Tuesday, November 28, 2017

Desember, JK ingin Novanto sudah harus diganti dari ketum Golkar

Desember, JK ingin Novanto sudah harus diganti dari ketum Golkar


Desember, JK ingin Novanto sudah harus diganti dari ketum Golkar

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dapat dilakukan paling lambat Desember 2017 untuk segera memilih pengganti Ketua Umum Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Menurut JK, hal itu sesuai dengan hasil rapat pleno. Info Terkini

"Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno 'kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya 'kan sulit," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut senior Golkar tersebut, apapun hasil praperadilan sidang pertama yang akan dilakukan pada 30 November 2017 itu, nama Setya Novanto dan Golkar telah tercoreng kasus korupsi sehingga perlu segera dibersihkan. Berita Terkini

"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," kata dia. Kumpulan Berita

Oleh karena itu, Wapres berharap munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto.

JK berpendapat bahwa citra negatif masyarakat terhadap Golkar tercermin dari hasil survei yang menurun seperti hasil survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen setelah PDI Perjuangan dengan 23,4 persen dan Partai Gerindra dengan 13,6 persen. Berita Terbaru

"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata dia.

Jadi tersangka, Dhani klaim banyak yang ingin jadi kuasa hukumnya

Jadi tersangka, Dhani klaim banyak yang ingin jadi kuasa hukumnya


Pasca ditetapkan sebagai tersangka, musisi Ahmad Dhani mengaku dirinya mendapatkan banyak tawaran dari pengacara yang bersedia mendampingi proses hukumnya. Dhani ditetapkan tersangka atas kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Info Terkini

Jadi tersangka, Dhani klaim banyak yang ingin jadi kuasa hukumnya

"Hari ini saya kebanjiran tawaran dari pengacara-pengacara," katanya saat dihubungi, Selasa (28/11).

Dhani menjelaskan, pengacara yang bersedia membelanya kebanyakan berasal dari tim Advokasi Alumni 212, Advokat Cinta Tanah Air dan Adhiyaksa Dault SH & Associates. Berita Terkini

"Dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Front Pembela Islam juga siap," sambungnya.

Meskipun banyak tawaran, pentolan Dewa 19 ini mengaku belum mengambil sikap.

"Ada semua (pengacara dari GNPF dan FPI), sampai bingung," katanya. Kumpulan Berita

Lanjutnya, ia juga belum berniat mengajukan praperadilan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

"Belum tahu," pungkasnya.

Sebelumnya, musisi yang juga bos Republik Cinta Management, Ahmad Dhani, resmi ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian di media sosial oleh penyidik Mapolres Jakarta Selatan. Dhani sebelumnya memposting di akun Twitternya 'Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka nya - ADP'. Berita Terbaru

"Ya benar (Ahmad Dhani sebagai tersangka)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (28/11).

Jokowi: Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Ini Pintar Politikusnya

Jokowi: Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Ini Pintar Politikusnya


Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar masyarakat jangan terpecah-belah karena perbedaan pilihan politik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, ataupun pemilihan presiden. Info Terkini

Jokowi: Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Ini Pintar Politikusnya

Hal ini disampaikan Jokowi saat bersilaturahim dengan Peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/11/2017). Berita Terkini

"Kontestasi politik ya sudah saya sampaikan kepada rakyat juga sama, coblos yang paling baik. Sudah. Rukun kembali. Masa sudah tiga tahun empat tahun masih dibawa-bawa pilpres, pilgub, pilbup, pilwalkot," kata Presiden.

"Itu yang pintar politikusnya. Politikus memang harus pintar memengaruhi rakyat, tapi yang dipengaruhi tiga tahun empat tahun masih kebawa-bawa," tambah Kepala Negara.

Jokowi pun mengingatkan bahwa pada tahun 2018 mendatang akan kembali digelar pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Kumpulan Berita

Jokowi meminta perwakilan FKUB mengingatkan umatnya masing-masing bahwa pilkada hanya sebatas pilihan politik. Di situ perbedaan pendapat pasti ada sebagai bagian dari demokrasi.

"Yang harus diingat pilihan kebangsaan, menjaga kerukunan, persaudaraan, persatuan. Ingatkan setelah memilih ya rukun kembali," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Berita Terbaru

Dalam acara silaturahim ini, hadir 375 orang anggota FKUB yang merupakan perwakilan kelompok keagamaan dari berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Monday, November 27, 2017

Ditolak ketua DPRD DKI, anggaran kolam Rp 620 juta di RAPBD dicoret

Ditolak ketua DPRD DKI, anggaran kolam Rp 620 juta di RAPBD dicoret


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran perbaikan kolam air mancur dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 untuk dicoret. Pras mengaku tidak pernah mengusulkan perbaikan anggaran kolam air mancur dalam pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Info Terkini

Ditolak ketua DPRD DKI, anggaran kolam Rp 620 juta di RAPBD dicoret

"Dan saya meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu (kolam ikan)," tegas Pras dalam Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11). Berita Terkini

Dia juga memerintahkan kepada seluruh anggota dewan agar anggaran diefisiensikan biar lebih berguna untuk masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

"Sekali lagi, saya minta kepada TAPD, Bu Tuty Bappeda agar anggaran kolam ikan dicoret. Itu gedung-gedung bukan gedung saya juga kok, bukan untuk memperkaya saya kok, itu gedung pemerintah," ujarnya. Kumpulan Berita

Terkait hal tersebut TAPD langsung memutuskan untuk mencoret anggaran kolam air mancur dalam RAPBD 2018 sesuai dengan keinginan Ketua DPRD. "Langsung saja kita hapus tadi kan arahan Pak Ketua begitu. Kolam berarti sudah sesuai (dicoret)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah.

Sebelumnya, saat ini perbaikan kolam DPRD kembali dianggarkan saat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 620 juta. Sandiaga Uno tidak mempermasalahkan besaran anggaran perbaikan kolam air mancur DPRD yang sebesar Rp 620 juta. Menurut sandi, perbaikan ini perlu dilakukan karena di depan Balai Kota juga terdapat kolam air mancur yang terawat. Berita Terbaru

"Jadi teman-teman (media) di depan (Balai Kota) ada air mancur, di belakang juga mau ada ya kita hargai sebagai bentuk mungkin bisa menambah kesejukan di teman-teman di DPRD, dan meningkatkan persatuan antara ini baru nyambung kan antara eksekutif dan legislatif Alhamdulillah, jadi sebuah yang sejuk," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).

Cerita Presiden Jokowi disemprot petani gara-gara jagung

Cerita Presiden Jokowi disemprot petani gara-gara jagung


Cerita Presiden Jokowi disemprot petani gara-gara jagung

Presiden Joko Widodo bercerita pengalaman lucunya saat kena semprot petani Dompu, Nusa Tenggara Barat. Permasalahannya ialah para petani kesal karena harga jagung saat itu sangat rendah hingga buat rugi. Info Terkini

"Saya diajak panen jagung sama mentan. Saat saya kumpulkan petani seperti ini, marah-marah sama saya. Loh? Dulu saya tak nyuruh nanam jagung, kok saya dimarahi?" ujarnya sembari diiringi tawa para peserta acara 'Program Peremajaan Sawit Rakyat' di Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Senin (27/11). Berita Terkini

Presiden mengungkapkan penyebab petani naik pitam ialah masalah harga yang saat itu di 2014 sebesar Rp 1.500 per kilogram (Kg). Maka dari itu, dirinya langsung membuat peraturan bahwa harga jagung dipatok Rp 2.700 per Kg. Kumpulan Berita

"Setelah itu impor juga diputus. Sekarang semua petani nanam jagung karena harga sekarang Rp 3.150-Rp 3.400," tuturnya. Berita Terbaru

Presiden Jokowi mengungkapkan, saat masih impor, sebesar 3,6 juta ton jagung asing menyerbu Indonesia tiap tahunnya. "Berapa ribu kapal itu coba? Sekarang kita setop."

