pedagang kaki lima alias PKL khususnya di trotoar Pasar Tanah Abang selalu menjadi 'pekerjaan rumah' bagi gubernur DKI. Berbagai macam 'treatment' yang dilakukan oleh orang nomor satu DKI tersebut. Info Terkini

Kucing-kucingan dilarang Ahok, PKL Tanah Abang 'disayang' Anies

Semasa pemerintahan DKI dipegang Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok ini, PKL dilarang keras berjualan di trotoar Pasar Tanah Abang. Satpol PP hampir setiap hari melakukan razia di kawasan Jakarta Pusat tersebut. Akibatnya, PKL mesti kucing-kucingan untuk berjualan di trotoar itu. Berita Terkini

Namun, semua itu berubah saat Jakarta dipegang oleh Gubernur Anies Baswedan. Anies seakan 'memanjakan' PKL tersebut. PKL diberi ruang untuk berjualan dengan menutup Jalan Jati Baru atau tepatnya depan pintu lama Stasiun Tanah Abang. Di lokasi tersebut berdiri 400 tenda untuk PKL berjualan.

Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan penataan kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Jumat (22/12). Anies mengatakan, dengan penataan seperti ini memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan dengan tenang dan tidak perlu takut-takut untuk ditertibkan. Kumpulan Berita

"Sekarang penertibannya lebih jelas, karena di mana area boleh berdagang di mana tidak boleh berdagang, dan tak perlu kucing-kucingan karena mereka mendapatkan tempat berdagang," katanya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jumat (22/12).

Anies mengatakan PKL ini hanya berjualan di sepanjang jalan dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB dan sepanjang jam tersebut lalu lintas sekitar situ akan dialihkan. Sehingga akses warga sekitar situ tidak dan masyarakat lain tidak terganggu. Berita Terbaru

"Karena itulah penutupannya tidak dimulai jam 6 pagi tapi jam 8 pagi, pengalihan arus lalu lintas, supaya semua bisa Memiliki akses untuk berangkat kerja untuk berangkat sekolah dan jalur yang diajukan pengalihan lalu lintas hanya satu ruas, tidak dua ruas, dan warga juga bisa memanfaatkan TransJakarta untuk menjangkau mana saja," jelasnya.

Soal Rangkap Jabatan Airlangga, Fadli Zon Sebut Jokowi Begini..

Soal Rangkap Jabatan Airlangga, Fadli Zon Sebut Jokowi Begini..


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan soal posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian kepada Presiden Joko Widodo. Fadli mengingatkan soal larangan rangkap jabatan di partai politik, apapun jabatannya. Info Terkini

Soal Rangkap Jabatan Airlangga, Fadli Zon Sebut Jokowi Begini..

Namun, dia akan menilai Jokowi tidak konsisten dengan aturan yang dibuat jika tak segera mengganti Airlangga karena telah menjadi Ketum Golkar. Berita Terkini

"Ya artinya menelan ludah sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Fadli mengaku mendukung aturan Jokowi soal larangan menterinya rangkap jabatan di struktur partai. Aturan itu bisa menghindari adanya konflik kepentingan.

"Presiden sendiri yang mengatakan agar fokus, dan menurut saya itu bagus. Artinya kalau rangkap jabatan nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi," tegasnya. Kumpulan Berita

Wakil Ketua DPR ini akan memantau terus langkah Jokowi terhadap posisi Airlangga di Kabinet Kerja. Tak hanya Airlangga, keputusan yang sama juga harus diambil terhadap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang memutuskan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur.

"Apakah merangkap atau tidak kita lihat aja langkahnya presiden seperti apa, karena usernya kan presiden," tukas Fadli.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik, tidak terkecuali Airlangga. Berita Terbaru

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.

Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik.

Friday, December 22, 2017

Saat PDIP merasa jadi korban politisasi Kejaksaan Agung

Saat PDIP merasa jadi korban politisasi Kejaksaan Agung


Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga central penegakan hukum di Indonesia. Karenanya, profesionalisme dan sikap tak pandang bulu harus dimiliki lembaga korps Adhyaksa. Info Terkini

Saat PDIP merasa jadi korban politisasi Kejaksaan Agung

Namun, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan soal Kejaksaan Agung cukup mengagetkan. Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut ada politisasi dalam tubuh Kejaksaan Agung.

