Tuesday, October 31, 2017

Bersumpah Dibawah Al Qur'an Selanjutnya Buni Yani Curhat Pada Hakim Begini

Bersumpah Dibawah Al Qur'an Selanjutnya Buni Yani Curhat Pada Hakim Begini


Setelah mengucapkan sumpah di depan majelis hakim dan pengunjung atas keinginannya sendiri dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (31/10/2017), terdakwa Buni Yani mencurahkan isi hatinya. Info Terkini

Bersumpah Dibawah Al Qur'an Selanjutnya Buni Yani Curhat Pada Hakim Begini

Buni sempat curhat bahwa selama satu tahun perkara ini muncul, dia dan keluarganya menderita.

"Ini menyangkut masa depan saya, yang sudah menjalani ini setahun, saya mengalami penderitaan yang luar biasa, dan keluarga saya mendapat penderitaan yang luar biasa pula," ujarnya. Berita Terkini

Buni mengucapkan sumpah dan menyampaikan curhatnya saat diberi kesempatan menyampaikan sesuatu oleh hakim setelah penasihat hukumnya membacakan duplik. Buni lalu mengeluarkan sebuah Al Quran dan memegangnya di atas kepalanya. Kumpulan Berita

"Demi Allah saya tidak memotong video! Kalau saya memotong video agar saya dilaknat Allah dan diazab sekarang juga!" serunya.

Kemudian, sejumlah pendukungnya di ruang sidang pun berseru.

Setelah itu, kepada majelis hakim, Buni mengungkapkan harapannya agar majelis hakim dapat memutus perkara secara adil.

Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh tim penasihat hukum Buni Yani. Dalam dupliknya, penasihat hukum Buni Yani memberikan argumen untuk membantah replik dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Berita Terbaru

Sidang putusan akan digelar dua minggu lagi, Selasa (14/11/2017).

Anies Bakalan KO 100 Persen, Jika Kasus Alexis Dibawa Ke PTUN

Anies Bakalan KO 100 Persen, Jika Kasus Alexis Dibawa Ke PTUN


DPRD DKI Jakarta menilai surat penolakan perpanjangan ijin usaha PT Grand Ancol Hotel, pemilik Hotel dan Griya Pijat Alexis oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta (BPTSP) mudah kalah apabila dibawa ke sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Info Terkini

Anies Bakalan KO 100 Persen, Jika Kasus Alexis Dibawa Ke PTUN

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruslan Amsari, mengatakan, alasan penolakan perpanjangan ijin usaha yang ditulis di surat cenderung tidak kuat.

Alasannya hanya banyak media massa memberitakan terkait praktik prostitusi di Alexis.3

Ruslan mengingatkan Anies - Sandi tidak semena-mena dengan tidak memperpanjang perizinan Alexis tersebut. Berita Terkini

’’Penutupan kan ada aturan mainnya. Tidak bisa begitu saja, tidak mengeluarkan izin usaha,’’ kata Ruslan di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Dia menjelaskan, sesuai dengan amanat Pasal 99 Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan, ada beberapa syarat menutup tempat hiburan malam.

Salah satu syaratnya ada di huruf (a) pasal tersebut dimana mesti ada teguran tertulis sebelum penutupan.

’’Menurut saya, tidak diperpanjang izin usaha alexis tidak sesuai dengan prosedur. Pembuktiannya belum ada,’’ tegas Ruslan.

Selanjutnya, pada pasal 43 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2015 menyatakan, usaha Solus Per Aqua (SPA) merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma.

’’Apakah ditemukan bukti-bukti kongret atau nyata. Kan tidak,’’ ujar Ruslan.

Menurut dia, redaksional BPTSP tidak memenuhi unsur untuk menutup Alexis karena hanya berdasar media massa.

’’Kongkret pelanggarannya apa? ini mudah di bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),’’ ungkap Ruslan.

Ruslan berujar apabila keputusan tak memperpanjang ijin Alexis diambil atas dasar politis maka jadi tidak benar.

"Sebab ada ribuan tempat seperti Alexis di ibukota. Artinya, kalau ingin berantas prostitusi jangan hanya satu tempat saja, itu namanya keputusan emosi atas janji politik. ’Penutupan ini hanya keputusan politis gubernur,’’ terang Ruslan. Kumpulan Berita

Anies-Sandi, kata Ruslan, harus mempertimbangkan pajak yang diberikan Alexis mencapai Rp 30-33 miliar setiap tahunnya.

Artinya, sebulan mereka berikan masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Rp 2,5 sampai 2,7 miliar. ’’Alexis ini taat bayar pajak,’’ tandas Ruslan.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI, Edy Junaedi menegaskan, pemprov memiliki bukti dari hasil peninjauan langsung ke lapangan, bahwa Alexis telah menyalahi aturan.

Apalagi izin usaha sudah habis sejak September 2017.

’’Ya pastilah itu kami punya,’’ kata Edy ketika dihubungi Wartakotalive.com, Senin (30/10/2017) sore. Berita Terbaru

Bukti-bukti peninjauan langsung ke lapangan, kata Edy, membuat BPTSP siap apabila pihak pengelola Alexis mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

’’Karena kalau menggugat ke PTUN kan hak mereka (Alexis). Tapi kami siap kok,’’ ujar Edy.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Edi Sumantri membenarkan, pendapatan pajak dari Alexis memang mencapai Rp 30-32 miliar.

Monday, October 30, 2017

Sandiaga Uno Gandeng Pengusaha bakal Jalankan Program Milik Prabowo 'Revolusi Putih'

Sandiaga Uno Gandeng Pengusaha bakal Jalankan Program Milik Prabowo 'Revolusi Putih'


Program Revolusi Putih yang disampaikan oleh Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto, ternyata begitu penting buat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno. Info Terkini

Sandiaga Uno Gandeng Pengusaha bakal Jalankan Program Milik Prabowo 'Revolusi Putih'

Begitu pentingnya program Prabowo tersebut, Sandiaga sampai berjanji melaksanakannya tahun depan walaupun tak ada dana untuk itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 2018. "Mungkin melalui CSR atau melalui partisipasi masyarakat," katanya di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu, 29 Oktober 2017. Berita Terkini

Sandiaga tak menjelaskan bagaimana penggunaan dana CSR dan sumbangan masyarakat tersebut. Tapi, dia mematok waktu satu bulan untuk mengkaji pembiayaan dan pelaksanaan revolusi putih. "Karena bujet enggak hanya dari pemerintah, tetapi juga gerakan masyarakat, juga dari dunia usaha."

Revolusi putih merupakan sebutan bagi program Prabowo dalam pemilihan presiden 2014, yakni asupan pangan bergizi untuk siswa. Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis, 26 Oktober 2017, Hashim mengatakan dia membawa mandat dari kakaknya untuk disampaikan kepada Sandi, yang juga anggota Dewan Pembina Gerindra, agar program itu masuk APBD DKI Jakarta 2018. Kumpulan Berita

Menurut Sandiaga, program usulan Prabowo tadi perlu dikaji lagi pelaksanaannya sebab dia dan Gubernur DKI Anies Baswedan harus melibatkan ahli nutrisi, dokter, atau komunitas pecinta anak, selain tentunya dinas-dinas terkait. Putra pengusaha wanita Mien Uno tersebut lantas menyatakan mendukung revolusi putih yang mempunyai tujuan mencetak generasi muda memiliki daya saing di dunia internasional tersebut. Berita Terbaru

Itu sebabnya, butuh anak-anak muda yang punya daya saing dan asupan gizi yang baik sejak usia siswa sekolah dasar. "Salah satunya dari susu, bisa juga dari ikan atau telur," ucap Sandiaga Uno.