Sunday, November 26, 2017

Survei Poltracking: Jokowi Menang Telak Jika Head to Head Prabowo di Pilpres 2019

Survei Poltracking: Jokowi Menang Telak Jika Head to Head Prabowo di Pilpres 2019


Kesempatan Joko Widodo untuk mempertahankan jabatannya sebagai Presiden RI di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang masih cukup tinggi menurut hasil survei Poltracking.

Survei Poltracking: Jokowi Menang Telak Jika Head to Head Prabowo di Pilpres 2019

Hal ini ditandai dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi yang masih tinggi. Info Terkini

Selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai presiden, juga terhitung tinggi.

Poltracking menggelar survei tersebut pada 8 - 15 November lalu di 34 provinsi melalui metode stratified random sampling.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden dengan 'margin or errornya' mencapai plus-minus 20 persen. Berita Terkini. Kumpulan Berita

Melalui pertanyaan terbuka, 41,5 persen responden menyebut nama Joko Widodo.

Di belakangnya, dengan 18,2 persen nama yang disebut adalah Prabowo Subianto.

Nama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 0,9 persen, lalu diikuti oleh Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan 0,8 persen dan mantan Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudoyono (AHY) dengan angka yang sama dengan Gatot Nurmantyo.

Setelahnya ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan 0,5 persen,

Melalui survei semi terbuka dengan 30 nama kandidat yang disodorkan ke responden, nama Joko Widodo atau Jokowi masih berada di urutan teratas dengan 47,9 persen, diikuti oleh Prabowo Subianto dengan 2,2 persen. Kumpulan Berita

Di posisi ketiga terdapat Gatot Nurmantyo dengan 2,1 persen, Anies Baswedan 1,6 persen dan Ahok 1,3 persen.

Pada Survei terbuka 20 nama, Jokowi berada di urutan teratas dengan 48,6 persen dan Prabowo hanya 25,1 persen.

Pada survei lima nama, Jokowi berada di urutan paling atas dengan 51,8 persen dan Prabowo hanya 27,0 persen.

Pada simulasi dua nama alias head to head Jokowi dan Prabowo, mantan Wali Kota Solo itu mendapat 53,2 persen dan Prabowo mendapat 33,0 persen. Sisanya 13,8 persen mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Sementara terkait kepuasan kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, sebanyak 57,1 persen responden mengaku puas, 10,8 persen responden mengaku sangat puas.

Pada survei tersebut 19,7 persen mengaku tidak puas dan 2,6 persen mengaku sangat tidak puas. Sementara sisanya 9,8 persen mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Dalam acara pemaparan hasil survei yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017), Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengakui bahwa elektabilitas Jokowi memang tinggi.

Hal itu antara lain karena sebagai Presiden, Jokowi bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendongkrak elektabilitasnya. Berita Terbaru

"Kita lihat di struktur APBN, lebih dari seratus triliun (rupiah) anggaran digunakan untuk dana desa. Saya kira itu anggaran amat besar, bisa saja dikampanyekan Jokowi sehingga nilai positif Jokowi di desa naik," katanya.

Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, dalam kesempatan yang sama mengaku yakin kadernya itu bisa mempertahankan jabatannya untuk periode yang kedua. Keputusan PDIP untuk mendukung Jokowi sebagai Capres di Pilpres 2019, akan dibahas di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 10-12 Januari 2018 mendatang.

"Ya tentu saja kalau kita lihat, kita akan mengadakan rapat kerja nasional," ujarnya.

Jokowi Minta Maaf

Jokowi Minta Maaf


Presiden Joko Widodo mengapresiasi masyarakat Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dalam rangkaian prosesi 'ngunduh mantu' pernikahan putri kandungnya Kahiyang Ayu Siregar dengan Bobby Afif Nasution di Kota Medan, akhir pekan ini. Info Terkini

Jokowi Minta Maaf

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan serta umumnya masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya resepsi pernikahan maupun rangkaian ritual adat di Medan ini," ujar Jokowi usai mengikuti resepsi di Perumahan Bumi Hijau Regency, Taman Setia Budi Indah, Kota Medan, sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana, Sabtu (26/11/2017). Berita Terkini

Resepsi tersebut merupakan puncak acara 'ngunduh mantu' pernikahan Bobby dengan Kahiyang.

Presiden Jokowi menyadari bahwa rangkaian pernikahan putri semata wayangnya tersebut menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kumpulan Berita

"Banyak yang terganggu, kami sekeluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," kata Presiden.

Meski demikian, Jokowi merasa lega. Sebab, rangkaian acara pernikahan putrinya tersebut berjalan lancar tanpa ada suatu hambatan.

Setelah ini, Jokowi akan kembali fokus ke tugas-tugasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia tersebut. Berita Terbaru

"Saya kira ini sudah selesai semuanya. Alhamdulilah tinggal kerja," lanjut dia.

Dari Balik Jeruji, Ahok Masih Sempat Lakukan Hal Ini..

Dari Balik Jeruji, Ahok Masih Sempat Lakukan Hal Ini..


Sosok Nek Mimi, mungkin ada beberapa yang masih mengingatnya ketika kisah beliau jadi viral. Seorang nenek yang hidup sebatang kara di Rusun Pesakih atau Rusun Daan Mogot Jakarta Barat, yang tidak mampu membayar tunggakan sewa rusunnya selama 13 bulan dan lebih memilih untuk menetap hingga tutup usia di Blok B 210. Info Terkini

Dari Balik Jeruji, Ahok Masih Sempat Lakukan Hal Ini..

Mendengar hal tersebut, Presiden Joko Widodo langsung mengirim dua orang utusannya untuk melunasi tunggakan rusun Nek Mimi selama 13 bulan Rp 3 juta dan sudah dilunasi hingga Desember 2017.

Bantuan tersebut cukup membuat Nek Mimi bernafas lega. Namun, bantuan yang diberikan Presiden hanya sampai Desember 2017, padahal 2017 tinggal menghitung hari untuk masuk tahun 2018.
Lalu bagaimana nasib Nek Mimi di tahun selanjutnya? Berita Terkini

Dilansir dari Kompas.com, ketika menjenguk Nek Mimi pada (23/11/2017) kemarin, Nek Mimi yang terlihat sudah renta terlihat sibuk aktivitas lamanya, membuat bungkus box kue sambil duduk di atas alas plastik yang upahnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Sambil membuat box kue, Nek Mimi bercerita kalau dirinya baru saja pulang dari rumah sakit yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Cukup terkejut saat mendengar Nek Mimi pergi sendiri ke rumah sakit dengan menggunakan Transjakarta yang disambung lagi dengan ojek.