Trimedya bahkan menyebut kinerja Kejaksaan saat ini jalan di tempat. Dia menyindir latar belakang Jaksa Agung, HM Prasetyo yang merupakan politisi partai NasDem. Berita Terkini

"Sebenarnya kalau kita melihat Kejaksaan, Kejaksaan hanya jalan di tempat. Bahkan, mohon maaf, kecenderungan saat ini, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," katanya di seminar nasional refleksi hukum akhir tahun 2017, Jakarta, Kamis (21/12) kemarin.

Dia menjelaskan, dalam tubuh Kejaksaan Agung terlihat adanya politisasi. Menurutnya banyak dari kader partai berbeda dari HM Prasetyo yang dibidik.

Bahkan, Trimedya mengungkap partainya, PDIP, juga menjadi korban. Selain PDIP, Trimedya menyebut Partai Golkar juga menjadi korban politisasi di Kejaksaan Agung.

"Dari PDI Perjuangan ada tiga yang jadi korban. Mereka sudah diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Sebenarnya Golkar paling banyak," katanya. Kumpulan Berita

Trimedya mengaku sudah menyampaikan pesan kepada Prasetyo agar tak membawa kepentingan politik di dalam tubuh kejaksaan. Dia mengingatkan agar hal tersebut tak terjadi kembali.

"Jadi sudah kita sampaikan Kejaksaan Agung di rapat Komisi III jangan terjadi untuk mempolitisasi," katanya.

HM Prasetyo merupakan pensiunan jaksa dengan jabatan terakhir Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung pada 2014 silam.

Sebelum ditunjuk menjadi Jaksa Agung, HM Prasetyo merupakan politisi Partai NasDem. Pada Pemilu 2014, HM Prasetyo mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Saat itu dia lolos dan terpilih menjadi wakil rakyat. Berita Terbaru

Namun, dia dipilih menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi. Penunjukkan Prasetyo sempat membuat pro-kontra karena dia berasal dari partai.

Mulus di era Jokowi-Ahok-Djarot, TGUPP dicoret saat pemerintahan Anies

Mulus di era Jokowi-Ahok-Djarot, TGUPP dicoret saat pemerintahan Anies


Mulus di era Jokowi-Ahok-Djarot, TGUPP dicoret saat pemerintahan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa aneh atas pencoretan nama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam APBD 2018. Keanehannya menurut Anies, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret TGUPP bukan dananya. Info Terkini

"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri. TGUPP sudah ada sejak Gubernur Joko Widodo," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12). Berita Terkini

Anies mengaku kecewa atas Kemendagri mencoret TGUPP di era pemerintahannya. Dia mengatakan tidak mempermasalahkan jika jumlah TGUPP dikurangi tetapi jangan dihilangkan.

"Jadi aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam," sambungnya. Kumpulan Berita

Anies mengatakan, hal itu disampaikan Kemendagri dari lampiran review yang diterima Pemprov DKI Jakarta hari ini. "Saya bawa pulang tu dokumennya. Kami terima lampirannya," singkatnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi APBD DKI Jakarta segera selesai rencananya surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri akan keluar besok. Yang menjadi sorotan Kemendagri yakni terkait anggaran dan jumlah TGUPP yang fantastik. Kemendagri merekomendasikan agar gaji dari TGUPP diambil dari dana operasional gubernur. Berita Terbaru

"Kami merekomendasikan untuk dianggarkan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. mengambil jatahnya pak gubernur kira-kira begitu. biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

Thursday, December 21, 2017

Ridwan Kamil datang, Dedi Mulyadi pamit

Ridwan Kamil datang, Dedi Mulyadi pamit


Untuk pertama kalinya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dipertemukan dengan rivalnya di Pilgub Jawa Barat yakni Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Mereka dipertemukan dalam acara dialog terbuka bertajuk 'Mencari Solusi Untuk Tantangan Jawa Barat 2018-2023', di Gedung Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (21/12). Info Terkini

Ridwan Kamil datang, Dedi Mulyadi pamit

Menurut sumber, Dedi Mulyadi datang lebih awal dalam acara tersebut. Dedi datang sekitar pukul 09.30 WIB. Lalu disusul Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara. Berita Terkini

Para narasumber diperkenankan untuk memberikan paparan terhadap tantangan yang harus dihadapi di Jawa Barat. Dedi menjadi orang yang pertama memberikan paparan dan menerima berbagai macam pertanyaan dari beberapa panelis.