Janji Anies soal DP Rumah 0 Persen Kembali Ditagih

Janji Anies soal DP Rumah 0 Persen Kembali Ditagih


Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis. Info Terkini

Janji Anies soal DP Rumah 0 Persen Kembali Ditagih

Menurut Hasto, kebijakan Anies-Sandi tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Hal itu karena penutupan Alexis adalah bagian dari janji keduanya kepada publik pada Pilkada lalu.

"Ya memang, namanya pemimpin yang dipilih secara langsung, harus memenuhi janji kampanyanyenya. Kan begitu," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017). Berita Terkini

Usai Alexis, kata Hasto, masih ada janji pasangan calon yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu untuk ditunaikan segera.

Lalu apa janji Anies-Sandi yang tersebut?

"Tinggal rumah tanpa down payment ya. Kan begitu," ungkap Hasto.

Sebagaimana diketahui, surat tidak diperpanjangnya izin usaha Alexis telah diterbitkan pada Jumat (27/10/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Salah satunya yakni banyaknya keluhan dari masyarakat. Kumpulan Berita

Sayangnya, bukti-bukti yang dikantongi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan kembali izin usaha tersebut tak dirinci.

Selain adanya dasar untuk tidak memperpanjang izin Alexis, langkah penutupan itu juga untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Berita Terbaru

Dengan tidak diperpanjangnya izin Alexis, pemilik usaha tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha di sana.

Sunday, October 29, 2017

Ahok: Jika Anies Menolak Reklamasi, Itu sama Saja Menghina Keluarga Cendana

Ahok: Jika Anies Menolak Reklamasi, Itu sama Saja Menghina Keluarga Cendana


Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan ada ketidaksinkronan antara dukungan Titiek Soeharto kepada pasangan pasangan Baswedan-Sandiaga Uno dengan sikap pasangan nomor urut tiga itu terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Info Terkini

Ahok: Jika Anies Menolak Reklamasi, Itu sama Saja Menghina Keluarga Cendana

Awalnya, awak media menanyakan pendapat Ahok soal putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan nelayan terkait pembatalan izin reklamasi Pulau K, F, dan I. Berita Terkini

Ahok menjelaskan bahwa aturan reklamasi tidak dibuat saat pemerintahnya. Aturan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto.

Aturan yang dimaksud ialah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Ahok kemudian menjelaskan, perusahaan PT Mandala Krida Yudha, yang dimiliki salah satu anak Soeharto merupakan pengembang di proyek tersebut.

"Pak Harto sudah mengkaji dengan baik. Mau reklamasi siapa? Pak Harto. Tahun 90-an, Pak Harto (mengeluarkan aturan) reklamasi," ucap Ahok di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

"Kamu bicara 'Keluarga Cendana' toh, yang punya PT pertama (pengembang) siapa? Anak Pak Harto. Perusahaannya dia. Gimana mau jelasinnya?" tambah Ahok. Kumpulan Berita

Ahok lalu mempertanyakan sikap Anies-Sandiaga yang dengan tegas akan menghentikan reklamasi jika terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berita Terbaru

"Nah, sekarang 'Keluarga Cendana' dukung nomor tiga, sementara nomor tiga nggak setuju reklamasi. Berarti menghina Pak Harto dong yang membuat reklamasi," ujar Ahok.

Saturday, October 28, 2017

Memperkenalkan Gatot Kaca ke Warga Afrika Tengah

Memperkenalkan Gatot Kaca ke Warga Afrika Tengah


Prajurit TNI tergabung dalam Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-D/Minusca, di Bangui, Republik Afrika Tengah, ternyata tidak hanya mahir dalam berperang. Info Terkini

Memperkenalkan Gatot Kaca ke Warga Afrika Tengah

Hal itu dibuktikan dalam acara peringatan hari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) atau "UN Day" yang digelar di Bangui, kemarin, Jumat (27/10/2017). Berita Terkini

Dikutip dari siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima Tribunnes.com, di acara tersebut sejumlah prajurit TNI, menampilkan tarian tradisional.

Tidak dijelaskan nama tarian tradisioanal yang disuguhkan para prajurit TNI untuk para peserta acara, namun tarian tersebut antara lain melibatkan tokoh Gatotkaca dan Buto Cakil.

Tokoh-tokoh tersebut, menjadi rebutan untuk diajak foto bersama.

Dansatgas Kizi TNI Konga XXXVII-D/Minusca Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy, mengaku berharap agar masyarakat Afrika Tengah, dan para perwakilan dari negara lain, bisa lebih mengenal budaya Indonesia, melalui suguhan tarian tradisional itu. Kumpulan Berita

Selain itu, melalui acara ini juga diharapkan hubungan Indonesia dengan tuan rumah dan perwakilan pasukan perdamaian atau "Peacekeepers"dari negara lain, bisa semakin erat. Berita Terbaru

“Momen seperti ini juga merupakan salah satu event yang tepat guna menjalin hubungan dan kerja sama antara prajurit kontingen yang satu dengan prajurit dari kontingen lainnya,” ujarnya.

Friday, October 27, 2017

Keyakinan SBY Atas Pemerintahan di Bawah Jokowi-JK

Keyakinan SBY Atas Pemerintahan di Bawah Jokowi-JK


Keyakinan SBY Atas Pemerintahan di Bawah Jokowi-JK

Sejak pergantian presiden 3 tahun silam, indonesia mengalami perubahan yang sangat baik. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kerja Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla, dapat memenuhi keutuhan rakyat dalam dua tahun sisa jabatannya.

Kinerja yang memuaskan dan berjalan dengan baik sangat lah membanggakan. Hal itu ia sampaikan pada 20 oktober 2017, melalui video yang diunggah di akun YouTube Suara Demokrat. Info Terkini

Keyakinan itu dengan catatan jika Pemerintahan Jokowi-JK tetap fokus memprioritaskan harapan dan kebutuhan rakyat. Berita Terkini

"Marilah kita beri kesempatan dan dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan dan merampungkan tugas-tugasnya," ucapnya. Berita Terbaru

SBY mengucapkan selamat bertugas untuk Presiden Jokowi.

Pejabat Yang Dulunya Diangkat Ahok-Djarot Akan Diganti, Ini Alasan Anies..

Pejabat Yang Dulunya Diangkat Ahok-Djarot Akan Diganti, Ini Alasan Anies..


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditanya apakah ingin mengganti pejabat DKI yang diangkat pada era Ahok-Djarot. Info Terkini

Pejabat Yang Dulunya Diangkat Ahok-Djarot Akan Diganti, Ini Alasan Anies..

Terkait itu, Anies menegaskan, loyalitas PNS tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi kepala daerah sekarang. Berita Terkini

"PNS itu memiliki loyalitas pada atasan, siapapun atasnya, jadi jangan suudzon," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (27/10/2017).

Jika akan merombak pejabat, kata Anies, dia akan melakukannya dengan memperhitungkan indikator kerja.

Anies tidak ingin mengganti pejabat atas pertimbangan yang subjektif. Kumpulan Berita

"Jadi bukan like and dislike, ukurannya kinerja, targetnya apa, yang tercapai apa," kata Anies.

Anies belum bisa merombak pejabat DKI pada bulan ini. Dia baru bisa melakukan perombakan setelah 6 bulan menjabat sebagai gubernur. Berita Terbaru

Namun, bila terdesak, Anies harus meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu untuk melakukan perombakan itu.

Thursday, October 26, 2017

Anies Ditagih Janji Bangun Gedung MUI DKI Jakarta, Ini Jawabanya..

Anies Ditagih Janji Bangun Gedung MUI DKI Jakarta, Ini Jawabanya..