Sebelumnya, Nek Mimi sempat minta diantarkan oleh tetangganya. Namun, para tetangganya juga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. “Pada sibuk, nenek juga enggak bisa minta tolong sama anak. Anak pada jauh di Jawa kerja, sudah jarang sekali dateng kesini,” ucap Nek Mimi.

Saat bertemu dokter di rumah sakit, Nek Mimi bercerita tentang keluhan kakinya yang sudah tak kuat lagi menopang tubuh rentanya.

Nek Mimi disarankan oleh dokter untuk tidak bekerja terlalu keras dan tidak sering naik turun anak tangga. Selain itu, Nek Mimi juga diminta oleh dokter untuk mengonsumsi makanan yang bergizi agar daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Namun, bagaimana mau makan makanan bergizi, untuk bisa makan saja Nek Mimi harus bekerja melipat kotak kue yang dibayar Rp 5.000 untuk 2.000 kotak kue.

“Sehari paling (buat) 1.000 kotak, itu juga kalau langsung dibayar, baru bisa beli apa yang dipenginin,” kata Nek Mimi.

Nek Mimi mengaku dulu pernah dikunjungi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat Anies menjalani masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Nek Mimi mengaku sempat dijanjikan oleh Anies akan diberikan santunan.

Namun setelah pertemuan tersebut, tak satu pun santunan yang dimaksud Anies datang ke unit rusunnya. “Saya bukannya minta atau apa, tapi memang enggak ada (santunan dari Anies) sampai sekarang, cuma dari ajudan Pak Jokowi saja yang waktu itu dateng dua orang,” ucapnya.

Pernah dalam satu waktu, Nek Mimi bertemu dengan Anies saat Anies menghadiri acara di Masjid Raya Hasyim Ashari yang tepat berada di Rusun Daan Mogot beberapa waktu lalu. Kala itu, Anies sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kumpulan Berita

Nek Mimi mengaku sempat bersalaman, dan Anies pun masih mengingatnya. Namun, Anies hanya merangkul Nek Mimi sambil mengucapkan hal yang pernah didengarnya saat pertama kali Anies mengunjunginya di rusun ketika kampanye.
“Pak Anies cuma bilang, sabar ya, Bu. Sudah gitu aja,” kenang Nek Mimi.

Meski demikian, Nek Mimi tidak berharap banyak pada gubernurnya. Nek Mimi hanya berharap dirinya tidak diusir dari Blok B 210, tempat dirinya melepas lelah setelah seharian membuat kardus kotak kue dari karton.

Selama ini Ada yang diam-diam bantu Nek Mimi…

Beruntung, ada orang yang setiap bulan mengirimkan uang Rp 500.000, beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan ikan kaleng kepada Nek Mimi. Orang tersebut mengaku sebagai utusan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini ditahan di Mako Brimob karena kasus penodaan agama. Berita Terbaru

“Tiap bulan orang kepercayaannya Pak Ahok datang ke sini, kirim sembako, tiap tanggal 5,” kata Nek Mimi. Beliau mengaku sangat ingin bertemu Ahok. Dirinya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahok yang telah mengutus orang kepercayaannya untuk mengirimkan uang dan sembako setiap bulannya.

Sebab menurut Nek Mimi, jika utusan Ahok tidak mengirimkan sembako kepadanya, mungkin ia sudah kelaparan. Karena upah yang didapatnya dari membuat box kue jauh dari cukup. “Apa kabar Pak Ahok? Nenek mau ucapin terima kasih,” kata Nek Mimi sambil tersenyum dan meneteskan air mata haru.

Saturday, November 25, 2017

RAPBD DKI 2018 tuai banyak kritik, Sandiaga lempar 'bola panas' ke Ahok

RAPBD DKI 2018 tuai banyak kritik, Sandiaga lempar 'bola panas' ke Ahok


Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno kembali menjadi perhatian khusus warga Jakarta. Hal ini diakibatkan anggaran Rancangan APBD 2018 yang membengkak mencapai Rp 77,11 miliar. Di tahun 2017, APBD Perubahan disepakati pada angka Rp 70,19 triliun. Info Terkini

RAPBD DKI 2018 tuai banyak kritik, Sandiaga lempar 'bola panas' ke Ahok

Masih dalam proses pembahasan, RAPBD DKI 2018 tersebut mendapatkan banyak kritikan. Pasalnya beberapa anggaran mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika sebelumnya hanya Rp 2,35 miliar kini meroket jadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018. Berita Terkini

Kemudian Anies-Sandi juga memasukkan anggaran Pengendalian Hama Terpadu Gedung Komplek Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 280.373.702 dari yang sebelumnya sebesar Rp 266 juta. Dan DPRD juga mendapat anggaran untuk perbaikan kolam air mancur yang nilainya cukup signifikan yakni sebesar Rp 620.715.162. Jika sebelumnya saat Sumarsono menjadi PLT Gubernur anggaran yang senilai Rp 500 juta di tolak.

Ramai menjadi pemberitaan, Sandiaga lepas tangan dan melempar bola panas tersebut pada Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Alasannya, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merancang dan mengusulkan adalah pada masa pemerintahan sebelum dirinya.

Politisi Gerindra ini tidak mau disalahkan akibat bengkaknya anggaran RAPBD 2018 yang mencapai Rp 77,11 triliun. Berulang kali, dia menegaskan, banyaknya anggaran dibuat pada saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Untuk itu dia mempersilakan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kiranya anggaran untuk beberapa program yang dikurangi.

"Silakan, silakan, (evaluasi) bagus banget. Enggak ada masalah. Kan sebagian juga dari zamannya Pak Ahok dan Pak Djarot yang dimasukan. Jadi kita enggak mau memecah belah, pokoknya intinya kita fokus untuk warga yang marjinal, warga yang selama ini belum tersentuh," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11). Kumpulan Berita

Salah satu anggaran yang melonjak yakni untuk Kunjungan Kerja DPRD yang sudah masuk di pemerintah sebelumnya. Dia mengatakan anggaran mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Jadi kita cuma mengikuti aja. Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin (anggaran), orang saya orangnya hemat banget," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, usulan Anies-Sandi tersebut masih dapat berubah. Karena sampai saat ini anggaran tersebut masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Masih terbuka, walaupun Banggar, katakan Banggar sudah mengoreksi, mungkin akan ada koreksi lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi koreksinya tidak hanya di Badan Anggaran atau DPRD, tetapi juga ada koreksi dari Kementerian Dalam negeri selaku pembina," katanya saat di hubungi.

Dia mengungkapkan, akan melakukan penyisiran terhadap anggaran yang diajukan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah anggaran untuk pembasmi hama di rumah dinas dan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rencananya, Bestari akan menanyakan secara detail urgensinya anggaran tersebut sampai harus dinaikan. Berita Terbaru

"Kita cek lagi apa iya perlunya segitu, kenapa? Kan ini belum dibahas di Banggar besar tentu seperti saya sampaikan kepada teman-teman juga saya juga selaku anggota Banggar akan mendetailkan nanti, pada saat pembahasan itu," ujarnya.

Perpanjangan Izin Disetop, Alexis Ganti Nama Jadi 4PLAY

Perpanjangan Izin Disetop, Alexis Ganti Nama Jadi 4PLAY


Sejak perpanjangan izinnya ditolak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu, griya pijat dan hotel Alexis terus menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas. Info Terkini

Perpanjangan Izin Disetop, Alexis Ganti Nama Jadi 4PLAY

Salah satu isu yang muncul adalah Alexis mengganti namanya.