Saat Dedi sedang menjawab pertanyaan dari para panelis, sekitar pukul 11.30 WIB Ridwan Kamil hadir memasuki ruangan diskusi. Ketika Emil masuk, sontak Dedi menghentikan jawabannya. Kemudian dia mengucapkan sapaan dalam bahasa sunda.

"Mangga Kang Ridwan," sapa Dedi di lokasi Kamis (21/12).

Emil dengan tersenyum masuk menuruni anak tangga auditorium, lalu langsung maju ke podium panggung panelis dan bersalaman dengan moderator dan narasumber lain seperti Irfan Suryanagara, dan Dedi Mulyadi. Kumpulan Berita

Emil dam Dedi duduk berdampingan. Usai Emil duduk, Dedi kembali melanjutkan pemaparannya soal Jawa Barat. Terlihat, Emil langsung mengeluarkan buku kecil dan mencatat poin-poin disampaikan Dedi.

Tak berselang lama, kurang dari 10 menit, Dedi berkata pada moderator bahwa dia tidak bisa berlama-lama. Alasannya, ada rapat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang tak bisa ditinggalkan. Berita Terbaru

"Mohon maaf tidak bisa sampai habis (acara) karena ada rapat nanti jam 1," ucap Dedi.

Namun moderator meminta Dedi untuk sedikit menyempatkan waktu berfoto dengan para narasumber dan panelis acara. Kemudian Dedi pun berpamitan dengan saling bersalaman dengan tim panelis, termasuk Emil dengan salam pipi.

Bawa amplop ke KPK, istri pertama Setnov bungkam

Bawa amplop ke KPK, istri pertama Setnov bungkam


Istri pertama Setya Novanto, Luciana Lily Herliyanti, terlihat keluar dari gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/12). Membawa amplop putih, ia enggan mengungkap apa keperluannya di KPK.

Bawa amplop ke KPK, istri pertama Setnov bungkam

Pantauan merdeka.com, mengenakan blus bercorak bunga bersama seorang pendamping, Luciana keluar pukul 13.40 Wib. Ketika dihujani pertanyaan mengenai keperluannya, ia hanya menjawab singkat. Info Terkini

"Enggak, enggak," ucapnya menanggapi semua pertanyaan yang dilontarkan.

Kemudian dia bergegas melewati kerumunan wartawan dan masuk ke Alphard putih yang ia tumpangi. Berita Terkini

Luciana tampak berusaha menutupi sebuah amplop putih yang ia bawa. Tampak depan amplop itu tertulis penerima dengan tujuan untuk bidang penyidikan KPK. Adapun isi surat itu belum diketahui.

"Nanti sore sekalian update ya, dicek dulu," ujar Kabag pemberitaan dan publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi. Kumpulan Berita

Luciana merupakan istri pertama Setya Novanto. Ia merupakan anak Brigjen Sudharsono, mantan Wakil Kapolda Jawa Barat. Dari istri pertama ini, Setya memiliki empat orang anak. Mereka adalah Giovanno Farrell, Gavriel Putranto, Dwina Michaella, dan Reza Herwindo.

Dua nama terakhir diketahui menjadi saksi dalam kasus e-KTP. Bersama istri Setya Novanto saat ini, Diesti Astriani Tagor tengah diselidiki keterlibatannya atas kepemilikan saham PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana. Berita Terbaru

Hari ini, Dwina Michaella memenuhi pemanggilan KPK. Ia datang seorang diri pada sekitar pukul 09.00. Sementara Reza Herwindo, dijadwalkan akan dilakukan pemanggilan pada Jumat (22/12).

Wednesday, December 20, 2017

Belum Ditemukan Narkoba di 10 Diskotek yang akan Ditutup Sandiaga

Belum Ditemukan Narkoba di 10 Diskotek yang akan Ditutup Sandiaga


Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Toni Bako menyatakan belum pernah menemukan adanya pelanggaran di sepuluh tempat hiburan malam (THM) yang mendapatkan peringatan keras dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Info Terkini

Belum Ditemukan Narkoba di 10 Diskotek yang akan Ditutup Sandiaga

Menurut dia, diskotek-diskotek atau TMH tersebut hanya pernah bermasalah soal perizinan. Satu di antaranya, adalah B'Fashion hotel.