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Rapat Paripurna Majelis Ulama Indonesia ( MUI) DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta KH Zulfa Mustofa, menagih janji Anies di masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, untuk membangun kantor MUI DKI. Selain itu, ia juga berharap agar Anies mengizinkan pengajian bulanan MUI Jakarta dapat digelar di rumah dinas gubernur. lapak berita online

Anies Ditagih Janji Bangun Gedung MUI DKI Jakarta, Ini Jawabanya..

Lantas, apa jawaban Anies? Dalam sambutannya, ia tak menjelaskan bagaimana merealisasikan janjinya itu. Anies hanya menyampaikan akan memperkuat posisi MUI Jakarta melalui koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. berita terkini online

Meski belum memberikan jawaban pasti soal kapan dan bagaimana pembangunan kantor MUI Jakarta, namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berjanji akan mengadakan pertemuan kembali dengan MUI DKI Jakarta untuk membicarakan beberapa agenda.

Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama yang lebih baik antara Pemprov DKI dan MUI DKI Jakarta. "Koordinasi antara MUI dan pemprov akan kita tingkatkan. Jangan hanya di level gubernur, tetapi juga di bawahnya," ujar Anies. Info berita online

Pada kesempatan itu, Anies menyampaikan, kegiatan agama sebagai pencerminan dari sila pertama Pancasila. Merujuk sila itu, maka penyelenggaran kegiatan agama hendaknya dipandang sebagai perintah konstitusi. Ini harus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Sila satu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah soal agama. Aneh kalau pemerintah menjauhi kegiatan agama. Ini perintah konstitusi dan saya disumpah untuk menjalankan konstitusi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, KH Zulfa Mustofa, menagih janji Anies Baswedan yang disampaikan semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Salah satunya soal pembangunan kantor MUI DKI.

Seperti diketahui, MUI DKI kini masih menggunakan gedung Jakarta Islamic Center (JIC), Jakarta Utara. Selain bukan gedung milik MUI DKI, lokasinya yang tidak strategis, juga disinggung oleh Zulfa. berita online

“Kami Majelis Ulama belum memiliki gedung dan saat sebelum pemilihan, Pak Anies berjanji 'Insya Allah akan mengusahakan gedung tersebut.' Kita malu sama kota Tangerang, MUI tingkat kota punya gedung dan masjid. Harapan kami bisa agak ke tengah, sehingga pengurus yang datang tidak kejauhan," kata Zulfa.

Selain soal gedung, Zulfa juga berharap agar pengajian bulanan MUI Jakarta yang digelar tiap hari Sabtu pertama awal bulan, dapat dilaksanakan di rumah dinas gubernur di kawasan Menteng, Jakarta Pusat seperti dahulu. Berita Indonesia

"Kemarin waktu kami tanyakan ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah), beliau bilang akan lapor dulu ke Pak Gubernur. Kami minta jawabanya di sini mudah-mudahan bisa kami dengar sekarang," ujarnya.

Wednesday, October 25, 2017

Pemuda Ini Ngamuk Lalu Bacok Kepala Ibunya, Saat Dimita Minum Obat

Pemuda Ini Ngamuk Lalu Bacok Kepala Ibunya, Saat Dimita Minum Obat


Seorang anak di Ponorogo tega membacok kepala ibunya menggunakan kapak. Akibatnya, ibunya yang bernama Boyatun (56), mengalami luka robek di kepala. Pelaku pembacokan, Wahyudi (28) yang mengalami gangguan jiwa. Info Terkini

Pemuda Ini Ngamuk Lalu Bacok Kepala Ibunya, Saat Dimita Minum Obat

Kapolsek Balong, AKP Sukamto, saat dikonfirmasi mengatakan peristiwa pembacokan itu terjadi pada Selasa (24/10/2017) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Pelaku mengalami sakit jiwa dan baru keluar dari Rumah Sakit Jiwa sekitar sebulan yang lalu," kata Sukamto, Rabu (25/10/2017). Berita Terkini

Pembacokan menggunakan kapak ini terjadi saat Boyatun sedang berada di rumahnya Dukuh Grenteng, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, bersama Wahyudi.

Saat itu, Boyatun mengingatkan Wahyudi agar meminum obatnya. Sebab, Wahyudi baru satu bulan keluar dari RSJ Lawang, Malang dan masih dalam tahap pengobatan.

Bukannya menuruti, Wahyudi justru marah kepada ibunya. Ia kemudian keluar rumah dan mengambil kapak.

Wahyudi kemudian memukulkan kapak itu dan tepat mengenai kepala ibunya. Akibatnya, ibunya mengalami luka pendarahan di kepala. Kumpulan Berita

Boyatun mengerang kesakitan dan berteriak meminta pertolongan.

Beruntung, suaminya yang bernama Sariman (58) segera datang melerai. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD untuk mendapatkan pertolongan medis.

Khawatir kembali mengamuk dan melukai orang lain, Wahyudi kemudian diamankan ke Polsek Balong. Berita Terbaru

"Rencananya, pihak keluarga akan membawa pelaku ke RSJ, karena takut mengamuk lagi," kata Sukamto.

Cerita Pengalaman Jadi Gubernur, Jokowi Panggil Anies-Sandi

Cerita Pengalaman Jadi Gubernur, Jokowi Panggil Anies-Sandi


Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk hadir ke Istana Negara, Rabu (25/10/2017). Info Terkini

Cerita Pengalaman Jadi Gubernur, Jokowi Panggil Anies-Sandi

Dalam agenda Anies hari ini, pertemuan dengan presiden dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB.

"Seperti disampaikan presiden minggu lalu, (setelah) pelantikan akan ada pertemuan. Hari ini dijadwalkan bertemu. Agendanya secara khusus tidak ada," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Berita Terkini

Anies mengatakan banyak hal yang akan dibahas dengan presiden. Di antaranya soal pengalaman Jokowi saat memimpin Jakarta. Mengingat, Jokowi adalah gubernur Jakarta periode 2012-2014.

"Kalau kami sendiri melihat (akan) banyak berdiskusi dengan pengalaman beliau selama memimpin di Jakarta. Pasti akan bisa memberikan manfaat yang besar," kata Anies.

"Beliau memimpin di sini dan memimpin Indonesia pasti banyak sekali lesson learned yang bisa bermanfaat bagi kita," Anies menambahkan.

Ia menerangkan, undangan itu dikirim pihak istana setelah ia bertemu dengan presiden kemarin. Selanjutnya pertemuan dijadwalkan pukul 11.00 WIB.

Atasi persoalan Jakarta, Jokowi minta arahan SBY.

Joko Widodo (Jokowi) sadar betul bahwa dirinya adalah orang baru di Jakarta. Karena itu, dia akan meminta arahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Trade Expo Indonesia ke-27 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/10). Kumpulan Berita

"Tentu saja. Nanti kalau bisa saya minta arahan sebagai orang baru," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, sebelum menuju JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Di acara perdagangan tahunan itu, Jokowi duduk di barisan depan bersama Presiden SBY. Jokowi, yang memakai batik coklat, duduk berselang satu kursi dengan kepala negara. Ini adalah pertemuan pertamakali SBY dan Jokowi setelah resmi menjadi gubernur ibu kota.

Usai mendampingi SBY, Jokowi akan kembali ke lapangan. Kali ini tidak ke pemukiman warga, tetapi ke pusat-pusat kemacetan. Berita Terbaru

"Ke urusan yang berhubungan dengan kebersihan pertamanan, macet. Keliling lagi. Bukan keliling kampung tapi mengecek macet, mungkin nanti ke terminal, yang macetnya parah-parah itu, habis itu ke pertamanan mungkin nanti," kata Jokowi.

Tuesday, October 24, 2017

Keberatan Jika Warga Ingin Mengadu, Sandiaga Sarankan Jangan ke Balaikota tetapi..

Keberatan Jika Warga Ingin Mengadu, Sandiaga Sarankan Jangan ke Balaikota tetapi..