Isu pergantian nama ini sempat dilontarkan oleh pemilik dari akun Facebook Fery Samuel Sitanggang. Berita Terkini

"Dulu namanya Alexis, sekarang namanya 4Play... " tulis akun tersebut disertai dengan gambar bertuliskan 4Play di pintu parkir.

Saat VIVA mengecek ke lokasi, gambar tersebut memang ada di tempat seperti yang ditunjukkan akun tersebut. Kumpulan Berita

Namun tidak ada yang ingin menjawab apakah memang Alexis telah berganti nama.

Petugas pengamanan setempat enggan memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Sementara itu Legal Corporate dan juru bicara Alexis Lina Novita juga sulit dihubungi untuk dimintai klarifikasinya.

Seorang pedagang kaki lima yang lapaknya hanya beberapa langkah dari gambar tersebut juga tidak tahu menahu mengenai kabar bahwa Alexis telah berganti nama. Berita Terbaru

"Wah kurang tahu saya, gambarnya kayanya udah lama," kata pedagang itu, Sabtu 25 November 2017.

Menurut dia, setelah pemberitaan Alexis meluas, sangat sedikit orang yang masuk ke area hotel ini.

Menurutnya saat ini lokasi selalu sepi pengunjung tidak seperti dahulu.

"Sekarang sih sepi, enggak kayak dulu. Ngaruh juga ke jualan," ujarnya.

Friday, November 24, 2017

Terkait APBD DKI yang Melonjak, Sekarang KPK Buka Pintu Pengaduan Masyarakat

Terkait APBD DKI yang Melonjak, Sekarang KPK Buka Pintu Pengaduan Masyarakat


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 dinilai akan menjadi anggaran terbesar selama empat tahun terakhir, yaitu Rp 77,1 triliun. Salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD. Info Terkini

Terkait APBD DKI yang Melonjak, Sekarang KPK Buka Pintu Pengaduan Masyarakat

Menanggapi melonjaknya anggaran tersebut, Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK belum bisa memastikan apakah pihaknya akan masuk untuk memantau APBD DKI Jakarta. Menurut Febri, selama ini divisi pencegahan di KPK selalu melakukan proses pemantauan anggaran baik di tingkat pusat ataupun daerah. Berita Terkini

"Kalau proses pemantauan anggaran tentu itu domainnya biasanya di pencegahan ya, tapi bukan pada aspek pemantauannya. Apakah yang di DKI sudah termasuk dari domain kajian tersebut, saya harus pastikan," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (22/11).

Febri melanjutkan, apabila masyarakat menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penganggaran tersebut, KPK membuka lebar pintu pengaduan dari masyarakat. "Kalau memang masyarakat misalnya ada dugaan atau ada informasi yang didapatkan terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi itu bisa dilaporkan di pengaduan masyarakat. Itu berlaku untuk seluruh Informasi yang ada," ujarnya. Kumpulan Berita

Diketahui, anggaran yang diajukan Sekretariat DPRD sebesar Rp 226,1 miliar dan melonjak menjadi Rp 346,5 miliar melalui pengajuan terbarunya yang disampaikan saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Rencana penganggaran yang diajukan juga cukup berbeda, seperti Rp 620 juta untuk merenovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan operasional, Rp 571 juta untuk pengelolaan website, dan Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja. Selain itu terdapat anggaran Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar, yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD. Berita Terbaru

Pada 2016 lalu misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115, 05 miliar. Namun, hanya disetujui dengan jumlah anggaran sebesar Rp 129,3 miliar oleh Pemprov DKI.

Silaturahim di Hotel, Sandi Sindir Warga Belum Pernah 'Ngerasain' Datang ke Hotel Mewah

Silaturahim di Hotel, Sandi Sindir Warga Belum Pernah 'Ngerasain' Datang ke Hotel Mewah


Silaturahim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan jajaran pemerintah di tingkat kota digelar bukan di kantor wali kota. Biasanya sebelumnya silaturahim dan pengarahan gubernur itu diselenggarakan di tiap kantor wali kota. Info Terkini

Silaturahim di Hotel, Sandi Sindir Warga Belum Pernah 'Ngerasain' Datang ke Hotel Mewah

Silaturahim Anies dengan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan elemen masyarakat, misalnya, digelar di Balai Sarbini. Berita Terkini

Selain itu, Sandi juga pernah bersilaturahim dengan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat dan sejumlah elemen masyarakat di Hotel Pullman, Central Park.

"Warga itu belum pernah ngerasain datang ke hotel mewah. Senang Pak katanya, tidur-tiduran, makan enak gitu lho di Pullman," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017).

Sandi mempertanyakan mengapa silaturahim itu digelar di tempat mewah. Setelah mendapat penjelasan dari wali kota, Sandi menyebut alasannya karena gedung pemerintahan tidak cukup menampung banyak orang yang hadir.

Dia menyatakan, pemerintah tidak menggunakan APBD untuk menyewa tempat mewah itu.

"Karena mereka (pemerintah kota) melakukan penghematan, ternyata ada bantuan dari salah satu elemen dunia usaha," kata Sandi. Kumpulan Berita

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, acara silaturahim Anies di Balai Sarbini tidak menggunakan APBD untuk menyewa gedung. Berita Terbaru

"Enggak pakai APBD, ini (dibiayai) pengelola Balai Sarbini," kata Tri.

Tri mengatakan, sewa gedung dan dekorasi diurus pengelola Balai Sarbini. Pemkot Jakarta Selatan hanya bertugas mencarikan tempat dan menyurati pengelola. Pemkot Jakarta Selatan hanya membiayai konsumsi.

Sebelum Dirinya Dilaporkan Ke Polisi Oleh Pengacara Setnov, Mahfud MD Akan Lakukan Ini.. Simak!!

Sebelum Dirinya Dilaporkan Ke Polisi Oleh Pengacara Setnov, Mahfud MD Akan Lakukan Ini.. Simak!!


Pakar hukum tata negara Mahfud MD tak mempermasalahkan niat pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang akan melaporkannya ke polisi. Info Terkini

Sebelum Dirinya Dilaporkan Ke Polisi Oleh Pengacara Setnov, Mahfud MD Akan Lakukan Ini.. Simak!!

Fredrich mengancam melapor ke polisi karena Mahfud menyebut Setya Novanto pura-pura sakit untuk menghindari proses hukum.

Mahfud menegaskan, ia mempunyai argumen kuat menyebut Setya Novanto pura-pura sakit.

Awalnya, kata Mahfud, Setya Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Berita Terkini

Saat itu, ada larangan dari dokter Setya Novanto tidak boleh dijenguk. Ketua Umum Partai Golkar itu harus menjalani rawat inap.

Namun, setelah KPK memindahkan Novanto ke RSCM, dokter di rumah sakit tersebut dan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan Novanto tidak perlu dirawat inap.

"Apa itu kesimpulannya, kecuali pura-pura?" ujar Mahfud saat dihubungi, Kamis (23/11/2017).