"Bukan narkoba, masalah izin kan. B'Fashion udah pernah ditegur, kami panggil, karena masalah izin kan," ungkap Toni saat dihubungi via telepon, Rabu (20/12/2017). Berita Terkini

Toni beranggapan, peringatan keras yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa (19/12/2017) kemarin hanya berdasarkan pada data atau hasil temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu, Pemprov tak bisa serta-merta menutup tempat hiburan tersebut jika suatu saat ada temuan penyalahgunaan narkoba. Sebab, peringatan atau teguran yang diberikan oleh Pemprov dan BNNP memiliki cara yang berbeda.

"Kalau teguran kami [Disparbud]. Pertama, kami pembinaan, ya kan. Kami tegur, kami arahkan," ungkapnya sembari menjelaskan bahwa BNNP juga memiliki cara tersendiri menangani kasus narkoba di tempat-tempat tersebut.

Saat konferensi pers bersama Badan Narkotika Nasional kemarin (19/12/2017), Sandiaga Uno mengancam akan menutup 10 tempat hiburan malam yang terbukti menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebab, kata Sandi, tempat-tempat itu telah mendapatkan dua kali teguran terkait penggunaan narkoba. Kumpulan Berita

Dalam pasal 99 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan, sudah tercantum jelas ketentuan soal pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi perusahan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan, dan pemakaian narkoba dan/atau zat adiktif.

Adapun nama-nama tempat hiburan tersebut antara lain: Illigals Hotel&Club di Jalan Hayamwuruk, Tematik Karaoke Hotel&Spa, Diskotek Golden Crown, Classix, D'fashion, Happy Puppy, Hotel Travel, Monggo Mas, Bandara Kota Indah, dan Top One. Berita Terbaru

Toni juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan dan pengawasan rutin kepada tempat-tempat usaha baik Diskotek, Spa maupun hotel di Jakarta. Hal itu dilakukan selama dua bulan terakhir dengan cara memanggil para pengusaha hiburan tersebut satu persatu.

"Yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah waktu itu kami panggil semua, kami rapat, kami kasih pengarahan," ucapnya. Artinya, sambung Toni, secara otomatis Pemprov telah melakukan pembinaan sekaligus pengawasan. "Kalau ada yang nakal-nakal ya risiko sendiri, ya kami tutup."

Tuesday, December 19, 2017

Sandi Ancam Tutup 10 Diskotek di Jakarta Terkait Peredaran Narkoba

Sandi Ancam Tutup 10 Diskotek di Jakarta Terkait Peredaran Narkoba


Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengancam akan menutup 10 tempat hiburan malam yang terbukti menjadi tempat peredaran narkoba. Sebab, kata Sandi, tempat-tempat itu telah mendapatkan dua kali teguran terkait peredaran narkoba. Info Terkini

Sandi Ancam Tutup 10 Diskotek di Jakarta Terkait Peredaran Narkoba

Padahal, dalam pasal 99 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan, sudah tercantum jelas ketentuan soal pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi perusahan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan, dan pemakaian narkoba dan/atau zat adiktif. Berita Terkini

"Seperti kita ketahui ada beberapa THM (tempat hiburan malam) yang sudah mendapat teguran. Eksotis dua kali rekomendasi, tutup. Pujasera dua kali rekomendasi, tutup," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Nama-nama tempat hiburan tersebut antara lain: Illigals Hotel & Club di Jalan Hayamwuruk, Tematik Karaoke Hotel & Spa, Diskotek Golden Crown, Classix, D'fashion, Happy Puppy, Hotel Travel, Monggo Mas, Bandara Kota Indah, dan TopOne. Kumpulan Berita

Sandi mengatakan, hanya perlu satu laporan dan bukti agar nama-nama tempat hiburan tersebut mendapat rekomendasi pencabutan Izin usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta.

Apalagi, dirinya bertekad agar kejadian di Diskotek MG Internasional yang digerebek BNN pada Minggu lalu tidak terulang kembali di Jakarta. "Jadi kami mengirimkan pesan yang jelas sekarang kepada para pelaku bisnis, bukan yang tadi disebutkan tapi semua," imbuhnya.

Ia juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan surat edaran yang berisi peringatan untuk para pengusaha hiburan dalam hal pencegahan narkoba. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bisa dilakukan dalam waktu secepatnya. Berita Terbaru

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, kepada pelaku bisnis tempat hiburan malam dan hotel terkait dengan P4GN, dalam ini rangkap pencegahan," ucapnya.