Keberatan Jika Warga Ingin Mengadu, Sandiaga Sarankan Jangan ke Balaikota tetapi..

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengingatkan warga bisa mengadu ke kelurahan masing-masing. Berbagai aduan tak mesti disampaikan di Balai Kota. Info Terkini

"Pemprov yang melayani sebetulnya bisa ditangani di kelurahan sama kecamatan wilayah. Jadi sebenernya warga enggak perlu jauh-jauh ke sini," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.  Berita Terkini

Sandi menjelaskan, Pemprov DKI bakal meningkatkan pelayanan di kelurahan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Balai Kota hanya akan menjadi tempat terakhir.

"Ke sini (Balai Kota) ini kalau memang sudah enggak tertangani. Sudah ke kelurahan atau wilayah saja," tegas dia.

Pengaduan di Balai Kota dijalankan sejak periode sebelum Anies-Sandi. Di pendopo Balai Kota, warga bisa leluasa mengadu kepada pimpinan mereka. Kumpulan Berita

Sistem pelaporan berinovasi dengan pembentukan meja sesuai pelaporan masing-masing. Sandi mengapresiasi itu. Berita Terbaru

"Jadi saya sama pak Anies lihat ini cukup efektif. Tentunya kita seneng warga bisa ada outlet untuk ketemu kita terus," tutup Sandi.

Kader Gerindra Laporkan Tiga Akun Medsos, Lantaran Tidak Terima Prabowo Difitnah

Kader Gerindra Laporkan Tiga Akun Medsos, Lantaran Tidak Terima Prabowo Difitnah


Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) melaporkan tiga akun media sosial ke Bareskrim Polri, terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Info Terkini

Kader Gerindra Laporkan Tiga Akun Medsos, Lantaran Tidak Terima Prabowo Difitnah

Wakil Sekretaris Umum Laskar, Yeyet Nurhayati mengungkapkan bahwa tiga akun yang dilaporkan, yakni akun Facebook Inas N Zubir, akun Twitter Inas N Zubir - A556 @INZ239 dan yang kedua akun Twitter @GuruSocrates.

"Tentang pasal ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik dari akun Facebook Inas N Zubir dan twitter sang guru @GuruSocrates," ujar Nurhayati setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). Berita Terkini

Nurhayati mengaku telah menerima restu dari Prabowo untuk melaporkan akun-akun tersebut. Bahkan Nurhayati mengaku diberikan surat tugas oleh DPP Partai Gerindra untuk membuat laporan Polisi.

Nurhayati menjelaskan, akun Facebook Inas N Zubir memposting status pada 18 September 2017 lalu, pada pokoknya menyebut Prabowo mengajarkan startegi merampok tetangga yang sedang susah dan bakar rumah orang untuk merampok. Kumpulan Berita

"Isinya facebook itu dari Inas, dia telah melontarkan sebuah ujaran kebencian fitnah kepada Ketua Umum Gerindra pak Prabowo Subianto," jelas Nurhayati.

Sementara akun twitter @GuruSocrates, mencuit status yang mengatakan bahwa Prabowo menerima uang dari James Riyadi untuk membatalkan dukungan Partai Gerindra kepada bakal calon Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar.

"Kemudian twitter dari sang guru membuat status ujaran kebencian dan fitnah yang mengatakan bahwa Partai Gerindra telah menerima uang katanya. Itu fitnah. Untuk Meikarta, agar Dedy Mizwar tidak dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat tidak dicalonkan dari Gerindra," ungkap Nurhayati. Berita Terbaru

Dia menegaskan semua postingan di akun Facebook dan Twitter itu tidak benar dan merupakan fitnah.

"Ini agar tidak di ulangi. Sekarangkan lagi gencar ujaran kebencian. Ini jadi pelajaran agar tidak melakukan ujaran kebencian kepada siapapun," ucapnya.

Sejumlah barang bukti diserahkan kepada Polisi. Salah satunya foto atau capture-an status dari ketiga akun tersebut

"Kita ada bukti status twittan dua dan Capture satus," ujarnya.

Dalam Tanda Bukti Lapor tertulis bahwa laporan itu tentang dugaaan tindak pidana penghinaan berupa penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan 311 KUHP dan atau 45 ayat (3) juncto pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Laporan tersebut telah diterima dan diregistrasi dengan nomor Polisi LP/1100/X/2017/Bareskrim, tertanggal 24 Oktober 2017.

Monday, October 23, 2017

Sandiaga Uno Beberkan Fakta Ini, Terkait Penghapusan Lelang Konsolidasi Warisan Ahok

Sandiaga Uno Beberkan Fakta Ini, Terkait Penghapusan Lelang Konsolidasi Warisan Ahok


Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berencana menghapus sistem lelang konsolidasi yang sudah berlangsung sejak 2016 lalu.

Sandi berjanji akan berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait persoalan lelang.
Hal ini berarti sistem lelang konsolidasi yang selama ini menggabungkan proyek kecil sejenis menjadi 1 proyek besar akan dihapus. Info Terkini

Sandiaga Uno Beberkan Fakta Ini, Terkait Penghapusan Lelang Konsolidasi Warisan Ahok

Sebab cara itu membuat perusahaan kecil dan menengah tak bisa mendapat proyek, tetapi justru jatuh ke perusahaan-perusahaan besar.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI, Blessmiyanda, membeberkan sejumlah fakta ketika proyek-proyek konstruksi jatuh ke tangan kontraktor di kelas kecil dan menengah. Berita Terkini

"Saya nggak anti dengan usaha kecil menengah, tetapi kalo nggak dikonsolidasi akibatnya kayak gini (banyak masalah)," kata pria yang akrab disapa Bless ketika dihubungi Wartakotalive.com, Senin (23/10/2017).

Bless memberi contoh beberapa kasus pembangunan yang selesainya makan waktu lama dengan dana yang dinilai kebesaran.
Salah satunya Rehab total kantor Kelurahan Kalibata di Jakarta Selatan yang memakan waktu sampai 3 tahun.
Pembangunan dimulai tahun 2014 dengan pemenang lelang PT BKI dengan nilai proyek Rp 3,5 milliar.
Tapi kontrak PT BKI diputus karena membangun struktur bangunan di lantai 1 dalam posisi miring.

Kemudian dialihkan ke kontraktor kedua Pada 2015, tapi hanya mampu membangun konstruksi hingga 3 lantai.
Tahun 2016 lanjutan rehab ini gagal masuk lelang sehingga Bagian Tata Pemerintahan Jaksel memprogramkan pada 2017.

Tahun 2017 proyek dimenangkan PT HH. Tapi sampai batas deadline pada 24 November 2017, ada kemungkinan pengerjaan belum rampung. Kumpulan Berita

"Bayangkan butuh 3 tahun untuk membuat 1 kantor kelurahan saja," kata Bless ketika dihubungi Wartakotalive.com, Senin (23/10/2017).

Hal sama juga terjadi di Rehab total Puskesmas Kecamatan Makasar di Jakarta Timur. Sudah 3 tahun puskesmas tersebut tak rampung. Dibangun sejak 2014.
Biayanya juga terbilang tinggi, yakni menghabiskan Rp 27,4 milliar dengan 3 kali lelang sepanjang 2014 - 2017.

Padahal Rehab total 18 puskesmas yang dikerjakan 1 kontraktor, yakni PT PP Pracetak pada pertengahan 2016, bisa rampung pada Juli 2017 walau masuk kategori terlambat. Sebab tanggal deadline semestinya Desember 2016.

"Itu pun kan karena ada masalah penghilangan aset dulu makanya waktu pengerjaan jadi terlambat," kata Bless.

