Thursday, October 19, 2017

Tentang Ketegangan KPK dengan DPR, Wiranto: Pemerintah Tak Mau Ikut Campur

Tentang Ketegangan KPK dengan DPR, Wiranto: Pemerintah Tak Mau Ikut Campur


Pemerintah tidak bisa ikut campur, atas hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan DPR RI, yang memanas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan sesuai pernyataan Presiden RI. Joko Widodo, hal tersebut adalah ranahnya legislatif. Info Terkini

Tentang Ketegangan KPK dengan DPR, Wiranto: Pemerintah Tak Mau Ikut Campur

"Sudah berkali-kali ditanyakan bagaimana sikap pemerintah, tapi pemerintah lewat pak Presiden berkali-kali menyampaikan, ini domainnya (red: ranah) bukan domain pemerintah," ujarnya dalam konfrensi pers tentang kinerja pemerintah, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Memanasnya hubungan KPK dengan DPR RI, antara lain dipicu oleh pengungkapan kasus korupsi e-KTP. Berita Terkini

Dalam kasus tersebut, nama sejumlah politisi kelas kakap ikut terseret, antara lain Ketua DPR RI, Setya Novanto, Yasonna H. Laoly, yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Ganjar Pranowo, yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, dan Olly Dondokambey, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.

Dalam perkembangan penyidikan, Miryam S. Haryani, yang merupakan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan dalam pemeriksaan di DPR, ia mengaku mendapat teknan dari penyidik KPK, dalam pemeriksaan. Hal itu berbuntut dengan pencabutan BAPnya. Kumpulan Berita

DPR bereaksi dengan membentuk panitia khusus (pansus). Dalam pansus tersebut, DPR antara lain berupaya menghadirkan pimpinan KPK, dan memaksa agar rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dibuka.

Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Dinamika yang terjadi setelahnya, membuat hubungan KPK dengan DPR RI semakin memburuk.

Wiranto dalam konfrensi pers tersebut, menegaskan bahwa walaupun pemerintah menganggap tidak punya kewenangan dalam polemik tersebut, sikap pemerintah terhadap KPK masih tetap sama, yakni menolak segala bentuk pelamahan terhadap lembaga anti rasuah itu. Berita Terbaru

"Berkali-kali Presiden menyatakan, niat pelemahan KPK itu tidak ada, bahkan jangan sampai ada niat melemahkan KPK," tegasnya.

"KPK dibangun untuk menyelesaikan masalah-masalah korupsi di Indonesia, itu kita garis bawahi, tidak ada nniat sedikitpun untuk pemerintah melakukan pelemahan untuk lembaga-lembaga hukum, yang akan menyelesaikan masalah hukum di Indonesia," katanya.
Location: Indonesia

0 comments:

Post a Comment