Raih Penghargaan, Ridwan Kamil Sebut Hidup Jangan Cari Pujian

Raih Penghargaan, Ridwan Kamil Sebut Hidup Jangan Cari Pujian


Raih Penghargaan, Ridwan Kamil Sebut Hidup Jangan Cari Pujian

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, berinovasi merupakan syarat mutlak menjadi seorang pemimpin. Melahirkan program inovatif sekaligus menjadi instrumen untuk meretas ragam persoalan hidup masyarakat dengan cara yang lebih efisien. Info Terkini

"Kalau wali kota kan semua dimensi, sebutkan semua problem hidup kita urus. Termasuk di Bandung mah orang stres saja disediakan mobil curhat, sampai mental health kita urus, ekonomi, politik," kata Ridwan Kamil.

Hal itu dikatakan Ridwan Kamil usai mendapatkan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah (Leadership Award) dari Kemendagri di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta, Senin (17/12/2017) malam. Berita Terkini

Penghargaan Leadership Awards 2017 ini diberikan kepada para pemimpin daerah yang mampu memajukan daerah sesuai harapan masyarakat, menepati janji kampanye, dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Emil, begitu ia disapa, menuturkan penghargaan dan apresiasi tak lebih dari sebatas bonus dari konsistensi menjalankan amanah masyarakat. Kumpulan Berita

"Hidup ini harus bermanfaat, jadi pemimpin harus membawa perubahan, membawa kemajuan, ukurannya hanya itu. Ketiga, hidup jangan mencari pujian atau dapat penghargaan, tapi kalau dapat penghargaan berarti ada yang mengapresiasi terjadinya perubahan," tuturnya.

Penghargaan ini menggenapi daftar penghargaan menjadi 300, yang telah diraih Kota Bandung sejak tahun 2013 dalam kepemimpinan M Ridwan Kamil dan Oded M Danial, baik dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, penghargaan tersebut harus menjadi suntikan semangat agar para pemimpin daerah bisa segera menuntaskan janji politiknya. Berita Terbaru

"Saya membaca janji kampanye para gubernur wali kota apa yang dikerjakan. Semoga dengan penghargaan ini para pemimpin daerah lebih amanah membangun daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan masyarakat daerah," jelasnya.

Jusuf Kalla: Berani Enggak Boikot iPhone dan Jangan Pakai Google?

Jusuf Kalla: Berani Enggak Boikot iPhone dan Jangan Pakai Google?


Sejumlah pihak mengancam untuk memboikot seluruh produk asal Amerika Serikat dan Israel yang beredar di Indonesia. Info Terkini

Jusuf Kalla: Berani Enggak Boikot iPhone dan Jangan Pakai Google?

Aksi boikot akan dilakukan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak kunjung mencabut pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Berita Terkini

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun mengatakan bahwa aksi boikot terhadap produk Amerika Serikat dan Israel tersebut sulit dilakukan. Sebab, masyarakat masih sangat tergantung dengan produk-produk negara tersebut.

"Paling gampang, berani enggak untuk memboikot iPhone. Jangan pakai Google, bisa enggak hidup tanpa itu," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Apalagi, menurut Kalla, produk-produk Amerika Serikat itu temasuk dalam kategori produk-produk mutakhir atau berteknologi tinggi. Kumpulan Berita

"Whats App. Enggak bisa hidup tanpa itu sekarang. Keluar rumah sekarang langsung mengantongi itu," ujar Kalla.

Karena itu, Jusuf Kalla meminta para pihak yang mengancam dan menyerukan aksi boikot produk-produk Amerika Serikat dan Israel tersebut untuk berpikir ulang.

"Jadi itu yang paling penting. Kalau film kita bisa menghindari, kalau produk-produk itu susah. Produk high technology, perminyakan dan lainnya," ucap Kalla. Berita Terbaru

"Produk Amerika di Indonesia itu tinggal produk high technology. Jangan emosional," kata dia.

Monday, December 18, 2017

Cerita di Balik Jokowi Antar Habibie ke Kediaman

Cerita di Balik Jokowi Antar Habibie ke Kediaman


Presiden Joko Widodo mengunggah sebuah video di akun Facebook, Minggu (17/12/2017) sekitar pukul 12.30 WIB. Info Terkini

Cerita di Balik Jokowi Antar Habibie ke Kediaman

Video itu adalah rekaman saat Presiden Jokowi mengantar Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie ke kediamannya, menggunakan mobil kepresidenan.