Mahfud siap menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Bahkan, ia juga mengancam akan turut melaporkan Setya Novanto dan pengacaranya ke polisi. Kumpulan Berita

"Malah saya nanti yang akan lapor lebih dulu supaya diselidiki semuanya. Semua itu, kan, hanya bagian dari akrobat sajalah," kata Mahfud.

Mahfud meyakini pihak RSCM dan IDI mempunyai data diagnosis yang lengkap terkait kondisi kesehatan Novanto dan data itu bisa dibuka kepada penegak hukum.

Mahfud juga mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus kecelakaan yang dialami Setya Novanto ini. Berita Terbaru

"Dokternya juga harus diperiksa, pengacaranya juga yang bohong harus diperiksa. Yang bilang mobil hancur, yang bilang ada (benjol sebesar) bakpao di kepalanya (Setya Novanto). Itu kan bohong semua. Malah itu yang harus dilaporkan," ucap Mahfud.

Thursday, November 23, 2017

Diminta Jelasin Tudingan Tim Ahok Digaji Swasta, Anies Baswedan Kebingungan Dan Ngeles Kayak Gini..

Diminta Jelasin Tudingan Tim Ahok Digaji Swasta, Anies Baswedan Kebingungan Dan Ngeles Kayak Gini..


Setelah menyebut pembiayaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) selama ini dibiayai swasta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini menyebut TGUPP tidak memiliki surat pengangkatan. Info Terkini

Diminta Jelasin Tudingan Tim Ahok Digaji Swasta, Anies Baswedan Kebingungan Dan Ngeles Kayak Gini..

Hal tersebut disampaikan Anies ketika dikonfirmasi wartawan perihal sumber informasi yang ia dapatkan soal pembiayaan TGUPP yang berasal dari swasta. Anies malah berkilah bahwa dirinya ingin melakukan tata kelola yang baik dalam menyusun TGUPP sehingga tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi)-nya jelas serta menuding TGUPP saat ini tak miliki surat pengangkatan dan tupoksi yang jelas. Berita Terkini

"Jadi kami dengan menyusun TGUPP ini, maka semua orang yang diangkat memiliki surat pengangkatan. Jadi konsekuensi dari pengangkatan baru kemudian pada fasilitas, gaji dan lainnya. Tapi dengan surat pengangkatan maka tupoksi dan pertanggungjawabannya jelas," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (22/11).

Dengan memiliki surat pengangkatan, maka pihaknya bisa mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola. Menurutnya saat membicarakan sebuah tim, gugus maka bukan sekedar membicarakan sumber dana tetapi keberadaan surat pengangkatannya.

"Ada surat pengangkatannya tidak? Individu-individu yang bekerja di sekitar Gubernur itu diangkat dengan surat keputusan apa?" katanya.

Menurutnya, siapapun yang bekerja di pemerintahan harus memiliki surat pengangkatan berupa Surat Keputusan (SK), baru kemudian alokasi dananya. Kumpulan Berita

"Tapi jangan kita bicara sekedar soal dananya dari mana. Pengangkatan-nya! Bayangkan kalau saya membawa orang-orang di sekitar saya itu tidak pernah diberi surat pengangkatan? Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur? Ini tata kelola pemerintahan-nya bagaimana?" katanya.

Pernyataan Anies tersebut seolah mencampuradukkan antara TGUPP dengan staf gubernur yang di masa Basuki Tjahaja Purnama banyak dipekerjakan di bawah Basuki langsung.

Namun anggota TGUPP sesungguhnya memiliki surat resmi bahkan berupa Keputusan Gubernur. Para anggota TGUPP juga diangkat dan dilantik langsung oleh gubernur bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan eselon II, III, dan IV. Terakhir, pengangkatan anggota TGUPP dilakukan di bulan Juli 2017 oleh Djarot Saiful Hidayat.

Hanya saja, jika yang dimaksud Anies yang tidak memiliki surat pengangkatan adalah staf gubernur, maka sesungguhnya itu benar adanya. Sumber SP mengatakan, para staf gubernur semasa Basuki menjabat dahulu memang tidak memiliki surat pengangkatan karena mereka bukan bagian resmi dari Pemprov DKI Jakarta.

"Setahu saya tidak ada surat pengangkatan untuk staf karena mereka bukan bagian resmi Pemprov DKI," ujar sumber itu kepada SP, Rabu (22/11). Berita Terbaru

Sementara itu, Anies tetap berkilah bahwa siapapun yang bekerja di bawah gubernur dan wakil gubernur untuk pemerintahan harus memiliki surat pengangkatan. Tidak hanya itu, ia juga tetap berkilah saat ditanyakan wartawan soal darimana ia tahu sumber pembiayaan TGUPP dari swasta.

"Ya jadi nomor satu ada surat pengangkatannya tidak. Itu yang penting!" pungkasnya.

Sebelumnya Anies menuding TGUPP selama ini dibiayai oleh swasta, padahal dalam beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan terkait TGUPP, pembiayaan TGUPP berasal dari APBD. Tidak hanya itu, Anies juga menaikkan jumlah anggota TGUPP 12 kali lipat, dari yang semula hanya 15 orang menjadi hampir 80 orang. [D-14].

Jokowi Segera Kirim Nama Pengganti Panglima TNI ke DPR

Jokowi Segera Kirim Nama Pengganti Panglima TNI ke DPR


Jokowi Segera Kirim Nama Pengganti Panglima TNI ke DPR

Masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI akan habis pada Maret 2018 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan segera mengajukan nama calon pengganti ke DPR. Info Terkini

Jokowi menyatakan, dirinya akan melakukan pergantian Panglima TNI ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dia pun meminta DPR sebagai pihak yang akan melakukan pengujian calon Panglima TNI untuk menunggu. Berita Terkini

"Ya, mekanismenya kan ada. Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," kata Jokowi saat ditemui usai acara Munas Alim Ulama Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11/2017).

Untuk nama calon pengganti Gatot, Jokowi belum mau menyebutkan. Dia hanya menegaskan ada banyak nama yang berpotensi menggantikan Gatot. Berita Terbaru

"Namanya kan banyak," kata Jokowi.

Wednesday, November 22, 2017

Beda cara Anies dan Ahok kelola dan biayai tim gubernur

Beda cara Anies dan Ahok kelola dan biayai tim gubernur


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat terobosan dengan meningkatkan anggaran bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar. Namun sampai saat ini, pasangan dari Sandiaga Uno itu masih belum menjelaskan mengenai berapa jumlah orang yang berada di tim tersebut. Info Terkini

Beda cara Anies dan Ahok kelola dan biayai tim gubernur

Anies merencanakan akan menggabungkan TGUPP dengan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Sehingga mereka akan bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan Jakarta dibiayai sepenuhnya oleh APBD.

Berdasarkan penelusuran merdeka.com melalui apbd. jakarta.go.id, terdapat nomenklatur belanja barang dan jasa di Biro Administrasi Sekretaris Daerah dalam APBD DKI Jakarta 2018. Dengan berlandaskan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 163 Tahun 2015 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama. Berita Terkini

Dalam data apbd.jakarta.go.id, honorarium anggota TGUPP sebanyak 60 orang akan mendapatkan gaji sebesar Rp 24.930.000. Sehingga dalam setahun akan menghabiskan anggaran hingga Rp 19.445.400.000.