Tapi ongkos pengerjaan tiap puskemas di proyek 18 puskesmas oleh PT PP Pracetak jauh lebih murah, yakni hanya berkisar Rp 12 - 15 milliar.
Makanya, kata Bless, berdasarkan pengalaman, lelang kecil memang kerap bermasalah.

"Karena penyedianya nggak perform secara teknis, kualifikasi, tenaga ahli maupun likuiditas," jelas Bless.

Bless mencotohkan, saat ini sedang ada proyek Rehab berat 125 sekolah dan melibatkan hanya 225 tenaga ahli karena memakai sistem lelang konsolidasi. Berita Terbaru

"Bila dilakukan tidak dengan sistem lelang konsolidasi maka ada 1.125 (seribu sertus dua puluh lima) tenaga ahli ? Mungkinkah ? Pasti akan ada tumpang tindih & double job yg berarti dapat fiktif," ujar Bless.

"Jadi sebenarnya mana yg mau di prioritaskan? UKM yg dibayar? Atau langsung benar-benar mempekerjakan tenaga ahli dengan bayaran yang layak karena bekerja secara profesional? Bukankah itu lebih menghidupkan pasar tenaga kerja berkeahlian perseorangan daripada para broker dengan baju usaha kecil," tutup Bless.

Sunday, October 22, 2017

Tentang Pidato Rasis, Anies-Sandi Bakal di Datangi Komunitas Ini

Tentang Pidato Rasis, Anies-Sandi Bakal di Datangi Komunitas Ini


Kelompok massa tergabung dalam Komunitas Anak Bangsa memastikan bakal menyambangi Balaikota DKI tempat Anies Baswedan berkantor, Senin hari ini (23/10/17). Info Terkini

Tentang Pidato Rasis, Anies-Sandi Bakal di Datangi Komunitas Ini

Mereka akan meminta pertanggung jawaban Anies Baswedan soal pernyataannya yang dianggap rasis saat pidato perdana di Balaikota.

“Kami pastikan akan turun pada Senin hari ini di Balaikota jam 12.00 wib,” ungkap Koordinator aksi Tirta Yasa, saat dikonfirmasi hari ini. Berita Terkini

Lebih lanjut, Tirta mengaku siap menghadapi kelompok pendukung Anies jika mereka berniat menghadang aksi nya.

Kata dia, pihaknya sudah sesuai prosedur dan jika ada pihak-pihak yang ingin menghadang, maka pihak tersebut telah menyalahi prosedur. Karena, kata dia, bukan hak mereka menghalangi aksinya.

“Kalo mereka melakukan penghadangan berarti mereka melakukan intimidasi. Hal yang dilarang dalam UU,” ucapnya. Kumpulan Berita

“Kami tidak akan pernah takut terhadap provokasi dan intimidasi mereka. Karena apa yang ami lakukan ini adalah hak menyampaikan pendapat yang dilindungi UU,” sebutnya.

Lebih jauh, Tirta mengaku siap menerjunkan ratusan massa untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada Gubernur baru tersebut, diantaranya meminta Anies untuk mengklarifikasi pidato soal pribumi tersebut dan segera melakukan permintaan maaf. Berita Terbaru

Selain itu, kata dia, mendesak untuk mencabut pidato perdana yang sudah disampaikan itu.

“Anies harus mengikuti hukum yang berlaku,” pungkasnya

Thursday, October 19, 2017

Tentang Ketegangan KPK dengan DPR, Wiranto: Pemerintah Tak Mau Ikut Campur

Tentang Ketegangan KPK dengan DPR, Wiranto: Pemerintah Tak Mau Ikut Campur


Pemerintah tidak bisa ikut campur, atas hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan DPR RI, yang memanas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan sesuai pernyataan Presiden RI. Joko Widodo, hal tersebut adalah ranahnya legislatif. Info Terkini

Tentang Ketegangan KPK dengan DPR, Wiranto: Pemerintah Tak Mau Ikut Campur

"Sudah berkali-kali ditanyakan bagaimana sikap pemerintah, tapi pemerintah lewat pak Presiden berkali-kali menyampaikan, ini domainnya (red: ranah) bukan domain pemerintah," ujarnya dalam konfrensi pers tentang kinerja pemerintah, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Memanasnya hubungan KPK dengan DPR RI, antara lain dipicu oleh pengungkapan kasus korupsi e-KTP. Berita Terkini

Dalam kasus tersebut, nama sejumlah politisi kelas kakap ikut terseret, antara lain Ketua DPR RI, Setya Novanto, Yasonna H. Laoly, yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Ganjar Pranowo, yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, dan Olly Dondokambey, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.

Dalam perkembangan penyidikan, Miryam S. Haryani, yang merupakan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan dalam pemeriksaan di DPR, ia mengaku mendapat teknan dari penyidik KPK, dalam pemeriksaan. Hal itu berbuntut dengan pencabutan BAPnya. Kumpulan Berita

DPR bereaksi dengan membentuk panitia khusus (pansus). Dalam pansus tersebut, DPR antara lain berupaya menghadirkan pimpinan KPK, dan memaksa agar rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dibuka.

Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Dinamika yang terjadi setelahnya, membuat hubungan KPK dengan DPR RI semakin memburuk.

Wiranto dalam konfrensi pers tersebut, menegaskan bahwa walaupun pemerintah menganggap tidak punya kewenangan dalam polemik tersebut, sikap pemerintah terhadap KPK masih tetap sama, yakni menolak segala bentuk pelamahan terhadap lembaga anti rasuah itu. Berita Terbaru

"Berkali-kali Presiden menyatakan, niat pelemahan KPK itu tidak ada, bahkan jangan sampai ada niat melemahkan KPK," tegasnya.

"KPK dibangun untuk menyelesaikan masalah-masalah korupsi di Indonesia, itu kita garis bawahi, tidak ada nniat sedikitpun untuk pemerintah melakukan pelemahan untuk lembaga-lembaga hukum, yang akan menyelesaikan masalah hukum di Indonesia," katanya.

Suarakan Pendapatnya Soal Pemimpin Jakarta yang Baru, Nikita Mirzani Berani Banget Katakan Ini

Suarakan Pendapatnya Soal Pemimpin Jakarta yang Baru, Nikita Mirzani Berani Banget Katakan Ini


Kadang apa yang diungkapkan malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kini Niki kembali  mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya.

Tak pakai kode-kodean, Niki cukup frontal dan berani mengungkapkan pendapatnya. Sudah bukan rahasia lagi jika Nikita Mirzani selalu ceplas-ceplos dalam berbicara. Info Terkini

Suarakan Pendapatnya Soal Pemimpin Jakarta yang Baru, Nikita Mirzani Berani Banget Katakan Ini

Kali ini janda 2 anak tersebut mengungkapkan pendapatnya mengenai pemimpin DKI Jakarta yang baru. Meski tak menyebut nama, namun tulisan Niki ini sudah bisa ditebak mengarah ke siapa.
Niki mengungkapkan pendapatnya tersebut lewat Instastory @nikitamirzanimawardi-17.

Niki juga mengaku kalau dirinya ingin mengungkapkan tentang keadaan Jakarta sekarang.
Namun niat tersebut diurungkannya karena takut disangka tak bisa move on dari pemimpin lama.
Padahal menurut Niki, pendapatnya ini tak ada hubungannya dengan pemimpin lama.

Mantan istri Sajad Ukra ini juga menyebut pemimpin yang sekarang ini seperti es cendol.
Niki seolah juga yakin kalau sebentar lagi apa yang sudah disusun rapi bakal hancur. Berita Terkini

"Yang milih doi pada nyesel apa pura2 bego.
Asli gue ga Tahan mau posting tentang keadaan jakarta Sekarang, tapi nti takut di blng ga bisa move on dr yang lama.
Pdhl ga ada urusannya. Klo gue mah org nya, yang lalu biar lah berlalu. Cuma klo pengganti nya kaya es cendol gini. Bijimane yeeee... !!!!
Anyway. Jadi yang ngeliat org belanda waktu jaman penjajahan itu cuma org jakarta aja. Fix Berarti gue yang ke TOLOLAN.
Bntr lagi. Sbntr lagi. Semua yang sudah di susun dgn rapih, bakalan ancur2an. Bakalan ada demo lagi ga yah." Kumpulan Berita

Membaca postingan dari Niki mengenai pemimpin Jakarta yang baru ini, para netizen pun memberikan berbagai tanggapan mereka.