Judulnya, "Mengantar Bapak B.J Habibie".

Di dalam video itu, Jokowi menulis, "senang sekali bertemu Pak B.J Habibie kemarin di sebuah perhelatan yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Tangerang".  Berita Terkini

"Seusai acara, saya mengantar Pak Habibie ke kediaman beliau di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Hitung-hitung, mengajak beliau untuk bernostalgia dengan kendaraan RI-1," tulis Jokowi lagi.

Di akhir video, Jokowi mendoakan agar Habibie tetap sehat dan tidak bosan mencurahkan isi hati dan pikiran demi kemajuan Indonesia.  Kumpulan Berita

"Semoga Pak Habibie senantiasa dilimpahi kesehatan dan tak jenuh meluangkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan bangsa ini," tulis Jokowi menutup videonya.

Sampai Minggu pukul 13.46 WIB, unggahan Jokowi itu diunggah kembali sebanyak 1.084 kali, direspons dengan 17.799 emoticon dan mendapatkan 1.102 komentar.

Mendadak

Momen Presiden Jokowi mengantar Habibie ke kediamannya itu rupanya agenda mendadak.

Setelah menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Tiga Pilar PDI Perjuangan di Tangerang, Banten, Presiden Jokowi semestinya langsung menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma untuk bertolak ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja.

Saat hendak bertolak dari acara PDI Perjuangan itu, Presiden Jokowi mengajak B.J Habibie yang kebetulan juga hadir dalam acara, untuk menaiki mobil kepresidenan RI-1.

Presiden membuka pintu dan mempersilahkan Habibie masuk terlebih dahulu ke dalam mobil.
Setelah itu, baru ia berjalan memutari mobil dan naik dari pintu penumpang di sisi yang lain. Habibie duduk di sisi kiri, sementara Jokowi duduk di sisi kanan.  Berita Terbaru

Awalnya, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono menginformasikan bahwa Habibie akan turut mendampingi Jokowi ke Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Rencananya, keduanya akan berpisah di sana.

Namun dalam perjalanan, Presiden Jokowi mendadak memutar haluan. Presiden memutuskan untuk mengantar Habibie terlebih dahulu ke kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Sunday, December 17, 2017

Kalah Lagi, PKS: posisi Fahri di DPR Sulit 'disentuh'

Kalah Lagi, PKS: posisi Fahri di DPR Sulit 'disentuh'


Fahri Hamzah kembali memenangkan pertarungan melawan pengurus DPP PKS di proses pengadilan. Setelah menang di tingkat pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta juga menolak banding yang diajukan oleh PKS terhadap pemecatan Fahri dari seluruh jenjang keanggotaan partai.

Kalah Lagi, PKS: posisi Fahri di DPR Sulit 'disentuh'

Ahli hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, seluruh upaya PKS untuk mencopot Fahri dari pimpinan DPR dan menggantinya dari anggota DPR tak bisa dilakukan. Sebab, belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Info Terkini

"Jika Fahri Hamzah menang di pengadilan, maka semua upaya politik untuk memberhentikan Fahri Hamzah di DPR juga harus berhenti," kata Irman dalam siaran persnya, Sabtu (16/12).

Irman melanjutkan, jika Fahri Hamzah kalah di pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidsje), maka mekanisme aturan di DPR adalah melaksanakan rapat paripurna untuk meminta persetujuan apakah Fahri Hamzah diberhentikan atau tidak. Berita Terkini

Jika rapat paripurna memutuskan untuk tidak berhenti, lanjut dia, maka Fahri Hamzah tetap menjadi pimpinan DPR meskipun pengadilan menyatakan misalnya pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS adalah sah.

"Karena semua harus berakhir di paripurna. Pimpinan DPR dipilih oleh paripurna dan diberhentikan oleh paripurna. Konstruksi UU MD3/2017 sama dengan konsepsi posisi presiden sebagai elected official (pejabat yang dipilih melalui pemilu). Mekanisme pemberhentian presiden tergantung paripurna MPR bukan hasil sidang MK," kata Irman lagi.