Kemudian terdapat honorarium Ketua TGUPP sebanyak 14 orang dengan pendapatan perbulan Rp 27.900.000. Sehingga dalam setahun akan menghabiskan APBD DKI hingga Rp 5.077.800.000.

Melihat angka tersebut maka untuk memberikan gaji bagi honorarium TGUPP dalam setahun akan menghabiskan APBD DKI Jakarta 2018 sebanyak Rp 24.523.200.000.

Sedangkan, pada era kepemimpinan Basuki atau akrab disapa Ahok sangat berbeda. Honorarium anggota TGUPP sebanyak 6 orang dengan gaji setiap bulannya Rp 24.900.000. Dengan kontrak selama lima bulan akan menyerap APBD DKI Jakarta sebesar Rp 747.900.000

Sedangkan, honorarium Ketua TGUPP sebanyak satu orang dengan gaji Rp 27.900.000. Dengan kontrak selama lima bulan akan menyerap APBD DKI Jakarta sebesar Rp 139.500.000.

Melihat angka di atas maka untuk memberikan gaji bagi honorarium TGUPP pada era Ahok dalam setahun akan menghabiskan APBD DKI Jakarta 2018 sebanyak Rp 2.127.600.000. Kumpulan Berita

Perbedaan lainnya adalah, kontrak kerja untuk para honorarium pada masa Anies langsung dilakukan untuk 12 bulan. Bahkan mereka mendapatkan gaji 13. Sedangkan pada masa Ahok, honorarium ini hanya dikontrak perlima bulan.

Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) Muhammad Yusuf memberikan penjelasan terkait naiknya anggaran untuk timnya dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018.

Yusuf mengatakan total Rp 2,35 miliar itu hanya untuk non-PNS yang berjumlah 5 orang, plus biaya makan dan minum mereka. Sedangkan jumlah PNS berjumlah 8 orang. Berita Terbaru

"Delapan dikalikan Rp 28 juta karena kan tunjangan Rp 24 juta dirata-ratakan nih dengan gaji Rp 4 juta, jadi Rp 28 juta. Kali 12 bulan, itu akan ketemu sekitar Rp 2,688 miliar. Jadi TGUPP saja sekitar Rp 5,038 miliar," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11).

Fahri Hamzah khawatir Setya Novanto jadi presiden

Fahri Hamzah khawatir Setya Novanto jadi presiden


Fahri Hamzah khawatir Setya Novanto jadi presiden

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa Ketua DPR Setya Novanto berpotensi untuk menjadi Presiden. Sebab saat ini Novanto sangat populer di masyarakat karena isu yang menimpanya.

"Apa yang masih hangat? Novanto ini masih di bahas-bahas terus, masih seksi. Saya khawatir Pak Novanto populer ini justru jadi Presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). Info Terkini

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak menjelaskan secara spesifik alasan Novanto pantas menjadi Presiden. Tetapi dia hanya mengungkapkan bahwa seseorang harus dikenal masyarakat untuk bisa mencapai elektabilitas yang tinggi. Berita Terkini

"Emang orang itu harus dikenal dahulu baru elektabilitasnya tinggi," ucapnya.

Untuk diketahui, Novanto terkenal karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meminta 20 persen saham PT Freeport Indonesia. Selain itu ia juga tengah terundung kasus korupsi proyek e-KTP. Novanto ditetapkan sebagai tersangka sebanyak dua kali.

Namun saat di penetapan tersangka untuk pertama kalinya Novanto sempat mengajukan praperadilan dan berhasil menang melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP pada 10 November 2017. Ia sempat menjadi buronan KPK karena saat ingin dijemput paksa ia melarikan diri. Kumpulan Berita

Novanto pun baru diketahui keberadaannya saat menjalani wawancara lewat telpon dengan Metro TV hingga akhirnya dalam perjalanan menuju studio Metro TV untuk melanjutkan wawancara Novanto mengalami kecelakaan di Kawasan Permata Hijau dan dilarikan ke RS Medika dan akhirnya dipindahkan ke RSCM Kencana. Berita Terbaru

Tepat pada 19 November 2017 Novanto telah resmi ditahan KPK. Ia di bawa dari RSCM Kencana ke KPK untuk segera diperiksa Kencana dengan tujuh mobil yang mengiring.

Tuesday, November 21, 2017

Tulis 'surat sakti' Novanto Minta Tak Dicopot Sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR

Tulis 'surat sakti' Novanto Minta Tak Dicopot Sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR


Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menulis 'surat sakti'. Surat itu tertanggal Selasa (21/11). Ada dua surat yang ditulis tangan oleh Setya Novanto. Surat itu juga dilengkapi materai dan tanda tangan Novanto. Info Terkini

Tulis 'surat sakti' Novanto Minta Tak Dicopot Sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR

Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Isinya meminta agar tidak digelar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melengserkannya sebagai Ketua DPR dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Berikut petikan surat dari Novanto. Berita Terkini

"Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan,"

Tulis 'surat sakti' Novanto Minta Tak Dicopot Sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan adanya surat dari Novanto pada pimpinan DPR. Kumpulan Berita

"Surat itu memberikan informasi bahwa ketua umum partai golkar mengambil keputusan untuk menunda proses pergantian pimpinan DPR sampai proses hukum diselesaikan," ujar Fahri

Dia menegaskan, pimpinan DPR memandang surat Novanto sah. "Karena beliau masih ketum sah, dan sesuai UU MD3, maka tidak akan ada surat dari DPP Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan."

Surat kedua ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Isinya instruksi agar tidak ada pergantian ketua umum partai. Namun untuk sementara, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar dan dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Tulis 'surat sakti' Novanto Minta Tak Dicopot Sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR

Saat dikonfirmasi, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengaku belum mengetahui ihwal surat tersebut. Namun Nurdin memastikan partai tidak terpengaruh dengan apapun. Termasuk surat sakti dari Novanto. Berita Terbaru

"Kita tidak terpengaruh dengan surat apapun, karena sudah diputuskan rapat pleno inilah yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar pasal 19 yang dikatakan bahwa DPP partai adalah badan tertinggi dalam sifat keorganisasian yang bersifat kolektif," kata Nurdin.

4 Nama Yang Berpeluang Gantikan Setnov Sebagai Ketua DPR

4 Nama Yang Berpeluang Gantikan Setnov Sebagai Ketua DPR


4 Nama Yang Berpeluang Gantikan Setnov Sebagai Ketua DPR

Pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya melihat ada empat nama yang keluar sebagai calon pengganti Setya Novanto dalam kursi ketua DPR. Nama itu adalah Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali, Ketua Banggar Azis Syamsudin, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, dan Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmista. Info Terkini

"Kalau saya menerka dalam konteks ketua DPR, nama-nama yang muncul kan seperti Zainuddin Amali, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, dan Agus Gumiwang," jelas Yunarto dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Di antara nama-nama di atas, posisi Bamsoet dan Agus Gumiwang diprediksi sebagai kuda hitam. Dua nama itu tidak mewakili fraksi manapun di Partai Golkar. Berita Terkini

"Menurut saya kuda hitamnya malah Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang karena dianggap calon yang di tengah yang tidak mewakili satu fraksi saja," kata Yunarto. Kumpulan Berita

Meski begitu, kalau Presiden Jokowi masuk dalam pencalonan, menurutnya malah bisa memunculkan nama lainnya lagi. Yunarto melihat siapapun nama ketua DPR baru memiliki tugas berat dalam dua tahun ke depan untuk mengubah citra DPR yang buruk. Karena itu kriterianya sekarang adalah tidak punya sejarah dengan kasus korupsi dan tidak kepanjangan tangan Novanto.

