Sunday, September 10, 2017

Tamparan Keras Untuk Politisi PDI-P Yang Ingin Bekukan KPK Oleh Jokowi

Tamparan Keras Untuk Politisi PDI-P Yang Ingin Bekukan KPK Oleh Jokowi

Pembahasan tentang pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh politisi PDI-P Henry Yosodiningrat, Hal itu mendapatkan tanggapan serius oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi menegaskan, bahwa sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (11/9/2017).

Apalagi, lanjut Jokowi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Info Terkini

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

(Baca juga: Isu Pembekuan KPK Dinilai Pernyataan Terjujur dari Pansus Hak Angket)

Namun, Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR. Kumpulan Berita

Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Jokowi.

Anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry.

Belakangan, setelah protes muncul, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meralat pernyataan anggotanya itu. Berita Terbaru

"Status partai tidak berada dalam posisi meminta pembubaran atau pembekuan.  Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/9/2017).

Selain PDI-P, saat ini pansus hanya diisi oleh fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Hanura dan PPP.

Masyarakat yang menagih komitmen kepada Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terkait Pansus Hak Angket KPK. Ujar Ketua Advokasi (YLBHI) Muhammad Isnur.

Jika Jokowi tak juga mengeluarkan sikap tegas untuk menentang hak angket itu, maka janji kampanyenya dalam Nawacita dipertanyakan.
Location: Indonesia

0 comments:

Post a Comment