Dia mencontohkan kasus misalnya seorang presiden disebut melanggar konstitusi. MK telah menyatakan presiden itu bersalah. Tapi MK tak bisa berhentikan presiden, melainkan tugas itu berada di tangan MPR. Kumpulan Berita

"Jika MPR memutuskan melalui suara terbanyak, presiden tak perlu diberhentikan, maka meski putusan MK presiden bersalah melanggar konstitusi, tetap presiden tak bisa dilengserkan. Namun jika putusan MK bahwa presiden tidak melanggar konstitusi, maka upaya politik di DPR berhenti," jelas Irman.

Irman kembali menambahkan, domain pemberhentian pimpinan DPR hanya oleh paripurna. Jadi seandainya Fahri Hamzah kalah pun di pengadilan, belum tentu bisa membuat Fahri berhenti sebagai pimpinan karena tergantung putusan paripurna. Berita Terbaru

"Dalam hal jika Fahri Hamzah menang di pengadilan, maka parpol tidak boleh lagi melakukan upaya politik di DPR dan mengabaikan putusan pengadilan," kata Irman.

Saturday, December 16, 2017

Permohonan Mendalam Megawati kepada Jokowi..

Permohonan Mendalam Megawati kepada Jokowi..


Rakornas Tiga Pilar PDIP Perjuangan menghadirkan permohonan mendalam Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputeri kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Info Terkini

Permohonan Mendalam Megawati kepada Jokowi..

Permohonan itu terkait dengan tambahan anggaran untuk pengembangan riset dan penelitian di Indonesia yang dinilai sangat minim oleh Megawati.

"Saya mohon dengan sangat, tinggi (kan) saja bapak (anggarannya),  kalau bisa 5 persen (dari APBN) itu untuk research dan penelitian," ujarnya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Sabtu (16/12/2017). Berita Terkini

Sejak masih di DPR dulu hingga kini tutur Megawati, pemeritah tidak pernah mengalokasikan anggaran lebih dari 1 persen pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga : Pesan Megawati untuk Kepala Daerah yang Diusung PDI-P: Merakyat, Sederhana, Tidak Korupsi

Padahal tutur dia, riset dan penelitian sangat diperlukan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan kedaulatan ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).

Dia berharap, jika anggaran riset tidak naik hingga 5 persen, maka paling tidak bisa mencapai 2,5 persen dari APBN. Kumpulan Berita

"Yang namanya research penelitian dari dulu sampai sekarang 1 persen (dari APBN) saja tidak pernah. Jadi menurut saya sangat aneh kalau kita bercita-cita untuk memajukan bangsa dan negara ini," kata Megawati.

Bung Karno tutur dia, sudah mengingatkan bahwa pembangunan Berdikari harus membuka ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut bergotong royong membangun ekonomi bangsa.

Oleh karenanya, sangat penting mempersiapkan rakyat yang berwatak pembangunan yaitu rakyat yang terdidik, terlatih, dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berita Terbaru

Tetapi, tetap berkepribadian dan berorientasi kepada kepentingan nasional. Atas dasar itu, Megawati menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan riset dan penelitian di Indonesia.

Ahok: Jangan Bohongi Warga demi Pilkada

Ahok: Jangan Bohongi Warga demi Pilkada


Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan, seharusnya para calon kepala daerah tidak perlu membohongi warga saat berkampanye. Info Terkini

Ahok: Jangan Bohongi Warga demi Pilkada

Para calon semestinya jujur mengatakan apa yang seharusnya. Ahok sendiri memperlihatkan hal itu ketika blusukan ke kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Di depan warga setempat, dia mengatakan, pinggiran Kali Pesanggrahan perlu dinormalisasi. Akibatnya, sejumlah tempat tinggal warga akan dibongkar. Berita Terkini

"Tadi ada ibu bilang begini, 'Kalau Bapak janji enggak bongkar, saya mau pilih Bapak'. Dia punya warung, saya ngerti ya, ada usaha," kata Ahok.

Ahok mengatakan, perumahan di bantaran Kali Pesanggrahan rawan longsor. Oleh karena itu, warga setempat perlu direlokasi. Saat bertemu warga, Ahok juga mengatakan bahwa tempat tinggalnya tetap akan dibongkar.

"Saya kira kami tidak boleh bohongi warga dalam rangka pilkada. Bilang warga kalau rumah mereka tidak perlu dibongkar" kata Ahok.  Kumpulan Berita

Ia mengatakan, normalisasi Kali Pesanggrahan bertujuan agar kawasan tersebut tak lagi dilanda banjir. Rumah warga yang ditertibkan akan dibangun jalan inspeksi.