Kini yang penting adalah bagaimana mendesak Novanto untuk segera mengundurkan diri. Menurut Yunarto, tidak ada alasan Novanto tidak mengundurkan diri. Serta dari anggota DPR pun tidak ada desakan agar segera melakukan proses MKD. Padahal sudah dengan sangat jelas kasus korupsi itu telah melakukan pelanggaran etik. Berita Terbaru

"Dulu hanya karena kasus papa minta saham yang tidak seberat kasus e-KTP saja ia mengundurkan diri. Kenapa sekarang tidak mengundurkan diri secepatnya?," tandasnya.

Monday, November 20, 2017

Buni Yani Tuding Hakim Lebih Percaya Pendukung Ahok

Buni Yani Tuding Hakim Lebih Percaya Pendukung Ahok


Buni Yani tak terima divonis satu tahun enam bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (14/11/2017). Info Terkini

Buni Yani Tuding Hakim Lebih Percaya Pendukung Ahok

Saat menyerahkan permohonan berkas memori banding ke Pengadilan Negeri Bandung, Senin (20/11/2017), ia mengatakan, polisi, jaksa, hakim, melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya.

"Hakim lebih percaya terhadap para pendukung Ahok," kata Buni Yani. Berita Terkini

Mestinya, lanjut dia, aparat hukum menelaah kasusnya menggunakan logika yang baik.
"Ini putusan gila dan tidak masuk akal. Kami sudah menghadirkan enam saksi ahli untuk membantah apa yang didakwakan. Namun, hakim lebih percaya kepada pendukungnya Ahok dibandingkan saksi ahli kami," keluh Buni Yani.

Dia menilai bahwa enam ahli yang dihadirkannya sudah sangat kompeten dalam kasus tersebut.

"Seorang dosen berdiskusi di Facebook, dianggap mengandung unsur pidana, ini kan gila. Mudah-mudahan keadilan itu masih ada," katanya. Kumpulan Berita

Pada hari yang sama, Senin (20/11/2017), tim Buni Yani juga melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial.

Laporan tersebut dilakukan karena hakim dinilai tidak mengikuti etika hukum yang berlaku saat menjatuhkan vonis terhadap Buni Yani. Berita Terbaru

Penegakan Hukum di Indonesia menurut Buni Yani sangat kacau dan tidak adil.

Heboh!!! Eks Anak Buah Nazaruddin Akui Beri Uang 25.000 Dollar AS ke Fahri Hamzah

Heboh!!! Eks Anak Buah Nazaruddin Akui Beri Uang 25.000 Dollar AS ke Fahri Hamzah


Heboh!!! Eks Anak Buah Nazaruddin Akui Beri Uang 25.000 Dollar AS ke Fahri Hamzah

Mantan anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Yulianis, mengaku pernah memberikan uang dalam amplop sebesar 25.000 dollar AS kepada politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Pengeluaran uang untuk Fahri tersebut dicatat Yulianis sebagai uang muka pembelian mobil sesuai dengan arahan Nazaruddin. Info Terkini

"Catat saja itu DP pembelian mobil, tidak terkait dengan proyek," kata Yulianis menirukan perintah Nazaruddin dalam persidangan kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/8/2014). Berita Terkini

Awalnya Yulianis ditanya oleh pengacara Anas yang bernama Andika Honggowongso. Dia diminta menjelaskan mengenai inisial FAH dalam dokumen pengambilan kas. Yulianis menjawab bahwa dia pernah dipanggil Nazaruddin ke lantai tujuh Tower Kemang di Mampang, Jakarta Selatan, untuk membawa uang 25.000 dollar AS. Setelah sampai di lantai tujuh, Yulianis mengaku melihat Fahri Hamzah.

"Dulu saya tidak tahu dia itu siapa, tetapi setelah melihat di TV, saya tahu itu Pak Fahri yang dari PKS," kata Yulianis. Kumpulan Berita

Dia mengaku meletakkan uang 25.000 dollar AS yang dibungkus amplop di meja di depan Fahri. Saat itu, kata Yulianis, Fahri tidak bicara apa-apa dan hanya senyum ketika diminta untuk tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Akhirnya, Nazaruddin-lah yang tanda tangan. Berita Terbaru

"Sama Pak Nazar itu ditandatangani cuma dicoret-coret saja," ujar Yulianis.

Anies Berusaha Merebut Manisnya Madu Cinta Rakyat Yang Lebih Dulu di Dapat Ahok

Anies Berusaha Merebut Manisnya Madu Cinta Rakyat Yang Lebih Dulu di Dapat Ahok


Penulis Herry Tjahjono mengatakan, meski Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta bahkan kini mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, karena kasus penistaan agama, namun ia tetap dicintai rakyat. Info Terkini

Anies Berusaha Merebut Manisnya Madu Cinta Rakyat Yang Lebih Dulu di Dapat Ahok

Cinta yang didapatkan Ahok ini, ungkap Herry, akan sulit direbut oleh pemimpin baru ibukota, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meski mereka melakukan berbagai cara, termasuk mengubah kebijakan yang dibuat Ahok sebelumnya. Berita Terkini

"Jikapun itu berhasil, tetap saja mereka tak akan menjadi pemenang sejati. Sebab cinta rakyat semakin hari semakin membuncah terhadap Ahok. Sedangkan puncak kepemimpinan itu pada muaranya adalah cinta rakyat," kata Herry.

Berikut tulisan lengkap Herry dikutip dari akun Facebooknya, Minggu (19/11/2017).

AHOK MEREGUK MANISNYA MADU CINTA

Bacalah kalimat Ahok dalam gambar di bawah...( Ahok: Mereka tidak serius bangun Jakarta, mereka hanya berpikir bagaimana mengalahkan saya).

Dan memang....mereka berhasil 'mengalahkan' Ahok, merebut kursi gubernur. Namun apakah mereka sudah merasa yakin 100% mengalahkan Ahok ?

Belum, dan nampaknya mereka belum merasa menjadi pemenang sesungguhnya. Sebab sekarangpun, nyaris semua program Ahok dianulir. Salah satunya adalah 'ritual' menerima sekaligus menyelesaikan masalah warga di Balai Kota diubah. Ini cuma salah satu contoh. Banyak lainnya....

Nampaknya prinsip ABA (Asal Bukan Ahok) semasa kampanye pilkada masih diteruskan sekarang.

Ini karena mereka inign 'mengalahkan' Ahok sampai 'keakar-akarnya' - dengan menganulir berbagai programnya. Kumpulan Berita

Sayang, harga yang harus dibayar nantinya akan teramat mahal - sebab berbagai program yang baik dan dianulir itu akan merugikan warga dan kota Jakarta.

Jikapun itu 'berhasil' - tetap saja mereka tak akan menjadi pemenang sejati. Sebab cinta rakyat semakin hari semakin membuncah terhadap Ahok. Sedangkan puncak kepemimpinan itu pada muaranya adalah cinta rakyat.