@muhamadfikri_17 : "Yaelah tar kalo udeh dlaporin aje ngelesnye bukan akun nya lah, dibajak lah wkwwkwk,."

@lily_fatimah04 : "Setuju mba NikMir ...sy setuju bgt sama pandangan mba Nikmir ...lulusan PhD nya mgkn Pi**a Hut Delivery yaa ...jd level kurir getoo , duhhh mudahan jgn 2X dipecat."

@khoeruladabi205 : "Sebelum komentar pemimpin sekarang seperti apa lebih baik di lihat dulu cara kerja nya,jangan langsung nge just karena jadi pemimpin itu tidak semudah mengkritik apalagi memipin ibu kota jakarta." Berita Terbaru

@w_sista : "Yaelahhh masih gk bs moveon juga.. klo org2 sekelas nikmir gini yg ribut2 pak ahok mah juga malu atuh punya pendukung kyk dia.."

@nurlaili29 : "Coba deh si nikmir nya diadukan ke polisi lg, kaya yg katanya di hack tweetnya buat pak TNI, berani ga yaa,, apa masih bilang itu fi hack instastory nya." 

Sejauh ini belum ada respon atau reaksi dari pihak-pihak tim Anies - Sandi atas tulisan Niki tersebut.

Wednesday, October 18, 2017

Nah lho.. Dilaporkan ke Polisi Karena Rasis, Anies Baswedan Dapat Karmanya

Nah lho.. Dilaporkan ke Polisi Karena Rasis, Anies Baswedan Dapat Karmanya


Dalam pidatonya usai pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik pada Senin (16/10/2017). Anies Baswedan menyebut

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri." Info Terkini

Nah lho.. Dilaporkan ke Polisi Karena Rasis, Anies Baswedan Dapat Karmanya

Namun, Pidato ini jadi persoalan. Organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) mempermasalahkan penggunaan kata pribumi hingga melaporkan Anies ke Bareskrim Polri pada Selasa (17/10/2017).

Hal seperti ini pernah dialami Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama. Dalam kunjungan ke Pulau Seribu ia menyebut soal "Jangan Mau Dibohongi Pakai Surat Al Maidah".

Apakah yang dihadapi Anies saat ini adalah karma atau kutukan sebagai Gubernur DKI? Saat dimintai tanggapan mengenai pidato 'pribumi'-nya yang dilaporkan BMI ke Bareskrim, Anies hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Berita Terkini

"No comment," ujar Anies, saat ditemui usai kunjungan ke SDN 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).

Hal serupa juga dilontarkan Sandi. Berbeda saat ditanya mengenai hal-hal lain, Sandi menolak menjawab saat para wartawan meminta tanggapannya mengenai dilaporkannya Anies ke polisi karena mengucapkan kata pribumi saat pidato politik.

"Saya tidak mau berkomentar," ujar Sandi.

Wakil Ketua Bidang Hukum BMI DKI Jakarta Ronny Talapessy menjelaskan, ucapan Anies itu tak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Instruksi Presiden itu untuk melarang penggunaan kata pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintah. Kumpulan Berita

Selain Inpres tersebut, BMI melaporkan dengan dugaan pelanggaran pasar UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Sejak ada Inpres itu tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi," kata Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD BMI DKI Jakarta Pahala Sirait, saat Pahala melaporkan Anies ke Bareskrim Polri. Berita Terbaru

Dalam membuat laporan ini, BMI membawa bukti transkip dan video Anies saat berpidato di depan warga di Balai Kota, Senin malam. Namun, laporan ini tidak diterima oleh Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya mengarahkan BMI agar membuat laporannya di Bareskrim Mabes Polri.

"Berdasarkan alat bukti yang kita bawa sudah (terpenuhi). Ini hanya masalah yurisdiksi saja karena kewenangan ini lebih tepat saran dari beliau-beliau di Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri," katanya.

Dianggap Rasis Pidato Anies Baswedan, Buya Syafii Maarif Semprot Dengan Komentar Ini..

Dianggap Rasis Pidato Anies Baswedan, Buya Syafii Maarif Semprot Dengan Komentar Ini..


Dianggap Rasis Pidato Anies Baswedan, Buya Syafii Maarif Semprot Dengan Komentar Ini..

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif angkat suara terkait polemik pribumi dan non pribumi yang ucapkan salah satu kepala daerah. Menurutnya hal ini tidak sepatutnya terjadi.

"Jangan diucapkan lah hal itu, hati-hati. Sesuatu yang peka yang bisa menjadi (polemik) jangan diucapkan lagi," kata Syafii kepada wartawan di kampus Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Selasa (17/10/2017). Info Terkini

Menurut Syafii, setiap pejabat pemerintah harus berhati-hati saat berbicara ke publik, jangan sampai apa yang diucapkan pejabat tersebut menjadi polemik. Karena bisa memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. "Perlu hati-hati berbicara, yang peka, yang sensitif. Karena sudah terlanjur juga, kita bisa belajar (dari peristiwa ini)," tambahnya. Berita Terkini

Sementara itu Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan HAM (Pusdema) USD Yogyakarta, Baskara T. Wardaya menambahkan, polemik istilah pribumi dan non pribumi patut disayangkan. Apalagi polemik tersebut pertama kali dilontarkan seorang pejabat publik. Berita Terbaru

"Tetapi saya kira ada dua catatan. Pertama jangan-jangan itu cerminan dari situasi yang ada, itu adalah letupan gunung es. Kemudian jangan malah kita secara tidak sengaja menviralkan gagasan itu, karena ini (bisa) menjadi kepentingan politik tertentu," ucapnya. Kumpulan Berita

Baskara melanjutkan, dia justru curiga pidato politik berisi istilah pribumi dan non pribumi tersebut tidak hanya ditujukan untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. "Itu mungkin pidato untuk tahun 2019," selorohnya

Tuesday, October 17, 2017

Bawakan Kue Basah, Agus Yudhoyono Kunjungi Ahok di Mako Brimob

Bawakan Kue Basah, Agus Yudhoyono Kunjungi Ahok di Mako Brimob


Dalam kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono menemui mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (17/10/2017) pagi. Agus mengakui bahwa dia dan Ahok saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing dalam pertemuan tersebut.

Bawakan Kue Basah, Agus Yudhoyono Kunjungi Ahok di Mako Brimob

Keduanya juga saling mendoakan satu sama lain. Dan dalam kunjungannya itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut membawa kue basah untuk Ahok. Info Terkini

"Bawa kue-kue basah buat cemilan gitu," ujar Chief Communication Officer The Yudhoyono Institute, Ni Luh Putu Caosa Indryani, melalui pesan singkat, Selasa malam.

Menurut Caosa, Agus sebenarnya sudah lama ingin bertemu Ahok untuk mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Ahok di Jakarta. Berita Terkini

Namun, Agus baru bisa menemui mantan pesaingnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu pada pagi tadi.

Agus menemui Ahok seorang diri dan berbicara empat mata selama lebih kurang 45 menit.

"Mas Agus mengunjungi Pak Ahok untuk mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Pak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dan juga memberikan support untuk Pak Ahok," kata Caosa.