Ia mengatakan, di kawasan itu sudah pernah ada rumah yang roboh akibat longsor.

"Kalau ada anak, cucu, cicit meninggal bagaimana? Makanya saya sampaikan, saya enggak mungkin enggak bongkar (rumah warga), pasti bongkar," kata Ahok. Berita Terbaru

Ahok mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama Djarot Saiful Hidayat. Selain Ahok-Djarot, dua pasang pesaing lainnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Friday, December 15, 2017

Jabatan Airlangga Hartarto dan larangan Jokowi

Jabatan Airlangga Hartarto dan larangan Jokowi


Airlangga Hartarto dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar untuk mengisi kekosongan usai Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Jabatan Airlangga akan dikukuhkan dalam Munaslub yang akan digelar pada 18-20 Desember 2017 di Jakarta. Dengan catatan, jika tak ada kader Golkar yang maju bertarung melawan Airlangga. Info Terkini

Jabatan Airlangga Hartarto dan larangan Jokowi

Jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian di kabinet kerja Jokowi-JK pun jadi sorotan. Sebab, Jokowi pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu. Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini.

Larangan Jokowi ini pun diingatkan kembali oleh peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa. Ardian menilai, harusnya Airlangga mundur dari kabinet Jokowi. Berita Terkini

"Secara etika politik dan statement Jokowi mau enggak, mau dia harus mundur dari posisinya sebagai menteri sehingga dia juga bisa fokus kesana," ujar dia di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/12).

Larangan Jokowi ini dulu sempat mendapatkan menuai pro kontra di kalangan partai koalisi. Salah satu yang menolak keras adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Sopa, pekerjaan rumah Airlangga cukup banyak di partai. Karena itu agar bisa fokus ke partai, jabatan sebagai Menperin harus diikhlaskan. Terlebih, Golkar kini dalam kondisi yang genting.

"Partai ini besar dan pekerjaan banyak, ancaman banyak," imbuh Sopa.

Airlangga pernah disinggung soal rangkap jabatan ini. Tapi dia belum mau berspekulasi untuk mundur. Kala itu, dia ingin fokus memenangkan pertarungan di Munaslub lebih dulu. Dia juga menyerahkan sepenuhnya jabatan itu kepada Jokowi sang pemegang kuasa. Kumpulan Berita

"Tanya presiden," kata Airlangga.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik.

"Secara etika biasa-biasa saja," kata dia.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, seorang menteri bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai. Sebagaimana dirinya pernah merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Golkar pada beberapa tahun lalu. Berita Terbaru

"Dulu saya wapres (juga) ketua Golkar. Bisa. Etika tidak soal. Ibu Mega (juga) ketua PDI Perjuangan (sekaligus) Wapres. Pak SBY ketua demokrat juga Presiden. Tidak masalah apa-apa," ujarnya.

Thursday, December 14, 2017

Hakim Kusno nyatakan Praperadilan Setya Novanto gugur

Hakim Kusno nyatakan Praperadilan Setya Novanto gugur


Hakim tunggal Kusno menyatakan praperadilan yang diajukan Setya Novanto gugur. Sebabnya, perkara pokok kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto telah masuk dalam persidangan pokok.

Hakim Kusno nyatakan Praperadilan Setya Novanto gugur

"Menetapkan permohonan praperadilan yang dimohonkan pemohon gugur, menyatakan beban biaya persidangan nihil," kata Hakim Kusno dalam sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12). Info Terkini

Hakim Kusno menyatakan pertimbangan praperadilan Setnov gugur berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur," kata Hakim Kusno membacakan pasal 82 ayat (1). Berita Terkini

Kemudian, untuk menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi, ketentuan itu disempurnakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015.

"Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan," katanya membacakan putusan MK.

Seperti diketahui, sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto telah digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Persidangan yang sempat diwarnai drama karena Setnov mengaku sakit dan tak bisa merespons pertanyaan hakim itu, akhirnya dibuka sore hari dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Kumpulan Berita

Sebelumnya, Setnov mendaftarkan praperadilan kedua dengan nomor registrasi 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Kusno telah ditunjuk sebagai hakim tunggal praperadilan. Sidang pertama dilaksanakan pada hari Kamis 30 November 2017 lalu.

Pada praperadilan pertama, hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Setnov. Dengan putusan itu status tersangka ketua umum Partai Golkar itu pun gugur. Berita Terbaru