Ahok lebih dulu merebut dan memenangkan cinta itu, bahkan bukan hanya dari sebagian warga Jakarta - tapi juga menyebar ke berbagai pelosok negeri. Mako Brimob menjadi saksi membuncahmya cinta terhadap Ahok itu. Berita Terbaru

Ahok lebih dulu mereguk manisnya madu cinta itu...

Sunday, November 19, 2017

Dipuji Netizen, Ini Kicauan Fadli Zon Soal Setya Novanto

Dipuji Netizen, Ini Kicauan Fadli Zon Soal Setya Novanto


Biasanya, Fadli Zon menjadi sasaran banyak pembenci di media sosial, tapi kicauan tentang Setya Novanto membuat dia dipuji. Wakil Ketua DPR itu tidak mau ambil pusing soal netizen yang banyak membully dirinya bahkan bikin banyak meme. Info Terkini

Dipuji Netizen, Ini Kicauan Fadli Zon Soal Setya Novanto

Rupanya, Fadli Zon selalu berbesar hati bahkan terhadap cacian dan hinaan yang diterimanya di media sosial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan melakukan penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto dengan membantarkannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta selama 20 Hari. Berita Terkini

Melansir dari Kompas.com, pembantaran penahanan Setya Novanto (Setnov) berlaku sejak 17 November 2017- 6 Desember 2017.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

"Menurut hasil pemeriksaan di RSCM sampai dengan malam ini, masih dibutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap untuk kebutuhan observasi lebih lanjut, maka KPK melakukan pembantaran terhadap tersangka SN," kata Febri, Jumat malam.

Febri menjelaskan selama proses pembantaran, Setnov akan menjalani perawatan di RSCM. "Dijaga tim KPK dan Polri," ujarnya.

Febri menegaskan status Setnov adalah ditahan dengan membantarkannya di RSCM.

"Soal perkembangan kesehatannya, KPK berkoordinasi dengan RSCM dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia)," katanya.

KPK melakukan penahanan karena berdasarkan bukti yang cukup, Novanto bersama pihak lainnya diduga melakukan korupsi pada proyek e-KTP.

"Menahan selama 20 hari terhitung 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017 di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," ujar Febri.

Terkait masalah Setya Novanto, Fadli Zon Berpendapat. Ia mengatakan sudah sepantasnya semua berpegang pada hukum dan undang-undang. DPR ataupun KPK, menurutnya, memiliki pemahaman yang sama atas hal ini. Kumpulan Berita

Politikus Gerindra itu juga mendukung upaya penegak hukum melakukan upaya pemberantasan korupsi. DPR, menurut dia, juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas.

Hal ini di ungkapnya melalui 18 kicauannya melalui Twitter (17/11/2017). Setelah melihat kicauan dari Fadli Zon warganet memberikan komentar yang sepaham dengan Dirinya.

Namun, ada juga yang balik nyinyir, karena dianggap cari aman saja.
Ada yang menganggap bahwa aksi ini adalah yang tak biasa dari Fadli Zon alias tumben.

@Badut_senayan69: "tumben (agak) bijak,abis di gampar @prabowo ya? Kuatir @Fraksi_Gerindra gk laku"

@niningsyauqy: "prihatin trs!!! Kerja yg bener zonk jgn prihatin2 aja !!!"

@Budiono69212076: "Mult s*mp*h cr aman.... Ya jelas melebarlah,yg menikmati hsl korupsikan msh byk, termasuk............" Berita Terbaru

@guntur81putra:" @fadlizon @sn_setyanovanto Nah gitu tumben bener anda" (Burhanudin Ghafar Rahman)

Pakai Rompi Oranye Setya Novanto Ditahan di Rutan KPK

Pakai Rompi Oranye Setya Novanto Ditahan di Rutan KPK


Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akhirnya berhasil memindahkan Ketua DPR RI Setya Novanto dari RSCM ke Rumah Tahanan KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (19/11/2017) malam. Info Terkini

Pakai Rompi Oranye Setya Novanto Ditahan di Rutan KPK

Dari hasil pantauan, Novanto berada di mobil tahanan yang datang ke KPK dengan sejumlah iring-iringan mobil KPK lainnya. Berita Terkini

Mobil tahanan KPK yang membawa Novanto tiba sekitar pukul 23.40 WIB. Novanto terlihat turun dari mobil tahanan KPK, sudah mengenakan rompi oranye khas rompi tahanan KPK.

Turun dari mobil, Novanto duduk di kursi roda. Sejumlah pihak kemudian membantu mendorong kursi roda yang dinaiki Novanto untuk masuk ke gedung KPK.

Novanto masuk ke gedung KPK dibantu petugas yang mengawal. Ia melewati pintu yang biasa digunakan keluar masuk tahanan KPK.

Novanto hanya terlihat sekali melambaikan tangan ke arah awak media. Ia tidak terlihat memberikan komentar atas penahanannya ini.

Rencananya, Novanto akan ditahan di Rutan KPK. Seperti diketahui, status Novanto memang sudah menjadi tahanan KPK. Penahanan Novanto dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Kumpulan Berita

Namun, penahanannya dibantarkan karena masih dirawat di RSCM pasca kecelakaan yang dia alami.

Novanto sebelumnya mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Kamis (19/11/2017). Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik. Berita Terbaru

Saat itu, Novanto tengah menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melakukan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto yang tengah diburu lembaga antirasuah berencana mendatangi KPK untuk memberikan keterangan.

Saturday, November 18, 2017

Merasa Tersindir, Karangan Bunga Untuk Novanto Dirusak Orang

Merasa Tersindir, Karangan Bunga Untuk Novanto Dirusak Orang


Diguga merasa tersindir, dua buah karangan bunga yang diberikan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto yang hari ini dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana Jakarta dirusak oleh orang tak dikenal. Info Terkini

Merasa Tersindir, Karangan Bunga Untuk Novanto Dirusak Orang

Semulanya, diketahui karangan bunga tersebut diletakkan di lobi gedung rumah sakit oleh pengantar bunga namun sekitar 15 menit kemudian atas permintaan petugas rumah sakit dipindahkan ke area parkir belakang agar tidak mengotori lobi. Berita Terkini

Setelah beberapa waktu berada di area parkir belakang, kedua karangan bunga itu dirusak orang tak dikenal. Tulisan ucapan doa di kedua karangan bunga ditanggalkan.

"Kurang tahu," kata seorang petugas keamanan bernama Samlawi ketika ditanya mengenai pelaku perusakan. Kumpulan Berita

Salah satu karangan bunga untuk Setya Novanto dikirim oleh Riza Villano SP. "Semoga Lekas Sembuh BAPAK SETYA NOVANTO. RIZA VILLANO SP. MENUJU INDONESIA ADIL, JUJUR, BERINTEGRITAS BEBAS KORUPSI", demikian tulisan pada karangan bunga itu.

Karangan bunga lain kiriman Sam Aliano bertulisan "Semoga Lekas Sembuh PAPA TIANG LISTRIK #SAVETIANGLISTRIK".

Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Pada Jumat (17/11) dia dipindahkan ke RSCM Kencana. Berita Terbaru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menunggu Setya Novanto sehat untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus pidana korupsi dalam pengadaan KTP elektronik.

KPK sudah mengeluarkan surat penahanan Setya Novanto sejak 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017. Namun karena dia menjalani perawatan di rumah sakit KPK melakukan pembantaran, menangguhkan penahanannya.