Agus membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui akun Instagram miliknya, @agusyudhoyono, pada Selasa sore. Kumpulan Berita

Agus mengunggah sebuah surat berisi tulisan tangan Ahok untuknya.

"Yang saya banggakan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya untuk saya dan keluarga. Saya doakan Mas Agus sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera menyertai keberhasilan dalam hidupnya. Salam hormat utk Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono," demikian isi surat Ahok. Berita Terbaru

"Dan saling mendoakan semoga ke depan kami berdua bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan bermanfaat untuk orang banyak," kata Agus dalam keterangan foto yang diunggahnya.

Monday, October 16, 2017

Untuk Lengserkan Presiden Trump, Bos Majalah Porno Janjikan Hadiah Ini..

Untuk Lengserkan Presiden Trump, Bos Majalah Porno Janjikan Hadiah Ini..


Dalam sebuah Media cetak, terdapat satu halaman penuh di surat kabar Washington Post edisi Minggu (15/10/2017), Dalam surat kabar itu tertulis Flynt menyebutkan bahwa hasil Pemilihan Presiden AS 2016 sangat tidak pantas. Info Terkini

Untuk Lengserkan Presiden Trump, Bos Majalah Porno Janjikan Hadiah Ini..

Dan kabarnya pemimpin perusahaan penerbitan majalah porno 'Hustler' itu menjanjikan hadiah yang pantas bagi siapa saja dapat melengserkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Flynt menilai Trump sangat tidak pantas untuk menjabat posisinya sekarang dan berbahaya jika dibiarkan terus menerus. Flynt menyertakan daftar alasan mengapa Trump harus dilengserkan. Diantaranya termasuk potensi perang nuklir dengan Korea Utara dan pemecatan mantan Direktur FBI James Comey. Berita Terkini

"Pemakzulan memang akan menciptakan kekacauan dan menjadi urusan yang kontroversial, tapi kemungkinan lainnya - tiga tahun mengalami disfungsi - lebih buruk," kata Flynt.

Tidak tanggung, Flynt menjanjikan uang sebesar 10 juta miliar dolar AS atau sebesar ( Rp 135 miliar ) untuk siapa saja yang bisa melengserkan Trump. Kumpulan Berita

Untuk persyaratanya, paling tidaknya orang tersebut harus memiliki informasi, gosip, atau rumor yang dapat mendepak Trump dari Gedung Putih. Terutama yang berkaitan dengan informasi seputar kerja sama dan bisnis gelap dengan Rusia dan pengusaha-pengusaha bisnis AS, atau catatan pajak Trump.

"Jangan salah, saya benar-benar akan membayar secara penuh uang yang saya janjikan itu," lanjut Flynt. Berita Terbaru

Sebelumnya, Flynt sudah pernah menjanjikan uang pada publik untuk menjatuhkan karier seorang anggota Kongres AS, Bob Livingston.

Upaya itu berujung pada pengunduran diri Livingston lantaran tawaran Flynt tersebut membuat aib perselingkuhannya bocor ke publik.

Sunday, October 15, 2017

Sampai Minggu Siang, Karangan Bunga untuk Anies-Sandi Hanya Segini..

Sampai Minggu Siang, Karangan Bunga untuk Anies-Sandi Hanya Segini..


Sampai Minggu Siang, Karangan Bunga untuk Anies-Sandi Hanya Segini..

Hamparan karangan bunga di Balaikota DKI Jakarta menghilang tanpa bekas begitu bunga-bunga papan ucapan selamat untuk Jokowi-Ahok-Djarot dibersihkan oleh petugas, Minggu (15/10/2017).

Petugas membersihkan seluruh karangan bunga yang ditujukan untuk Jokowi-Ahok-Djarot yang dipajang melingkar di halaman Balaikota DKI Jakarta. lapak berita online

Para petugas hanya menyisakan kiriman bunga papan yang ditujukan untuk Anies-Sandi.

Hasilnya di halaman Balaikota DKI kini hanya tersisa satu  karangan bunga untuk Anies-Sandi.

Pengirimnya seorang Kolonel polisi militer bernama Rizal Rivandi. berita terkini online

Kemudian tiga bunga papan lainnya diletakkan di depan pintu masuk ke ruang gubernur dan wakil gubernur. Info berita online

Satu lagi bunga papan berasal dari Boy Sadikin, Tim sukses Anies-Sandi dan dua karangan bunga lainnya kiriman dari Bank BRI.

Friday, October 13, 2017

Tentang Ahok, Fahri Hamzah: Sudahlah!! Nggak Usah Ngomongin Ahok Lagi

Tentang Ahok, Fahri Hamzah: Sudahlah!! Nggak Usah Ngomongin Ahok Lagi


Politisi PKS Fahri Hamzah menanggapi hasil survei Indikator yang salah satu hasilnya menempatkan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menjadi unggulan pendamping alias calon wakil presiden untuk Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Tentang Ahok, Fahri Hamzah: Sudahlah!! Nggak Usah Ngomongin Ahok Lagi

Menanggapi survei tersebut Fahri menyarankan untuk tidak membicarakn Ahok lagi.

"K‎alau saya menyarankan, kita nggak usah ngomong Ahok lagi lah dulu. Berhenti aja‎," ujar Fahri di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (13/10/2017). Info Terkini

Fahri menilai Indonesia harus memiliki konsep kepemimpinan yang tidak menjadi beban bangsa.

Karena berbicara konteks sekarang masih banyak masalah membelit Ahok yang belum tuntas.

"Jadi yang sudah jadi beban, sudahlah. Jadi kita maju ke depan tanpa beban. Kita maju dengan sayap yang ringan, dan tidak basah, sehingga mudah dikepakan, maka Garuda kita terbang tinggi ke angkasa tanpa beban. Sebaiknya seperti itu," katanya. Berita Terkini

Fahri menduga saat ini ada pihak pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang memenjarakan Ahok serta hasil Pilkada yang membuat Ahok tersingkir.

Oleh karenanya kemudian dimunculkan kembali nama Ahok dalam konstelasi politik.

Menurut Fahri, Indonesia masih banyak memiliki tokoh tokoh yang layak untuk menjadi pemimpin.

Tokoh yang bekerja namun tanpa banyak bicara baik itu yang sekarang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu menurutnya, Ahok sebaiknya tidak dibicarakan lagi.

‎"Sudahlah, enggak usah diomongin lagi lah. Orang juga lagi menjalani masa dia sebagai, mohon maaf ini tidak etis, enggak enak disebut, tapi disebutnya kan narapidana. Jadi itu
sudahlah. Indonesia ini banyak sekali jagoannya. Itulah maksud dari reformasi 19 tahun yang lalu," pungkasnya..  Kumpulan Berita

Sebelumnya Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo paling diunggulkan menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017. Pada survei ini, responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Jokowi selaku presiden petahana pada Pemilu 2019.

Ada 16 nama calon wakil yang diberikan sebagai opsi. Ahok mendapatkan 16 persen suara responden, paling tinggi di antara nama-nama lain dalam survei itu. Berita Terbaru

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tingginya elektabilitas Ahok itu tidak lepas dari pengalaman Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014

Menurut Burhan, masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu terjadi di skala nasional meskipun Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama.

"Ahok, meskipun masih di penjara, tetap nomor satu," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Thursday, October 12, 2017

Masih Hiasi Balai Kota DKI, Karangan Bunga Ahok-Djarot Masih Terlihat Sampai Hari Ini

Masih Hiasi Balai Kota DKI, Karangan Bunga Ahok-Djarot Masih Terlihat Sampai Hari Ini


Sejumlah karangan bunga kembali menghiasi halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin pagi (9/10/2017). Info Terkini

Karangan bunga tersebut berisikan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Masih Hiasi Balai Kota DKI, Karangan Bunga Ahok-Djarot Masih Terlihat Sampai Hari Ini

Kiriman karangan bunga tersebut memang dilakukan dalam rangka penghargaan terhadap Ahok-Djarot yang selama ini telah memberikan sumbangsih mereka dalam pembangunan ibukota.

Periode pemerintahan 2012-2017 Ahok-Djarot akan segera berakhir pada 15 Oktober 2017.

Dari karangan bunga tersebut terlihat masyarakat belum melupakan apa yang telah diberikan oleh Ahok-Djarot pada perkembangan Jakarta. Berita Terkini

Satu diantaranya adalah karangan bunga yang dikirim oleh Alumni San Fransisco Group, yang berisi ucapan terima kasih pada keduanya karena telah melayani kota Jakarta.

"Terima kasih Bapak Basuki dan Bapak Djarot telah melayani kota Jakarta dengan syper baik,".

Sementara karangan bunga lainnya juga bernada sama, dan dikirim oleh Haryanto Hidayat.

"Pak Ahok dan Pak Djarot terima kasih atas pelayanannya,". Kumpulan Berita

Terdapat pula karangan bunga lainnya yang tampak bermakna kesedihan mendalam karena masa pemerintahan Ahok yang kini sudah digantikan oleh Djarot, akan segera berakhir kurang dari sepekan ini.

Seperti karangan bunga yang dikirimkan oleh Jane Suryanto.

"Dear Pak Ahok dan Pak Djarot, saya dan Jakarta sangat kehilangan kalian berdua, terima kasih atas pengabdian Bapak kepada warga DKI selama ini".

Sebelumnya beredar broadcast message yang berisi pesan untuk mengirimkan karangan bunga ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, menjelang periode pemerintahan Ahok-Djarot berakhir.

Namun ternyata karangan bunga tersebut kembali dikirimkan ke Balai Kota DKI, seperti yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya, usai keduanya kalah dalam Pilkada DKI.

Ada juga karangan bunga ekspresi kesedihan pendukung keduanya lantaran Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penistaan agama. Berita Terbaru

Ribuan karangan bunga tanda kesedihan dan ucapan terima kasih tersebut membanjiri halaman bahkan sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Jelang Lengsernya Djarot, Fadli Zon Umbar Pernyataan Menjengkelkan Ini

Jelang Lengsernya Djarot, Fadli Zon Umbar Pernyataan Menjengkelkan Ini


Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan langkah pemerintah mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi, pencabutan moratorium itu cuma didiskusikan dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saipul Hidayat.

Jelang Lengsernya Djarot, Fadli Zon Umbar Pernyataan Menjengkelkan Ini

Seharusnya, kata Fadli, pemerintah itu berdiskusi dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan segera dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Info Terkini

“Seharusnya pemerintah berdiskusi dengan gubernur baru, bukan gubernur yang mau habis,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/10).

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan, gubernur yang mau habis masa jabatannya seharusnya tidak mengambil langkah strategis. Berita Terkini

“Misalnya seperti main di injury time mengambil keputusan yang meninggalkan beban kepada (gubernur) berikutnya,” sesal Fadli. Kumpulan Berita

Dia menuturkan, kalau mau adil tunggu saja dan negosiasikan bagaimana duduk persoalan sebenarnya dengan gubernur dan wagub baru.

Jangan sampai kebijakan pencabutan moratorium itu menimbulkan kegaduhan dan polemik baru seperti sekarang ini. Berita Terbaru

Menurut Fadli, rakyat tentu ingin ada kemajuan pembangunan. Tapi, harus jelas siapa yang maju, membangun dan yang diuntungkan.

Sebelum mengambil kebijakan, harusnya pemerintah juga bertanya kepada rakyat maupun kementerian yang melakukan moratorium.

Friday, October 6, 2017

Merasa Tak Dianggap Suami Ini Bakar Istri dan Anaknya

Merasa Tak Dianggap Suami Ini Bakar Istri dan Anaknya


Merasa Tak Dianggap Suami Ini Bakar Istri dan Anaknya

Pria bernama Surya Darma (60) di duga membakar istri dan anaknya sendiri karena merasa tak dianggap. Kedua korban dibakar saat sedang melintas dengan becak barang bermotor.

Polres Binjai, AKP L Tarigan mengatakan, saat itu Siti Mariah (54) bersama anaknya Syah Suma (25) sedang melintas dengan becak motor di Jalan Sudirman, Binjai Timur, Jumat (6/10/2017) sekitar pukul 02.45 WIB, tepatnya di kantor Bank BCA. Info Terkini

Pelaku lansia yang sudah merencanakan pembakaran menunggu korban langsung menyiramkan bensin ke tubuh keduanya dan menyulutnya dengan korek api. Berita Terkini

"Api dengan cepat membakar pakaian kedua korban dan (mereka) langsung berteriak minta tolong. Melihat kejadian itu, pelaku langsung melarikan diri ke arah pasar kaget dan menuju Polres Binjai Binjai untuk menyerahkan diri," ungkap Tarigan, Jumat. Kumpulan Berita

Tarigan mengatakan, Surya mengaku kalap karena merasa tidak dianggap sebagai kepala keluarga.

Akibat kejadian ini, Siti mengalami luka bakar pada bagian wajah, leher dan dada bagian atas, sedangkan Syah mengalami luka bakar pada bagian badan dan lengan sebelah kanan. Berita Terbaru

"Saat ini mereka sudah menjalani perawatan di RS Djoelham," katanya.

Sementara itu, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Binjai untuk menjalani proses hukum.

Jenderal Gatot di Nilai Berbahaya Bagi Prabowo, Ini Sebabnya..

Jenderal Gatot di Nilai Berbahaya Bagi Prabowo, Ini Sebabnya..


Direktur Eksekutif Lingkar Madani yaitu Ray Rangkuti mengatakan bahwa saat ini popularitas dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang tengah menanjak, tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai kandidat presiden pada Pemilu dua tahun mendatang.

Jenderal Gatot di Nilai Berbahaya Bagi Prabowo, Ini Sebabnya..

Ray sendiri menilai, menurutnya dibandingkan dengan sosok Jokowi, popularitas Gatot justru berpotensi justru mengganggu popularitas kandidat lainnya, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Info Terkini

“Saya baca, yang sedang digerus oleh Gatot Nurmantyo ini sebenarnya bukan Joko Widodo, tapi Prabowo Subianto. Yang berhadap-hadapan ini sebenarnya Gatot dengan Prabowo,” ujar Ray dalam diskusi di Jakarta Selatan, Rabu (5/10). Berita Terkini

Ray mengungkapkan jika Gatot dan Prabowo memiliki dukungan dari basis masyarakat yang sama, yakni kalangan umat Islam. Sejak Pilpres 2014 lalu, mayoritas kalangan umat Islam memang menjadi basis suara utama Prabowo.

“Basis-basisnya sama. Basis masyarakat yang mengidolakan Gatot ini adalah basis-basis yang mendukung Prabowo dulu,” ujar Ray. Kumpulan Berita

Contoh yang paling mutakhir adalah pernyataan yang diungkapkan oleh sejumlah tokoh asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang cenderung mendukung tindakan atau ucapan Gatot. PKS sendiri merupakan partner Gerindra dalam menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK.

Ray pun memandang situasi ini sangat dilematis bagi Prabowo karena di satu sisi ia mendapat sosok yang berpotensi untuk jadi mitra penentang Jokowi, tapi di sisi lain justru Gatot dapat menyandera Gerindra pada Pilpres mendatang. Berita Terbaru

“Soalnya kalau Prabowo tidak memberikan tiket ke Gatot Nurmantyo di 2019, bisa jadi mereka malah yang nanti saling berhadap-hadapan juga dengan Jokowi. Jadi terpecah tiga. Ini tidak menguntungkan bagi Prabowo,” ujarnya menyudahi.